Tag: Kaesang Pangarep

  • Kaesang Buka Suara Soal Isu Ijazah yang Lagi Viral: Semua Bisa Diselesaikan

    Kaesang Buka Suara Soal Isu Ijazah yang Lagi Viral: Semua Bisa Diselesaikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan ke rumah dinas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Jalan Sedap Malam, Jumat sore (25/4/2025).

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari politik Kaesang ke sejumlah kepala daerah di Jawa Timur sekaligus momentum silaturahmi dalam suasana Idulfitri 1446 Hijriah.

    Wali Kota Eri menyebut bahwa kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membicarakan kondisi terkini Kota Surabaya.

    Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah kasus penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan di Surabaya yang kini tengah viral dan menjadi sorotan publik, termasuk di Jakarta.

    “Sebagai Ketua Umum PSI, beliau datang bersilaturahmi karena saat saya maju Pilwali dulu, semua partai, termasuk PSI, turut mengusung. Yang dibahas juga soal situasi Surabaya,” ujar Eri kepada awak media usai pertemuan.

    Eri menambahkan bahwa Kaesang sempat menyinggung kasus penahanan ijazah tersebut dan berharap Surabaya bisa menjadi contoh kota yang semakin baik, khususnya dalam hal toleransi dan keadilan sosial.

    “Tadi Mas Ketum (Kaesang) sempat bertanya soal ijazah, karena kasusnya viral. Beliau berharap Surabaya terus maju dan menjadi teladan kota toleransi,” jelas Eri.

    Sementara itu, Kaesang menegaskan bahwa kunjungannya ke berbagai kepala daerah bukanlah kunjungan politik partisan. Ia menekankan bahwa kegiatan ini murni sebagai ajang silaturahmi dalam suasana Syawal, tanpa melihat latar belakang partai kepala daerah yang dikunjungi.

  • 3
                    
                        Usulan Forum Purnawirawan, Bisakah Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres?
                        Nasional

    3 Usulan Forum Purnawirawan, Bisakah Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres? Nasional

    Usulan Forum Purnawirawan, Bisakah Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wacana pencopotan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI tengah mengemuka, menyusul desakan dari
    Forum Purnawirawan TNI-Polri
    .
    Usulan mengejutkan itu disampaikan langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan memantik perdebatan publik tentang batas kewenangan serta dinamika politik pasca-Pilpres 2024.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot anak Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
    Menyikapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan sikap Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Wiranto menilai, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari
    statement
    itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” ujar Wiranto dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
    Selain itu, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memiliki kekuasaan yang terbatas. Dalam negara yang menganut sistem trias politika, terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” jelas Wiranto.
    Terkait dengan keputusan pemerintahan, Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengambil langkah hanya berdasarkan satu sumber informasi.
    “Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan,” kata Wiranto.
    Meskipun ada pro dan kontra mengenai isu ini, Wiranto menyampaikan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam masyarakat. Ia berharap perbedaan tersebut tidak mengganggu keharmonisan dalam menghadapi tantangan negara.
    “Iya (termasuk soal Gibran). Kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul. Maka, inilah ya sikap presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” ujar Wiranto.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
    Deklarasi mereka berisi delapan poin, yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan tenaga kerja asing, serta usulan
    reshuffle
    terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Adapun salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga adik Gibran, Kaesang Pangarep, berkomentar perihal tuntutan Forum Purnawirawan TNI terkait pergantian sang kakak dari jabatan Wakil Presiden.
    Hal itu diungkapkan Kaesang setelah bertemu dengan Eri Cahyadi di rumah dinas Wali Kota Surabaya, yang berlokasi di Jalan Sedap Malam, Kecamatan Genteng, Jumat (25/4/2025).
    “Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat,” kata Kaesang ketika berada di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jumat.
    Akan tetapi, Kaesang menolak untuk berkomentar lebih jauh mengenai usulan para purnawirawan TNI. Dia hanya menekankan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden sudah sesuai konstitusi.
    “Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi,” ujarnya.
    Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta agar Gibran dicopot dari jabatannya. Hanya saja, Muzani mengaku belum mempelajari usulan itu lebih jauh.
    “Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
    Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Muzani menjelaskan, ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden.
    Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.
    “Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024,” jelas Muzani.
    “Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden,” sambungnya.
    Lalu, Muzani mengatakan, ketika Prabowo-Gibran digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun, kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah.
    Walhasil, kata Muzani, atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029. Maka dari itu, Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah.
    “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah,” imbuh Muzani.
    Menurut Pasal 7B UUD 1945, usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah:
    • Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
    • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.
    Proses ini memerlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
    Setelah MK menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran tersebut, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
    MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut paling lambat 30 hari sejak diterima.
    Keputusan MPR harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Buka Suara Soal Isu Ijazah yang Lagi Viral: Semua Bisa Diselesaikan

    Kaesang Buka Suara Soal Usulan Purnawirawan TNI Ganti Wapres: Sudah Dipilih Langsung Rakyat

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA–Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, merespons desakan forum purnawirawan TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam ungkapannya yang disampaikan saat ditemui di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Kaesang mengatakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.

    “Secara konstitusi presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat,” kata Kaesang, dikutip Jumat (25/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kaesang enggan berkomentar lebih jauh soal tuntutan para purnawiran TNI itu.

    Meski banyak jawaban yang dinanti oleh awak media maupun masyarakat, namun Kaesang hanya menyebut semua hal sudah diatur oleh konstitusi.

    “Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi,” ujar adik Gibran ini.

    Berdasarkan informasi yang beredar, sebelumnya sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

    Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.

    Penandatanganan usulan ini dilakukan oleh beberapa nama lainnya, seperti mantan Wapres, Try Sutrisno.

    Sementara, yang tercantum purnawirawan seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

    Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati delapan poin tuntutan forum purnawirawan TNI. Hal tersebut disampaikan Wiranto usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 April 2025.

  • Pemkot Kediri Klarifikasi Kesalahan soal Penulisan Jabatan Kaesang Pangarep – Halaman all

    Pemkot Kediri Klarifikasi Kesalahan soal Penulisan Jabatan Kaesang Pangarep – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengklarifikasi terkait kekeliruan dalam penyebutan jabatan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam salah satu pemberitaan resmi mereka.

    Dalam berita berjudul “Mbak Wali Terima Kunjungan ‘Staf Khusus Wakil Presiden Kaesang Pangarep, Diskusi Kembangkan Potensi Kota Kediri”, disebutkan bahwa Kaesang menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. 

    “Kami mohon maaf atas kekeliruan tersebut. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dalam menyusun dan menayangkan pemberitaan, khususnya terkait penyebutan jabatan,” kata Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Kediri, Adi Wicaksono, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Adi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan tersebut.  Dia menegaskan bahwa Kaesang tidak memiliki jabatan sebagai stafsus wapres seperti yang tertulis dalam berita. 

    Pemkot Kediri juga menegaskan komitmennya untuk memperketat proses verifikasi informasi sebelum dipublikasikan, guna menghindari kesalahan serupa di masa mendatang.

    Kunjungan Kaesang Pangarep ke Kota Kediri dalam rangka menemui Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dan sejumlah pejabat daerah setempat. 

    Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup di rumah dinas wali kota, Kaesang dan jajaran Pemkot Kediri berdiskusi mengenai berbagai persoalan kota seperti pendidikan dan kesehatan.

    Kunjungan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjalin silaturahmi serta menyerap aspirasi dari daerah. Wali Kota menyatakan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh muda seperti Kaesang, penting dalam membangun kota. 

    “Namun, dalam publikasi resmi Pemerintah Kota Kediri, terjadi kekeliruan dalam penyebutan jabatan Kaesang yang ditulis sebagai Staf Khusus Wakil Presiden, padahal informasi tersebut tidak benar,” tandasnya

    Sebelumnya diberitakan bahwa Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati telah menerima kunjungan dari Staf Khusus Wakil Presiden Kaesang Pangarep dalam acara diskusi bertema Kembangkan Potensi Kota Kediri yang digelar pada tanggal 24 April 2025.

