Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • Terpopuler: Mensos Saifullah Yusuf Tanggapi Polemik Donasi Agus Salim hingga Warganet Tagih Rp 10 Juta untuk Kecurangan Rido

    Terpopuler: Mensos Saifullah Yusuf Tanggapi Polemik Donasi Agus Salim hingga Warganet Tagih Rp 10 Juta untuk Kecurangan Rido

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pemberitaan menarik perhatian pembaca pada Sabtu (30/11/2024). Berita Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang angkat bicara terkait polemik donasi Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi (Teh Novi) menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Berita lainnya yang masuk kategori terpopuler, yakni warganet yang ramai-ramai menagih uang Rp 10 juta yang dijanjikan Ridwan Kamil (RK)-Suswono terkait kecurangan Pilgub Jakarta 2024, Teh Novi yang mempersilakan apabila Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih dana donasi Agus Salim, Jusuf Kalla yang menanggapi barter terpidana mati Filipina Mary Jane, hingga kereta api komuter tujuan Surabaya di jalur Blitar-Malang terganggu akibat banjir.

    Berikut top 5 news atau lima berita terpopuler Beritasatu.com.

    1. Menteri Sosial Saifullah Yusuf: Uang Donasi Dipakai Bukan untuk Berobat, Donatur Bisa Tempuh ke Jalur Hukum
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, agar masyarakat jangan bermain soal uang donasi yang dikirimkan oleh donatur. Saifullah Yusuf menyebut, apabila uang donasi disalahgunakan maka donatur bisa menempuh lewat jalur hukum.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan terkait adanya uang donasi yang dikirimkan dari masyarakat yang memiliki kategori keuangan yang mampu.

    Ungkapan dari menteri sosial itu muncul setelah ramai polemik Agus Salim dengan Pratiwi Noviyanthi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

    2. Jadi Bumerang RK-Suswono, Warganet Ramai Kirim Bukti Kecurangan Rido di Pilgub Jakarta dan Tagih Rp 10 Juta
    Ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria, membuka sayembara berhadiah Rp 10 juta bagi masyarakat yang menemukan adanya kecurangan dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Riza Patria meminta masyarakat mengambil foto dan video apabila menemukan adanya kecurangan, misalnya kecurangan money politic atau penyebaran sembako pada masa tenang atau menjelang pencoblosan Pilgub Jakarta 2024.

    Sayembara tersebut justru menjadi bumerang. Seusai sayembara berhadiah Rp 10 juta ini diumumkan, warganet kini beramai-ramai melaporkan kecurangan yang justru dilakukan kubu RK-Suswono dan menagih uang Rp 10 juta yang dijanjikan.

    3. Lelah Berpolemik, Teh Novi Persilakan Donasi Agus Salim Diambil Alih Kemensos
    Pengiat sosial Pratiwi Noviyanthi yang akrab disapa Teh Novi mempersilakan apabila Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih dana donasi sebesar Rp 1,3 miliar yang sebelumnya diperuntukkan bagi Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya. Teh Novi merasa sudah lelah dengan polemik yang terus terjadi.

    “Yang pasti aku tinggal menunggu saja keputusannya seperti apa. Kalau misalnya nanti (uang donasi) mau diambil pengadilan, diambil Kemensos, atau siapa pun silakan, karena aku sudah lelah berpolemik,” ungkap Teh Novi, dikutip dari channel YouTube, Minggu (1/12/2024).

    Sebagai pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Teh Novi memastikan bahwa dana donasi untuk Agus Salim masih tersimpan utuh di rekening yayasan dan tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi.

    4. Jusuf Kalla Sebut Perpindahan Terpidana Mati Narkoba Mary Jane ke Filipina Barter
    Mantan wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, pemindahan narapidana warga negara asing ke negara asalnya merupakan hal yang lazim dalam hubungan antarnegara.

    Namun, ia mengingatkan, narapidana tersebut tetap harus menjalani hukuman sesuai dengan sistem hukum di negara asalnya.

    Pernyataan ini disampaikan Jusuf Kalla seusai menjadi pembicara dalam sebuah seminar nasional di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta, pada Kamis (29/11/2024).

    5. KA Tujuan Surabaya Terhenti Berjam-jam di Stasiun Kesamben Akibat Longsor dan Banjir
    Perjalanan kereta api komuter tujuan Surabaya di jalur Blitar-Malang terganggu akibat banjir, dan memaksa kereta berhenti lama di Stasiun Kesamben, Kabupaten Blitar. Insiden ini menyebabkan para penumpang tertahan selama berjam-jam.

    “Saya mau ke Malang, tetapi dapat informasi ada banjir di jalur kereta, jadi keretanya berhenti di sini,” kata Febry Hermawan, salah satu penumpang KA Penataran saat ditemui di Stasiun Kesamben, Sabtu (30/11/2024).

    Febry menjelaskan, kereta berhenti sejak selepas waktu magrib. Hingga pukul 20.00 WIB, perjalanan belum dilanjutkan.

  • Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo, Mahfud MD: Pesimis Campur Optimis

    Penegakan Hukum Era Presiden Prabowo, Mahfud MD: Pesimis Campur Optimis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pandangan kritis terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.

    Dalam sebuah diskusi dengan Jusuf Kalla (JK) di kanal YouTube nya, Mahfud menyinggung berbagai persoalan, termasuk aparat yang bertindak sewenang-wenang, maraknya korupsi, serta dampaknya terhadap investasi di Indonesia.

    Mahfud mengungkapkan bahwa saat ditanya kriteria calon wakil presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah hukum.

    “Nomor satu hukum,” ujar Mahfud, menyoroti perlunya fokus pada upaya memperbaiki masalah-masalah mendasar dalam sistem hukum.

    Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakpastian hukum yang menjadi hambatan bagi investor asing.

    “Orang mau investasi ke sini bagaimana kalau tidak ada kepastian hukum? Sudah diizinkan, nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang minta dan membayar lebih besar,” kata Mahfud, dikutip Kamis (28/11/2024).

    Mahfud juga mengungkapkan pengalaman pribadinya bertemu dengan seorang calon investor yang mengeluhkan praktik korupsi di Indonesia.

    “Bahkan ada orang ketemu saya, dia bilang, ‘Pak Mahfud, bagaimana saya mau berinvestasi kalau kita kasih uang agar sesuatu dapat lancar, tapi kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal kita diperas.’ Nah, itu yang terjadi sekarang,” ujarnya.

    Masalah ini, lanjut Mahfud, tidak hanya terjadi pada usaha kecil, tetapi juga merambah ke sektor besar seperti pertanahan, pertambangan, dan kelautan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi struktural di berbagai bidang.

  • Jusuf Kalla mencoblos Pilkada Jakarta dengan didampingi istri

    Jusuf Kalla mencoblos Pilkada Jakarta dengan didampingi istri

    “Iya, agar pilkada dilakukan dengan demokratis dan aman. Semoga pemimpin yang dipilih itu berbobot jadinya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mencoblos Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta dengan didampingi istri, anak, dan cucu di TPS 02 yang terletak di halaman SMA Pangudi Luhur Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, JK bersama dengan istri berjalan kaki menuju TPS 02 yang terletak di belakang kediamannya pada pukul 09.30 WIB.

    Usai memberikan suaranya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyatakan bersyukur karena bisa memilih calon pemimpin Jakarta berikutnya sesuai dengan hati nurani.

    Ia pun berharap agar Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung dapat berjalan dengan demokratis dan aman.

    “Iya, agar pilkada dilakukan dengan demokratis dan aman. Semoga pemimpin yang dipilih itu berbobot jadinya,” kata dia.

    Selain itu, dirinya juga berharap agar pemimpin Jakarta berikutnya adalah pemimpin yang mampu membawa keseimbangan di setiap wilayah lantaran menurutnya, pemimpin Jakarta tidak boleh hanya fokus membangun di satu wilayah saja.

    Masalah Jakarta yang ia soroti adalah daerah permukiman kumuh, banjir, dan kemacetan. Ia berharap Gubernur Jakarta selanjutnya dapat membenahi masalah-masalah tersebut.

    “Misalnya, dengan membangun Kampung Melayu, Tanjung Priok, dan daerah-daerah kumuh, daerah banjir. Itu harus dibangun terlebih dahulu,” ujarnya.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta maju dalam Pilkada Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Sebanyak 8,2 juta pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

    Adapun rangkaian kampanye Pilkada Jakarta telah dilaksanakan sejak 25 September hingga 23 November 2024

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk mendorong kemajuan bangsa.

    Menurutnya, meski Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, proses menuju kesejahteraan rakyat dan penghormatan internasional masih terhambat oleh masalah mendasar di sektor hukum.

    “Kita rasanya agak lambat menuju ke arah negara yang maju dan sejahtera. Masalah yang paling pokok adalah masalah hukum. Sekarang hampir semua sektor hukum dan penegak hukumnya sangat perlu diperbaiki dan dikelola sebaik-baiknya. Kalau diibaratkan penyakit, ini harus dioperasi,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    Ia menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, rencana ekonomi yang baik sekalipun sulit untuk diwujudkan.

    “Mau mengundang investor asing, mereka pasti bertanya dulu soal hukumnya. Indonesia bahkan bukan lagi pilihan pertama untuk investasi di Asia Tenggara. Sekarang Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina lebih menarik bagi investor. Itu kelemahan luar biasa kita, terutama soal kepastian hukum,” tambahnya.

    Jusuf Kalla juga menyoroti bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya soal menarik investasi dari luar negeri, tetapi juga bagaimana memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para investor.

    “Misalnya, proses perizinan yang berbulan-bulan itu sangat melelahkan. Kalau hukum kita bagus, semuanya akan ikut menjadi baik,” jelasnya.

    Dalam pandangannya, perbaikan hukum adalah langkah strategis untuk membangun kepercayaan internasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dirinya sempat mengusulkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal tersebut disampaikan JK saat menceritakan diskusinya dengan Jokowi terkait kriteria pendamping dalam kontestasi tersebut. Bahkan pertemuan itu berlangsung dua jam.

    “Pak Mahfud hampir sama kariernya dengan saya. Jadi menteri, Menko (Menteri Koordinator), tapi Tuhan belum memberikan rezeki untuk menjadi wapres,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    JK menyebut, diskusi berlangsung selama dua jam di kantornya pada 2019. Dalam diskusi tersebut, Jokowi menyampaikan kriteria cawapres yang dibutuhkan, yakni sosok yang pintar, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU), berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang bersih.  

    “Saya bilang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat. Pintar, orang NU, kariernya baik, dan tidak tercela,” kata JK.  

    Menurut JK, usulan tersebut sempat disepakati oleh Jokowi. Bahkan, mereka sempat berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Namun, keputusan itu ternyata berubah.  

    “Kenapa berubah? Tadi kami sudah berjabat tangan, dua jam bicara dan setuju. Saya kira Pak Mahfud juga sudah dipanggil. Tapi ternyata yang dipilih adalah Pak Kyai Ma’ruf Amin,” jelasnya.  

    Perubahan itu, menurut JK, menunjukkan dinamika dalam pengambilan keputusan politik di tingkat tertinggi. Meski demikian, JK tidak menyebutkan alasan detail mengapa Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019.  

  • Takdir Sejarah Metro TV

    Takdir Sejarah Metro TV

    LEBIH dari dua dekade lalu, saat Surya Paloh mendirikan Metro TV, banyak yang menyebut televisi berita pertama di Indonesia itu tak bakal berumur panjang. Bak ahli nujum, mereka meramal usia Metro TV paling lama lima tahun. Malah, ada yang memperkirakan cuma bisa ‘bernapas’ satu tahun.

    Umumnya para ‘peramal’ dadakan itu menujum Metro TV bakal berumur singkat karena dua musabab. Pertama, masyarakat Indonesia lebih ‘ramah’ dengan televisi hiburan, tidak tahan menonton berita terus-menerus. Alhasil, Metro TV yang notabene menyiarkan berita dan dialog dalam porsi lebih dari 80% tak akan dilirik pemirsa.

    Kedua, karena sebab pertama tadi, para pemasang iklan pun diramal enggan menempatkan produk mereka di acara-acara berita Metro TV. Dampaknya, televisi yang pertama kali mengudara pada 25 November 2000 tersebut akan merasakan situasi ‘besar pasak daripada tiang’ alias terus merugi dan akhirnya mati.

    Faktanya, semua ramalan pesimistis itu kandas. Bahkan, tak cuma hidup lima tahun atau sepuluh tahun, Metro TV tetap hidup, sehat, kukuh, segar hingga usianya yang ke-24 tahun, atau lebih dari dua dasawarsa, hari ini. Seperti sajak klasik Chairil Anwar, Metro TV tidak cuma ‘sekali berarti sesudah itu mati’, tetapi mungkin akan ‘hidup seribu tahun lagi’.

    Ada pertanyaan serius mengapa Metro TV layak terus hidup di Tanah Air? Jawabannya juga sangat sangat serius; karena televisi yang mengusung tekad knowledge to elevate itu telah menjadi penanda penting perjalanan bangsa ini.

    Ia menjadi penyaksi pasang surut demokrasi. Ia ikut menjaga warisan mahal kebangsaan. Ia hadir dalam banyak kegelisahan, kegetiran, keriaan, dan kecemerlangan kemanusiaan. Pokoknya, ia hadir dengan paket penting; kredibilitas, intelektualitas, inspirasi kreativitas, juga inklusivitas.
     

    Peran Metro TV dalam demokrasi, misalnya, sudah seperti dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan. Ia termasuk televisi pertama yang memperkenalkan hitung cepat hasil pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kali di 2004 oleh lembaga survei. Saat itu, quick count adalah barang aneh.

    Dalam buku Surya Paloh yang ditulis ’empat serangkai’ wartawan dan mantan wartawan Media Group dikisahkan bagaimana hitung cepat pertama kali itu membuat geger jagat politik Tanah Air. Penghitungan cepat oleh lembaga survei yang hasilnya disiarkan langsung oleh Metro TV itu dilakukan pada putaran kedua Pilpres 2004. Yang membawa gagasan quick count itu ke Metro TV ialah Rizal Mallarangeng, doktor ilmu politik dari Ohio State University, AS, yang baru kembali ke Tanah Air.

    Hitung cepat Pilpres 2004 menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla unggul telak atas Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Rizal Mallarangeng yang memandu dan membahas acara itu di Metro TV langsung memberikan selamat kepada SBY. Apa yang terjadi? Hitung cepat itu dikecam Prof Dr Bambang Sudibyo (kubu Amien Rais) dan Kwik Kian Gie (kubu Megawati). Mereka tak percaya pada validitas dan reliabilitas hitung cepat.

    Hingga kemudian, KPU resmi mengumumkan SBY-JK menang dengan mendapatkan 60,62% suara, mengungguli Megawati-Hasyim Muzadi yang meraih 39,38% suara. Hasil resmi itu menguatkan kepercayaan publik kepada KPU karena hasilnya tak beda dengan quick count. Sebaliknya hasil KPU itu juga memperkuat kepercayaan pada hasil quick count yang berbasiskan metodologi ilmiah. Metro TV pun terbukti menjadi trend setter di negeri ini. Sejak Pilpres 2004 itu pula hitung cepat menjadi perkara biasa, bukan hanya dalam pilpres, tapi juga pemilihan kepala daerah.

    Dalam dua dasawarsa usianya, Metro TV juga terus menjadi bagian penting bagi kanalisasi ruang publik. Berbagai debat politik, diskursus intelektual, pembiakan politik gagasan bisa leluasa menemukan ‘rumahnya’. Semua dilakukan dalam pagar akal sehat dan demi keutuhan serta kemajuan bangsa.

    Di tengah gempuran media sosial yang kerap dikritik sebagai biang pendangkalan berpikir, tantangan besar Metro TV hari ini ialah bagaimana menggeser kembali pendulum intelektualisme ke arus utama. Metro TV punya takdir sejarah untuk terus terlibat merawat akal sehat publik, pula mengawasi jalannya demokrasi agar tidak terseret ke arah mobokrasi.

    Dirgahayu Metro TV.

    LEBIH dari dua dekade lalu, saat Surya Paloh mendirikan Metro TV, banyak yang menyebut televisi berita pertama di Indonesia itu tak bakal berumur panjang. Bak ahli nujum, mereka meramal usia Metro TV paling lama lima tahun. Malah, ada yang memperkirakan cuma bisa ‘bernapas’ satu tahun.
     
    Umumnya para ‘peramal’ dadakan itu menujum Metro TV bakal berumur singkat karena dua musabab. Pertama, masyarakat Indonesia lebih ‘ramah’ dengan televisi hiburan, tidak tahan menonton berita terus-menerus. Alhasil, Metro TV yang notabene menyiarkan berita dan dialog dalam porsi lebih dari 80% tak akan dilirik pemirsa.
     
    Kedua, karena sebab pertama tadi, para pemasang iklan pun diramal enggan menempatkan produk mereka di acara-acara berita Metro TV. Dampaknya, televisi yang pertama kali mengudara pada 25 November 2000 tersebut akan merasakan situasi ‘besar pasak daripada tiang’ alias terus merugi dan akhirnya mati.
    Faktanya, semua ramalan pesimistis itu kandas. Bahkan, tak cuma hidup lima tahun atau sepuluh tahun, Metro TV tetap hidup, sehat, kukuh, segar hingga usianya yang ke-24 tahun, atau lebih dari dua dasawarsa, hari ini. Seperti sajak klasik Chairil Anwar, Metro TV tidak cuma ‘sekali berarti sesudah itu mati’, tetapi mungkin akan ‘hidup seribu tahun lagi’.
     
    Ada pertanyaan serius mengapa Metro TV layak terus hidup di Tanah Air? Jawabannya juga sangat sangat serius; karena televisi yang mengusung tekad knowledge to elevate itu telah menjadi penanda penting perjalanan bangsa ini.
     
    Ia menjadi penyaksi pasang surut demokrasi. Ia ikut menjaga warisan mahal kebangsaan. Ia hadir dalam banyak kegelisahan, kegetiran, keriaan, dan kecemerlangan kemanusiaan. Pokoknya, ia hadir dengan paket penting; kredibilitas, intelektualitas, inspirasi kreativitas, juga inklusivitas.
     

    Peran Metro TV dalam demokrasi, misalnya, sudah seperti dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan. Ia termasuk televisi pertama yang memperkenalkan hitung cepat hasil pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kali di 2004 oleh lembaga survei. Saat itu, quick count adalah barang aneh.
     
    Dalam buku Surya Paloh yang ditulis ’empat serangkai’ wartawan dan mantan wartawan Media Group dikisahkan bagaimana hitung cepat pertama kali itu membuat geger jagat politik Tanah Air. Penghitungan cepat oleh lembaga survei yang hasilnya disiarkan langsung oleh Metro TV itu dilakukan pada putaran kedua Pilpres 2004. Yang membawa gagasan quick count itu ke Metro TV ialah Rizal Mallarangeng, doktor ilmu politik dari Ohio State University, AS, yang baru kembali ke Tanah Air.
     
    Hitung cepat Pilpres 2004 menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla unggul telak atas Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Rizal Mallarangeng yang memandu dan membahas acara itu di Metro TV langsung memberikan selamat kepada SBY. Apa yang terjadi? Hitung cepat itu dikecam Prof Dr Bambang Sudibyo (kubu Amien Rais) dan Kwik Kian Gie (kubu Megawati). Mereka tak percaya pada validitas dan reliabilitas hitung cepat.
     
    Hingga kemudian, KPU resmi mengumumkan SBY-JK menang dengan mendapatkan 60,62% suara, mengungguli Megawati-Hasyim Muzadi yang meraih 39,38% suara. Hasil resmi itu menguatkan kepercayaan publik kepada KPU karena hasilnya tak beda dengan quick count. Sebaliknya hasil KPU itu juga memperkuat kepercayaan pada hasil quick count yang berbasiskan metodologi ilmiah. Metro TV pun terbukti menjadi trend setter di negeri ini. Sejak Pilpres 2004 itu pula hitung cepat menjadi perkara biasa, bukan hanya dalam pilpres, tapi juga pemilihan kepala daerah.
     
    Dalam dua dasawarsa usianya, Metro TV juga terus menjadi bagian penting bagi kanalisasi ruang publik. Berbagai debat politik, diskursus intelektual, pembiakan politik gagasan bisa leluasa menemukan ‘rumahnya’. Semua dilakukan dalam pagar akal sehat dan demi keutuhan serta kemajuan bangsa.
     
    Di tengah gempuran media sosial yang kerap dikritik sebagai biang pendangkalan berpikir, tantangan besar Metro TV hari ini ialah bagaimana menggeser kembali pendulum intelektualisme ke arus utama. Metro TV punya takdir sejarah untuk terus terlibat merawat akal sehat publik, pula mengawasi jalannya demokrasi agar tidak terseret ke arah mobokrasi.
     
    Dirgahayu Metro TV.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • 1 Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben Nasional

    1 Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben Nasional

    Sebut Megawati Demokratis, JK: Tidak Pakai Aparat pada Pilpres 2004 walaupun Bisa karena Inkumben
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati Soekarnoputri
    adalah politikus yang sangat objektif dan demokratis.
    Hal itu dikatakan JK berkaca pada pengalamannya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 dan 2014.
    JK mengatakan, pada
    Pilpres 2004
    ,
    Megawati
    sebagai Presiden mempersilakannya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) mengundurkan diri dan ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden (capres).
    Padahal, Megawati saat itu juga maju sebagai calon presiden (capres) inkumben berpasangan dengan Hasyim Muzadi.
    “Beliau bilang, silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya melanjutkan.
    Tak berhenti sampai di situ, JK menyebut bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben tetapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.

    Kemudian, pada Pilpres 2024, JK menyebut bahwa Megawati selaku Ketua Umum PDI-P yang menentukan dirinya sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
    Menurut JK, dia tidak pernah meminta agar bisa maju sebagai cawapres. Tetapi, Megawati saat itu memintanya bertanggung jawab karena yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta adalah dirinya.
    “Saya tidak pernah ketemu Ibu Mega. Hanya terakhir dia undang bahwa karena Pak Jokowi kan saya yang bawa dari solo ke Jakarta, dari menjadi wali kota menjadi Gubernur DKI, saya yang ngatur kan, Pak Jokowi terima beres saja kita yang selesaikan,” ujarnya.
    “Setelah mau pencalonan, Ibu Mega tiba-tiba minta saya untuk jadi cawapres karena (dibilang) ‘Pak JK yang tanggung jawab ini, Pak JK yang paling senior punya pengalaman. Pak Jokowi kan belum ada pengalaman jadi harus bapak dampingi karena bapak yang bawa’. Jadi, ya karena itu saya terima tanpa negosiasi tanpa apa langsung saja,” katanya lagi.
    Atas dasar itulah, JK menyebut bahwa Megawati adalah politikus yang sangat demokratis sekaligus objektif.
    “Jadi, saya akui Ibu Mega itu politisi yang paling objektif dan demokratis,” ujarnya.
    Meskipun, saat itu, JK sempat berpandangan bahwa Jokowi belum cocok untuk diusung maju sebagai calon presiden (capres) karena baru dua tahun memimpin Kota Jakarta.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid; Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo;
    SBY-JK
    ; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Sementara itu, pada
    Pilpres 2014
    , pasangan
    Jokowi-JK
    berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
    Berdasarkan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-JK mendapatkan 70.997.85 suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat Nasional

    2 Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat Nasional

    Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa hubungannya baik dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati
    Soekarnoputri pada 2004.
    Meskipun, pada Pemilihan Presiden (
    Pilpres
    ) 2004, JK maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) dan berhadapan dengan Megawati yang maju sebagai calon presiden (capres) incumben.
    Diketahui, pada 2004, Megawati masih menjabat sebagai Presiden RI. Sedangkan JK adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dalam kabinet yang dibentuk Megawati, Kabinet Gotong Royong.
    Demikian juga, SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Kabinet Gotong Royong.
    Menurut JK, hubungannya masih baik dengan Megawati karena saat itu dia telah izin untuk mengundurkan diri dari kabinet dan maju pada kontestasi
    pilpres
    .
    JK menceritakan, awalnya dia diminta oleh Pak SBY untuk mendampingi maju pada
    Pilpres 2004
    .
    “Pak SBY kirim utusan Rahmat Witular untuk meminta, baru bicara per telepon dengan Pak SBY,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).

    Setelah itu, JK menyebut, dia menghadap kepada Megawati selaku Presiden untuk minta izin berhenti karena akan maju pada Pilpres 2004. Sebab, saat itu aturan jelas bahwa pemerintah harus netral dalam pemilihan umum (pemilu).
    “Saya datang ke Bu Mega minta izin. Minta izin bahwa ‘Bu, saya ini ingin juga naik pangkat’, saya bilang begitu. Saya minta izin untuk diizinkan berhenti jadi menteri dulu,” ujarnya.
    “Beliau (bilang), silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK melanjutkan.
    Oleh karena meminta izin tersebut, menurut JK, hubungannya dengan Megawati tetap baik walaupun mereka berhadapan pada Pilpres 2004. Bahkan, pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang.
    Atas dasar itu juga, JK menyebut Megawati sebagai politikus yang sangat demokratis dan objektif.
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya.
    Bahkan, JK juga memastikan bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben teapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.
    Berbeda dengan dirinya, JK menyebut bahwa mungkin SBY tidak melakukan apa yang dilakukannya yakni meminta izin langsung. Sehingga, hubungan keduanya seperti sedikit renggang.
    “Kalau Pak SBY karena tidak minta restu, minta izinlah akhirnya Ibu Mega sedikit mungkin merasa kurang etiklah,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid;
    Megawati Soekarnoputri
    -Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo; SBY-JK; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

    3 Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan Nasional

    Cerita Saat Mahfud Batal Jadi Cawapres Jokowi, JK: Sudah Pakai Jabat Tangan dan Pelukan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menceritakan saat
    Mahfud MD
    batal terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (
    Jokowi
    ) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 silam.
    Menurut JK, Jokowi yang saat itu masih menjadi Presiden RI mendatanginya di kantor Wakil Presiden (Wapres) untuk berdikusi mengenai siapa sosok cawapres yang pas mendampinginya maju kembali pada
    Pilpres 2019
    .
    Setelah berbincang selama hampir dua jam, JK menyebut nama
    Mahfud
    MD sebagai calon yang cocok dengan kriteria yang dicari Jokowi untuk mendampinginya maju kedua kalinya pada pilpres.
    “(Jokowi bertanya) Jadi siapa ini. Saya bilang begini, jangan kita bicara orang, kita bicara kriteria dulu, bapak mau apa? (Dijawab Jokowi) Pertama tentu sebaiknya yang pintar. Saya kan perlu dukungan dari orang yang pnitar. Kedua sebaiknya orang NU (Nahdlatul Ulama). (Saya tanya) Apa lagi, (dijawab) baik pengalamannya dan tidak ada celah,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).
    “Saya bilang, kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat, pintar, dia orang NU.

    Kemudian, kariernya baik dan tidak ada celah,” ujarnya melanjutkan.
    JK mengungkapkan, saat itu dirinya dan Jokowi berjabat tangan sebagai tanda bahwa keputusan sudah diambil yakni Mahfud MD yang akan menjadi cawapres.
    Bahkan, JK mengatakan, dirinya dan Jokowi juga berpelukan setelah keputusan tersebut diambil.
    “Itu sejarahnya kenapa tidak jadi padahal saya yakin diputusan-12putusan terakhir itu di kantor saya, pakai jabat tangan, pakai pelukan,” kata JK.

    Namun, betapa terkejutnya Jusuf Kalla saat mendapat kabar bahwa bukan Mahfud MD yang akan diumumkan menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
    JK menceritakan, dirinya diajak untuk ikut serta saat Jokowi mengumumkan cawapres. Tetapi, dia menolak dan lebih memilih menyaksikannya melalui televisi.
    Kemudian, dia menghubungi salah seorang politikus yang dilihatnya di televisi untuk menanyakan perihal pengumuman tersebut yakni Abdul Kadir Karding.
    Saat itulah JK terkejut karena Karding menyebut bahwa cawapres yang akan mendampingi Jokowi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.
    “Saya telelon, ‘Karding bagaimana kau sudah tahu siapa calon wapres’. (Dijawab) ‘Menurut bapak siapa?’ (Saya jawab) ‘ya Pak Mahfud’. (Kata Karding) Berubah Pak. ‘Hah kenapa berubah? Tadi kita jabat tangan dengan Pak Jokowi’,” ujar JK menirukan pembicaraannya dengan Karding saat itu.
    “Jadi, dua jam itu bicara, setuju, dan Pak Mahfud saya kira sudah dikasih singnal juga kan. Rupanya ada beberapa partai atau beberapa orang, saya tidak tahu setelah itu, saya pikir sudah selesai toh Pak Mahfud jadi wapres, ya sudah. Eh ternyata Pak Kiai (Ma’ruf Amin),” katanya melanjutkan.
    Setelah benar Ma’ruf Amin yang diumumkan sebagai cawapres, JK pun sempat berpandangan bahwa wapres dari Jokowi jika terpilih pada Pilpres 2019, bakal tidak lincah.
    “Tetap NU, pintar juga, pintar dari sisi lain, bukan pemerintahan tapi sisi agama. Tetapi saya yakin nanti tidak lincah ini wapres ini membantu. Kita kan wapres tuh membantu mendampingi, kalau perlu juga menjaga jangan kena masalah,” ujarnya.
    Usai menceritakan peristiwa itu, JK lantas menghibur hati Mahfud MD dengan mengatakan bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan maju sebagai cawapres kembali.
    “Saya bilang ke Pak Mahfud, tenang lah Pak Prabowo keempat kalinya baru masuk (jadi Presiden). (Mahfud) baru dua kali dan masih muda. Ya begitu sejarahnya,” kata JK.
    Menanggapi cerita JK, Mahfud MD lantas menceritakan versinya. Menurut dia, Jokowi langsung memanggilnya untuk menghadap dan dijelaskan mengenai situasinya.
    Tak hanya itu, Mahfud mengatakan, Jokowi tetap menginginkannya membantu di pemerintahan.
    “Sesudah itu saya dipanggil Pak Jokowi. (Jokowi mengatakan) ‘bahwa Pak Mahfud tadi saya sudah memutuskan Pak Mahfud tapi menjelang keputusan itu partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai ya untuk memveto itu tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya waktu itu’, malam itu juga. Ya sudah saya anggap sudah selesai, ini politik,” kata Mahfud.
    Dia juga mengatakan, JK adalah orang pertama yang menghubunginya saat nama Ma’ruf Amin yang ternyata diumumkan menjadi cawapres.
    Sebagaimana diberitakan
    Kompas.com
    , Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019, dalam konferensi pers pada Kamis, 9 Agustus 2018.
    Pengumuman itu dilakukan usai Jokowi bertemu ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukungnya di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, Kamis.
    “Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma’ruf Amin,” ujar Jokowi.
    Menurut Jokowi, keputusan ini telah ditandatangani oleh sembilan ketua umum dari partai politik pendukungnya.
    Adapun tokoh partai politik yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
    Selain itu, ada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono.
    Sedangkan sembilan sekjen yang hadir, yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.
    Kemudian, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PPP Asrul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Relawan Bravo 5 Dukung Pramono-Rano, KIM Plus Pertanyakan Ketiadaan Luhut Pandjaitan

    Relawan Bravo 5 Dukung Pramono-Rano, KIM Plus Pertanyakan Ketiadaan Luhut Pandjaitan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menanggapi deklarasi dukungan dari relawan Bravo 5 kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Adapun Bravo 5 adalah relawan inisiasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan berisi para purnawirawan TNI yang dibentuk pada Pilpres 2014 lalu saat mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    Sekretaris timses RIDO, Basri Baco merasa dukungan semacam itu di masa kampanye adalah hal yang wajar.

    Ia pun meyakini dukungan tersebut tak terlalu berpengaruh terhadap peta pertarungan di Pilkada Jakarta 2024.

    “Bagi kita sih, hal biasa dukung-mendukung tidak akan berpengaruh dengan kinerja tim dan lain-lain dan insyaallah tidak terlalu signifikan untuk mendapat simpati masyarakat,” kata Baco di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2024).

    Pasalnya, Baco justru mempertanyakan mengapa dalam deklarasi relawan Bravo 5 tersebut Luhut tidak hadir.

    Padahal, relawan Bravo 5 mengklaim mendukung Pramono-Rano karena mendapat perintah dari Luhut selaku Pembina relawan tersebut.

    “Ya Bravo 5 kemarin kita dengar memang ke sana (dukung Pramono-Rano) ya, namun Pak Luhutnya tidak ada,” kata Baco.

    Di sisi lain, Baco menyebut juga bakal ada relawan yang tadinya di kubu Pram-Rano bakal beralih kepada RIDO.

    “Sedangkan kita dapat info bahwa Riano itu juga mau deklarasi ke kita. Jadi ya, agak bingung juga nih sebenarnya sedang ada drama apa yang terjadi,” kata Baco.

    Deklarasi dukungan dari relawan Bravo 5 kepada Pram-Rano digelar pada Jumat (15/11/2024).

    Dalam deklarasi yang digelar di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Ketua Dewan Pembina Bravo 5 Letjen TNI (Purn) Sumardi mengatakan dukungan itu merupakan perintah Luhut Pandjaitan selaku pembina Bravo 5.

    Sebagai relawan yang berisikan para purnawirawan TNI, Sumardi menyebut pihaknya tentu bakal tegak lurus atas komando yang diberikan.

    Pasangan Pramono dan Rano turut hadir dalam deklarasi tersebut. Namun Luhut memang tak hadir.

    Bagi Pramono dan Rano, dukungan dari para relawan yang dikomandoi Luhut ini membuatnya kian optimis bisa menang di Pilkada Jakarta.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya