Xcloud.id

Tag: Kaesang Pangarep

  • Analisis Bos PSI soal Realistis dan Utopis PSI Targetkan 5 Besar di 2029

    Analisis Bos PSI soal Realistis dan Utopis PSI Targetkan 5 Besar di 2029

    Jakarta –

    PSI menargetkan meraih posisi lima besar di Pemilu 2029. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai target PSI itu realistis, namun ada dua faktor kunci yang harus dipenuhi.

    “Realistis mimpi PSI masuk lima besar. Kuncinya dua hal,” kata Adi saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).

    Adi mengatakan faktor kunci pertama PSI harus memajukan calon presiden sendiri di Pemilu 2029. Langkah ini akan membuat PSI mendapatkan efek elektabilitas dari calon presiden yang diusungnya.

    “Pertama, PSI wajib memajukan capres sendiri, bukan cuma follower usung capres partai lain. Dengan cara ini PSI potensial dapat cottal effect besar,” ujar Adi.

    Faktor kedua, kata Adi, terkait dengan sosok Bapak J. Sosok itu diketahui menjabat sebgai Ketua Dewan Pembina dalam kepengurusan terbaru PSI.

    “Kedua, membuktikan kesaktian sosok J yang katanya tak pernah kalah pemilu itu,” ujar Adi.

    Menurut Adi, faktor pertama menjadi krusial jika PSI ingin meraih peringkat lima besar di 2029. Dia menilai sulit PSI meraih suara tinggi jika tidak memiliki calon presiden sendiri di pemilu mendatang.

    “Di antara dua faktor ini, faktor pertama paling dominan, PSI majukan jagoan capres sendiri. Tanpa ini, keinginan PSI lolos lima besar hanyalah utopis,” katanya.

    Adi menambahkan, target lima besar PSI di 2029 juga tergolong berat. PSI, kata Adi, harus memastikan dulu lolos parlemen di Pemilu 2029 dan mulai berhitung ulang untuk menjadi kekuatan partai politik baru di Indonesia.

    “Paling realistis bagi PSI lolos ke parlemen dulu, baru bicara lima besar. Pasca reformasi, belum ada partai yang tak pernah lolos parlemen, sekalinya lolos langsung masuk lima besar. Semuanya bertahap,” jelas Adi.

    Target 5 Besar PSI

    Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, mengatakan sosok ‘Bapak J’ yang menjadi Ketua Dewan Pembina partai akan diumumkan secepatnya oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep. Bestari Barus yakin peran dari ‘Bapak J’ akan membawa PSI ke posisi yang lebih tinggi.

    “Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSI Mas Kaesang ya. PSI di bawah kepemimpinan Ketum Kaesang secara serius sedang berbenah struktur dari tingkat pusat sampai ke akar rumput,” kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (11/10).

    Bestari meyakini PSI dapat melenggang ke Senayan di Pemilu 2029. Ia menyebut PSI akan bertekad keras untuk memenangkan kontestasi pemilu mendatang.

    “Tentulah kami semua bertekad bulat untuk menang pada Pemilu 2029 nanti, dan sukses menghantarkan kader untuk melenggang masuk ke Senayan,” ujar Bestari.

    “Harapan besarnya juga bahwa tidak sekadar lolos parlemen, namun kami juga menyemangati diri dengan juga melakukan kerja-kerja politik ke depan agar bisa berada di 5 besar parpol Senayan. Insyaallah,” tambahnya.

    Bestari meyakini sosok ‘Bapak J’ yang akan diumumkan Kaesang nanti akan membawa peran besar ke PSI. Ia berharap PSI masuk ke lima besar urutan partai di Senayan.

    “Sekurangnya berada di posisi 5 besar. Dan apabila Mr.J atau Pak J nanti diumumkan oleh Ketum Kaesang dan ternyata beliau adalah figur seperti yang kami harapkan. Maka tak menutup kemungkinan bahwa Mr.J efek akan membawa PSI terbang semakin tinggi,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/idh)

  • Pengamat Duga Sosok “J” Masih Ragu Masuk PSI sehingga Masih Dirahasiakan Nasional 10 Oktober 2025

    Pengamat Duga Sosok “J” Masih Ragu Masuk PSI sehingga Masih Dirahasiakan Nasional 10 Oktober 2025

    Pengamat Duga Sosok “J” Masih Ragu Masuk PSI sehingga Masih Dirahasiakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga kini masih merahasiakan sosok “J” yang disebut-sebut bergabung sebagai Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
    Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, alasan sosok “J” belum juga diperkenalkan ke publik bisa berkaitan dengan kalkulasi politik pribadi.
    “Saya sendiri melihat ini mungkin bagian dari strategi politik dari PSI, atau mungkin Mr. J itu sendiri masih kalkulasi politik, masih menghitung untung-ruginya ketika masuk dalam PSI,” ujar Lili, saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Lili, figur tersebut kemungkinan masih menimbang konsekuensi politik jika resmi bergabung dengan PSI dan masuk struktur kepengurusan partai.
    Hitung-hitungan politik tersebut, lanjut Lili, bisa mencakup kekhawatiran soal pengaruh dan dukungan publik terhadap sosok J sendiri.
    “Bisa jadi Mr. J masih berpikir, apakah ketika masuk dalam PSI, para pendukungnya akan ikut serta atau justru meninggalkannya karena dia sudah menjadi milik partai tertentu, tidak lagi milik semua,” tutur Lili.
    Selain itu, kata Lili, sosok “J” mungkin juga tengah menakar apakah keterlibatannya akan berdampak positif terhadap perkembangan PSI.
    “Hitung-hitungan politiknya bisa jadi ketika masuk PSI, apakah nanti bisa membesarkan partai tersebut. Jika tidak bisa membesarkan partai, tentu bisa kehilangan pengaruh,” ucap Lili.
    Meski begitu, Lili tak menutup kemungkinan bahwa langkah PSI menunda-nunda pengumuman sosok “J” adalah strategi politik partai.
    Dengan membiarkan identitas tokoh tersebut tetap misterius, PSI berharap bisa terus berada dalam sorotan dan perhatian publik.
    “Dikatakan sebagai strategi politik, dengan belum diumumkannya Mr. J tersebut, agar PSI selalu dalam radar pemberitaan. Publik jadi terus menanti sosok Mr. J dan partai bisa menunggu respons publik, apakah positif atau negatif,” kata Lili.
    Lili menekankan, sulit mengenyampingkan anggapan bahwa langkah PSI merahasiakan sosok J adalah bagian dari strategi publikasi politik partai.
    Sebab, permohonan legalitas kepengurusan ke Kementerian Hukum umumnya dilakukan partai dengan melampirkan nama kepengurusan secara lengkap, termasuk untuk posisi ketua dewan pembina.
    “Biasanya ketika sebuah partai melaporkan kepengurusan kepada Menkum untuk mendapatkan legalitas, nama pengurusnya sudah lengkap, termasuk jika melaporkan ketua dewan pembinanya. Akan tetapi PSI masih merahasiakannya dan masih menjadi teka-teki atau misterius,” tutur Lili.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan dan lambang PSI pada Jumat (10/9/2025).
    “Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum baik menyangkut soal anggaran dasar, kemudian lambang partai, dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia,” kata Supratman, di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.
    Supratman mengatakan, pengajuan kepengurusan PSI diterima pada Kamis (9/10/2025) dan langsung ditandatangani malam harinya.
    “Karena itu, sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian, termasuk di dalamnya partai politik,” ujar dia.
    Namun, Supratman enggan memastikan siapa sosok “J” yang disebut sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
    “Tapi, ada Pak Kaesang sama Pak Sekjen. Yang lainnya nanti silakan tanyakan kepada Sekjen PSI,” tutur dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyampaikan terima kasih atas diterbitkannya SK tersebut.
    Dia menjelaskan, pihaknya memasukkan data kepengurusan melalui sistem daring OSS Kemenkumham pada Kamis malam, dan keesokan paginya SK langsung diterbitkan.
    “Ternyata malam hari sudah ditelepon, malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK kepengurusan, ADRT dan sebagainya,” kata Raja Juli.
    Kendati demikian, Raja Juli tetap belum bersedia mengungkap siapa sosok “J” yang dimaksud.
    “Nanti saya buka ya. Saya buka dan nanti Mas Ketum yang akan umumkan ke publik,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Sebut Sosok “J” Diumumkan saat Hari Baik Nasional 10 Oktober 2025

    PSI Sebut Sosok “J” Diumumkan saat Hari Baik Nasional 10 Oktober 2025

    PSI Sebut Sosok “J” Diumumkan saat Hari Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, sosok J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI akan diumumkan pada hari baik.
    Dia mengatakan, PSI masih mencari hari baik untuk mengumumkan sosok itu.
    “Cari hari baik, nanti nanti,” kata Raja Juli saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Dia mengatakan, sosok J akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
    “Nanti saya buka ya. Saya buka dan nanti Mas Ketum yang nanti akan umumkan publik ya,” ujarnya.
    Raja Juli juga mengatakan, ketua dewan pembina PSI itu adalah sosok yang istimewa.

    “Insya Allah istimewa,” ucap dia.
    Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan inisial “J” menjadi Dewan Pembina PSI dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Pengumuman disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni saat membacakan Surat Keputusan Ketua Umum dalam acara tersebut.
    “Dewan Pembina, ketua, yang terhormat, Bapak J,” kata Raja Juli dalam acara tersebut, Jumat.
    Saat mengumumkan, inisial J juga dimunculkan dalam layar di belakang Raja Juli.
    Begitu pun siluet yang menggambarkan seorang pria berinisial J itu. Namun Raja Juli enggan mengumumkan namanya lantaran Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang akan menjelaskan.
    “Saya diperintahkan Mas Ketum siapa nama J ini beliau yang menjelaskan,” kata Raja Juli.
    Setelahnya, Raja Juli kembali menyebutkan nama pengurus baru. Termasuk, nama Ahmad Ali, eks politikus Partai Nasdem yang didapuk menjadi Ketua Harian PSI.
    “Ketua Umum Kaesang Pangarep. Ketua Harian, Ahmad Ali,” tutur Raja Juli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen PSI: Sosok “Bapak J”akan diumumkan Ketum, insyaallah istimewa

    Sekjen PSI: Sosok “Bapak J”akan diumumkan Ketum, insyaallah istimewa

    “Nanti Mas Ketum yang nanti akan umumkan ke publik,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan sosok “Bapak J” yang didapuk menjadi ketua dewan pembina akan diumumkan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

    Raja Juli, saat diwawancarai seusai menerima surat keputusan (SK) PSI dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Jumat, mengatakan “Bapak J” itu merupakan sosok yang istimewa.

    “Nanti Mas Ketum yang nanti akan umumkan ke publik,” katanya singkat.

    Kendati demikian, Raja Juli enggan membeberkan waktu pengumuman. “Insyaallah, secepat mungkin,” ucapnya.

    Dia pun menampik PSI menahan-nahan sosok J dimaksud. “Enggalah, cari hari baik. Nanti, nanti. Insyaallah istimewa,” tuturnya.

    Adapun pada Jumat ini, PSI resmi menerima SK mengenai pengesahan kepengurusan hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Raja Juli berharap SK yang diterima dari Menteri Hukum akan membawa kabar baik untuk segenap kader PSI.

    “Mudah-mudahan ini akan memberikan kabar baik juga bagi PSI untuk terus konsolidasi, dengan target pada 2029 yang akan datang kami bisa menjadi salah seorang pendatang baru di DPR RI,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melantik pengurus DPP PSI periode 2025–2030 di Jakarta, Jumat (26/9). Adapun susunan kepengurusan PSI sebagai berikut.

    Dewan Pembina

    Ketua: “Bapak J”
    Sekretaris: Grace Natalie
    Anggota: Kaesang Pangarep, Raja Juli, Kristian Widodo

    Mahkamah Partai

    Ketua: Nasrullah
    Sekretaris: Agus
    Anggota: Anthony Winza

    Ketua Umum: Kaesang Pangarep
    Ketua Harian: Ahmad Ali
    Wakil Ketua Umum: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
    Wakil Ketua Umum: Ronald Arisron
    Wakil Ketua Umum: Andi Budiman
    Wakil Ketua Umum: Endang
    Wakil Ketua Umum: Aan rochyanti
    Ketua Bidang Politik: Bestari Barus
    Ketua Bidang Industri Kreatif: Rony Imanuel

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertemu Jokowi, Bro Ron PSI Beberkan Penyelewangan Dana PIP Rp10 Miliar

    Bertemu Jokowi, Bro Ron PSI Beberkan Penyelewangan Dana PIP Rp10 Miliar

    Liputan6.com, Solo – Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron bersama dengan keluarganya mendatangi rumah pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu (18/10/2025).

    Dalam pertemuan dengan ayah kandung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu untuk membeberkan penemuan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Jokowi saat menjabat presiden.

    Ronald datang ke kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Banjarsari, Solo itu didampigi oleh kedua orangtuanya dan juga istrinya. Namun saat bertatap muka dengan Jokowi untuk melakukan pertemuan tertutup, kedua orangtuanya dan istrinya menunggu di ruang tunggu tamu di bangunan rumah yang terletak di seberang kediaman Jokowi tersebut.

    Usai melakukan pertemuan tertutup yang berlangsung hampir setengah jam itu, Ronald mengatakan bahwa mantan Wali Kota Solo itu menugaskan kepadanya untuk tetap mendukung putra bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2030. Apalagi pada saat Kongres PSI yang pertama, ia merupakan saingan Kaesang dalam pemilihan calon ketua umum partai tersebut.

    “Huh berat tugasnya. Ya intinya kami tetap dukung Mas Kaesang dan Partai PSI,” kata dia kepada wartawan di kediaman pribadi Jokowi pada Rabu (8/10/2025).

    Selain menyampaikan pesan itu, Ronald Sinaga juga memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan terkait hasil penemuan yang dilakukan di dunia pendidikan selama ini, khususnya terkait penyelewangan dana beasiswa yang digagas Jokowi saat menjadi presiden, yakni Program Indonesia Pintar (PIP).

    “Kebetulan Bapak saya briefing mengenai kegiatan kami di dunia pendidikan selama ini. Teman-teman sudah tahu ya mengenai dunia pendidikan yang sangat mengecewakan, beasiswa-beasiswa yang sudah diprogramkan oleh Bapak dari 2017 banyak yang tidak turun ke masyarakat. Saya melapor ke beliau, dan beliau sangat mendukung untuk gerakan ini lebih besar lagi,” ujarnya.

     

  • Mandek, Rugi Menggunung, Isu PHK Merebak

    Mandek, Rugi Menggunung, Isu PHK Merebak

    Jakarta –

    Emiten afiliasi putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) diterpa sejumlah isu miring sejak akhir 2024. Sampai saat ini, saham emiten tersebut dihentikan sementara atau disuspensi dari perdagangan pasar modal.

    Berdasarkan data perdagangan RTI, saham PMMP tercatat digembok imbas belum menyampaikan laporan keuangan sejak akhir 2024. PMMP juga belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saat ini, harga PMMP berada di posisi Rp 50 per lembar.

    Rugi Ratusan Miliar

    Berdasarkan laporan terakhir yang diunggah perseroan 3 November 2024 di laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PMMP membukukan kerugian sebesar US$ 15,26 juta atau sekitar Rp 252,76 miliar (asumsi kurs Rp 16.564) hingga 30 September 2024.

    Kinerja keuangan ini merosot drastis dibanding periode yang sama pada 2023. Saat itu PMMP masih membukukan laba US$ 5,29 juta atau sekitar Rp 87,60 miliar. Pendapatan PMMP juga tercatat merosot drastis 57,99 persen menjadi US$ 63,37 juta dari US$ 150,86 juta.

    Total aset perseroan tercatat berada di posisi US$ 299,26 juta per 30 September 2024. Pada periode yang sama, liabilitas PMMP tercatat sebesar US$ 228,11 juta dengan ekuitas sebesar US$ 71,14 juta.

    Untuk diketahui, Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita menggenggam sebagian besar saham milik PMMP. Berdasarkan data BEI, Harapan Bangsa Kita tercatat memiliki 188.240.000 saham PMMP atau sekitar 7,27 persen. Jika diakumulasi dengan harga saham PMMP hari ini, kepemilikan Kaesang di Harapan Bangsa Kita senilai Rp 9,41 miliar.

    PHK 200 Karyawan

    Dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo, PMMP dikabarkan melakukan PHK kepada 200 karyawannya di Situbondo. Ketua Komisi IV DPRD Situbondo M Faisol mengaku telah bersurat kepada manajemen PT PMMP untuk mencarikan solusi atas PHK yang dilakukan perseroan kepada ratusan karyawannya.

    Faisol menyebut ada dugaan perubahan nama yang dilakukan PMMP menjadi PT Landangan Makmur Situbondo (PT LMS), yang berlokasi di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan. Saat ini, perseroan disebut belum memberikan haknya kepada 200 karyawan yang telah dikenai PHK.

    “Kami ingin mengetahui penjelasan dari perusahaan karena ini soal hak-hak eks karyawannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba berubah nama PT PMMP menjadi PT LMS?” ungkap Faisol dikutip dari laman resmi DPRD Situbondo.

    Isu ketenagakerjaan ini bukan pertama kali menerpa PMMP. Berdasarkan catatan dalam laman BEI pada 28 Oktober 2024, perseroan mengaku telah menunggak kewajiban pembayaran gaji karyawan akibat menurunnya pendapatan operasional. Manajemen PMMP juga mengaku insiden ini tidak memengaruhi kelangsungan usaha dan harga saham perseroan.

    “Ada beberapa karyawan Perseroan yang tertunda kewajibannya akibat menurunnya pendapatan operasional Perseroan selama beberapa bulan terakhir, namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pada seluruh karyawan Perseroan,” tulis manajemen PMMP 28 Oktober 2024.

    Lihat juga Video Heboh Gudang Garam Dilanda Isu PHK Massal

    (fdl/fdl)

  • Fakta-Fakta Penangkapan Hacker Bjorka

    Fakta-Fakta Penangkapan Hacker Bjorka

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru-baru ini, polisi mengatakan telah menangkap hacker Bjorka karena diduga telah menjual data orang Indonesia, tetapi apakah yang ditangkap adalah Bjorka asli?

    Hacker Bjorka Kembali naik daun di Indonesia. Kehadiran Bjorka  di Indonesia menjadi pro kontra, sebab ada netizen yang suka tetapi ada juga yang tidak suka.

    Bjorka juga acap kali dikenal sebagai sosok yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hacker asal Indonesia ini juga pernah viral dan mengirimi pesan kepada Kominfo terkait data registrasi SIM card.

    Simak Fakta-fakta tentang penangkapan Bjorka:

    1. Kominfo Sebut Bjorka Jual Data NPWP

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums. Kini pihaknya tengah menindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran data NPWP.

    Sejumlah data pajak petinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bocor di situs Breach Forums.

    “Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu melalui keterangan di laman resmi Kemenkominfo, dikutip pada Senin (23/9/2024).

    Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

    Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo menegaskan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya apabila mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

    2. Polri Sebut Data Jokowi dan Sri Mulyani Bocor

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

    Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN. Kini polisi juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensic.

    Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu. 

    3. Polisi Sebut Borjka Jual Beli Data Ilegal di Dark Web

    Polda Metro Jaya masih menghitung keuntungan WFT (22) pria yang diduga peretas atau hacker Bjorka dalam perkara jual beli data ilegal di dark web. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus mengatakan pihaknya masih perlu waktu untuk menghitung keuntungan dari perbuatan WFT tersebut.

    “Iya masih kita hitung, kan butuh waktu untuk membuka harta kekayaan. Butuh waktu belum kita dapatkan, butuh waktu,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).

    Fian mengemukakan bahwa keuntungan Bjorka dalam memperjualbelikan data yang diperolehnya itu bisa sampai puluhan juta dalam satu kali transaksi. Transaksi transaksi tersebut menggunakan metode pembayaran mata uang kripto alias cryptocurrency.

    “Pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual, melalui dark forum,” imbuhnya.

    4. Bjorka Kritisi Lembaga Gizi MBG

    Baru-baru ini, akun Instagram yang diduga milik peretas (hacker) yang dikenal dengan nama Bjorka, @bjorkanism, membantah kabar dirinya telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

    Melalui unggahan pada Sabtu (4/10/2025), akun yang mengaku sebagai Bjorka itu menyatakan masih bebas. Dia sekaligus menyindir pemerintah Indonesia agar fokus pada urusan lain seperti permasalahan makan bergizi gratis.

    “Ya, aku masih hidup dan bebas. Urus saja lembaga gizi bodoh kalian itu, fokus pada masalah di negaramu sendiri, jangan bicarakan aku sebelum aku ungkap data sialan itu,” tulis akun tersebut dalam unggahan Instagram Story.

    Unggahan itu muncul tak lama setelah Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap seorang pria yang mengaku sebagai pemilik akun Bjorka. Penangkapan tersebut terkait dugaan akses ilegal, manipulasi, dan peretasan data 4,9 juta nasabah bank.

    Sebelumnya, Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan pria tersebut berinisial WFT (22). Dia ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan Bjorka terkenal dengan pemilik akun di dark web sejak 2020. Dia juga sempat mengganti akunnya beberapa kali seperti @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

    Tujuan penggantian akun ini dilakukan untuk menyamarkan diri sendiri agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH). Adapun, tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Bjorka ini berkaitan dengan data yang diperjualbelikan

    “Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

    Sementara itu, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengakui bahwa pihaknya masih perlu menelusuri bukti lain untuk menyatakan bahwa WFT merupakan Bjorka asli.

  • 10 Jokowi Bertemu Elite PSI di Bali, Raja Juli Ungkap Arahannya Nasional

    10 Jokowi Bertemu Elite PSI di Bali, Raja Juli Ungkap Arahannya Nasional

    Jokowi Bertemu Elite PSI di Bali, Raja Juli Ungkap Arahannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diketahui memberikan arahan kepada pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bali.
    Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Jokowi dalam pertemuan itu juga menyinggung kembali janjinya untuk mengantarkan partai berlambang gajah itu ke DPR pada 2029.
    “Beliau memotivasi kami. Menegaskan kembali janji beliau di Kongres bahwa pada saatnya akan bekerja keras untuk loloskan PSI di DPR 2029,” ujar Raja Juli saat dikonfirmasi, Jumat (3/10/2025).
    Dari postingan di akun Instagram Grace Natalie @gracenat, terlihat Jokowi mengenakan setelah jas berwarna abu-abu dan udeng Bali di kepalanya memberikan arahan kepada elite PSI.
    Kaesang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI juga terlihat dalam forum yang diikuti oleh pengurus DPP PSI.
    Nampak juga Ketua Harian PSI, Ahmad Ali yang sebelumnya merupakan eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.
    Selain itu, terlihat pula Raja Juli, Grace Natalie, dan Ronald A Sinaga yang tampak berada dalam sebuah saung ketika mendengarkan arahan Jokowi.
    “Alhamdulillah Pak Jokowi memberikan perhatian yang khusus untuk membesarkan PSI seperti yang beliau janjikan pada saat Kongres PSI,” ujar Raja Juli.
    ANTARAFOTO/Maulana Surya Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan pesan kebangsaan saat kongres PSI Partai Super Terbuka di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025). Rangkaian kongres PSI Partai Super Terbuka 2025 berlangsung hingga Minggu (20/7/2025).
    Dalam Kongres PSI pada Sabtu (19/7/2025), Jokowi menyatakan dukungan penuhnya terhadap PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep.
    “Oleh sebab itu saya akan full mendukung PSI,” ujar Jokowi saat berpidato dalam Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025).
    “Oleh sebab itu saya akan bekerja keras untuk PSI,” sambungnya menegaskan.
    Saat itu, Jokowi memuji kemajuan signifikan yang diraih PSI dalam kepemimpinan politik lokal dan legislatif.
    Jokowi mencatat adanya lompatan besar dalam jumlah kader PSI yang kini menjabat di eksekutif daerah maupun legislatif.
    “Alhamdulillah, kita senang bahwa yang hadir di sini, di Kongres PSI ini, juga dari para eksekutif kader PSI, yang menjabat baik sebagai wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Kalau di catatan saya ada 18. Sebelumnya enggak ada. Ini sudah lompatan,” ujar Jokowi.
    Tak hanya di eksekutif, mantan Wali Kota Solo itu juga menyoroti peningkatan signifikan jumlah anggota legislatif dari PSI yang kini mencapai 181 anggota DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
    Melihat hal ini, Jokowi memperkirakan bahwa jumlah caleg terpilih dari PSI di Pemilu 2029 bisa melonjak hingga tiga kali lipat, asalkan ditopang dengan strategi dan perencanaan yang matang.
    “Hitungan saya, di 2029, mungkin bisa tiga kali lipat, Insya Allah. Asal semuanya manajemennya disiapkan dari sekarang,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengklaim telah menangkap pria yang mengaku pemilik akun peretas alias hacker Bjorka, yang selama ini dikenal publik sebagai sosok misterius di balik sejumlah kasus kebocoran data besar di Indonesia.

    Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menyampaikan pria berinisial WFT (22) itu ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara, pada 23 September 2025.

    “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan bahwa Bjorka sudah dikenal sebagai pemilik akun di dark web sejak 2020. Identitasnya sulit dilacak karena kerap mengganti nama akun, mulai dari @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

    “Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

    Menurut Fian, hasil penjualan data tersebut membuat pelaku meraup keuntungan yang dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto. “Pada saat diperjualbelikan pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency,” pungkasnya.

    Kasubdit IV Ditsiber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco menyebut penangkapan WFT bermula dari laporan sebuah bank swasta terkait akun X bernama @bjotkanesiaaa. Akun itu mengunggah data 4,9 juta nasabah bank dan mengklaim telah berhasil meretas sistem.

    “Niat daripada pelaku adalah sebenarnya untuk melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut,” tutur Herman.

    Atas perbuatannya, WFT ditahan dan dijerat Pasal 46 Juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 48 Jo Pasal 32 dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No.11/2008 sebagaimana diubah dengan UU No.1/2024 tentang ITE. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara.

    Jejak Panjang Peretasan Bjorka

    Meski polisi telah menangkap WFT yang mengaku sebagai Bjorka, hingga kini belum ada kepastian apakah ia merupakan sosok sama yang selama beberapa tahun terakhir dikenal publik dengan nama Bjorka. Nama ini sempat membuat heboh karena aksi-aksinya meretas dan memperjualbelikan data pribadi dari jutaan warga Indonesia hingga pejabat tinggi negara.

    Pada Maret 2023, Bjorka mengklaim memiliki 19,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan yang ia jual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta di forum Breached.vc. Dalam unggahan 12 Maret 2023, ia bahkan merilis 100.000 sampel data yang bisa diunduh gratis sebagai “bukti”. Data tersebut mencakup nama, NIK, alamat, nomor telepon, email, hingga informasi pekerjaan.

    Sebelumnya, pada 2022, Bjorka muncul dengan sederet aksi besar:

    Mengklaim memiliki 3,2 miliar data dari aplikasi PeduliLindungi.
    Menjual 44 juta data MyPertamina.
    Mengunggah 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87GB.
    Membocorkan data pribadi sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, hingga selebritas Deddy Corbuzier.

    Bahkan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, turut disebut datanya bocor. Namun Anies membantah kebenarannya.

    “Iya sayang, NIK-nya [Nomor Induk Kependudukannya] salah. Nomor HP-nya [Handphone] juga salah,” kata Anies di DPRD DKI, Selasa (13/9/2022). Ia menambahkan, “Itu enggak tahu saya ngambil datanya dari mana. Kebanyakan salah itu data-datanya.”

    Kasus Bocornya Data Pajak

    Nama Bjorka kembali menjadi perhatian pada September 2024. Saat itu, akun X @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar di Breach Forums yang menunjukkan Bjorka menjual data NPWP sebesar 2GB (dikompres 500MB) seharga US$10.000.

    Data itu diduga berasal dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dengan daftar nama besar yang disebut bocor: Presiden Joko Widodo, anak-anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

    Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengonfirmasi pihaknya menindaklanjuti kasus ini. “⁠⁠Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu, Senin (23/9/2024).

    Sementara itu, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebut penyelidikan dilakukan dengan menggandeng BSSN. “Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya, Selasa (24/9/2024).

  • Dugaan Korupsi Ahmad Ali hingga Loncat ke PSI, Gun Romli Heran Belum Ditindak: Apa Karena Bolak-balik ke Rumah Jokowi?

    Dugaan Korupsi Ahmad Ali hingga Loncat ke PSI, Gun Romli Heran Belum Ditindak: Apa Karena Bolak-balik ke Rumah Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDIP, Mohamad Guntur Romli mengungkit kasus dugaan korupsi yang menyeret Ahmad Ali. Bekas kader NasDem yang kini jadi Ketua Harian PSI.

    Ahmad Ali diketahui pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Bahkan, Rumah Ali sudah pernah digeledah KPK. Saat itu menyita uang Rp3,4 miliar dan sejumlah barang mewah.

    “Sudah 7 bulan KPK menggeledah rumah Ahmad Ali, menyita 3,4 miliar & barang-barang mewah,” kata Gun Romli dikutip dari unggahannya di Threads, Rabu (1/10/2025).

    Hingga hari ini, dia mengatakan hal tersebut belum ada tindak lanjut.

    “Tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

    Gun Romli pun berspekulasi. Apakah karena Ali kerap menyambangi kediaman Presiden ke-7 Jokowi.

    “Apa karena Ahmad Ali sering bolak-balik ke rumah Jokowi di Sumber, Solo?” ucapnya.

    Menurutnya, hukum di Indonesia hanya tajam kepada yang anti Jokowi. Tapi tidak bagi orang terdekatnya.

    “Hukum tajam ke yang anti Jokowi, tapi tumpul ke jongos Jokowi,” pungkasnya.

    Diketahui, Ahmad Ali beberapa hari lalu dilantik sebagai Ketua Harian PSI. Setelah lama diisukan hengkang dari partai NasDem.

    Dia mulanya membantah akan berlabuh ke Partai Gajah itu. Namun pada akhirnya dilantik dengan posisi strategis.

    Loncatnya Ahmad Ali ke partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang itu pun memunculkan berbagai spekulasi. Mulai dari kedekatannya dengan Jokowi hingga isu yang menyebut Ahmad Ali tersandera.
    (Arya/Fajar)