Xcloud.id

Tag: Kai

  • Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Tujuannya Bukan Mencari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    GELORA.CO- Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara perihal gaduh utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Seperti diketahui, besarnya utang proyek tersebut menjadi perdebatan di publik

    Negara sudah menyatakan menolak untuk ikut campur untuk membayar utang.

    Publik pun mempertanyakan alasan Jokowi saat itu yang ngotot melanjutkan proyek tersebut meskipun dengan biaya besar.

    Menurut Jokowi, pembangunan transportasi umum memang tidak bertujuan untuk mencari laba

    Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025). Alasan Pembangunan Whoosh: Atasi Kemacetan Jabodetabek dan Bandung, dikutip dari Kompas.com

    Menurut Jokowi, membangun kereta cepat sama saja menyelematkan uang negara akibat kerugian yung ditimbulkan dari kemacetan.

    “Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

    “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

    Menurut Jokowi, prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

    “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

    Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

    Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

    “Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

    Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah. 

    “Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.

    Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.

    “MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya. 

    Jokowi mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

    “Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.

    Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

     “Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

    Bom Waktu Utang Whoosh

    Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

    Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

    Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

    Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

    Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Pelonggaran utang

    Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. 

    Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

    Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya. 

    Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat. 

    Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

    Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b). 

    Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. 

    Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

    Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

    Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

    Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

    Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

    “Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

    Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

    Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

    “Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

    Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

    “Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

    Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak

  • Ibu di Blitar Meninggal Dunia Usai Diduga Tabrakkan Diri ke KA Matarmaja

    Ibu di Blitar Meninggal Dunia Usai Diduga Tabrakkan Diri ke KA Matarmaja

    Blitar (beritajatim.com) – Peristiwa tragis dan mengerikan terjadi di perlintasan kereta api KM 114+1/2, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Senin (27/10/2025) pagi. Seorang ibu rumah tangga berinisial S (56), warga Desa Sawentar, Kanigoro, tewas seketika dengan kondisi mengenaskan setelah diduga sengaja menabrakkan diri ke Kereta Api Matarmaja.

    Aksi nekat korban ini disaksikan langsung oleh penjaga palang pintu (JPL 176), Yoga Agus Pratama (23). Kejadian memilukan ini terjadi sekitar pukul 09.07 WIB. Kasubsi PIDM Polres Blitar, Ipda Putut Siswahyudi, menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan keterangan saksi mata.

    Awalnya, Yoga melihat korban S berada di pinggir perlintasan kereta api, berjarak sekitar 200 meter dari pos jaganya. Korban terlihat seorang diri di dekat motor Honda Beat AG 4956 KDB yang diparkirnya.

    “Saat Kereta Api Matarmaja 269 yang dimasinisi Muji Mulyanto melintas dari arah timur (Malang) ke barat (Blitar), saksi melihat kejadian yang tak terduga. Tiba-tiba korban langsung tengkurap dengan posisi melintang di perlintasan KA,” ungkap Ipda Putut.

    Tabrakan hebat tak terhindarkan. Masinis tidak sempat menghentikan laju kereta. Tubuh korban langsung tertabrak dan terseret, mengakibatkan luka yang sangat fatal.

    “Kondisi tubuh korban bagian kepala hancur, serta kaki dan tangan terpotong. Korban meninggal dunia seketika di lokasi,” tambah Putut.

    Mengetahui kejadian tersebut, saksi Yoga dan Dion Dwi Mardani (Satpam KAI) segera melaporkan insiden itu ke Stasiun Garum dan Polsek Garum. Petugas dari Unit Inafis Polres Blitar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP.

    Di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti milik korban, yakni perhiasan berupa cincin, kalung, anting, uang tunai Rp20 ribu, serta motor Honda Beat milik korban. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk dilakukan visum.

    Polisi juga segera menghubungi pihak keluarga korban. Berdasarkan keterangan M. Nurkolis, salah satu kerabat, korban diduga kuat mengakhiri hidupnya karena depresi.