    “Hari ini silaturahmi bersama Mas Kaesang. Tadi kami juga diskusi bersama mengenai beberapa persoalan di Kota Kediri,” ujar Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. 

    Mbak Wali mengungkapkan silaturahmi ini menambah relasi bagi Kota Kediri. Sebab dalam membangun Kota Kediri tidak bisa pemerintah daerah saja namun juga sinergi dengan beberapa pihak. Termasuk dengan pemerintah pusat melalui Staf Khusus Wakil Presiden.  

    “Kebetulan tadi Mas Kaesang juga silaturahmi dari satu kota ke kota lain. Mas Kaesang datang ke sini untuk mendengarkan aspirasi beberapa kepala daerah,” tuturnya.

  • Ketum PSI harap Surabaya tetap jadi kota percontohan di Indonesia

    Ketum PSI harap Surabaya tetap jadi kota percontohan di Indonesia

    Surabaya (ANTARA) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berharap Surabaya, Jawa Timur, tetap menjadi kota percontohan di Indonesia di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi pada periode kedua ini.

    “Surabaya semoga semakin baik, apalagi kalau di bawah kepemimpinan Pak Eri Cahyadi, Insyaallah semua beres,” kata Kaesang saat ditemui wartawan setelah melakukan pertemuan tertutup di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Dia mencontohkan, kasus penahanan ijazah di salah satu perusahaan di Surabaya juga sudah langsung ditangani dengan baik oleh pemerintah kota.

    Dia berharap agar anak-anak muda di Surabaya dapat mengikuti jejak Eri Cahyadi yang sudah berbuat banyak untuk membuat Kota Pahlawan semakin baik.

    Ia juga menyebut, kedatangannya di beberapa daerah di Jawa Timur hanya sebatas silaturahim dengan para kepala daerah sebagai Ketua Umum PSI.

    “Tidak ada agenda lain, hanya sebatas silaturahim, apapun partainya, masing-masing kepala daerah,” kata Kaesang.

    Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku senang bisa dikunjungi oleh Ketum PSI Kaesang Pangarep terlebih saat Pilkada Kota Surabaya 2024, partai yang dipimpin Kaesang telah mendukungnya.

    “Mumpung juga masih Syawal, ini silaturahim yang baik, kemarin saat pilwali semua partai juga mendukung saya, salah satunya PSI, artinya tetap menjalin erat tali silaturahim,” ujarnya.

    Eri mengatakan dalam pertemuan, Kaesang yang juga merupakan putra bungsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu juga berharap agar Surabaya terus menjadi kota yang baik, kota yang toleran dan sebagainya.

    Sebelum ke Surabaya, Kaesang terlebih dahulu mengunjungi Magetan dan bertemu kepala daerah terpilih Nanik Endang Rusmiarti dan Suyatni Priasmoro. Selanjutnya ke Ponorogo bertemu dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, kemudian ke Kabupaten Madiun untuk bertemu dengan Bupati Madiun Hari Wuryanto.

    Selanjutnya, berkunjung ke Kota Madiun untuk bertemu Wali Kota Maidi, lalu ke Kabupaten Tulungagung menemui Bupati Gatut Sunu Wibowo, dan ke Kota Kediri bertemu Wali Kota Vinanda Prameswati, kemudian ke Kota Malang menemui Wali Kota Wahyu Hidayat.

    Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Staf Khusus Wapres Kaesang Pangarep Hadiri Diskusi di Kediri, Serap Aspirasi dari Kepala Daerah

    Staf Khusus Wapres Kaesang Pangarep Hadiri Diskusi di Kediri, Serap Aspirasi dari Kepala Daerah

    “Mas Kaesang ke sini untuk mendengarkan aspirasi beberapa kepala daerah.” Vinanda Prameswati, Wali Kota Kediri

    FAJAR.CO.ID, KEDIRI — Staf Khusus Wakil Presiden, Kaesang Pangarep melakukan pertemuan dengan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Qowimuddin Thoha, di Rumah Dinas Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/4/2025).

    Adik kandung Gibran Rakabuming Raka itu juga menghadiri diskusi pengembangan potensi daerah. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menyebut kehadiran Kaesang Pangarep sebagai Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) sekaligus menyerap aspirasi dari kepala daerah.

    “Tadi ngobrol santai kok dan tidak ada kaitannya dengan politik. Karena kita harus mengutamakan kemaslahatan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Kediri,” ujar Kaesang Pangarep singkat usai menghadiri diskusi di Kediri.

    Sinergi dengan Pusat Lewat Stafsus Wapres

    Kehadiran Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Kaesang Pangarep menjadi momen penting bagi Pemkot Kediri. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menyebut silaturahmi dengan Kaesang Pangarep menambah relasi bagi Kota Kediri.

    Diakuinya, untuk membangun Kota Kediri tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, namun juga sinergi dengan beberapa pihak. Termasuk dengan pemerintah pusat melalui Staf Khusus Wakil Presiden.

    “Kebetulan tadi Mas Kaesang juga silaturahmi dari satu kota ke kota lain. Mas Kaesang datang ke sini untuk mendengarkan aspirasi beberapa kepala daerah, juga diskusi bersama mengenai beberapa persoalan di Kota Kediri,” ujar Vinanda Prameswati.

  • Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kembali melanjutkan agenda silaturahmi politiknya dengan mengunjungi Bupati Malang, M. Sanusi, di Pendopo Kabupaten Malang pada Jumat, (25/4/2025).

    Kaesang menyebutkan bahwa pertemuan ini murni sebagai ajang silaturahmi dalam rangka Lebaran, bukan urusan politik.

    Kaesang tampil dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci hitam saat disambut dengan hangat oleh Bupati Sanusi beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Silaturahmi dengan Pak Bupati ini momennya sangat pas setelah Lebaran. Kami merasa perlu untuk bersilaturahmi dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Kaesang.

    Saat ditanya apakah ada pembicaraan terkait politik dalam pertemuan tersebut, Kaesang menegaskan bahwa diskusi yang berlangsung lebih banyak berkisar pada kuliner khas Jawa Timur, khususnya rawon.

    “Enggak ada bahas politik, cuma ngobrol soal rawon. Murni silaturahmi, halalbihalal. Enggak ada yang lain,” tegasnya.

    Kaesang juga menyatakan bahwa ia tidak memberikan pesan khusus kepada Bupati Malang, karena menurutnya, setiap pemimpin daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk wilayahnya.

    Bupati Malang, M. Sanusi, juga menegaskan hal yang sama.

    “Mas Kaesang datang untuk silaturahmi, halalbihalal karena ini momen hari raya Idulfitri, tidak ada yang lainnya,” ujar Sanusi.

    Usai pertemuan di Pendopo Kabupaten Malang, Kaesang melanjutkan perjalanan silaturahminya ke beberapa lokasi lain di Jawa Timur, termasuk Kota Malang.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Kaesang Ditulis Jadi Stafsus Gibran, Pemkot Kediri Langsung Klarifikasi

    Kaesang Ditulis Jadi Stafsus Gibran, Pemkot Kediri Langsung Klarifikasi

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Kota Kediri mendadak mengklarifikasi jabatan Kaesang Pangarep yang sebelumnya ditulis sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi pada Pimpinan Pemerintah Kota Kediri, Adi Wicaksono meminta maaf atas penulisan Kaesang Pangarep sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Namun sayangnya, Adi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jabatan sebenarnya Kaesang Pangarep yang pada saat itu hadir di acara diskusi Kembangkan Potensi Kota Kediri tanggal 24 April 2025 bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.

    “Bersama dengan ini kami Pemerintah Kota Kediri memohon maaf atas kekeliruan dalam penyebutan jabatan dari Kaesang Pangarep. Bahwa Kaesang Pangarep bukan sebagai Staf Khusus Wakil Presiden,” tutur Adi di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Dia berjanji bahwa ke depan pihaknya akan lebih berhati-hati dalam menulis jabatan dan melakukan kroscek kembali sebelum siaran pers disebar ke sejumlah pewarta.

    “Ke depan kami akan lebih berhati-hati lagi. Khusunya dalam penyebutan jabatan. Kami akan kroscek lagi sebelum pemberitaan tayang,” katanya.

    Sebelumnya diberitakan bahwa Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati telah menerima kunjungan dari Staf Khusus Wakil Presiden Kaesang Pangarep dalam acara diskusi bertema Kembangkan Potensi Kota Kediri yang digelar pada tanggal 24 April 2025.

    “Hari ini silaturahmi bersama Mas Kaesang. Tadi kami juga diskusi bersama mengenai beberapa persoalan di Kota Kediri,” ujar Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. 

    Mbak Wali mengungkapkan silaturahmi ini menambah relasi bagi Kota Kediri. Sebab dalam membangun Kota Kediri tidak bisa pemerintah daerah saja namun juga sinergi dengan beberapa pihak. Termasuk dengan pemerintah pusat melalui Staf Khusus Wakil Presiden.  

    “Kebetulan tadi Mas Kaesang juga silaturahmi dari satu kota ke kota lain. Mas Kaesang datang ke sini untuk mendengarkan aspirasi beberapa kepala daerah,” tuturnya.

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • Jokowi Beri Arahan ke Peserta Sespimmen Polri Perkuat Dugaan ‘Parcok’

    Jokowi Beri Arahan ke Peserta Sespimmen Polri Perkuat Dugaan ‘Parcok’

    GELORA.CO – Pertemuan Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut dapat memperkuat dugaan publik ihwal andil Jokowi dalam partai coklat (‘parcok’).

    Dalam hal ini menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dengan kunjungan kepolisian ini, juga bisa menguatkan dugaan jika Jokowi memang mengendalikan polisi untuk kepentingan politiknya, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang di Pilpres atau Pemilu lalu.

    “Jokowi sendiri perlu mendapat teguran publik, ia seharusnya menjaga kehormatan Presiden saat ini, dengan tidak memfestivalkan pengaruhnya di kalangan elit,” kata Dedi, Minggu (20/4/2025).

    Pun, Dedi mengkhawatirkan drama kekuasaan Jokowi saat ini, terlebih intensitas pejabat negara dan penegak hukum yang mengunjungi kediaman ayahanda Kaesang Pangarep tersebut kian bertambah.

    Menurutnya, Jokowi sebagai tokoh bangsa lazim saja dikunjungi, tetapi jika ada ‘pengkultusan’ dan rutin, itu berisiko terjadi konflik kekuasaan.

    “Presiden Prabowo perlu memberikan teguran terhadap siapapun yang mewakili negara, tetapi berhubungan dengan Jokowi secara berlebih. Wibawa kuasa Presiden Prabowo bisa runtuh,” jelasnya.

    Dedi menegaskan bahwa Jokowi seharusnya menjaga martabat Presiden Prabowo dengan sikapnya saat ini. 

    “Jokowi bisa dianggap post power syndrom, menyaingi Prabowo dan jelas itu tidak baik,” katanya.

    Sebelumnya, Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg ke-65, Kombes Denny membenarkan pihaknya mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis (17/4/2025). 

    Di dalam rombongan peserta terdapat Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah bersama peserta lain yang menempuh pendidikan Serdik Sespimmen Dikreg ke-65.

    Kombes Denny mengatakan, pertemuan merupakan bentuk silaturahmi peserta didik dengan Jokowi.  

    “Bersilaturahmi dengan bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya,” kata Kombes Denny, dalam keterangannya, setelah pertemuan, Sabtu. 

    Menurutnya, perkembangan ke depan berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) serta robotic.

    Denny menambahkan arahan Jokowi, mengharapkan sinergitas antara Polri dan TNI ditingkatkan.

    “Intinya beliau (berpesan) untuk menjadi anggota pori dan TNI yang lebih baik ke depan,” katanya. 

    “Dan bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat,” pungkasnya.