Xcloud.id

Tag: Kaesang Pangarep

  • Jokowi Kirim Sinyal akan Gabung PSI, Rocky Gerung Sebut Partai Oligarki dan Eksklusif

    Jokowi Kirim Sinyal akan Gabung PSI, Rocky Gerung Sebut Partai Oligarki dan Eksklusif

    GELORA.CO  – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan sinyal akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Langkah tersebut juga secara tidak langsung mengubah partai berlambang mawar merah itu sebagai partai oligarki. 

    Hal itu dikatakan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut PSI sudah berganti haluan dari idealisme yang ada ketika pertama kali dibentuk. 

    Hal ini dia sampaikan dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (9/6/2025).

    Awalnya Rocky Gerung menceritakan PSI pada awalnya menjadikan anak mudamembawa ide sosialisme, keadilan, maupun kebebasan manusia. 

    “Tentu saya kenal PSI dari awal, karena di awal-awal pembentukan partai itu, saya termasuk yang jadi semacam narasumber untuk memberi ceramah pada teman-teman muda pada waktu itu ya,” kata Rocky.

    “Pada waktu itu saya menganggap bahwa PSI sebuah partai yang diajukan untuk menjadikan sebut saja ide sosialisme, ide kebebasan manusia, ide keadilan dilaksanakan melalui anak-anak muda ini kan. Itu idealnya begitu,” jelasnya.

    Ketika itu Rocky Gerung tahu betul gagasan PSI saat awal dibentuk dengan menuliskan jurnal perihal apa saja yang menjadi makna dan fondasi utama PSI.

    “Waktu itu, saya ikut menulis, bahkan mungkin saya pertama kali menulis atau diminta menulis di jurnal mereka. Saya juga ikut atau mungkin juga yang pertama menjelaskan, apa artinya solidaritas, apa artinya bunga mawar merah, apa artinya sistem partai,” papar Rocky Gerung.

    Namun itu semua sekarang ini telah berubah di mana idealisme yang dibentuk, kini berubah menjadi oligarki.  

    “Jadi pada waktu partai itu dibentuk, Raja Juli dan Grace Natalie hubungi saya untuk memberi ceramah pertama tuh. Jadi sekali lagi, saya kenal asal-usul atau intensi dari partai itu, tapi kemudian partai itu berubah menjadi partai oligarki,” tegasnya.

    Dirancang untuk Jokowi

    Selanjutnya, Rocky Gerung mengaku sudah menduga bahwa PSI memang disiapkan oleh kalangan pendukung Jokowi.

    Sehingga, ia menilai memang masuk akal jika sekarang Jokowi melempar sinyal untuk merapat ke partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep tersebut.

    “Itu yang bukan kita sesalkan ya, memang begitu nasibnya sebetulnya. Karena dari awal saya juga menduga bahwa itu partai yang disiapkan untuk kalangan pendukung Jokowi,” kata Rocky.

    Jadi kalau partai itu kemudian jadi tunggangan Jokowi hari ini ya makin masuk akal,” lanjutnya.

    “Mungkin Pak Jokowi jadi semacam ketua dewan pembina. Saudara Kaesang tetap sebagai ketuanya. Pak Gibran akan ada di situ untuk melengkapi sejarah kedinastian,” jelasnya.

    Menurut Rocky Gerung, PSI memang didesain eksklusif, untuk kalangan orang dekat Jokowi.

    “Kita boleh sebutkan itu, karena dari awal memang sifat partai itu adalah eksklusif. Sebetulnya dia mau inklusif memasukkan semua, tetapi arah kepemimpinan selalu eksklusif dan basis finansialnya tentu dari oligarki itu,” papar Rocky.

    Kata Rocky, Jokowi melakukan manuver untuk menstarter kembali kiprah politiknya dengan bergabung PSI, partai yang dari awal memang disediakan untuk Mantan Wali Kota Solo tersebut.

    “Jadi sekali lagi kemampuan Jokowi untuk manuvering memang walaupun makin terbatas tetapi dia harus keluar dengan semacam percikan politik baru. Jadi masuk PSI itu artinya membuat percikan, menstarter kembali politiknya,” jelasnya.

    “Dengan harapan bahwa partai itu bisa ikut Pemilu 2029. Jadi dari awal kita dukung aja Pak Jokowi ikut di dalam partai yang memang disediakan oleh dari dan untuk dia itu dengan alasan apa pun,” tandasnya

  • Dipilih Jokowi, PSI Akui Siap Buka Pintu Lebar – Page 3

    Dipilih Jokowi, PSI Akui Siap Buka Pintu Lebar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman menyatakan siap membuka pintu lebar bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang semakin menunjukkan niatnya bergabung dengan partai berlambang mawar tersebut.

    “Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo,” tulis Andy melalui pesan singkat diterima, Senin (9/6/2025).

    Andy mengklaim, sampai dengan hari ini tidak ada satu pun kader partainya yang keberatan saat Jokowi bergabung. Bahkan dia menyatakan, PSI adalah rumah bagi Jokowi.

    “Seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Pak Jokowi jika bergabung dengan PSI. Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi,” jelas Andy.

    Andy mengakui, sejak awal PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi. Karenanya, apa yang dimandat dan diupayakan oleh presiden Indonesia dua periode itu akan terus didukung partainya, demi kemajuan bangsa.

    “Kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” ujar dia.

    Soal pernyataan Jokowi yang lebih pilih bergabung dan menjadi ketua umum PSI ketimbang PPP, Andy kembali menegaskan pintu untuk itu sangat terbuka lebar bagi ayah dari ketua umum PSI saat ini, Kaesang Pangarep itu.

    “Beberapa hari lalu, Jokowi menyatakan memilih PSI ketimbang menjadi Ketua Umum PPP. Sekali lagi, PSI siap menyambut kedatangan Jokowi,” Andy menandasi.

  • Dinasti Jokowi Digoyang

    Dinasti Jokowi Digoyang

    Oleh: Tony Rosyid*

       

    BERBEDA dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun dengan tenang dan nyaris tidak ada gejolak, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi turun seolah penuh tragedi. Setidaknya ada dua penyebabnya. 

    Pertama soal ijazah. Kedua, tuntutan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu ini secara politik bisa cukup berat. Terutama untuk karir keluarga Jokowi.

    Kenapa keluarga Jokowi, dan bukan hanya Jokowi? Perlu dipahami bahwa politik itu sangat personal. Urusan masing-masing orang. Kakak-adik, bapak-anak, bahkan suami istri biasa memiliki identitas politik masing-masing. Satu dengan yang lain terpisah. 

    Tapi, dalam politik Jokowi, identitas keluarga menyatu menjadi satu entitas. Semua berasal dari satu sumber yaitu kekuasaan Jokowi. 

    Dari kekuasaan inilah Gibran menjadi Walikota Solo, lalu Wakil Presiden. Bobby Nasution, menantu Jokowi, jadi Walikota Medan, lalu Gubernur Sumut. Juga Kaesang Pangarep dalam hitungan hari langsung menjadi ketua umum PSI. Kesuksesan mereka sulit dirasionalisasi tanpa back up kekuasaan Jokowi.

    Politik keluarga Jokowi ibarat pohon. Jokowi sebagai akarnya. Anak dan menantu menjadi cabang dari pohon-pohon itu. Ketika akar pohon tidak kuat menahan terpaan angin, maka semuanya ikut tumbang. 

    Di atas pundak Jokowi ada beban politik terhadap Gibran, Bobby dan Kaesang. Ketiganya adalah anak-anak muda yang sedang menanjak karirnya. Tapi, karena karir mereka tidak tegak di atas kematangan pengalaman sendiri, tapi lebih karena bersumber dari kekuasaan sang ayah, maka nasibnya akan sangat bergantung kepada kekuatan Jokowi. 

    Jika Jokowi kuat, mereka akan ikut kuat, dan peluang masa depannya lapang. Tapi, jika kekuatan Jokowi melemah, maka kekuatan dan masa depan politik mereka akan ikut melemah, dan bisa jadi akan menunggu waktu untuk runtuh.

    Saat ini, Jokowi sedang menghadapi tuduhan ijazah palsu. Jokowi bahkan dikejar-kejar oleh sejumlah pihak yang selama Jokowi berkuasa, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jokowi terlibat konflik dan permusuhan dengan mereka. Pendekatan konflik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa tidak begitu saja terhapus dan terlupakan setelah Jokowi lengser.

    Jadi, masalah utama, dan ini yang paling krusial mengapa Jokowi setelah pensiun masih terus dikejar masalah adalah “jejak permusuhan Jokowi sedemikian masif kepada banyak kelompok”. Ini fakta objektif yang tidak bisa dipungkiri”.

    Pertama, Jokowi bubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara kontroversial. Ini tentu punya konsekuensi politik untuk jangka panjang.