    “Menurut keterangan dari pihak keluarga, korban akhir-akhir ini terlihat banyak masalah yang membebani pikirannya, sehingga dimungkinkan korban ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri,” pungkas Ipda Putut. [owi/beq]

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • Dia Tandatangan Atas Nama Negara

    Dia Tandatangan Atas Nama Negara

    GELORA.CO – Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh bikin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pusing. 

    Pemerintah memastikan tidak akan ikut membiayai beban utang kereta cepat ke China.

    Diketahui, proyek Whoosh berbuntut pada utang yang nilainya fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp100 triliun dan membebani BUMN seperti PT KAI (Persero) sebagai salah satu pemegang saham utama.

    Kereta cepat yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

     Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS (Rp116 triliun) pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Baca juga: Sambil Menunggu Informasi dari Mahfud MD, KPK Telusuri Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Era Jokowi

    Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Adapun proyek Whoosh digadang-gadang sebagai salah satu proyek mercusuar dan ambisius di masa pemerintahan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah terungkap besarnya beban dari proyek kereta cepat ini, nama Jokowi pun turut terseret hingga dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

     Lantas, benarkah Jokowi harus menanggung utang proyek tersebut?

    Tidak Bisa Dibebankan Hanya kepada Jokowi

    Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Teguh Yuwono menyebut, suatu proyek pemerintah, ketika dicanangkan dan dilaksanakan, maka sifatnya adalah institusional.

    Pihak-pihak yang menandatangani proyek tersebut bukan lagi perorangan, melainkan sudah atas nama negara atau pemerintah.

    Hal ini dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam program On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Rabu (22/10/2025).

    “Perlu dicatat, dalam sistem pemerintahan kita, ketika negara atau pemerintah mengambil keputusan, maka keputusan itu bersifat institusional,” tutur Teguh.

    “Ketika seseorang [pejabat publik] sudah menandatangani sesuatu, itu dia atas nama negara, atas nama pemerintah. Jadi pihak-pihak [yang menandatangani] itu bukan perorangan.”

    “Jadi, saya kira, ada orang yang salah memahami tata kelola pemerintahan. Harusnya, pihak-pihak yang melakukan tanda tangan kontrak, maka itu adalah kontrak kelembagaan atau institusional.”

     “Yang ekstrem, seperti kasus IKN (Ibu Kota Nusantara). IKN itu kan sudah dicanangkan, ditandatangani oleh presiden sebagai kepala negara, maka presiden yang selanjutnya juga akan tetap terikat dengan tanda tangan kontrak itu.”

    Selanjutnya, Teguh menilai, proyek KCJB alias Whoosh sifatnya sama, yakni institusional atas nama negara.

    Apalagi, proyek itu dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi.

    Sehingga, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, tidak bisa lagi dipandang sebagai orang per orang.

    “Untuk kasus Kereta Cepat Jakarta Bandung itu, sebetulnya proses yang dilakukan kan berbasis kelembagaan. Jadi, bukan orang per orang, misalnya si A, si B, si C, itu pihak swasta, atau itu pihak negara,” ujar Teguh.

    “Yang terjadi di negara kita kan pemerintah mengambil inisiasi lalu memutuskan ini sebagai proyek yang dibiayai untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi Jakarta-Bandung untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas pelayanan.”

    “Itu harusnya berbasis fungsional kenegaraan.”

    Oleh karena itu, Teguh menegaskan, soal siapa yang harus bertanggung jawab terkait utang Whoosh, tidak bisa dilempar ke perseorangan saja, seperti kepada Jokowi selaku presiden saja atau cuma Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI saat itu.

    “Jadi, tidak berarti karena Pak Jokowi yang tanda tangan, maka Jokowi yang harus bertanggungjawab. Itu kan seolah-olah semua beban dikembalikan ke Jokowi,” papar Teguh.

    “Padahal di situ ada banyak pihak yang ikut menandatangani proyek ini. Bahkan itu kan konsorsium, KCIC, Kereta Cepat Indonesia-China.”

    “Artinya kan [proyek Whoosh dikerjakan] melalui beberapa pilar dan pilar-pilar itu harusnya dilakukan berbasis institusi, tidak berbasis perorangan.”

    “Jadi, misal waktu itu Menteri Keuangan RI-nya adalah Sri Mulyani, maka ini salah Sri Mulyani. Bukan begitu.”

    “Siapa pun yang menjadi menteri, ex officio, ya dia harus bertanggungjawab juga karena ini atas nama negara.”

    Proyek Whoosh Bersifat Institusional, Presiden Sekarang Juga Turut Bertanggung Jawab

    Menurutnya, bahkan proyek Whoosh juga menjadi tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto yang kini menggantikan Jokowi.

    Teguh menambahkan, apabila masih berlanjut, maka proyek yang bersifat kelembagaan atau atas nama negara akan selalu mengikat siapa pun yang menjadi presiden.

    “Ini yang kadang-kadang tidak kita lihat, bahwa ketika manajemen pemerintahan dikembangkan atau diterapkan, maka siapa pun yang tanda tangan, apalagi jika kontraknya serial (5, 10, atau 20 tahun ke depan) seperti IKN, itu kan mengikat presiden,” ujar Teguh.

    “Apalagi kalau itu sudah diundang-undangkan, siapa pun presidennya. Ya walaupun sekarang ini Presiden Prabowo tidak begitu intens ke sana, tetapi beliau berada dalam keterwajiban kelembagaan, sama juga untuk kasus KCJB ini, kira-kira setting policy making-nya begitu.”

    Bom Waktu Utang Whoosh

    Proyek KCJB alias Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dengan 60 persen saham dan konsorsium China melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen saham).

    Adapun PSBI sendiri dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan porsi saham 58,53 persen, diikuti Wijaya Karya (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII (1,03 persen).

    Sementara, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri atas CREC 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRRC 12 persen, CRSC 10,12 persen, dan CRIC 5 persen.

    Proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi konsorsium BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai lead konsorsium PSBI.

    Bahkan, utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu.

    Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

    Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

    Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

    Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

    Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

    Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

    Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

    Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

    “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Pelonggaran utang

    Kebisingan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuat China melonggarkan utang kereta cepat yang sempat menuai polemik masyarakat Indonesia belakangan ini. 

    Sebelumnya PT KAI mengeluhkan terus merugi lantaran terbebani utang kereta cepat yang cukup mahal setiap tahunnya.

    Pasalnya pendapatan kereta cepat Jakarta-Bandung belum bisa menutup modal utang yang disepakati dengan China sebelumnya. 

    Alhasil, PT KAI terus nombok untuk membayar kekurangan cicilan utang kereta cepat. 

    Dari hal tersebut, muncul inisiasi membayar utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Namun hal itu buru-buru dibantah oleh Bendahara Negara Purbaya.

    Purbaya mengaku tidak mau mengeluarkan sepeserpun uang negara untuk membayar utang kereta cepat lantaran sedari awal perjanjiannya sudah business to Business (b2b). 

    Pernyataan Purbaya lantas menuai gonjang-ganjing dalam negeri. Hingga mengorek kembali borok proyek kereta cepat yang dikabarkan bermasalah sedari awal. 

    Usai gonjang-ganjing tersebut, kabarnya pihak Danantara pergi ke China untuk melakukan lobi pelonggaran utang proyek.

    Kabarnya, China pun sepakat untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

    Di mana China memberikan perpanjangan pembayaran utang hingga 60 tahun dari yang sebelumnya tenor cicilan hanya 45 tahun. 

    Danantara sendiri belum merinci kesepakatan restrukturisasi yang telah disetujui oleh China. 

    Namun Purbaya pun memberikan acungkan jempol kepada Danantara yang telah melobi China terkait dengan restrukturisasi utang proyek kereta cepat.

    Artinya kata Purbaya, uang negara bisa aman untuk tidak terlibat dalam utang proyek tersebut.

    “Bagus, saya enggak ikut kan? Top,” ujar Purbaya dengan nada sumringah saat menanggapi perkembangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Saat ditanya kenapa tidak diajak ke China bersama Danantara, Purbaya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

    Menurutnya pemerintah memang tidak boleh ikut campur dengan proyek yang sedari awal ditetapkan b2b itu.

