Xcloud.id

Tag: Kai

  • Purbaya Soal Utang Kereta Cepat: Biar Danantara Selesaikan B2B, Top!

    Purbaya Soal Utang Kereta Cepat: Biar Danantara Selesaikan B2B, Top!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Danantara menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta –Bandung (KCJB) dengan China tanpa mengikutsertakan APBN alias dengan business-to-business (B2B). 

    Untuk diketahui, saat ini Danantara tengah mengkaji berbagai opsi dan skema restrukturisasi utang proyek strategis nasional senilai US$7 miliar lebih itu. Keikutsertaan APBN dalam pembayaran utang turut menjadi opsi dengan menyerahkan pengelolaan prasarana Kereta Cepat ke pemerintah dengan skema Badan Layanan Umum (BLU). 

    Superholding BUMN yang membawahi pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu bahkan berencana untuk terbang ke China guna bernegosiasi terkait dengan tenor maupun bunga pinjaman dari China Development Bank (CDB). 

    “Sebisa mungkin saya enggak ikut. Biar saja mereka selesaikan business-to-business. Top!,” ujarnya sambil mengacungkan dua jempol kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Purbaya pun merespons positif atas klaim bahwa China dan Indonesia sudah menyepakati restrukturisasi utang Kereta Cepat menjadi 60 tahun. 

    Pria yang pernah menjadi Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu pun menyebut dia tak akan terlibat aktif dalam proses negosiasi terkait dengan  restrukturisasi utang Kereta Cepat, alias Whoosh, antara Indonesia dan China. 

    “Bagus. Saya enggak ikut kan? Top. Enggaklah, saya paling menyaksikan. Kalau mereka sudah putus kan sudah bagus. Top,” ujarnya sambil tertawa. 

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut akan berangkat ke China untuk menyelesaikan negosiasi terkait dengan restrukturisasi utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB). 

    Kendati tidak memerinci kapan pertemuan dengan pihak China akan dilakukan, Dony menyebut tim negosiator akan mencakup pemerintah dan Danantara. Saat kunjungan tersebut, Indonesia akan menyajikan data-data sekaligus opsi restrukturisasi utang terbaik untuk kesehatan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

    Untuk diketahui, KCIC adalah perusahaan patungan antara China dan BUMN Indonesia yang diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60%. Mayoritas saham PSBI dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. 

    “Ini menjadi poin negosiasi kami, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kami diskusikan dengan mereka,” terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, memastikan bahwa proses negosiasi atas restrukturisasi utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu selesai tahun ini. 

    Dia pun optimistis penyelesaian negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, tidak sulit dilakukan. Sebab, dia menilai kinerja keuangan dari operasional kereta peluru itu positif apabila dilihat dari segi EBITDA.

  • China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negerinya secara terbuka angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. China menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, di tengah desakan dalam negeri untuk restrukturisasi pembiayaan.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media yang menyebut Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang dengan China karena proyek tersebut mengalami kesulitan keuangan.

    “Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” kata Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).

    Guo menekankan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga.

    “Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia,” ujarnya.

    Guo juga menekankan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” tutup Guo.

    Masalah beban utang proyek ini terus menjadi sorotan serius. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tokoh sentral yang menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek yang menelan total biaya sekitar US$ 7,26 miliar (sekitar Rp 119,79 triliun) ini.

    Purbaya berulang kali menegaskan bahwa utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN. Ia meyakini bahwa perusahaan yang ditugaskan, terutama Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / KAI, memiliki kemampuan untuk mengatasi beban utang tersebut. Purbaya menyatakan bahwa dividen BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang Kereta Cepat.

    Di tengah polemik ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek KCJB, bahkan berpotensi memperpanjang jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cegah prostitusi liar, warga diminta tak dirikan lapak di Gang Royal

    Cegah prostitusi liar, warga diminta tak dirikan lapak di Gang Royal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat mengimbau warga agar tidak lagi mendirikan lapak di kawasan Gang Royal, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, untuk mencegah kembali terjadinya prostitusi liar di lokasi tersebut.

    “Setelah (lapak liar Gang Royal) ditertibkan, kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi membangun bangunan liar di kawasan itu. Lahan ini aset PT KAI yang harus dijaga dan berbahaya jika terus dimanfaatkan secara ilegal,” kata Camat Tambora Holi Susanto di Jakarta, Rabu.

    Holi mengatakan, keresahan warga terhadap aktivitas prostitusi ilegal telah direspon dengan penertiban 35 bangunan liar di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu.

    Karena itu, ia meminta warga untuk sama-sama menjaga kawasan itu agar tidak lagi dibangun bangunan ilegal yang menjadi sarang prostitusi ilegal.

    “Tentunya hal ini didukung oleh semua pihak dan keinginan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif,” kata Holi.

    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat membongkar puluhan bangunan ilegal di kawasan Gang Royal, Jalan Bandengan Utara III, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (16/10).

    Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto mengatakan, pembongkaran 35 bangunan liar itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan dari PT KAI, sebagai pemilik lahan yang melaporkan adanya aktivitas ilegal di area tersebut.

    Hal ini tindak lanjut dari surat permohonan PT KAI terkait adanya bangunan liar dan juga aktivitas ilegal di area PT KAI.

    Setelah rapat koordinasi di tingkat kota bersama TNI, Polri, camat dan seluruh unsur wilayah, disepakati pembongkaran dilakukan hari ini,” ujar Agus.

    Sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Sosial dan tokoh masyarakat untuk melancarkan operasi pembongkaran tersebut.

    “Ada 35 bangunan dan Alhamdulillah atas dukungan dari TNI dan Polri, semua kekuatan kita ada 500 personel. Dari Satpol PP, dari unsur Dinas Sosial dan semuanya yang terlibat. Dan juga tokoh masyarakat terlibat dalam kegiatan ini,” kata Agus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) memandang, kesepakatan restrukturisasi pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh selama 60 tahun tak akan menyelesaikan masalah. 

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang penyelesaian utang tak dapat hanya menggunakan restrukturisasi dengan perpanjangan tenor. 

    “Kalau restrukturisasi cuma menambah tenor utang, enggak menyelesaikan masalah karena pokok utang masih akan tetap harus dibayar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025). 

    Kesepakatan yang terungkap beberapa waktu lalu oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsat Pandjaitan tersebut, dinilai memiliki risiko yang sangat tinggi.

    Belum lagi, mempertimbangkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam 60 tahun ke depan. 

    Bhima menuturkan, bahwa tekanan fiskal dalam kurun waktu lima tahun ke depan pun, masih cukup tinggi. 

    Ketimbang melakukan restrukturisasi biasa, kata Bhima, Danantara, pemerintah, maupun KAI harus mampu mendorong debt cancellation atau penghapusan utang. 

    “Artinya mengurangi beban pokok utang. Pakailah daya tawar bahwa selama ini RI sudah memberikan konsesi smelter nikel kepada China, fasilitas insentif fiskal, masa beban utang enggak dikurangi?” tutur Bhima. 

    Padahal, skema debt cancellation wajar dilakukan di sejumlah negara. Sekalipun tak memilih skema tersebut, seharusnya pemerintah pun dapat menawarkan debt swap atau pertukaran utang. 

    Misalnya, mempersilakan perusahaan China mengerjakan proyek-proyek kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) di kawasan Stasiun Whoosh. 

    Bhima menyayangkan keberadaan Whoosh dengan harga tiket yang cukup mahal. Seharusnya, justru pemerintah menyediakan layanan transportasi publik yang lebih cocok untuk kelas menengah ke bawah. 

    Terpisah, Peneliti di Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Intrans) Ki Darmaningtyas pun memandang, sekalipun restrukturisasi dilakukan sehingga tagihan per tahunnya lebih rendah, tetapi operasional Whoosh belum maksimal. 

    “Kalau pendapatan tiket sama pendapatan non-tiket mungkin untuk operasional saja tidak cukup gitu. Jadi untuk operasional saja itu masih perlu subsidi dari negara. Misalnya direstrukturisasi 60 tahun, cicilan tiap tahunnya itu dari mana sumbernya?” tuturnya kepada Bisnis. 

    Menurut catatan KCIC, jumlah penumpang Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

    Padahal bila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari dengan jumlah perjalanan yang sama seperti saat ini, yakni 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda. 

    “Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).  

    Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil. 

    “Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut. 

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut. Padahal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah terang-terangan menolak membayar utang kereta cepat tersebut. 

  • China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jadi 60 Tahun, Bakal Lunas 2085?

    China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jadi 60 Tahun, Bakal Lunas 2085?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda. 

    “Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025). 

    Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil. 

    “Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut. 

    Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi era Jokowi tersebut pun menangkal kritik-kritik soal kereta cepat. Dirinya menegaskan bahwa proyek tersebut bagus dalam memberikan dampak ke ekonomi dan lingkungan. 

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut. 

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.

    Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

    Untuk diketahui, KCJB berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero). KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang porsi saham sebesar 58,53% pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

    Saat ini pun, Whoosh juga memperluas ekosistem ekonomi di sekitar kawasan stasiun dengan telah tersedia 188 tenant untuk mendukung kenyamanan penumpang saat berada di seluruh stasiun Whoosh. 

    Jumlah tersebut terdiri dari 76 tenant UMKM dan 112 tenant non-UMKM yang menawarkan berbagai produk dan layanan mulai dari makanan, minuman, suvenir, hingga perlengkapan perjalanan

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal biaya proyek sebesar US$6 miliar.  

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

  • KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Gangguan Imbas Kereta Anjlok, Cek Rekayasa Rute!

    KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Gangguan Imbas Kereta Anjlok, Cek Rekayasa Rute!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mengumumkan tengah terjadi gangguan perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) Tanah Abang – Rangkas Bitung akibat insiden kereta anjlok pada Rabu (22/10/2025).

    Kejadian tersebut menyebabkan perjalanan KRL Line Tanah Abang-Rangkasbitung hanya dapat dilayani di jalur 4 Stasiun Rangkasbitung secara bergantian.

    “Untuk mengurangi keterlambatan, ΚΑΙ Commuter juga akan melakukan rekayasa perjalanan,” kata manajemen KAI Commuter di akun Instagram resmi, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dalam rekayasa tersebut, KAI Commuter menetapkan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya sampai Stasiun Citeras untuk kembali ke Stasiun Tanah Abang.

    Sejalan dengan itu, KAI Commuter mengimbau agar penumpang memperhatikan hal tersebut. Selain itu, penumpang juga diminta untuk dapat senantiasa mengikuti arahan yang disampaikan petugas dilapangan.

    “Kami imbau pengguna untuk tetap mengutamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” pungkas KAI Commuter.

    Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab anjloknya KRL tersebut. KAI Commuter juga belum mengumumkan secara resmi kapan insiden itu terjadi.

    Hanya saja insiden anjloknya KRL itu mulai beredar di social media pada sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam video yang beredar,tampak posisi ambles KRL berada take jauh Dari sebuah stasiun.

  • Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

    Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti maraknya praktik korupsi di daerah yang dinilai menghambat pembangunan nasional. 

    Ia menegaskan, masih banyak kepala daerah dan pejabat publik yang terjebak dalam praktik suap audit, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Purbaya menyebut sederet kasus tersebut sebagai bukti nyata bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya berjalan optimal.

    “Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ungkap Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Purbaya menekankan, praktik korupsi di daerah menjadi penyebab utama kebocoran anggaran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyinggung berbagai kasus yang sebelumnya telah diusut KPK sebagai bukti lemahnya tata kelola di tingkat daerah.

    Kasus Suap Audit BPK di Meranti

    Salah satu yang disorot Purbaya adalah kasus suap audit BPK di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kasus ini menjerat Bupati Kepulauan Meranti kala itu, Muhammad Adil, yang ditangkap tangan oleh KPK pada 7 April 2023.

    Dalam kasus tersebut, Adil diduga menyuap auditor BPK agar laporan keuangan Pemkab Meranti mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Adil bersama Kepala BPKAD Fitri memberikan uang senilai sekitar Rp1,1 miliar kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK Riau, M. Fahmi Aressa. 

    Dalam putusan pengadilan, Adil dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, denda Rp600 juta, serta diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp17 miliar. Sementara itu, Fahmi divonis 4 tahun 3 bulan penjara.

    Kasus Suap Audit BPK di Sorong

    Selain di Meranti, Purbaya juga menyoroti kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kasus ini melibatkan mantan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, bersama Kepala BPKAD Efer Segidifat dan stafnya, Maniel Syafle.

     

    Ketiganya didakwa memberikan uang sebesar Rp450 juta kepada tim BPK Papua Barat untuk menghilangkan temuan dalam hasil pemeriksaan keuangan tahun 2022–2023. 

    Pihak BPK yang diduga terlibat, termasuk Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Daya Patrice Lumumba Sihombing, disebut menerima uang melalui perantara bernama Abu dan David. 

    Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Manokwari pada April 2024, Yan Piet Moso dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara, sedangkan Efer dan Maniel masing-masing divonis 2 tahun penjara.

    Proyek Fiktif di BUMD Sumatera Selatan 

    Purbaya juga menyoroti praktik korupsi di BUMD Sumatera Selatan. Dugaan kasus ini menimpa PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS), perusahaan daerah yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api. Mantan Direktur Utama PT SMS, Sarimuda, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK pada September 2023. 

    Kasus ini berawal dari kerja sama PT SMS dengan PT KAI dalam pengangkutan batubara. Dalam periode 2020–2021, Sarimuda diduga membuat dokumen invoice fiktif untuk mencairkan dana perusahaan. Uang yang dikeluarkan atas dasar dokumen palsu itu sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi dan ditransfer ke rekening keluarganya.

    Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp18 miliar. KPK menduga pelanggaran ini melibatkan pelanggaran berbagai peraturan, termasuk UU Keuangan Negara, UU Perseroan Terbatas, PP BUMD, serta UU Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan lanjutan.

    Sorotan terhadap Reformasi Tata Kelola 

    Purbaya menilai, sederet kasus korupsi di daerah mencerminkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola anggaran belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat pemerintahan daerah. Ia menyoroti masih adanya pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

    Dalam pernyataannya, Purbaya menekankan pentingnya memperkuat transparansi dan pengawasan keuangan daerah agar pembangunan berjalan efektif. Ia juga mendorong perbaikan sistem akuntabilitas publik agar praktik korupsi serupa tidak terus berulang.

  • 6 Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel Bandung

    6 Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel Bandung

    Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Akses dan mobilitas warga di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, kini semakin aman dan lancar setelah Flyover Soebianto dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) resmi beroperasi. Infrastruktur baru ini diresmikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran Forkopimda pada Selasa (21/10/2025).
    Kedua infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Agung Podomoro Group.
    Rudy mengatakan, pembangunan itu bertujuan mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan di kawasan padat lalu lintas yang berdekatan dengan Stasiun Tenjo.
    “Flyover tersebut telah melalui proses uji kelaikan dan dinyatakan siap digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Tenjo dan sekitarnya,” kata Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
    Ia menegaskan, keberadaan Flyover Soebianto dan JPO Tenjo menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar aksesibilitas, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
    Menurut Rudy, sejak awal Pemkab Bogor berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa hanya bergantung pada APBD.
    Ia yakin, keberadaan
    flyover
    tersebut akan memperlancar pergerakan warga sekaligus mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan rel yang selama ini kerap padat.
    “Ini merupakan sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada PT KAI dan Agung Podomoro Group atas dukungannya dalam penataan kawasan Stasiun Tenjo serta pembangunan Flyover Soebianto secara non-APBD,” ujar Rudy.
    “Semoga dapat terus meningkatkan aksesibilitas, mendukung mobilitas, dan menjaga keselamatan masyarakat,” tambahnya.
    Executive Vice President (EVP) PT KAI, Yuskal Setiawan, menegaskan bahwa
    flyover
    tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi.
    Ia mencatat, terdapat 57 perlintasan sebidang aktif di Kabupaten Bogor yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
    “Pembangunan
    flyover
    ini merupakan titik awal peningkatan keselamatan. Dengan infrastruktur seperti ini, kami berharap risiko bahaya di perlintasan dapat diminimalkan,” kata Yuskal.
    Selain
    flyover
    , Agung Podomoro Group menghibahkan lahan kepada PDAM Tirta Kahuripan untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah Tenjo. Sementara itu, kerja sama Pemkab Bogor dan PT KAI akan difokuskan pada penataan lahan di sembilan stasiun aktif, termasuk Stasiun Tenjo.
    Saat ini terdapat sembilan stasiun aktif di wilayah Kabupaten Bogor yang melayani kebutuhan mobilitas masyarakat serta angkutan logistik. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan PT KAI, pengelolaan aset transportasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Elektrifikasi Kereta Pangkas Biaya Energi 70% – Page 3

    Elektrifikasi Kereta Pangkas Biaya Energi 70% – Page 3

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai backbone ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung Pemerintah dalam memperkuat infrastruktur transportasi publik yang lebih hijau. Upaya ini sekaligus mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi, selaras dengan target Net Zero Emissions.

    “PLN berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. Melalui kerja sama ini, ke depan kereta api akan menjadi transportasi publik masa depan yang semakin efisien dan ramah lingkungan,” ucapnya.

    Darmawan menambahkan, elektrifikasi kereta akan memberikan manfaat strategis dari sisi efisiensi energi dan kemandirian nasional.

    “Kalau lokomotifnya diubah menjadi energi listrik, efisiensinya 70 persen lebih murah. Jadi, emisi gas rumah kacanya akan semakin rendah. Dari energi impor menjadi domestik, energi mahal menjadi murah, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

    Adapun Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi di Jakarta Railway Center pada Senin, 20 Oktober 2025.

  • Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Tak Hanya Kereta Cepat, AHY Pastikan Pemerataan Transportasi Jadi Prioritas Pemerintah

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.

    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan proyek kereta cepat, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan sistem perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjawab pertanyaan mengenai arah kebijakan transportasi massal ke depan.
     
    AHY menjelaskan, pembangunan sektor perkeretaapian membutuhkan keseimbangan antara peningkatan konektivitas, seperti adanya rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, serta pemerataan pembangunan daerah.
     
    “Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena dampaknya besar terhadap waktu tempuh. Tapi kalau hanya fokus ke kereta cepat, tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah,” ujar AHY, dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa, 21 Oktober 2025.
     

     
    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada satu proyek strategis, melainkan juga harus memperhitungkan keterbatasan anggaran dan kebutuhan keadilan pembangunan.
     
    AHY juga menyoroti pentingnya mengembangkan industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, meningkatnya permintaan terhadap transportasi rel akan mendorong tumbuhnya industri domestik dan membuka lapangan kerja baru.
     
    “Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada demand, pasti ada supply, dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi,” ujarnya.
     
    Selain infrastruktur rel, pemerintah pun menekankan pentingnya pengembangan kawasan transit yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) disebut sebagai salah satu kunci untuk mendukung keberlanjutan finansial proyek transportasi.
     

     
    “Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, tapi tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan transit harus menjadi nilai tambah, termasuk melalui potensi land value capture,” jelas AHY.
     
    Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah pusat juga terus melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui jaringan kereta.
     
    “Pemerintah ingin mendengarkan masukan dari perusahaan, dari daerah, dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutur AHY.
     
    Ia menutup dengan penekanan akan pentingnya menjaga kesehatan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai tulang punggung transportasi rel nasional.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)