Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • Sempat Digoyang, JK Kembali Pimpin PMI

    Sempat Digoyang, JK Kembali Pimpin PMI

    loading…

    Jusuf Kalla (JK) kembali menjabat Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Keputusan ini melalui Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI tahun 2024. Foto: SINDOnews/Binti Mufarida

    JAKARTA – Jusuf Kalla (JK) kembali menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. Keputusan ini melalui Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI tahun 2024.

    Dalam sidang juga memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan secara aklamasi meminta mantan Wapres itu kembali menjabat Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

    Keputusan ini disampaikan mayoritas peserta Munas yang terdiri dari pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

    Ketua Sidang Pleno Kedua Adang Rohcjana yang juga Ketua PMI Jawa Barat mengatakan, mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

    “Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI,” ujar Adang, Senin (9/12/2024).

    Menurut laporan panitia kredensial, penerimaan usulan bakal calon ketua umum terdapat dua calon ketua umum. Namun, yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum hanya Jusuf Kalla. “Artinya, Jusuf Kalla adalah calon tunggal,” kata Ketua Panitia Munas ke22 PMI Fachmi Idris.

    Dalam laporannya saat pembukaan sidang organisasi Munas, Fachmi menyampaikan merujuk pasal 66 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga PMI, berdasarkan laporan yang masuk, terdapat dua calon ketua umum yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla.

    Sampai batas waktu yang ditetapkan, surat dukungan yang masuk untuk Agung Laksono tidak sampai 20% dari suara jumlah utusan yang berhak hadir. Sehingga gugur menjadi bakal calon. Sedangkan untuk Jusuf Kalla, dukungan yang masuk melebihi 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir.

    Kehadiran Agung Laksono sempat menggoyang JK yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum PMI 2024-2029. Akibat kekisruhan pemilihan Ketum PMI, JK melaporkan Agung Laksono ke polisi.

  • Jusuf Kalla Kembali Jadi Ketua Umum PMI 2024-2029

    Jusuf Kalla Kembali Jadi Ketua Umum PMI 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Muhammad Jusuf Kalla kembali menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029, setelah terpilih secara aklamasi dalam sidang pleno kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Sidang pleno Munas PMI 2024 memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK), dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai pemimpin PMI untuk 5 tahun ke depan.

    Pemimpin Sidang Pleno Kedua Munas PMI 2024 Adang Rocjana mengatakan, keputusan ini disampaikan oleh mayoritas peserta Munas PMI yang terdiri atas pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. 

    “Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI,” ujar Adang yang juga ketua PMI Jawa Barat dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

    Menurut laporan panitia kredensial, ada dua usulan calon ketua umum PMI 2024-2029, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono. Namun, yang memenuhi syarat hanya Jusuf Kalla, sehingga JK menjadi calon tunggal.

    “Sampai batas waktu yang ditetapkan, surat dukungan yang masuk untuk Agung Laksono tidak sampai 20 persen dari suara jumlah utusan yang berhak hadir, sehingga gugur menjadi bakal calon. Sedangkan untuk Jusuf Kalla, dukungan yang masuk melebihi 50 persen dari jumlah utusan yang berhak hadir,” kata Ketua Panitia Munas ke-22 PMI Fachmi Idris dikutip dari Antara.

    Menurut aturan PMI, katanya, apabila ada bakal calon dukungannya lebih dari 50 persen, maka calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum.

    Laporan pertanggungjawaban Jusuf Kalla disampaikan melalui video dokumentasi yang menampilkan berbagai aktivitas PMI selama masa kepemimpinannya.

    Beberapa poin utama laporan tersebut, katanya, meliputi dukungan PMI dalam pengendalian pandemi Covid-19 di berbagai daerah, aksi tanggap darurat di berbagai lokasi bencana di Indonesia, implementasi program-program yang mendukung kegiatan adaptasi perubahan iklim, dan aksi kemanusiaan di Gaza.