    Kedua, Jokowi penjarakan puluhan aktivis yang mengkritiknya. Mulai dari Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Edi Mulyadi, Buni Yani, dan deretan nama tokoh yang sangat kritis terhadap Jokowi.

    Ketiga, Jokowi dianggap orang yang paling ambisius untuk menghancurkan karir Anies Baswedan. Ini membuat para pendukung Anies marah.

    Keempat, Jokowi berseteru hebat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP. Sebuah partai yang sejak tahun 2005 telah membesarkan Jokowi.

    Kelima, tragedi pembantaian di KM 50 terjadi di era Jokowi. Tidak sedikit opini dan persepsi yang berkembang di publik menganggap KM 50 adalah bagian dari upaya Jokowi menghancurkan pengaruh pimpinan FPI. 

    KM 50 sebuah aksi jalanan yang sangat kasar dan brutal, yang membuat banyak pihak bertanya-tanya: kok bisa pembantaian semacam ini terjadi di Indonesia?

    Mereka, kelompok yang merasa dimusuhi oleh Jokowi selama berkuasa, terus akan bermanuver dan menuntut pengadilan terhadap Jokowi. 

    Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran hanya dua di antara tuntutan yang nanti boleh jadi akan muncul yang lain jika kedua tuntunan ini tidak berhasil. Ini bukan soal dendam, tapi lebih merupakan sebab akibat dalam relasi sosial yang bisa dipahami rasionalitasnya.

    Di sisi lain, Jokowi tidak punya penerus kekuasaan yang menjamin “rasa aman” terhadap dirinya. Gibran sebagai Wakil Presiden, posisinya tidak memberinya otoritas untuk mengamankan Jokowi dan dinastinya. 

    Sementara Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin pasang badan untuk mengamankan Jokowi. Prabowo adalah calon presiden yang dua kali dikalahkan “secara kontroversial” oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Kontroversial lebih merujuk pada proses, bukan hasil. 

    Banyak yang menilai bahwa Gibran dianggap sebagai ancaman bagi Prabowo. Bukan Gibran, tapi kekuatan Jokowi yang meletakkan Gibran sebagai bayang-bayang Prabowo. 

    Tuntutan pemakzulan oleh para jenderal (purn) merupakan petunjuk adanya ancaman itu. Mengapa para jenderal (purn) itu menuntut pemakzulan kalau tidak ada kehawatiran atas potensi lengsernya Prabowo. 

    Di sinilah publik mesti cerdas membaca apa yang memicu para jenderal (purn) itu ngotot pemakzulan Gibran di tahun pertama Prabowo berkuasa. Takut Gibran capres 2029? Masih terlalu jauh. Takut Prabowo jatuh sakit, lalu meninggal di periode pertama? Prabowo sehat, dan semakin sehat. Lalu, apa trigger-nya? Ini yang menarik untuk anda telisik.

    Isu ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Gibran tidak hanya merepotkan Jokowi, tapi semakin berhasil men-downgrade politik dinasti Jokowi. Siapa pun dalam posisi Jokowi, dia akan terjepit. Sementara, Jokowi punya beban untuk mengawal dan membesarkan karir anak dan menantunya. 

    Jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya ke publik, maka situasi bisa berubah. Pamor Jokowi naik. Berangsur kepercayaan publik ke Jokowi akan membesar. Dengan menunjukkan ijazah asli, Jokowi akan mampu merehabilitasi keadaan politiknya, sekaligus menampar mereka yang menuduhnya.

    Sebaliknya, jika para terlapor kemudian jadi tersangka tanpa membuka ijazah asli Jokowi ke publik, maka ini akan memperburuk kondisi politik Jokowi. 

    Publik akan semakin marah dan hari-hari akan semakin besar narasi kebencian dan kemarahan publik terhadap Jokowi. Ini secara politik, tentu akan sangat merugikan bagi politik Jokowi itu sendiri. Persepsi publik terhadap Jokowi akan semakin negatif.

    Soal isu pemakzulan Gibran, selama posisi Prabowo aman, Gibran juga akan aman. Bagaimana dengan masa depan Gibran di 2029? Ini satu hal yang berbeda..

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    GELORA.CO -Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai langkah konstitusional dan dapat menyelamatkan moral bangsa.

    Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons upaya yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI agar putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan.

    “Desakan agar Wapres Gibran dimakzulkan adalah langkah tepat dan konstitusional,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Desakan pemakzulan tersebut beralasan mengingat meloloskan Gibran yang belum berusia 40 tahun sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dipaksakan lewat perubahan undang-undang.

    “Ditambah lagi dengan akun Fufufafa yang dibuktikan Dr Roy Suryo 99,9 persen milik Gibran. Dan itu diakui adiknya, Kaesang juga BSSN. Isi chat akun Fufufafa yang amoral itu adalah perbuatan tercela dan langgar sumpah dan janji presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945,” terang Muslim.

    Atas dasar itu, Muslim memandang surat permintaan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR, MPR dan DPD RI sah secara konstitusi dan benar menurut kaidah demokrasi.

    “Itu adalah cerminan panggilan tugas demi keselamatan bangsa dan negara. Maka tidak ada alasan bagi DPR dan MPR untuk tidak menindaklanjuti surat para purnawirawan jenderal tersebut,” tutur Muslim.

    “Poin usulan lain Forum Purnawirawan TNI yang meminta kembali ke UUD 1945 asli juga langkah tepat untuk selamatkan negara dan bangsa dan kehancuran. Rakyat harus ikut mengawal agar DPR dan MPR melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” pungkas Muslim.

  • Jokowi Harusnya Tahu Diri Sudah Terlalu Tua bagi PSI

    Jokowi Harusnya Tahu Diri Sudah Terlalu Tua bagi PSI

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai tidak cocok jika menjadi Ketua Umum PSI. Pasalnya, partai yang masih dipimpin Kaesang Pangarep itu identik dengan anak muda.

    Hal ini disampaikan analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga merespons pernyataan Jokowi yang lebih tertarik masuk PSI meski masuk bursa calon Ketua Umum PPP.

    “Sebagai partai orang muda, idealnya PSI juga dipimpin orang muda,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Menurutnya, aneh Jokowi yang sudah tidak lagi muda memimpin partai yang mayoriyas digawangi anak muda.

    “Jadi, kalau Jokowi memimpin PSI tentu aneh. Sebab, PSI partai anak muda yang dipimpin orang ini. Kalau terjadi tentu paradoks bagi PSI,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Jokowi mesti sadar diri sudah tidak muda lagi, dan legawa menempatkan anak muda menjadi Ketum PSI.

    “Karena itu, idealnya PSI dipimpin orang muda. Jokowi sebaiknya tahu diri bahwa dirinya tak pantas memimpin PSI,” tutupnya.

  • 3 Usul Pemakzulan Gibran Dinilai Berbahaya, Pengamat: Ini soal Ambisi Kekuasaan Regional

    3 Usul Pemakzulan Gibran Dinilai Berbahaya, Pengamat: Ini soal Ambisi Kekuasaan Regional

    Usul Pemakzulan Gibran Dinilai Berbahaya, Pengamat: Ini soal Ambisi Kekuasaan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Pengamat politik Pieter C Zulkifli menilai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    bukan sekadar wacana politik biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi dan konstitusi Indonesia.
    Hal ini disampaikan Pieter menanggapi surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak MPR dan DPR memproses
    pemakzulan Gibran
    Pieter menilai usul pemakzulan tersebut dibungkus dengan narasi seolah-olah demi kepentingan rakyat, padahal justru menyimpan kepentingan sempit yang bisa menyesatkan arah reformasi.
    “Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu ide paling berbahaya yang pernah muncul dalam lanskap demokrasi Indonesia pasca-Reformasi,” kata Pieter dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (5/6/2025).
    “Bukan hanya sembrono secara hukum, tapi juga berpotensi mengoyak kepercayaan publik terhadap konstitusi dan stabilitas politik nasional,” sambung Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.
    Pieter menegaskan, kritik terhadap kekuasaan penting dalam demokrasi, namun harus tetap berdasarkan hukum dan etika politik.
    “Ketika usulan pemakzulan diajukan tanpa dasar hukum yang sahih, tanpa skandal besar yang tak terbantahkan, tanpa pelanggaran berat konstitusi oleh sang Wapres, maka itu bukan sekadar wacana, melainkan potensi ancaman terhadap sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya.
    Menurut Pieter, demokrasi memang memberi ruang kritik, tetapi tidak semua gagasan patut diperjuangkan, terutama jika itu merusak sistem hukum dan ketatanegaraan.
    Pieter menyebut langkah para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai sikap anti-demokrasi dan berpotensi mengacaukan pemerintahan.
    “Ini adalah bentuk kriminal terhadap Konstitusi. Kita patut curiga, bahwa ini bukan soal konstitusi, tapi soal kekuasaan. Bukan demi negara, tapi demi ambisi,” katanya.
    Ia mengimbau agar para elite politik tidak perlu merespons surat tersebut karena hanya akan menimbulkan ketegangan politik yang tidak perlu.
    “Tindakan seperti ini akan memicu disharmoni politik, menggoyang kepercayaan publik, dan memecah konsentrasi pemerintah yang tengah bersiap melanjutkan pembangunan. Jangan seperti anak kecil, enggak suka, minta makzulkan,” sindirnya.
    Pieter juga berharap Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas dan tidak memberi ruang bagi kepentingan politik yang menyamar dalam wajah patriotisme.
    “Prabowo harus dikelilingi oleh orang-orang yang setia, cerdas, dan taktis. Lima tahun ke depan adalah momentum untuk membersihkan negara ini dari para penyamun yang bersembunyi di balik simbol kehormatan dan retorika palsu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI secara terbuka mengirim surat kepada DPR dan MPR RI yang berisi desakan untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Mereka menyoroti sejumlah aspek hukum, kepatutan, hingga moral.
    Forum tersebut mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas usia capres-cawapres yang dianggap bermasalah karena adanya konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dan Gibran sebagai keponakannya.
    Mereka juga menyinggung isu keterlibatan Gibran dalam akun “Fufufafa” serta laporan dugaan korupsi tahun 2022 yang menyebut relasi bisnis dengan Kaesang Pangarep dan investor modal ventura.
    Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal, yakni:
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    Kader PSI Dian Sandi Klaim Punya Bukti Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran: Itu Ciptaan Orang Lain

    GELORA.CO –  Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, siap menunjukkan bukti kuat bahwa akun Fufufafa yang sebelumnya membuat gaduh publik itu, bukan milik Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Sandi mengatakan, akun Fufufafa itu dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan Gibran.

    Pernyataan Sandi itu terungkap saat ia menanggapi komentar warganet pada postingannya yang mengunggah pujian terhadap sikap Gibran ketika bertemu Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

    Di mana, Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang disebut ‘merestui’ pemakzulan Gibran.

    “Pada waktunya nanti, saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan, bahwa; akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran,” ungkapnya, dikutip dari Wartakotalive.com, Rabu (4/6/2025).

    Terkait dengan akun Fufufafa ini, hal tersebut masuk dalam poin-poin landasan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran.

    Disebutkan bahwa akun itu berisi hinaan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Anies Baswedan.

    Tentang Akun Fufufafa

    Sebelumnya, akun Fufufafa yang disorot jejak digitalnya karena diduga milik Gibran itu, pertama kali mendapatkan perhatian publik usai diungkap oleh sebuah akun X.

    Akun itu menemukan jejak digital penghinaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan putranya Didit Hediprasetyo. 

    Berdasarkan penelusuran, Fufufafa juga melontarkan hinaan kepada mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Titiek Soeharto, dan Anies Baswedan.

    Selain itu, akun Fufufafa juga diketahui memberikan komentar rasis dan ofensif kepada berbagai kelompok, salah satu adalah etnis Papua. 

    Pakar Telematika, Roy Suryo pun meyakini bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. 

    “Saya bicara teknis saja bahwa 99,9 persen memang akun Fufufafa itu loud and clear adalah akun milik mantan Wali Kota Solo ataupun Wakil Presiden Terpilih kita, Gibran,” ujarnya dalam acara Talkshow Overview Tribunnews, pada Rabu, 18 September 2024 lalu.

    Roy Suryo mengaku menggunakan dua pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan socio technical dan pendekatan pure technical.

    Pada pendekatan socio technical, Roy Suryo mengamati pada cara menulis di akun Fufufafa dan hasilnya beberapa kata ditulis dengan gaya sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Pari, nama usaha milik Gibran.

    “Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, ketika dia menuliskan kata ‘yang’ itu dengan cara ‘yg’, clear betul ketika akun dia yang lain yakni Chili Pari, dia menggunakan gaya bahasa yang sama,” lanjut Roy.

    Kemudian, pada pendekatan pure technical, kata Roy Suryo, akun Anonymous mencoba untuk melakukan checking terhadap nomor handphone yang digunakan Fufufafa, yakni 0899 belakangnya 33.

    “Nomor tersebut ternyata ketika digunakan untuk recovery emergency kemudian dimasukkan email yang digunakan yakni email Chili Pari langsung masuk ke Fufufafa. Itu artinya clear betul tidak bisa terbantahkan lagi,” ujar Roy Suryo.

    Mengenai hal ini, Roy Suryo mengaku tidak memiliki niatan apapun saat memberikan pernyataan soal Fufufafa, dirinya hanya berharap kejujuran segera diungkap.

    “Kalau iya katakanlah iya kalau tidak katakanlah tidak,” katanya lagi.

    Landasan Usulan Pemakzulan Gibran

    Selain menyinggung persoalan moral, etika, dan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun media sosial “Fufufafa” itu, Forum Purnawirawan TNI juga menyebutkan sejumlah dasar konstitusional sebagai landasan usulan pemakzulan Gibran sebagai wapres. 

    Di antaranya adalah UUD 1945 Amandemen Ketiga, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Forum Purnawirawan TNI menyoroti proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dinilai sarat pelanggaran hukum. 

    Dalam hal ini, mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. 

    Menurut Forum Purnawirawan TNI, keputusan tersebut cacat secara hukum karena adanya konflik kepentingan.

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, paman dan keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dengan saudara Gibran Rakabuming Raka,” tulis Forum dalam surat tersebut.

    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan TNI juga mengungkap alasan kepatutan dan kelayakan.

    Di mana, mereka menilai Gibran belum memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin Indonesia.

    “Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini,” demikian forum membeberkan alasan kepatutan.

    Tak hanya itu saja, Forum Purnawirawan TNI juga kembali mengingatkan soal laporan dugaan korupsi yang disampaikan akademisi Ubedilah Badrun pada 2022.

    Laporan itu menyinggung dugaan relasi bisnis antara Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, terkait suntikan dana dari perusahaan modal ventura ke sejumlah usaha rintisan milik keduanya.

    “Berdasarkan uraian tersebut, kami mendesak agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka,” ucap Forum dalam suratnya.

    Diketahui bahwa ada empat purnawirawan TNI yang menandatangani surat tersebut, yakni sebagai berikut:

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul RaziMarsekal TNI (Purn) Hanafie AsnanJenderal TNI (Purn) Tyasno SoedartoLaksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

  • Isu Jokowi Sakit Kulit saat Gibran Disebut Terlibat Dalam Lingkaran Korupsi Sritek

    Isu Jokowi Sakit Kulit saat Gibran Disebut Terlibat Dalam Lingkaran Korupsi Sritek

    GELORA.CO –  Lagi heboh Jokowi sakit kulit dan Gibran diduga terseret kasus korupsi PT Sritex. Sebelumnya Direktur Utama (Dirut) PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto telah ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Selasa, 20 Mei 2025.

    Penetapan ini menandai terbukanya kembali kasus besar yang sempat tenggelam sejak 2021, dan kini mencuat bersamaan dengan sorotan publik terhadap keluarga Presiden sebelumnya.

    PT Sritex jadi sorotan usai disebut memiliki utang Rp26,2 triliun yang berasal dari kreditur separatis senilai Rp716,7 miliar dan tagihan kreditur konkuren Rp25,3 triliun.

    Beban utang yang sedemikian besar itu menimbulkan pertanyaan tajam terhadap pengelolaan keuangan internal dan relasi bisnis perusahaan ini.

    Wartawan senior Agi Betha mengapresiasi kinerja kejaksaan dalam membongkar kasus besar ini karena terkait dengan kasus beberapa tahun lalu yang belum terungkap.

    “Yang jelas, sekarang di kasus Sritex ini menyembunyikan banyak persoalan di baliknya, karena kemudian kita kembali kepada kasus beberapa tahun belakangan, begitu. Yang ketika itu kasusnya muncul, tapi tidak keluar, begitu,” ujar Agi dikutip dalam kanal Youtube Off The Record FNN.

    Dalam podcast yang dipandu wartawan senior Hersubeno Arief itu, Agi menceritakan awal kasus Sritex muncul melalui laporan BPKP pada 2020. Kala itu, Sritex masih membukukan keuntungan sekitar Rp1,5 triliun di tengah pandemi Covid-19.

    Namun laporan keuangan itu berbanding terbalik dengan hasil audit dan sejumlah laporan yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran transaksi.

    “Tapi satu tahun kemudian pada 2021 mereka membukukan kerugian sebesar Rp15,6 triliun. Ini kan jomplang sekali begitu. Padahal ketika itu mereka mendapatkan juga orderan berupa goodie bag, ini juga masih simpang siur jumlah goodie bag tersebut. Goodie bag untuk apa wadah dari sembako yang dibagikan kepada rakyat sekian juta rakyat. Kalau dari ada keterangan yang menyatakan itu hanya sekitar 1,9 juta goodie bag yang diorder kepada Sritex,” jelasnya.

    Menurutnya, goodie bag yang disebut-sebut itu dikaitkan dengan program bantuan sosial pemerintah yang ketika itu menjadi perbincangan hangat, termasuk karena diduga terkait dengan putra presiden.

    Isu ini pun turut dikaitkan dengan dominasi politik dan bisnis keluarga Jokowi yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “Geng Solo”.

    Pada periode 2021-2025 kasus ini bak hilang ditelan bumi. Agi berharap di era pemerintahan Prabowo Subianto kasus ini kembali dibuka yang diawali dengan ditetapkannya tersangka Bos Sritex oleh Kejagung.

    Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi upaya penegakan hukum yang transparan dan tidak lagi tebang pilih terhadap pihak-pihak yang terafiliasi dengan kekuasaan lama.

    “Dan kita lihat kejaksaan lho yang main, yang memeriksa, bukan KPK,” tegasnya.

    Pernyataan ini menekankan bagaimana institusi penegak hukum selain KPK kini justru lebih aktif mengungkap kasus besar.

    Dari situ, ia mengaitkan adanya pengaruh Jokowi dan keluarganya alias Geng Solo di balik kasus ini. Terutama adanya peran anak Pak Lurah pada 2021 dalam pembuatan tas bansos.

    Anak Pak Lurah yang dimaksud tidak lain adalah Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden.

    Sorotan ini makin relevan mengingat Gibran belakangan tampil aktif di berbagai kegiatan negara, menggantikan posisi ayahnya yang belakangan jarang muncul di publik.

    “Nah, inilah yang kemudian kita masih ingat, ketika itu, ada laporan khusus dari Tempo, investigasi dari Tempo yang menyebut ini adalah atas rekomendasi Pak Lurah. Dan Pak Lurah bisa mengacu kepada nama Pak Jokowi, ketika itu disebut, ini atas rekomendasi dari anak Pak Lurah, kita mungkin sebutnya sebagai Gibran ketika itu ya, karena Kaesang ketika itu belum masuk ke dalam politik dan pemerintahan,” pungkasnya.

    Jokowi sakit kulit

    Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik, kali ini bukan karena isu politik, melainkan karena perubahan fisik yang dinilai mencolok karena diduga Jokowi sakit kulit. Dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, menyampaikan keprihatinan terkait kondisi wajah Jokowi yang menurutnya menunjukkan gejala penyakit serius.

    Dalam sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya, Dokter Tifa menulis pengamatan terhadap perubahan wajah Jokowi saat tampil di media beberapa waktu lalu.

    “Pak Jokowi kok seperti kena Autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam. Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala,” tulis Dokter Tifa di Twitter.

    Pernyataan ini muncul setelah Jokowi tampil menjawab santai terkait isu ijazah palsu yang kembali mencuat. Bagi Dokter Tifa, sorotan bukan hanya pada isi jawaban Jokowi, tapi pada kondisi fisik sang presiden yang dianggap berubah drastis.

    Dalam unggahan lanjutan, Dokter Tifa juga mengaitkan kondisi tersebut dengan kemungkinan penyakit lain yang juga serius.

    “Autoimun atau Hiperkortisolisme? Dokter pribadi perlu meresepkan Anti-depresan, deh. Kasihan, beban berbohong 10 tahun, ngga kebayang rasanya,” lanjutnya.

    Penyakit autoimun sendiri merupakan kondisi medis ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Gejala yang umum terjadi meliputi ruam kulit, rambut rontok, kelelahan, nyeri sendi, hingga demam berulang.

    Sementara itu, hiperkortisolisme atau sindrom Cushing terjadi karena kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang maupun kelainan pada kelenjar adrenal atau hipofisis.***

  • Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau
    Jokowi
    dinilai lebih baik bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau
    PSI
    ketimbang ke Partai
    Golkar
    .
    Politikus PSI
    Ade Armando
    mengungkapkan alasannya yakni Golkar merupakan partai politik (parpol) besar dengan banyak faksi.
    Kondisi Golkar semacam itu diprediksi tidak akan membuat Jokowi mudah untuk bisa mengatur parpol seperti keinginannya.
    “Ketika dia jadi Presiden dulu, dia sebenarnya enggak bisa menentukan keputusan-keputusannya secara sendirian. Anda harus dengar, Anda harus dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain, tapi kalau di PSI kan bisa (ambil keputusan sendiri),” ujar Ade dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    “Sekarang, kalau pun dia keluar (dari PDI-P) dan dia masuk Golkar, ya orang baru kan, faksinya juga banyak,” sambung dia.
    Sementara itu, Ade menyebutkan bahwa Jokowi bukan orang baru di PSI. Selama ini, para kader PSI menganggapnya sebagai idola dan panutan.
    Bahkan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga menjabat sebagai Ketua Umum PSI saat ini.
    Maka, Ade melihat Jokowi bisa membangun PSI sesuai keinginannya sendiri jika akhirnya masuk dan menjadi ketua umum partai berlambang mawar merah itu.
    “Kalau dia jadi ketua ya dia bisa besarkan ini menjadi sebuah partai yang menjadi teladan, menjadi contoh, antara lain dengan dimulai dengan pola pemilihan ketua umumnya yang dilakukan secara langsung, secara
    one man one vote
    dan PSI yang bisa sepenuhnya bisa dia organisir, dia tentukan,” paparnya.
    Diketahui PSI sudah membuka pendaftaran ketua umum sejak 13-31 Mei 2025.
    Setelahnya, nama-nama yang mendaftarkan diri akan diumumkan pada 18 Juni 2025.
    Kemudian, pada 19 Juni-11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI akan memasuki periode kampanye.
    Lalu, pada 12-19 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring. Hingga akhirnya, pengumuman ketua umum PSI terpilih dilaksanakan pada 19 Juli 2025 yang rencananya diumumkan di Solo, Jawa Tengah.

    Golkar dan Jokowi
    Jokowi sendiri sempat diisukan bakal berlabuh ke Partai Golkar setelah tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Politikus senior Golkar, Idrus Marham, pernah menyatakan ada posisi strategis yang ditawarkan jika Jokowi ingin bergabung.
    Jalan Jokowi ke Golkar dianggap terbuka, setelah Bahlil Lahadalia, yang punya kedekatan dengannya menjabat sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.
    Meski begitu, Wasekjen Golkar Puteri Komaruddin menyebutkan, pihaknya akan menghormati keputusan Jokowi jika akhirnya memilih berlabuh ke PSI.
    “Jadi ketika beliau digosipkan misalnya kemarin mau masuk Partai Golkar atau sekarang mau masuk PSI, itu sebenarnya kita kembalikan lagi kepada keputusan beliau,” kata Puteri di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 18 Mei 2025.
    “Saya yakin beliau pasti bisa memahami kira-kira baiknya beliau nanti berkontribusi lebih itu di mana,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

    Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak cocok jika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Jika Jokowi memang ingin berlabuh ke partai, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai lebih cocok masuk ke partai besar.
    “Saya kira Jokowi itu tidak cocok baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
    Hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Adi, Jokowi punya nama dan elektabilitas yang tinggi.
    Rekam jejak Jokowi juga sangat luas karena pernah memenangkan pertarungan mulai dari Pemilihan Daerah (Pilkada) Solo, Pilkada Jakarta, serta dua periode menang pemilihan presiden (pilpres).
    “Jikapun ingin berpartai, memang cocoknya Jokowi itu masuk partai besar atau menjadi bagian dari partai-partai politik besar,” ujar Adi.
    Adi berpandangan, Jokowi tidak cocok jika masuk ke partai yang tidak lolos ke Parlemen.
    “Ya minimal partai politik besar itu masuk dalam tiga besar hasil pileg. Level Pak Jokowi di situ sebenarnya,” ucap dia.
    Meski begitu, dari antara PSI dan PPP, menurut Adi, Jokowi memang lebih cocok jika masuk ke partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep.
    Apalagi, lanjut Adi, sejak awal PSI sangat mendukung dan identik dengan Jokowi. Banyak basis konstituen dan elit-elit PSI juga mendukung Jokowi.
    “Kira-kira di antara PSI dan PPP mana lebih cocok? Ya tentu kalau mau jujur sebenarnya kalau harus memilih apakah PSI dan PPP, dalam banyak hal memang lebih cocok ke PSI,” ujar Adi.
    Selain itu, kata Adi, Jokowi adalah tokoh nasionalis sama seperti PSI. Hal ini berbeda dengan PPP yang adalah partai Islam.
    “PPP itu sama sekali tidak cocok gitu ya. Banyak elit-elit PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” ujar dia.
    Diketahui, saat ini Jokowi dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni PSI dan PPP.
    Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa partainya kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
    “Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada Kompas.com.
    Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
    Namun sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat ketum PPP, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
    “DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.