Kongres PSI 2025, Tiga DPD PSI di Jateng Kompak Dukung Kaesang Pangarep Jadi Ketum
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com –
Tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari wilayah Jawa Tengah bagian barat yakni
DPD PSI
Brebes, Tegal, dan Pemalang secara resmi menyatakan dukungan kepada
Kaesang Pangarep
dalam Pemilihan Raya Ketua Umum PSI periode 2025-2030.
Dukungan tersebut disampaikan saat Kaesang mengunjungi kader dan pengurus PSI di sebuah rumah makan di Desa Bangsri, Kabupaten Brebes, pada Rabu (16/7/2025).
Ketua DPD PSI Brebes, Wawan Darwanto, menegaskan bahwa ketiga daerah tersebut kompak satu suara mendukung Kaesang dalam kontestasi Pemilu Raya PSI.
“Yang pasti Brebes, Pemalang dan Tegal satu suara untuk Mas Kaesang. Saya bertanggung jawab di Brebes untuk memilih Mas Kaesang. Untuk kabupaten lain punya tanggung jawab masing-masing,” kata Wawan.
Menurut Wawan, Kaesang adalah figur muda yang dinilai mampu membawa PSI ke arah yang lebih baik pada periode mendatang.
“Mas Kaesang pemimpin yang bisa memimpin, dan melanjutkan program PSI apa yang sudah baik dan dicita-citakan bersama,” pungkasnya.
Kongres PSI
2025 akan digelar pada 19–20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah, dan akan menjadi forum tertinggi untuk menetapkan Ketua Umum PSI baru. Penentuan ketua umum akan dilakukan melalui sistem e-vote yang dapat diakses seluruh kader PSI.
Tiga kandidat Ketua Umum (caketum) telah ditetapkan:
Kongres akan dilaksanakan di dua tempat berbeda:
PSI telah menetapkan 187.306 kader sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka bisa memberikan suaranya secara online melalui situs web vote.psi.id pada periode 12–18 Juli 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Kaesang Pangarep
-
/data/photo/2025/07/16/687781304425f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kongres PSI 2025, Tiga DPD PSI di Jateng Kompak Dukung Kaesang Pangarep Jadi Ketum Regional 16 Juli 2025
-

Pemilihan Raya PSI, Ronald A Sinaga: Serius, Mas Kaesang Mungkin Kalah
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menggelar Pemilihan Raya dalam rangka menentukan Ketua Umum PSI periode selanjutnya. Pemilihan Raya ini berlangsung mulai 12 Juli hingga 18 Juli mendatang.
Mengacu data yang dimiliki PSI, jumlah kader di seluruh Indonesia dan berhak menggunakan hak suaranya diketahui sebanyak 187.306 orang.
Data itu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan partai hingga akhir masa penentuan jumlah pemilih. “Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak memilih ketua umum dalam Pemilihan Raya,” kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Beny Papa.
Para kader PSI itu memilih calon Ketua Umum melalui website vote.psi.id. Adapun hasil Pemilihan Raya akan diumumkan pada Kongres PSI, 19-20 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.
Di tengah proses pemilihan raya tersebut, Calon Ketua Umum PSI, Ronald A Sinaga menegaskan pola satu anggota, satu suara membuat hasil Pemilihan Raya sulit dipastikan.
Dia bahkan menyebut, sangat terbuka kemungkinan untuk menggeser Ketua Umum Kaesang Pangarep dari bursa Ketum PSI mendatang.
“Semua anggota yang berhak memilih punya otonomi masing-masing. Tidak bisa diatur-atur. Bahkan, serius, Mas Kaesang mungkin kalah. Apa pun bisa terjadi,” kata Ronald, Selasa (15/7).
Jika pemilih hanya ketua DPW dan DPD, pengaturan hasil sangat dimungkinkan. Jumlah mereka hanya sekitar 600 orang.
“Namun, bagaimana cara mengatur atau memaksa lebih dari 180 ribu pemilih? Ketua DPW bisa saja memilih kandidat A, tetapi anggota di kepengurusannya bisa dan boleh memilih kandidat B atau C,” lanjut Ronald.
-

Selain Logo, Benarkan Nama PSI Juga Diganti?
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025. Semua kader PSI dipastikan akan ikut ambil bagian dalam acara akbar ini dan diharapkan menjadi momentum penting dalam persiapan pemilihan ketua umum mendatang.
“Di kongres nanti akan ada juga beberapa kejutan-kejutan yang kami siapkan. Salah satunya adalah rebranding Partai PSI yang saya kira bisa menjadi tonggak baru bagaimana Partai PSI ke depan,” jelas Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Benidiktus Papa di Jakarta, dikutip pada Selasa (15/7/2025)?.
Pada kongres ini pula, PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep akan memperkenalkan dan meluncurkan logo baru partai.
PSI yang identitas sebelumnya dikenal dengan lambang mawar, kini berubah menjadi hewan gajah berwarna hitam dan merah.
Benediktus menjelaskan, rebranding PSI dilakukan sebagai bentuk penyegaran partai.
“Terkait dengan perubahan nama, saya kira tidak ada. Tapi di situ kami akan menegaskan bahwa partai PSI adalah partai super-terbuka,” ujar Benediktus.
Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif terkait perubahan logo dan atribut PSI. Menurutnya ayah Kaesang itu, perubahan tersebut adalah hal yang wajar.
“Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” kata Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).
“Brand itu bisa diubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja dan saya melihat tadi di depan itu. Ya, keren,” tambahnya.
-

PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka
FAJAR.CO.ID — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejutkan publik menjelang kongres yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Partai yang kini dipimpin anak mantan presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep itu mengubah bentuk logo dari mawar menjadi gajah.
Rencananya, Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025.
PSI selama ini identik dengan logo bunga mawar pada berbagai atributnya. Kini, gambar gajah berwarna hitam dan merah menggantikan logo bunga mawar merah itu.
Perubahan logo yang telah berganti dari mawar merah menjadi gajah hitam merah itu dapat terlihat dari beberapa atribut partai yang tersebar di Kota Solo, mulai dari spanduk, bendera, hingga poster kongres.
Logo baru menampilkan siluet kepala gajah dari samping dengan belalai menghadap ke atas, berpadu dengan latar belakang merah dan putih.
PSI menamai dirinya sebagai “Partai Super Terbuka” atau “PSI Partai Super Tbk” dalam berbagai spanduk dan bendera yang menghiasi venue kongres, yakni Graha Saba Buana dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapan terkait perubahan bentuk logo pada berbagai atribut PSI. Menurutnya, perubahan termasuk logo merupakan hal yang wajar.
“Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” ungkap Jokowi.
Dia mengaku memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah PSI melakukan perubahan besar. Menurutnya, brand dapat diubah, bahkan bisa diganti total.
-

Tak Sulit Makzulkan Gibran
PARA jenderal purnawirawan kumpul. Di antaranya adalah seorang mantan Panglima TNI hingga sejumlah Kepala Staf Angkatan. Satu kesepakatan: “Makzulkan Gibran Rakabuming Raka”.
Surat tuntutan pemakzulan No 003/FPPTNI/V/2025 sudah mereka tanda tangani. Bahkan sudah pula dikirim ke MPR pada 2 Juni 2025.
Ketua MPR adalah Ahmad Muzani. Seorang tokoh yang sekaligus menjadi Sekjen Gerindra. Orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto. Apa ini kebetulan? Tentu saja tidak. Dengan sangat cerdas, semua sudah dipersiapkan.
Surat tuntutan pemakzulan Gibran ada di meja Ahmad Muzani. Ketua MPR, sekaligus Sekjen Gerinda. Ini poin pentingnya. Apa artinya? Muzani pegang tombol. Kapan tombol dipencet? Terserah dia. Tentu atas petunjuk ketum Partai Gerindra.
Kapan MPR mensidangkan usulan pemakzulan Gibran? Bergantung kapan ketua MPR memencet tombol itu? Nasib Gibran ada di tombol itu.
Saat ini, posisi Gibran melemah. Kapan saja bisa dimakzulkan? Setiap saat, kasus hukum bisa dimunculkan. Ubedilah Badrun adalah salah satu aktivis yang pernah melaporkan Gibran ke KPK. Artinya, posisi Gibran rentan.
Di Indonesia, tidak sulit mencari kesalahan para pejabat. Apalagi, pejabat yang sebelumnya cukup lama menjadi anak walikota, anak gubernur dan anak presiden. Akan selalu ada celah jika punya niat untuk mencari kesalahan.
Di sisi lain, sang ayah, Joko Widodo, tak lagi berkuasa. Sebagai wakil presiden, Gibran tak ubahnya Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Apalagi, Gibran tak punya partai. Tak ada kekuatan politik yang bisa back up Gibran. PSI, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tidak punya kursi di DPR. Jadi, memakzulkan Gibran bukan masalah yang sulit.
Ingat Tom Lembong? Ia adalah salah satu dari sekian banyak contoh pejabat, karena posisinya yang berseberangan dengan penguasa, ia harus hadapi tuntutan hukum.
Pendukung Anies Baswedan ini hanya setahun menjabat sebagai Mendag. Posisinya saat ini jadi tersangka kaus korupsi.
Meski di persidangan, terbukti ia tidak menerima uang suap. Ini juga diakui sendiri oleh penuntut umum, yakni Kejaksaan.
Meski tak menerima uang suap dalam kasus korupsi yang dituduhkan, Tom tetap “harus” jadi tersangka. Tom dituntut 7 tahun penjara. Kenapa harus? Karena ada pihak yang mengharuskan Tom dipenjara.
Bagaimana dengan Gibran? Saat ini, Gibran wakil presiden. Selama posisi Gibran tidak menjadi ancaman buat Prabowo, Gibran aman. Aman sebagai wapres hingga 2029.
Saat ini, apakah Gibran jadi ancaman bagi Prabowo? Disinilah tema utamanya.
Jokowi bersedia memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Syaratnya? Gibran jadi wapres. Berapa lama? Ini pertanyaan bagus.
Masih ingat ungkapan Connie Bakrie, pengamat militer Indonesia yang sekarang bermukim di Rusia? Connie pernah bilang: “ada deal kalau Gibran akan menggantikan Prabowo di tahun ke-2.
Menurut Connie, informasi ini ia dapatkan dari Roslan Roeslani, ketua TKN (Tim Kemenangan Nasional) Prabowo-Gibran. Benarkah ungkapan Connie ini? Sulit diverifikasi faktanya. Tapi, tak berarti sulit dianalisis.
Bukti empirisnya, sulit Anda dapatkan. Itu rahasia. Bahkan super rahasia. Anda tidak akan bisa verifikasi dan validasi menggunakan data empiris.
Di dunia politik, pembuktian empirisme tidak berlaku. Panggung belakang seringkali tak tersentuh oleh mata Anda. Tapi, Anda punya logika. Logika, kata filosof Perancis Immanuel Kant (1742-1804) mampu menembus ruang dan waktu. Logika memiliki kemampuan untuk menjangkau apa yang ada di panggung belakang.
Mari kita mainkan logikanya. Jokowi menangkan Prabowo. Artinya, Jokowi menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin.
Clear dan ini jangan dibantah. Lalu, Jokowi “menyiapkan” Gibran sebagai cawapres dengan semua dinamika dan dramanya di MK (Mahkamah Konstitusi).
Pertanyaannya: “apakah Gibran hanya disiapkan untuk menjadi wakil presiden Prabowo hingga 2029? Atau Gibran disiapkan untuk menjadi presiden pengganti Prabowo?”. Coba Anda renungkan sebelum melanjutkan membaca tulisan ini.
Kalau Gibran hanya disiapkan sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo hingga 2029, maka riwayat karir Gibran akan tamat. Mungkin juga karir semua keluarga Jokowi. Kenapa?
Pemilu 2029, Prabowo akan nyalon presiden untuk periode kedua. Gibran belum tentu jadi wakilnya. Tim Prabowo akan lihat survei. Di survei 2029, nama Gibran belum tentu jadi “Top Score” sebagai cawapres Prabowo.
Pilpres 2029 akan memunculkan banyak nama. Di antaranya Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Muhaimin Iskandar masih dalam posisi tawar yang seksi.
Dalam posisi ketika tidak dipilih jadi cawapres Prabowo, apakah Gibran akan punya nyali untuk nyapres dan melawan Prabowo di Pilpres 2029? Gibran bukan tandingan Prabowo.
Rekam jejak Gibran cukup kontroversial. Ini akan semakin menyulitkan posisi tawarnya di 2029.
Dari logika ini, kita bisa membaca bahwa Gibran tidak disiapkan untuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2029. Rentan ! Apakah ini berarti bahwa “Gibran disiapkan Jokowi untuk mengganti Prabowo di tengah jalan”, sebagaimana informasi Connie Bakrie? Bagi publik, informasi Connie lebih masuk akal. Benar-tidaknya, selain Tuhan, hanya Prabowo dan Jokowi yang tahu.
Kalau informasi Connie benar, realisasinya akan sulit. Apalagi posisi saat ini, Gibran tersandera oleh surat tuntutan pemakzulan. Nasib Gibran ada di meja ketua MPR yang juga merupakan sekjen Gerindra, orang kepercayaan Prabowo.rmol news logo article
*) Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
-

Antusiasme kader dalam pemungutan suara calon ketum tinggi
Sekretaris Steering Committee Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Beny Papa (kanan). (ANTARA/HO-PSI)
PSI: Antusiasme kader dalam pemungutan suara calon ketum tinggi
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 13 Juli 2025 – 16:10 WIBElshinta.com – Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Beny Papa menyebut antusiasme para kader dalam pemungutan suara calon ketua umum (ketum) yang dilaksanakan secara daring terbilang tinggi.
Dia mengatakan pemungutan suara untuk memilih Ketum DPP PSI yang baru dimulai sejak Sabtu (12/7) dan akan berlangsung hingga Jumat (18/7), sedang nama ketum terpilih bakal diumumkan pada hari pertama kongres, Sabtu (19/7).
“Per pukul 11 siang (Sabtu), antusiasme para kader cukup tinggi, sudah di angka sekitar 10 ribu pemilih dan ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari kader dan anggota PSI terhadap proses yang sedang berlangsung,” kata Beny dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.
Benny mengaku yakin bahwa jumlah pemilih akan terus bertambah karena metode pemilihan calon Ketum DPP PSI yang dilakukan secara terbuka ini mendapat respons luar biasa.
“Ini menjadi satu kegembiraan bagi kami di DPP PSI bahwa metode yang kami lakukan untuk memilih calon ketua umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota, mendapat respons luar biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, Beny mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.
“Data tersebut yang berhasil kami verifikasi sampai Kamis 10 Juli pukul 00.00 WIB. Jadi, ada 187.306 anggota PSI yang berhak untuk memilih Ketua Umum dalam Pemilihan Raya,” kata Beny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/7).
Diketahui bahwa Steering Committee Pemilihan Raya PSI menetapkan tiga calon Ketum DPP PSI periode 2025–2030, yakni Ronald Aristone Sinaga, Kaesang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang.
“Kami sudah memeriksa kelengkapan dokumen para kandidat dan dengan ini kami nyatakan bahwa ketiganya sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua umum,” kata Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6), sebagaimana dilihat pada laman PSI.
Ketiga kandidat dinyatakan memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung minimal lima DPW dan 20 DPD PSI. Selain menetapkan para calon ketum, steering committee juga mengumumkan nomor urut masing-masing kandidat.
“Nomor urut 1 Ronald Aristone Sinaga didukung oleh enam DPW dan 36 DPD, nomor 2 Kaesang Pangarep didukung 10 DPW dan 78 DPD, sementara nomor urut 3 Agus Mulyono Herlambang, didukung enam DPW dan 24 DPD,” ujar Beny pada kesempatan yang sama.
Sumber : Antara
-

Denny Indrayana Paparkan Tiga Jalan Masuk Pemakzulan Gibran, Berdasarkan Hukum Tata Negara
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana memaparkan kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menyebut ada tiga jalan dari sisi hukum tata negara.
Ia menjelaskan, pemakzulan Gibran mesti melibatkan tiga lembaga. DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
“Hitung-hitungan hukum tata negaranya? apakah ada pasal pemakzulan? Apakah ada korupsi? Apakah ada pengkhiantan terhadap negara? Penyuapan? Kejahatan tingkat tinggi lainnya? Kemudian perbuatan tercela, dan sebenarnya tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden?” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025).
Di antara celah itu. Ia menyebut yang paling memungkinkan yakni persoalan korupsi.
“Kalau dilihat satu persatu, yang memungkinkan adalah ada isu korupsi. Misalnya, ada laporan ke KPK oleh rekan Ubedilah Badrun yang sudah lama sebenarnya,” terangnya.
Kasus dimaksud, yakni aliran dana ke dua anak Presiden ke-7 Jokowi. Kaesang Pangarep, dan Gibran sendiriZ
“Laporan itu sudah di KPK dan memang seharusnya dan memang dicari bukti-buktinya. Jika tidak terbukti, tidak ada proses hukum. Jika terbukti, itu bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Terutama dalam hal korupsi,” imbuhnya.
Kedua, kata dia, yakni persoalan Fufufafa.
Karena bisa masuk perbuatan tercela.“Kenapa? Karena persoalannya itu jadi pintu masuk perbuatan tercela,” ucapnya.
“Kalau memang itu terbukti, maka itu pintu masuk impeachment. Jika tidak, tentu tidak bisa diteruskan,” tambahnya.
Ketiga, kata eks Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, yakni syarat calon wakil presiden.
/data/photo/2025/07/16/6877285156454.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/07/15/68761fe748040.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)