    Dengan pencapaian ini, kata Fachmi, para peserta munas berharap ketua umum Jusuf Kalla dapat melanjutkan kontribusinya dalam memperkuat peran PMI di tingkat nasional dan internasional.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Unggul di Pilkada Aceh, Muzakir Manaf Temui Jusuf Kalla Regional 8 Desember 2024

    Unggul di Pilkada Aceh, Muzakir Manaf Temui Jusuf Kalla Regional 8 Desember 2024

    Unggul di Pilkada Aceh, Muzakir Manaf Temui Jusuf Kalla
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com –
    Mantan Wakil Presiden
    Jusuf Kalla
    bertemu dengan
    Muzakir Manaf
    (Mualem) di kediamannya di Jakarta, Sabtu (7/11/024) kemarin.
    Pertemuan ini berlangsung setelah Mualem dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat dan akumulasi suara dari rapat pleno Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten/Kota di Aceh.
    Setelah pengumuman tersebut, Mualem memutuskan untuk bertolak ke Jakarta guna bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh nasional.
    Dalam pertemuan tersebut, JK dan Mualem membahas berbagai isu terkait
    pembangunan Aceh
    .
    “Pak JK berpesan untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Aceh. Beliau juga bertanya tentang kemajuan Sabang, dan sejumlah isu tentang Aceh lainnya,” ungkap Mualem dalam siaran persmya, Minggu (8/11/2024).
    Mualem menambahkan, JK bersedia membantu pembangunan Aceh demi kebaikan rakyat. Mualem menggarisbawahi peran JK sebagai sosok penting dalam sejarah perdamaian di Aceh.
    “Beliau sangat peduli pada Aceh dan terus mengikuti perkembangan Aceh,” kata Mualem, yang juga merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
    Menurut Mualem, dukungan JK menjadi berkah tersendiri bagi Aceh.
    “Melalui jaringan beliau, Aceh dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pengusaha nasional, terutama pengusaha besar di Indonesia.”
    “JK sebetulnya seorang politisi dan juga pengusaha nasional (Kalla Group) dengan berbagai lini usaha yang sangat berpengaruh di Indonesia,” ungkap dia.
    Mualem berpasangan dengan Fadhullah, Ketua Gerindra Aceh, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
    Pasangan ini dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat, mengalahkan pasangan Bustami dan Fadhil Rahmi.
    Saat ini, proses rekapitulasi di tingkat provinsi masih berlangsung.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    loading…

    Jokowi memberikan keterangan kepada media terkait isu-isu terkini saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah resmi dipecat PDIP. FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

    Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

    Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

    1. Fahri Hamzah

    Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

    Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

    Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

    Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

    2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

    Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

    Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

    Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

    3. Lily Wahid dan Gus Choi

    Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

  • Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang

    Mengakhiri Brutalitas Pemilu Lewat Revisi Undang-Undang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kata “brutal” menjadi favorit para elite politik untuk mengomentari jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    Mereka menggunakan kata ini sebagai simbol bahwa pemilihan umum yang digelar 2024 sangat jauh dari cita-cita demokrasi.
    Tentu, yang paling banyak memakai kata “brutal” untuk mengomentari
    Pemilu 2024
    adalah mereka yang kalah. 
    Ucapan brutalitas pemilu ini diungkapkan berbagai elite politik, baik yang telah pensiun dari jabatan publik, maupun mereka yang saat itu berada di dalam kekuasaan.
    Diksi berbeda pernah diucapkan oleh Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, meskipun maknanya tak jauh berbeda.
    Dia menyebut, Pemilu 2024 sebagai ajang pemilihan presiden, wakil presiden sekaligus parlemen yang paling buruk sepanjang sejarah sejak tahun 1955.
    “Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang,” katanya setelah Pemilu 2024 tiga minggu berlalu, tepatnya pada Kamis (7/3/2024).
    Dia mengatakan, Pemilu 2024 tak seharusnya mundur seperti saat ini agar proses pergantian kepemimpinan bisa semakin baik dan berkualitas.
    Selebihnya, tiga tokoh yang mengucapkan kata “brutal” untuk menggambarkan Pemilu 2024 ialah Eks Menkopolhukam Mahfud MD yang juga kontestan Pilpres 2024, dan Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo.
    Ada juga Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus cawapres nomor urut 1.
    Dari kalangan masyarakat sipil, ada pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun mengakui perlunya perbaikan pemilu, berkaca pada
    pemilu 2024
    lalu.
    Pada sebuah acara diskusi 19 November lalu, Bima Arya menjelaskan, Presiden memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga ada amanat yang diberikan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaikinya.
    “Yang pertama kali dia sampaikan adalah ‘tolong Kemendagri lakukan kajian tentang sistem pemiliu kita, tidak efektif, tidak efisien,’ kira-kira begitu,” ujar Bima.
    Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto menangkap keresahan masyarakat terkait apa yang disebut “brutalitas” dalam Pemilu 2024, mulai dari biaya politik hingga isu yang mungkin bisa memecah belah bangsa.
    “Nah ini saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, peneliti di kampus, juga teman-teman politisi,” ucap dia.
    Hal yang menjadi sorotan dan dalil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 adalah politisasi bantuan sosial.
    Putusan MK memang tak mengubah hasil apa pun dari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait pemenang Pilpres.
    Namun, pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi catatan penting penyelenggaraan Pemilu 2024.
    Wakil Ketua MK ini beranggapan bahwa dalil Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bansos seharusnya tidak ditolak Mahkamah.
    “Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” ujar Saldi membacakan pendapat berbedanya (dissenting opinion) dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).
    Dia mengungkit bahwa pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.
    Menurut Saldi, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    “Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (electoral incentive),” kata Saldi.
    Hal ini secara tak langsung juga menjadi ketakutan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. K
    Ketakutan yang membesar ini disalurkan lewat Komisi II DPR-RI sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan penyaluran bantuan sosial agar tak terjadi politisasi oleh calon kepala daerah petahana yang memiliki kewenangan terkait bansos ini.
    Selain masalah bansos, dukungan Kepala Negara kepada kontestan pemilu menjadi sorotan publik dalam konteks brutalitas pemilu.
    Meski secara aturan tak ada yang melarang, hal yang dilakukan kali pertama oleh Presiden Joko Widodo ini dilanjutkan Prabowo saat ini di masa Pilkada.
    Sedikitnya, Presiden Prabowo blak-blakan meng-endorse tiga pasangan calon kepala daerah, yakni calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, lalu cagub-cawagub Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Terakhir dukungan untuk cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono.
    Bentuk brutalitas lainnya yang paling terlihat di Pilkada Serentak 2024 adalah aksi borong tiket.
    Hal ini jelas terlihat pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilgub Jakarta. Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu memiliki elektabilitas paling tinggi tak dapat tiket karena tak ada yang mencalonkan.
    Sedangkan paslon Ridwan Kamil-Suswono melanggeng dengan memborong 15 partai.
    Beruntung putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah memberikan kesempatan PDI-Perjuangan mengusung calonnya sendiri sehingga Pilkada Jakarta berjalan dengan lebih dari dua pasangan calon.
    Namun nasib berbeda terlihat di beberapa daerah yang masih menyuguhkan kotak kosong sebagai lawan calon tunggal yang memborong tiket pilkada.
    Terbanyak berada di Provinsi Bangka Belitung dengan tiga daerah kabupaten/kota yang berkontestasi dengan kotak kosong.
    Cegah terulang dengan perbaikan hukum pemilu
    Ada harapan besar dari masyarakat agar pemilu di masa depan tak lagi sebrutal saat ini dengan jalan memperbaiki aturan main pemilihan.
    Revisi UU Pemilu
    digaungkan, baik dari kalangan elite politik, legislatif, pemerintah dan masyarakat sipil.
    Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraeni mengatakan,
    revisi UU Pemilu
    dan Pilkada yang menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) sangat diperlukan.
    Salah satu yang paling krusial adalah pemisahan antara pemilu dan pilkada di tahun yang berbeda untuk menghindari rendahnya tingkat partisipasi pemilih.
    “Ada sejumlah hal yang mendesak dievaluasi dan diperbaiki dalam UU Pilkada berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang terselenggara di tahun yang sama dengan Pemilu Serentak 2024,” ujarnya pada Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menyoroti beban berat yang dihadapi penyelenggara akibat harus mengelola tahapan pemilu dan pilkada secara bersamaan.
    Hal penting lainnya adalah membuat ambang batas calon kontestan pemilu dan pilkada yang dilakukan secara lebih adil.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan, ambang batas pencalonan tak hanya mengatur batas bawah suara yang harus diperoleh partai atau kumpulan partai, tetapi juga harus mengatur batas atas suara partai atau kumpulan partai dalam mencalonkan pasangan calon tertentu.
    Hal ini perlu dilakukan, agar aksi borong tiket tak lagi terjadi di masa depan.
    Terakhir dan yang mungkin paling penting di luar hal teknis lainnya adalah segera merevisi UU Pemilu setelah Pilkada Serentak 2024 dinyatakan selesai.
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan,
    revisi UU pemilu
    harus segera dilakukan agar terbebas dari intervensi dan kepentingan politik yang kuat.
    Jika revisi UU Pemilu dan Pilkada direvisi mendekati tahun pemilihan, dia khawatir akan ada intervensi yang kuat dan titipan pasal yang bisa menguntungkan para kontestan pemilu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agung Laksono Sebut Hubungan PMI dengan Pemerintah Kurang Baik

    Agung Laksono Sebut Hubungan PMI dengan Pemerintah Kurang Baik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Politikus Senior Golkar sekaligus calon ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) Agung Laksono menyebut hubungan PMI di bawah pimpinan Ketua Umum Jusuf Kalla (JK) dengan Pemerintah kurang baik.

    “Kami mendengar bahwa hubungan ini berjalan kurang baik,” kata Agung dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Barat, Jumat (6/12).

    Oleh karena itu, Agung mengaku akan memperbaiki hubungan PMI dengan Pemerintah jika terpilih sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029 dalam musyawarah nasional PMI 8-10 Desember nanti.

    Belum ada komentar dan tanggapan dari Jusuf Kalla terkait pernyataan Agung Laksono tentang hubungan PMI dengan pemerintah yang kurang harmonis. CNNIndonesia.com masih berupaya mencari komentar dari Jusuf Kalla.

    Terlebih, kata dia, hubungan PMI yang baik dengan Pemerintah krusial untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

    “Saya yakin Pemerintah dan Presiden akan siap untuk bekerjasama dengan kami ke depan, dalam rangka meningkatkan pelayanan dari palang merah Indonesia,” ujar dia.

    Di sisi lain, Agung mengaku mendengar JK akan kembali maju dalam pemilihan ketua umum PMI periode 2024-2029.

    Ia memprediksi pemilihan ketua umum PMI 2024-2029 akan diisi oleh dua kandidat yakni dirinya dan JK selaku petahana yang telah menjabat sejak 2009.

    “Kami tentu sudah mendengar, karena yang disebut tadi Pak Jusuf Kalla itu ketua PMI-nya sekarang, petahana yang sudah 3 kali memimpin PMI, sudah 3 periode dan mau maju lagi sekarang,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Agung enggan ambil pusing terkait keputusan JK yang diklaim akan kembali ikut pemilihan ketua umum PMI 2024-2029.

    Ia mengatakan keputusan wakil presiden ke-10 dan 12 RI tersebut sah dan tidak melanggar aturan hukum hingga aturan yang ada dalam PMI.

    “Sudah tiga periode dan akan masuk ke yang empat periode. Tapi kalau ini masih mau lagi ya, tidak apa,” ujar dia.

    (mab/ugo)

    [Gambas:Video CNN]

  • Indonesia Teken Kerjasama Stem Cell dengan 2 Universitas Italia – Halaman all

    Indonesia Teken Kerjasama Stem Cell dengan 2 Universitas Italia – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dunia kedokteran Indonesia membuat terobosan baru di bidang stem cell dengan membangun kolaborasi dengan 2 universitas besar di Italia: Università degli Studi “G.d’Annunzio” CHIETI-Pescara Itali  dan Leonardo Da Vinci University Roma.

    Kerjasama tersebut dijalin melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh pakar stem cell Prof. Dr. Deby Vinski, MSc, PhD, dari Celltech Stem Cell Centre Indonesia dengan 2 universitas tersebut.

    MoU ini mencakup riset inovatif di bidang stem cell, teknologi organ printing, serta terapi genetik dan acara penandatanganan dihadiri sejumlah tokoh terkemuka di bidang stem cell.

    Diantaranya, Prof. Dr. Svetlana Trofimova, Sekjen WOCPM Paris, Prof. Liborio Stupia, Rektor Danuncio Universitas Chieti, dan Prof. Sergio Caputi, Rektor Universitas Leonardo Da Vinci Roma. Prof. Deby didampingi tim pakar seperti Prof. