Tag: Kaesang Pangarep

  • Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    Polemik Ijazah Palsu Jokowi Menyentuh Partai Demokrat, Kaesang Ingin Temui AHY

    GELORA.CO  – Saat ini publik disajikan berita dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi.

    Polemik ijazah itu pun kian melebar, membuat publik semakin gemas.

    Terbaru, nama Partai Demokat pun ikut terseret, karena sang pelapor ijazah palsu itu adalah Roy Suryo, mantan Walil Ketua Umum Partai Demokrat.

    Apakah benar demikian? Fungsionaris Partai Demokrat sudah membantahnya, dan dianggap sebagai fitnah.

    Untuk lebih jelas, kita coba memahami dulu soal ijazah palsu.

    Ijazah palsu merupakan ijazah yang bentuk, ciri, dan isinya tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan. 

    Aturan itu dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi atau yang sederajat, baik negeri maupun swasta.

    Terkait polemik ijazah palsu Jokowi yang melebar, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan dirinya ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Menurut Kaesang, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa. 

    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia dikutip dari Kompas.com. 

    Menurut Kaesang, sang ayah yakni Jokowi tidak pernah menyebut dan menuduh “partai biru” sebagai dalang isu ijazah palsu yang belakangan mencuat. 

    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan Partai Demokrat sebagai pihak di balik isu tersebut. 

    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang.

    Menurut putra bungsu Jokowi itu, hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik. 

    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). 

    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang. 

    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi. 

    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025). 

    Menurut Hinca, tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. 

    Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut. 

    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca. 

    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sudah tidak lagi menjadi anggota partainya. 

    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujarnya. 

    “Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami,” imbuhnya. 

    “Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” lanjut Hinca. 

    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambahnya. 

    “Partai Biru” dan orang besar Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran. 

    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah. 

    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu. 

    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV. 

    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya. 

    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru. 

    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja,” ujarnya. 

    “Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana, tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari. 

    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya,” ucapnya lagi. 

    “Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” tandas Ade.

  • Teka-teki Inisial J Bakal Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Di Antara 2 Ini?

    Teka-teki Inisial J Bakal Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Di Antara 2 Ini?

    Jakarta

    Ketum PSI Kaesang Pangarep mengungkapkan sosok berinisial J bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Ada dua sosok berinisial J yang dekat dengan PSI.

    Kaesang sudah mengumumkan nama Raja Juli Antoni menjabat Sekjen PSI dan Fenty Noverita Indrawaty menjadi Bendum PSI kepengurusan 2025-2030. Namun, posisi Ketua Dewan Pembina, Ketua Mahkamah Partai hingga ketua bidang belum diumumkan.

    “Untuk pos Dewan Pembina akan segera diumumkan, segera, segera,” kata Kaesang di DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (28/7).

    “Insyaallah dalam waktu satu bulan ini, full kompleks dari Dewan Pembina, DPP, maupun Dewan Pakar, semuanya nanti akan kami umumkan dalam waktu kurang dari satu bulannya,” sambung dia.

    J di Antara Jokowi dan Jeffrie

    Sosok J yang saat ini dekat dengan PSI yakni Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan pendiri partai berlambang kepala gajah itu sendiri, yaitu Jeffrie Geovanie.

    Kaesang, saat ditanya apakah bapaknya sudah terdaftar sebagai anggota PSI, tak memberikan jawaban detail. Namun, dia mengungkapkan sosok berinisial J memang telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

    Nama Jokowi santer dikabarkan akan menjadi Dewan Pembina PSI sebelum kongres di Solo, Jateng. Mengenai isu tersebut, Jokowi menilai PSI yang dapat menjawab.

    “Nanti dilihat aja, kalau nggak nanti kurang penasaran. Inisial sementara ya, yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi Ketua Dewan Pembina,” tuturnya.

    Sementara itu, Jeffrie Geovanie menjabat Ketua Dewan Pembina PSI dalam kepengurusan 2020-2025. Jeffrie sendiri cukup dekat dengan Jokowi dan menyebut eks gubernur DKI Jakarta itu inspirasi politik bagi PSI.

    “Kalau kita datang, meminta untuk memimpin kita pada saat itu, pasti dia (Jokowi) menolak mentah-mentah. Kita tahu diri, saya katakan kita mulai dengan apa yang kita punya,” kata Jeffrie di hadapan para kader PSI saat pembukaan kongres di Solo, dilansir detikJateng, Sabtu (19/7).

    “Percaya sama saya, 5, 8 atau 10 tahun ke depan orang yang kita idam-idamkan itu, orang kita anggap sebagai inspirasi kita dalam berpolitik, yaitu Pak Jokowi, pasti akan jadi bagian dari keluarga besar kita,” imbuhnya.

    Akankah Jokowi, atau Jeffrie yang bakal menjabat Ketua Dewan Pembina PSI lagi? Kaesang bakal mengumumkannya saat kepengurusan sudah lengkap.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/gbr)

  • 5
                    
                        Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru
                        Nasional

    5 Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru Nasional

    Kaesang Bela Jokowi: Bapak Tidak Ada Menuduh Partai Biru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
    Kaesang Pangarep
    menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI sekaligus ayahnya, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), tidak pernah menyebut dan menuduh ”
    partai biru
    ” sebagai dalang isu
    ijazah palsu
    yang belakangan mencuat.
    Hal itu disampaikan Kaesang menanggapi spekulasi publik yang mengaitkan
    Partai Demokrat
    sebagai pihak di balik isu tersebut. Demokrat sebelumnya juga telah membantah keterlibatan mereka.
    “Sebenarnya kan kalau yang saya lihat, ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang
    Partai Biru
    . Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Senin (28/7/2025).
    Putra bungsu Jokowi itu juga memastikan bahwa hubungan keluarganya dengan keluarga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini berjalan baik.
    Bahkan, kata Kaesang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandungnya, sempat menjenguk SBY ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).
    “Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau menjenguk di RSPAD,” kata Kaesang.
    Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menyatakan dirinya juga ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Menurut dia, komunikasi antar-partai penting dilakukan demi kepentingan bangsa.
    “Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY. Semuanya untuk bangsa ini, tidak ada yang saling menjatuhkan juga,” ucap dia.
    Sebelumnya, Partai Demokrat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi.
    “Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
    Hinca menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah besar. Dia juga menegaskan bahwa seluruh kader Demokrat tidak terlibat dalam isu tersebut.
    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” tegas Hinca.
    Eks Sekretaris Jenderal Demokrat itu juga memastikan bahwa Roy Suryo, salah satu pihak yang kerap menyuarakan isu
    ijazah palsu Jokowi
    , sudah tidak lagi menjadi anggota partainya.
    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” kata dia.
    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambah Hinca.
    Isu soal “partai biru” mencuat setelah Jokowi menyebut ada pihak besar yang berada di balik serangan politik terhadap dirinya dan keluarganya, termasuk di antaranya soal tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran.
    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama maupun partai tertentu.
    Namun, dugaan soal “partai biru” mulai mencuat usai Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan selaku pelapor Roy Suryo memberikan pernyataan dalam wawancara di Kompas TV.
    Saat itu, Ade menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan secara langsung siapa dalang di balik isu ijazah Jokowi, tapi dia meminta publik memperhatikan warna bajunya.
    Dalam tayangan wawancara tersebut, Ade tampak mengenakan baju berwarna biru.
    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memandang baik usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sangat baik, ini sangat baik, supaya semuanya juga merasakan,” kata Kaesang kepada wartawan usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Adapun terkait usulan moratorium sementara pembangunan IKN, dia mengingatkan soal komitmen awal Presiden RI Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai.

    “Semua kan dulu sudah ditandatangani, dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua.

    Saat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya akan berkantor di IKN, Gibran pun memberikan tanggapan dengan santai.

    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan media di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah tetap pada komitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai rencana dan target, karena itu tidak ada rencana moratorium.

    Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.

    “Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

    Pada kesempatan tersebut, Kaesang juga mengumumkan posisi Bendahara Umum DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Fenty Noverita yang menjabat pada posisi yang sama dalam periode kepengurusan DPP PSI sebelumnya.

    “Untuk Sekretaris Jenderal, masih sama, Bapak Raja Juli Antoni yang akan menemani saya. Di posisi Bendahara Umum, orangnya masih berhalangan hadir hari ini, Ibu Fenty Noverita,” kata Kaesang yang juga Ketua Umum Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal itu disampaikannya usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI yang merupakan amanah dari Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu-Minggu (19-20 Juli 2025).

    “Kami sudah memutuskan beberapa posisi yang akan mengisi posisi di struktur DPP, tetapi untuk awal hari ini, kami hanya mengumumkan untuk posisi di Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum supaya surat-menyurat bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Adapun, lanjut dia, posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 akan diumumkan pihaknya pada kesempatan selanjutnya dalam beberapa pekan ke depan.

    “Untuk posisi Wakil Ketua Umum, nanti dulu, mungkin kami butuh waktu sekitar dua minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau-beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” ucapnya.

    Kaesang bahkan menyinggung akan ada tokoh nasional dalam struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 yang akan diumumkan pihaknya ke depan.

    “Seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan secara sepihak oleh dirinya sebagai formatur tunggal, melainkan dibantu oleh jajaran Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 yang mewakili berbagai daerah, baik hadir secara langsung maupun daring.

    Dia membeberkan yang hadir secara daring dalam rapat tersebut, yaitu Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mewakili Jawa, Wali Kota Kupang Christian Widodo mewakili Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur.

    Kemudian yang hadir secara langsung, yakni Muhammad Surya mewakili Sulawesi-Maluku-Kalimantan, Raja Juli Antoni mewakili Sumatera, dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat mewakili Papua.

    “Dan yang terakhir, Ibu Grace Natalie mewakili pendiri partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (19/7), Putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses voting secara daring (e-vote) yang dilakukan para kader.

    Dalam Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Ketua Steering Committee Kongres PSI Andi Budiman mengumumkan bahwa Kaesang Pangarep sebagai petahana terpilih sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    “Selamat kepada pemenang, Mas Kaesang Pangarep, yang memperoleh suara 65,28 persen, disusul dengan Bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen dan Bro Agus dengan perolehan suara 12,49 persen,” kata Andi saat mengumumkan perolehan suara di depan para kader PSI yang menyaksikan.

    Sumber : Antara

  • Kaesang soal Usul Moratorium Sementara IKN: Presiden Komitmen Selesaikan

    Kaesang soal Usul Moratorium Sementara IKN: Presiden Komitmen Selesaikan

    Jakarta

    Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menanggapi usulan Partai NasDem terkait moratorium sementara IKN. Kaesang meyakini Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan menyelesaikan IKN.

    “Semua kan dulu sudah ditanda tangan ini. Dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” kata Kaesang di DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Saat ditanya mengenai usulan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di IKN, Kaesang menilai hal itu merupakan sesuatu yang baik.

    “Sangat baik, ini sangat baik. Supaya semuanya juga merasakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib IKN Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.

    Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurutnya, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

    (amw/maa)

  • Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    Herzaky: Hubungan Keluarga SBY dan Jokowi Sangat Baik, Roy Suryo Bukan Kader Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan klarifikasi.

    Ia menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik Partai Demokrat.

    “Saudara Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, bukan lagi bagian dari Partai Demokrat,” tegas Herzaky di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Roy Suryo, kata Herzaky lagi, telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

    Lebih jauh ia menggarisbawahi bahwa hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.

    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Wapres RI, serta Kaesang Pangarep Ketua Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” jelasnya.

    Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat kemarin dirawat.

  • Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Dituding jadi Dalang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Kami Tidak Ada Urusan, Ini Fitnah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Hinca Pandjaitan menilai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadi liar, karena muncul tudingan “partai biru” yang seolah-olah mendalangi hal tersebut.

    Hinca membenarkan bahwa Demokrat sudah mendengar tudingan itu. Dengan demikian, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga langsung menugaskan Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat untuk memberikan penyataan.

    “Kami tegaskan tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar ini, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, pria yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut mengatakan bila tudingan ini dikaitkan dengan Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, hubungan Demokrat dengan Roy sudah berakhir.

    “Saya pastikan masa saya Sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada,” ujar Hinca.

    Sebab demikian, Hinca merasa bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi Roy Suryo, sehingga Partai Demokrat juga sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    “Sekali lagi saya ingin menegaskan, jangan ditarik-tarik bahwa Roy Suryo, tidak ada hubungannya dengan Demokrat, dan karena itu Demokrat tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah langsung,” tegas dia.

    Sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau Twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional.  

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai. 

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.

  • Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah Jokowi, Sebut Fitnah dan Adu Domba

    Demokrat Tegaskan Tak Terlibat Isu Ijazah, Sebut Jokowi Fitnah dan Adu Domba

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat membantah keras tuduhan yang menyebut mereka berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X atau twitter @PDemokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah tidak berdasar dan bagian dari upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional. 

    Dia menyampaikan bahwa tudingan terhadap “partai biru” sebagai dalang isu ini merupakan insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

    “Fitnah terhadap Demokrat dalam isu ijazah ini adalah upaya tidak etis yang jelas bertujuan memecah belah,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa Roy Suryo, tokoh yang belakangan kembali muncul dengan opini soal dugaan ijazah palsu, sudah tidak lagi menjadi bagian dari Demokrat sejak tahun 2019. Roy, menurut Demokrat, telah mengundurkan diri karena perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai.

    Lebih lanjut, Herzaky menekankan bahwa hubungan antara keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terjalin sangat baik.

    “Pak Gibran dan Mas Kaesang hadir di Kongres V Demokrat yang dipimpin AHY. Sebaliknya, Demokrat juga hadir di Kongres PSI. Bahkan Gibran sempat menjenguk Pak SBY saat dirawat di RSPAD,” papar Herzaky.

    Dia menilai keharmonisan dua keluarga besar ini tidak sepantasnya dijadikan sasaran provokasi politik.

    Demokrat juga mencermati adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk memancing di air keruh dan mengadu domba antara Jokowi dan SBY.

    “Tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, berpotensi menciptakan kegaduhan di ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” pungkas Herzaky.