Xcloud.id

Tag: Kai

  • Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Polemik, China Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

    Hal itu terkait dengan adanya permintaan dari pemerintah Indonesia untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan China terkait kereta cepat Whoosh.

    “Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil,” papar Guo Jiakun.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut, moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabnya adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun. Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket.

    Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.

  • AHY: Utang KCIC jangan hambat kereta cepat Jakarta–Surabaya

    AHY: Utang KCIC jangan hambat kereta cepat Jakarta–Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak boleh menjadi penghambat rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya.

    “Memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya,” kata pria yang akrab disapa AHY itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10).

    AHY mengatakan pemerintah saat ini masih membahas sejumlah opsi restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung itu.

    Pembahasan tersebut, kata dia, dilakukan bersama BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemangku kepentingan lain.

    Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan langkah yang tepat dan berkelanjutan dalam penyelesaian kewajiban finansial proyek tersebut.

    “Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya,” kata dia.

    AHY menyebut seluruh opsi penyelesaian masih dalam tahap pembahasan dan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun.

    Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI.

    Namun, opsi tersebut belum final dan tetap mendorong Danantara untuk mengambil peran utama dalam pembayaran.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    GELORA.CO – Pemerintah China ikut komentar terkait polemik Whoosh dan rencana Indonesia untuk melakukan restrukturisasi utang. China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/10/2025).

    Pemerintah kedua negara, kata ia, sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara juga telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut. Moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabkan adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun.

    Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket. Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.

  • Gangguan Sarana di Stasiun Kebayoran, KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Alami Keterlambatan Megapolitan 20 Oktober 2025

    Gangguan Sarana di Stasiun Kebayoran, KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Alami Keterlambatan Megapolitan 20 Oktober 2025

    Gangguan Sarana di Stasiun Kebayoran, KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Alami Keterlambatan
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Jalur kereta rel listrik (KRL) rute Tanah Abang-Rangkasbitung mengalami gangguan di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
    Public Relations Manager KAI Commuter Indonesia (KCI), Leza Arlan, menjelaskan bahwa gangguan terjadi akibat kendala pada sarana di Stasiun Kebayoran.
    “Gangguan sarana di Stasiun Kebayoran, saat ini sudah dalam penanganan oleh petugas,” kata Leza saat dikonfirmasi 
    Kompas.com
    , Senin.
    Akibat gangguan itu, perjalanan KRL Commuter Line mengalami keterlambatan selama hampir 30 menit.
    “Perjalanan Commuter Line terdapat keterlambatan selama 28 menit. Saat ini dalam proses penguraian antrian,” ucap Leza.
    Hingga berita ini diturunkan, KAI Commuter masih berupaya menormalkan kembali perjalanan KRL agar operasional dapat berjalan lancar di seluruh lintasan.
    Sebelumnya, gangguan KRL pada rute Tanah Abang-Rangkasbitung ramai diperbincangkan warganet di media sosial X (sebelumnya Twitter). Sejumlah pengguna mempertanyakan penyebab gangguan yang membuat penumpang menumpuk di Stasiun Kebayoran.
    ”
    @commuterLine tolong info ada gangguan apa ini di Kebayoran, kereta mati lampu kemudian berhenti. Berapa lama penanganannya?
    ” tulis pemilik akun @dwipanji.
    Hal serupa juga disampaikan akun @Jonathan_ATG yang menandai akun resmi milik KAI Commuter Indonesia (KCI).
    “Kenapa kereta ketahan di Kebayoran?” tanya akun @Jonathan_ATG.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KA Ngebut Sampai 120 Km/Jam, Daop 7 Madiun Langsung ‘Sikat’ Perlintasan Liar di Blitar!

    KA Ngebut Sampai 120 Km/Jam, Daop 7 Madiun Langsung ‘Sikat’ Perlintasan Liar di Blitar!

    Blitar (beritajatim.com) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun telah meningkatkan kecepatan maksimal kereta api dari 100 km/jam menjadi 120 km/jam di beberapa lintas wilayah kerjanya. Beberapa jalur yang dilakukan normalisasi dan peningkatan jalur KA secara masif, terutama di wilayah Blitar.

    Manajer Humas Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul, menjelaskan bahwa salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penutupan dan pematokan perlintasan sebidang liar atau tidak resmi di beberapa lokasi. Langkah ini dilakukan salah satu upaya Daop 7 Madiun untuk menjaga konsistensi dalam menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan KA yaitu dengan melakukan normalisasi dan peningkatan jalur KA.

    “Normalisasi dan peningkatan jalur KA dilakukan dengan penutupan dan pematokan menggunakan rel, tepatnya di JPL 203 Km 125+8/9 petak jalan antara Stasiun Blitar–Rejotangan, Desa Sanankulon, Kabupaten Blitar,” jelas Zainul pada Senin (20/10/2025).

    Langkah lebih ketat juga diterapkan di JPL 206 Km 127+9/0, petak jalan Blitar–Rejotangan, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Di lokasi ini, dilakukan penyempitan lebar jalan secara signifikan.

    Lebar jalan perlintasan sebidang (JPL) yang semula 3,6 meter menjadi 1,5 meter. Dengan demikian, perlintasan tersebut kini hanya dapat dilalui oleh pengguna sepeda atau sepeda motor, membatasi potensi dilintasi kendaraan roda empat yang berisiko.

    Di sisi lain, Daop 7 Madiun juga menunjukkan kelonggaran di JPL 204 Km 126+1/2, Desa Sanankulon, setelah pos jaga dan palang pintu telah dioperasionalkan secara resmi. Di lokasi ini, patok penutup perlintasan dicabut.

    Kegiatan penting ini melibatkan kolaborasi antara Daop 7 Madiun, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Satlantas Polresta Blitar, Satlantas Polres Blitar, serta jajaran camat dan kepala desa setempat. Dalam upaya menjaga keselamatan, KAI Daop 7 Madiun juga mengeluarkan peringatan keras mengenai larangan pembangunan di sekitar jalur KA.

    “Untuk keselamatan bersama, KAI mengimbau agar masyarakat hanya melintas melalui perlintasan resmi yang dilengkapi dengan rambu peringatan, peralatan keselamatan, dan pintu perlintasan,” ungkapnya.

    Zainul menegaskan bahwa pembangunan gedung, tembok, pagar, tanggul, maupun bangunan lainnya, serta penanaman pohon tinggi atau penempatan barang di jalur KA yang mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan adalah dilarang keras.

    Larangan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 178. Bahkan, pada Pasal 192, UU tersebut mengancam pelanggar dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000.

    “Kami berharap dukungan masyarakat untuk tidak membuka atau melintas di jalur yang sudah ditutup demi keselamatan bersama. KAI mengimbau agar masyarakat hanya melintas melalui perlintasan resmi yang dilengkapi dengan rambu peringatan, peralatan keselamatan, dan pintu perlintasan,” tutup Zainul. (owi/ian)

  • Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung

    Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung

    GELORA.CO  – Di tengah polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ternyata sempat mengungkap bahwa mega proyek ini memang tidak difokuskan untuk mencari untung.

    Adapun pernyataan Jokowi ini disampaikan pada saat meresmikan Whoosh pada 2 Oktober 2023 lalu di Stasiun Halim, Jakarta.

    Saat itu, Jokowi mengungkapkan pembangunan Whoosh merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

    Dia mengatakan masyarakat diberikan banyak pilihan terkait moda transportasi yang akan digunakan untuk jalur Jakarta-Bandung.

    “Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi,” katanya.

    Jokowi lantas mencontohkan pemberian subsidi terhadap moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) merupakan wujud pelayanan pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat.

    “MRT kita tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu Rp800 miliar. Itu baru jalur satu, jalur pendek, nanti semakin panjang.”

    “Tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi,” ujarnya.

    Dua tahun berselang setelah menyatakan hal tersebut, Jokowi justru memilih diam ketika ditanya soal utang Whoosh yang menggunung. Dia hanya melempar senyum dan menggumam.

    Momen ini terjadi saat dia menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/10/2025).

    Baca juga: Akademisi NTU: Saat Whoosh Beroperasi, Orang Beijing Berpesta, Orang Indonesia Biasa Saja

    Pernyataan Jokowi Jawab Kritikan Faisal Basri

    Di sisi lain, pernyataan Jokowi ini menjawab kritikan saat itu yang menyebut bahwa Whoosh tidak akan balik modal hingga kiamat.

    Diketahui, kritikan ini disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri.

    Faisal menilai proyek Whoosh ini tidak layak untuk disebut kerjasama bisnis atau B2B karena menurutnya akan sulit balik modal.

    Hal itu, sambungnya, semakin terliha ketika biaya pembangunan proyek yang dikeluarkan membengkak dari awalnya 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dollar AS.

    Dia mengungkapkan dengan analogi bahwa satu tiket Whoosh dihargai Rp400 ribu, maka hampir mustahil untuk balik modal.

    Lantas, Faisal pun hingga menganalogikan bahwa mega proyek Jokowi ini akan sulit balik modal hingga kiamat terjadi.

    “Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip dari Kompas.com.

    Faisal lantas bercerita bahwa sebenarnya banyak menteri menolak proyek mercusuar Jokowi ini, termasuk konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

    Adapun, menurut Faisal, sosok yang ngotot agar proyek Whoosh tetap dilakukan adalah Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

    “Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta Bandung),” ujar Faisal. 

    “Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot.” tambahnya.

    Hitung-hitungan Faisal Basri soal Whoosh, Balik Modal 139 Tahun

    Pada kesempatan berbeda, Faisal sempat menyampaikan hitung-hitungannya terkait balik modal Whoosh yang menurutnya baru bisa tercapati dalam waktu 139 tahun.

    Hal ini disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk ‘Beban Utang Kereta Cepat di APBN’ yang diselenggarakan Universitas Paramadina pada 17 Oktober 2023 lalu.

    Dalam hitungannya itu, Faisal memasukkan beberapa komponen yakni dari asumsi penumpang terisi 100 persen, jumlah perjalanan sehari, hingga harga tiket.

    Faisal mengasumsikan jika Whoosh terisi 100 persen dengan satu rangkaian gerbong berisi 601 orang dan beroperasi sejak pukul 05.00-22.00 WIB, maka ada 36 kali perjalanan Jakarta-Bandung.

    Dengan asumsi di atas, maka dibutuhkan waktu 48 tahun untuk bisa balik modal.

    Padahal, Faisal belum memasukkan komponen lain dalam hitungannya seperti ongkos operasional hingga bunga pinjaman.

    “Nah butuh waktu 48,3 tahun untuk mengembalikan nilai investasinya, tanpa ongkos operasi, tanpa macam-macam lah,” ujar dia dikutip dari YouTube Universitas Paramadina, Minggu (19/10/2025).

    Sementara, jika asumsi kursi penumpang terisi 75 persen, maka proyek tersebut baru balik modal 64 tahun kemudian.

    Lalu, ketika diasumsikan pemerintah menurunkan harga tiket menjadi Rp250 ribu karena tidak laku, maka balik modal menurut Faisal menjadi makin lama yakni 92,7 tahun.

    Faisal lantas mengasumsikan balik modal bakal semakin lama lagi ketika menggunakan kurs 14.500 per dolar AS yakni selam 94 tahun.

    Itupun, kata Faisal, keterisian kursi penumpang 100 persen tiap harinya dengan harga tiket masih Rp250 ribu.

    Lantas, dia mengatakan jika tempat duduk hanya terisi 50 persen dengan asumsi harga tiket masih Rp250 ribu, maka proyek Whoosh bisa balik modal lebih dari seabad lagi.

    “Dan jika tempat duduk terisi hanya 50 persen, dengan 30 perjalanan, tarif Rp 250 ribu, balik modalnya bisa sampai 139 tahun. Gampang kok ngitungnya,” tutur Faisal Basri.

    Utang dan Bunga Whoosh

    Investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp120,38 triliun.

    Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

    Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

    Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

    Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

    Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

    Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. 

    “Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen,” ujarnya

    Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia. 

     “Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN,” tuturnya

  • Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Oleh:Defiyan Cori

    CUKUP cepat tanggapan (respons) yang disampaikan oleh pihak China terkait utang KCJB. Kabar itu diperoleh dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang disampaikan melalui media nasional. Persis, pasca pendapat kami dimuat beberapa media pada waktu yang sama, yaitu 16 Oktober 2025. Materinya, adalah bahwa pihak China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang bernama Whoosh. 

    Hanya saja, menurut LBP proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto?

    Tentu publik kaget, mengapa harus menunggu Keppres jika penyelesaiannya perhitungan bisnis atau business to business (b to b)? Agak aneh pernyataan LBP menimpakan urusan bisnis ke bisnis kepada beban dan tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto melalui alas hukum Keppres. 

    Bukankah sebagai orang yang turun tangan langsung dan sebagai prajurit ksatria harus bertanggung jawab penuh atas resiko bisnis dalam realisasi awal proyek KCJB Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut? Tidak cukupkah pernyataan Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang KCJB?

    Jika Presiden menerbitkan Keppres dalam situasi yang nihil kemendesakan (urgency), maka akan menjadi preseden buruk bagi investasi yang awalnya didasarkan pada kerjasama b to b. Yang dibutuhkan dalam penyelesaian bisnis ke bisnis utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi secara aksi korporasi. 

    Sebab, pihak China juga terlibat dalam peralihan komitmen yang awalnya tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Selayaknya tim renegosiasi dan restrukturisasi utang KCJB ini berasal dari para pihak yang bekerjasama bisnis. Dalam perspektif perhitungan bisnis inilah penyelesaian diarahkan secara menang-menang (win-win solution) terkait resiko kerugian yang diderita PT. KAI dan PT. KCIC.

    Pembentukan tim renegosisasi dan restrukturisasi melalui Keppres itu sama saja melibatkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan APBN atau uang rakyat. Begitu juga halnya dengan melibatkan BPI Danantara sama saja dengan mengambil laba/dividen BUMN yang dulu dikenal dengan istilah Penyertaan Modal Negara (PMN). 

    Yang harus mempertanggunjawabkan bisnis intinya adalah pihak yang sedari awal merancangnya dan tidak bisa resiko korporasi dipindahtangankan begitu saja. Kalau pemerintah dan APBN selalu turun tangan atas segala resiko bisnis seharusnya pelaku UMKM juga beroleh haknya. Tidak hanya menggunakan kewenangan jabatan sebagaimana yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan! Kok enak sekali!? rmol.id

    (Ekonom Konstitusi)

  • UGM Bangga tapi Jokowi Kabur, Ahmad Khozinudin Bongkar Aib di Balik Proyek Whoosh dan IKN

    UGM Bangga tapi Jokowi Kabur, Ahmad Khozinudin Bongkar Aib di Balik Proyek Whoosh dan IKN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin, merespons pihak UGM yang mengaku bangga dengan Jokowi meskipun kabur saat ditanya soal ihwal kereta cepat.

    Seperti diketahui, Rektor UGM, Prof Ova Emilia pada saat pelaksanaan Dies Natalis Fakultas Kehutanan Jumat kemarin menegaskan Jokowi sebagai alumni kebanggaan.

    “Jokowi ngacir, whoosh! Secepat kilat meninggalkan awak media saat ditanya ihwal kereta cepat yang belakangan tidak ditanggung APBN,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (19/10/2025).

    Padahal, kata Ahmad, Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021, yang mengizinkan penggunaan APBN untuk pembiayaan, termasuk penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI dan penjaminan kewajiban perusahaan.

    “Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan juga mulai buang badan. Dia berdalih Whoosh sudah bobrok saat dia pegang,” sebutnya.

    Dikatakan Ahmad, Luhut seolah lempar tanggung jawab dengan dalih sedang melakukan restrukturisasi utang kereta cepat yang dibanggakan era Jokowi.

    “Sayangnya, di era Prabowo proyek ini jadi beban. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ogah menalangi utang Whoosh melalui APBN,” tukasnya.

    Sebagaimana diketahui, lanjut Ahmad, total utang kereta cepat mencapai 7,2 miliar dollar AS atau setara Rp116,5 triliun.

    “Selain masalah kereta cepat, Jokowi saat ini juga sedang disoal masalah proyek IKN,” terangnya.

    Ia menuturkan, proyek infrastruktur di era Jokowi umumnya tidak melalui kajian akademik alumni kampus yang memiliki ijazah asli.

    “Semua kajiannya palsu hanya demi mengejar gelar palsu bapak Infrastruktur,” Ahmad menuturkan.

  • Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan mendorong produk kuliner untuk mendunia melalui Pangan Nusa Expo 2025. Pangan Nusa Expo 2025 menjadi ajang bagi para pelaku usaha kuliner lokal untuk memperkenalkan kuliner Nusantara ke kancah dunia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap Pangan Nusa Expo 2025 menarik minat buyers internasional, yaitu Belanda, Malaysia, Italia, Australia, dan Singapura

    “Dan menghasilkan kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri dengan potensi sendiri Rp 121,2 miliar,” kata dia dalam Closing Ceremony Trade Expo Indonesia 2025 ke-40, Minggu (19/10/2025).

    Selain itu, Pangan Nusa Expo 2025 mencatat potensi transaksi atau business matching senilai Rp 37,6 miliar dan transaksi on the spot senilai Rp 2,4 miliar.

    “Hasil ini akan memperkuat ekspor jasa Indonesia, khususnya kuliner dan retail,” kata Busan.

    Busan merinci potensi transaksi sebesar Rp 37,6 miliar merupakan transaksi dengan retail modern, PT KAI (Persero), dan Perwakilan Perdagangan.

    “Jadi kita memberikan memfasilitasi para UMKM pangan ini untuk melakukan business matching dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan KAI,” terang dia.

    Pangan Nusa Expo 2025 digelar pada 15-18 Oktober 2025 di ICE BSD. Mengusung tema “Taste the Diversity of Indonesian Delicacy”, Pangan Nusa Expo 2025 menjadi panggung bagi ratusan pengusaha kuliner dan pangan lokal pilihan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke dunia.

    Sebagai informasi, Pangan Nusa Expo 2025 menghadirkan 186 produk kuliner siap santap dan produk makanan berkualitas dari seluruh provinsi di Indonesia. Digelar bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, cita rasa kuliner Nusantara juga mendapat kesempatan dilirik pengunjung mancanegara.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TEI 2025 ‘Diserbu’ 34.550 Pengunjung, Transaksi Capai Rp 376,2 T

    TEI 2025 ‘Diserbu’ 34.550 Pengunjung, Transaksi Capai Rp 376,2 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menutup perhelatan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (19/10). Hingga jelang penutupan, hari ini pukul 13.00 WIB pameran ekspor terbesar di Indonesia ini mencatatkan capaian membanggakan dengan nilai transaksi total mencapai US$ 22,80 miliar atau setara dengan Rp 376,20 triliun, melampaui target awal sebesar US$ 16,5 miliar.

    “Hingga pukul 13.00 WIB hari ini, capaian transaksi tercatat USD 22,80 miliar dan masih akan terus bertambah melebihi US$ 23 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi primadona di pasar global. TEI ke-40 membuktikan kekuatan sumber daya alam dan manusia Indonesia dalam menghasilkan produk ekspor unggul dan berkelanjutan,” ujar Mendag Busan, Minggu (19/10/2025).

    Selama lima hari penyelenggaraan, TEI 2025 dikunjungi 34.550 orang dari 131 negara, melampaui target 30.000 pengunjung. Khusus buyer luar negeri, tercatat sebanyak 8.045 orang dari 130 negara dengan jumlah terbanyak berasal Malaysia dengan 769 buyer, Tiongkok 605 buyer, India 594 buyer, Nigeria 509 buyer, dan Mesir 406 buyer.

    Sementara untuk jumlah peserta pameran mencapai 1.619 perusahaan, lebih tinggi dari target 1.500 peserta. Adapun rincian peserta untuk Zona Makanan, Minuman dan Produk Pertanian, Perizinan dan Waralaba sebanyak 623 perusahaan; Zona Fesyen Gaya Hidup sebanyak 603 perusahaan, dan Zona Manufaktur dan Jasa sebanyak 393 perusahaan.

    Dari sisi transaksi, perdagangan barang mencatat USD 17,90 miliar, perdagangan jasa US$ 443,70 juta, dan investasi US$ 4,37 miliar. Transaksi ini terdiri atas nota kesepakatan (MoU) senilai US$ 22,70 miliar, transaksi di area pameran (fairground) sebesar US$ 71,60 juta, dan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) senilai US$ 63,40 juta atau naik 88% dibandingkan 2024. Khusus produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), gelaran ini mencatatkan transaksi sebesar US$ 474,70 juta atau sekitar Rp 7,80 triliun.

    Di TEI ke-40, negara dengan transaksi tertinggi adalah India dengan nilai US$ 4,30 miliar, Belanda (US$ 3,90 miliar), Vietnam (US$ 3,30 miliar), Filipina (US$ 3,10 miliar), dan Tiongkok (US$ 2,40 miliar). Sementara produk paling diminati meliputi produk pertambangan senilai US$ 5,50 miliar, logam mulia (US$ 2,70 miliar), minyak kelapa sawit dan turunannya (US$ 2,30 miliar), arang dan briket (US$ 1,60 miliar), serta suku cadang (US$ 1,40 miliar).

    Selain pameran utama, kegiatan Pangan Nusa Expo 2025 juga mencatat keberhasilan dengan potensi kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri senilai US$ 7,30 juta, serta potensi transaksi business matching Rp 37,60 miliar dan transaksi langsung (on the spot) mencapai Rp 2,40 miliar. Kegiatan ini membuka akses pasar bagi 12 UMKM kuliner, termasuk di antaranya pemenang UKM Pangan Award ke jaringan ritel modern dan transportasi publik nasional seperti PT KAI.

    Busan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi, termasuk perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan(Atdag), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), Konsul Perdagangan, serta para Duta Besar di negara mitra. Apresiasi juga diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait, PT Bank Mandiri (Persero), PT Debindo Multi Adhiswasti sebagai penyelenggara, serta PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai mitra utama.

    “Keberhasilan TEI ke-40 ini merupakan hasil kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mitra strategis lainnya. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk mendorong ekspor nonmigas yang semakin berkualitas dan berdaya saing,” ujar Busan.

    Dia juga mengumumkan, TEI ke-41 akan kembali digelar pada 14-18 Oktober 2026, dan mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, dan menjaga praktik bisnis yang berkelanjutan.

    “Teruslah berinovasi, tingkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital. Teruslah bersemangat, karena dunia menunggu produk-produk terbaik dari Indonesia,” tutur Busan.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]