    Pun Purbaya juga ogah mendelegasikan anak buahnya untuk ikut dalam perundingan. Sebab kata dia, proyek tersebut harus diselesaikan secara b2b. 

    “Saya sebisa mungkin enggak ikut, biar aja mereka (Danantara) selesaikan business to business, jadi top,” tegas Purbaya.

    Jika pun Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, harus hadir dalam pertemuan negosiasi, Purbaya menyatakan hal itu hanya sebatas menyaksikan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para pihak.

    “Paling menyaksikan, kalau mereka sudah putus kan udah bagus, top,” imbuhnya.

    Penegasan ini sekaligus meredakan kekhawatiran masyarakat bahwa APBN, yang merupakan uang rakyat, akan terbebani oleh proyek prestisius yang biaya pembangunannya membengkak.

  • Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    Jabatan Strategis Justru Diisi Pihak China

    GELORA.CO –  Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah PT KAI mengungkap bahwa pembayaran bunga utang proyek tersebut telah mencapai Rp2 triliun, sementara pemasukan tiket hanya sekitar Rp5 triliun.

    Situasi makin memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek yang kini membengkak hingga Rp116 triliun.

    Menanggapi hal itu, Mahfud MD kembali mengingatkan dugaan adanya praktik mark up dalam proyek KCIC yang dikutip dari pandangan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan pengamat ekonomi Anthony Budiawan.

    Dalam video di kanal YouTube resminya pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, Mahfud menyebut meski Whoosh beroperasi di Indonesia, proyek tersebut masih didominasi oleh pihak China.

    “Dalam proyek itu, saham Indonesia memang lebih besar, yakni 60 persen, sementara China 40 persen. Tapi posisi strategis justru banyak diisi ekspatriat China,” ujar Mahfud.

    Mahfud memaparkan bahwa jabatan penting seperti presiden komisaris, direktur keuangan, dan direktur teknik didominasi oleh pihak China.

    “Indonesia justru menanggung utang besar, sementara China sudah mulai mendapat keuntungan,” tambahnya.

    Mengutip data riset thepeoplesmap.net, Mahfud menyebut seharusnya ada 24 ribu pekerja lokal dari total 39 ribu tenaga kerja yang diserap.

    Namun, kenyataannya sebagian besar posisi manajerial diisi ekspatriat China, sedangkan pekerja lokal hanya menempati posisi buruh.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan proyek Whoosh memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang dan terus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal,” kata Guo Jiakun pada 20 Oktober 2025.

    Guo juga menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan China akan terus diperkuat demi pengoperasian Whoosh yang lebih efisien dan stabil.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian berkualitas tinggi dan mendorong pembangunan ekonomi di sepanjang jalur kereta cepat,” ujarnya.

    Terkait utang jumbo proyek Whoosh, pihak Danantara mengonfirmasi akan melakukan restrukturisasi pembayaran dengan tenor hingga 40 tahun dan berencana melakukan negosiasi lanjutan ke China dalam waktu dekat.***

  • Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    Aneh Sekali, Jokowi-Luhut Bersemangat Lanjutkan Proyek Busuk

    GELORA.CO -Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais angkat suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang menjadi sorotan tajam publik.

    Amien Rais mempertanyakan alasan kengototan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan proyek Whoosh. Padahal proyek itu disebut Luhut sudah busuk dari awal.

    “Kalau memang tahu busuk dari awal, tapi Luhut dan Jokowi justru tetap bersemangat melanjutkan proyek yang busuk itu. Jadi aneh sekali,” kata Amien Rais dalam video singkat yang dikutip dari Youtube Amien Rais Official, Minggu 26 Oktober 2025.

    Amien Rais mengatakan, opsi Jepang yang lebih murah bunganya, 0,18 persen, disingkirkan diganti dengan China yang mematok bunga 2 persen, 20 kali lipat lebih tinggi. 

    “Memang dua tokoh manusia ini tidak puas kalau tidak merusak Indonesia dengan segala cara,” sambungnya.

    Sebagai informasi, nilai investasi proyek tersebut tembus 7,2 miliar dolar AS atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

    Harga itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi 6,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).

    Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

  • Kabar Baik! Jawa Tengah Bakal Punya KRL, Ini Bocoran Rutenya

    Kabar Baik! Jawa Tengah Bakal Punya KRL, Ini Bocoran Rutenya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengungkap rencana pengembangan jaringan kereta berbasis listrik atau commuterline (KRL) di wilayah Jawa Tengah.  

    Executive Vice President (EVP) of Corporate Secretary, KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menjelaskan Pengembangan KRL itu bakal menghubungkan wilayah industri dan permukiman di sekitar Jawa Tengah. Salah satunya, seperti relasi Semarang – Batang – Pekalongan serta arah timur menuju Demak.

    “Pola perjalanan pekerja di Jawa Tengah cukup dinamis. Dengan adanya sistem commuter line, mobilitas tenaga kerja dapat terlayani dengan lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan raya,” kata Raden Agus dalam keterangan resmi, Minggu (26/10/2025).

    Selain itu, PT KAI juga berencana untuk mengembangkan jaringan rel untuk mendukung ekosistem logistik di Jawa Tengah. Di mana, wacana tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Gubernur dan Bupati setempat.

    “Ada dua hal utama yang tadi dibahas bersama Gubernur dan Bupati Batang. Pertama, rencana pembangunan dry port untuk mendukung angkutan logistik terpadu di wilayah Jawa Tengah. Kedua, pengembangan sistem aglomerasi transportasi penumpang agar mobilitas masyarakat dan pekerja dapat terlayani dengan lebih baik,” ujar Agus.

    Dia menambahkan, pembangunan dry port di wilayah Kabupaten Batang merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah. 

    Saat ini, sejumlah kawasan industri seperti Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang, Kawasan Industri Kendal, dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menunjukkan perkembangan signifikan dengan potensi ratusan tenant besar yang membutuhkan dukungan logistik efisien dan berkelanjutan.

    Dia merinci, pengangkutan barang menggunakan moda kereta api memiliki keunggulan efisiensi yang signifikan dibandingkan transportasi jalan raya.

    Sementara dari sisi konsumsi bahan bakar, angkutan berbasis rel juga diklaim 6–8 kali lebih hemat dibandingkan moda truk, sehingga dapat menekan biaya logistik nasional sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.

    “Efisiensi ini menjadi alasan kuat mengapa kami ingin memperkuat jaringan logistik berbasis rel. Ke depan, dry port yang akan dibangun di Batang akan dirancang semodern mungkin dengan sistem bongkar muat (loading dan unloading) yang cepat, aman, dan terintegrasi dengan kawasan industri di sekitarnya,” imbuhnya.

  • KAI Beri Kompensasi untuk Penumpang Imbas Anjloknya KA Purwojaya

    KAI Beri Kompensasi untuk Penumpang Imbas Anjloknya KA Purwojaya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia memberikan kompensasi kepada penumpang yang terimbas dari anjloknya KA Purwojaya di emplasemen, Stasiun Kedunggedeh, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (25/10/2025).

    KAI mengumumkan sejumlah perjalanan rute kereta dibatalkan akibat dari peristiwa tersebut. Adapun, daftar kereta yang dibatalkan perjalannya pada Minggu, 26 Oktober 2025 di antaranya Argo Merbabu (Semarang Tawang-Gambir); Parahayangan (Bandung-Gambir); Tawang Jaya Premium (Pasarsenen-Semarang Tawang); hingga Tegal Bahari (Tegal-Pasarsenen)

    “Dampak dari gangguan ini menyebabkan sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Untuk menormalkan kembali pola operasi perjalanan kereta,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo dalam keterangannya, Minggu (26/10/2025).

    Melansir akun resmi, manajemen KAI memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak atas peristiwa tersebut. Kompensasi diberikan sesuai lamanya penumpang yang terdampak.

    “Dalam kejadian ini, KAI memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 63, Tahun 2019, tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api,” tulis manajemen KAI sebagaimana diinformasikan akun instagram KAI.

    Adapun Service Recovery atau kompensasi yang diberikan KAI untuk penumpang, yakni:

    1. Keterlambatan lebih dari satu jam mendapatkan minuman ringan dengan catatan jika tidak membatalkan tiket.

    2. Keterlambatan lebih dari tiga jam mendapatkan minuman dan makanan ringan berat

    3. Keterlambatan lebih dari lima jam (kedatangan):

    – Jam ke-3: Penumpang akan diberikan makanan dan minuman ringan

    – Jam ke-5 keterlambatan: penumpang akan diberikan makanan dan minuman berat

    Proses klaim atas keterlambatan, penumpang dapat langsung mengunjungi loket di stasiun kereta api yang menyediakan layanan rute jarak jauh atau menghubungi call center KAI 121

    KAI juga menyampaikan permohonan maaf atas anjloknya KA Purwojaya sehingga mengganggu jadwal perjalanan penumpang.

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya bagi pelanggan yang terdampak. Seluruh jajaran bekerja maksimal, agar perjalanan kereta api segera normal kembali,” tulis KAI dalam keterangannya. 

  • Evakuasi KA Purwojaya yang Anjlok di Bekasi Tuntas, Jalur Bisa Dilintasi Lagi

    Evakuasi KA Purwojaya yang Anjlok di Bekasi Tuntas, Jalur Bisa Dilintasi Lagi

    Bekasi –

    PT KAI menyebut evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya yang anjlok di Km 56+1/2 emplasemen Stasiun Kedunggedeh, Bekasi, telah selesai dilakukan. Jalur kereta api di wilayah itu pun bisa dilintasi lagi.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan kereta api bisa melintas dengan kecepatan terbatas, yakni 10 Km/jam, di Km 55+900 sampai dengan 56+500. Dia mengatakan KA 134 Parahyangan relasi Stasiun Gambir-Bandung menjadi kereta pertama yang melintas di jalur itu setelah proses evakuasi dan perbaikan jalur KA dinyatakan selesai.

    “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas di lapangan yang telah bekerja tanpa henti, serta memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan yang terdampak atas keterlambatan maupun pembatalan sejumlah perjalanan kereta api selama proses evakuasi berlangsung,” ujar Ixfan dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    Dia mengatakan ada keterlambatan perjalanan KA selama proses evakuasi dan normalisasi jalur. KAI mengatakan seluruh pelanggan yang terdampak mendapat kompensasi sesuai ketentuan.

    “Kami memahami bahwa banyak pelanggan yang perjalanannya tertahan atau tertunda. Kami terus berupaya agar seluruh perjalanan dapat kembali normal secepatnya,” ujar Ixfan.

    Selain keterlambatan, ada juga pembatalan perjalanan beberapa perjalanan kereta api pada 25 dan 26 Oktober 2025. Berikut daftarnya:

    Sabtu (25/10):

    1. KA 58F Purwojaya lintas Kedunggedeh-Cilacap
    2. KA 57F Purwojaya lintas Kroya-Gambir
    3. KA 337 Commuterline Jatiluhur lintas Cikampek-Cikarang
    4. KA 334 Commuterline Walahar lintas Cikarang-Cikampek
    5. KA 22 Argo Muria lintas Gambir-Semarang Tawang
    6. KA 19 Argo Sindoro lintas Semarang Tawang-Gambir
    7. KA 48 Taksaka lintas Gambir-Yogyakarta

    Minggu (26/10):

    1. KA 26 Argo Merbabu lintas Gambir-Semarang Tawang
    2. KA 50F Purwojaya lintas Gambir-Cilacap
    3. KA 114 Sawunggalih lintas Pasar Senen-Kutoarjo
    4. KA 118 Gunung Jati lintas Gambir-Semarang Tawang
    5. KA 122 Cakrabuana lintas Gambir-Cirebon
    6. KA 132 Argo Parahyangan lintas Gambir-Bandung
    7. KA 204 Tegal Bahari lintas Pasar Senen-Tegal
    8. KA 178 Tawang Jaya Premium lintas Pasar Senen-Semarang Tawang
    9. KA 128 Pangandaran lintas Gambir-Bandung

    KAI juga menyebut pelanggan bisa memperoleh pengembalian tiket 100% di luar bea pemesanan melalui beberapa kanal pelayanan resmi, yakni:

    Loket stasiun atau Contact Center 121: hingga 7 hari setelah tanggal keberangkatan KA, atau aplikasi Access by KAI hingga 2 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Sejumlah Perjalanan Kereta Batal Imbas KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Cek Daftarnya

    Sejumlah Perjalanan Kereta Batal Imbas KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Cek Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung membatalkan sejumlah perjalanan kereta api (KA) sebagai dampak dari insiden anjloknya KA Purwojaya di emplasemen Stasiun Kedunggedeh, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jabar, Sabtu (25/10/2025).

    Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas adanya pembatalan sejumlah perjalanan kereta api dari wilayah Daop 2 Bandung.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya normalisasi jadwal keberangkatan setelah terjadi keterlambatan kedatangan sejumlah KA imbas gangguan perjalanan akibat peristiwa kereta anjlok di wilayah Bekasi.

    Dia menyampaikan gangguan perjalanan tersebut disebabkan oleh anjloknya KA Purwojaya di emplasemen Stasiun Kedunggedeh yang mengakibatkan salah satu jalur belum dapat dilalui dan mengganggu kelancaran arus perjalanan kereta dari dan menuju arah Jakarta.

    “Dampak dari gangguan ini menyebabkan sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Untuk menormalkan kembali pola operasi perjalanan kereta,” kata Kuswardojo dalam keterangannya, Minggu (26/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan Daop 2 Bandung terpaksa melakukan pembatalan terhadap beberapa jadwal KA. Untuk daftar KA yang dibatalkan perjalanannya pada Minggu ini di antaranya KA Parahyangan (131) relasi Bandung-Gambir berangkat Bandung 05.00 serta KA Parahyangan (133) relasi Bandung-Gambir berangkat Bandung 11.05 WIB.

    Kemudian, KAI juga mengungkap sejumlah daftar KA yang mengalami keterlambatan datang di wilayah Daop 2 Bandung per Minggu pukul 07.00 WIB di antaranya:

    -KA Parahyangan (142F) relasi Gambir-Bandung datang Stasiun Bandung lambat 58 menit.
    -KA Cikuray (300) relasi Pasarsenen-Garut datang Stasiun Garut lambat 313 menit.
    -KA Parahyangan (134) relasi Gambir-Bandung posisi Stasiun Padalarang lambat 582 menit.
    -KA Serayu (288) relasi Pasarsenen-Purwokerto posisi Stasiun Cibungur lambat 262 menit.
    -KA Harina (95/98) relasi Surabaya Pasarturi-Bandung posisi Stasiun Cikampek lambat 274 menit.

    KAI Daop 2 Bandung terus melakukan koordinasi intensif dengan daop terkait serta tim teknis di lapangan guna memastikan seluruh proses pemulihan berjalan aman dan lancar.

    Selain itu, KAI Daop 2 Bandung memastikan para penumpang yang mengalami keterlambatan perjalanan telah mendapatkan service recovery dari PT KAI.

    KAI Daop 2 Bandung juga memastikan bahwa pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan akan mendapatkan pengembalian bea tiket 100 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Proses pembatalan dapat dilakukan melalui loket stasiun atau kanal resmi KAI. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para pelanggan akibat kondisi ini,” katanya.

    Sementara itu, proses evakuasi anjlok telah selesai dilakukan pada Minggu dinihari sekitar pukul 02.00 WIB dan jalur yang terdampak telah dapat dilalui kembali.

    Namun, akibat antrean perjalanan KA yang sempat terhambat, sejumlah kereta mengalami keterlambatan cukup tinggi saat tiba di wilayah Daop 2 Bandung.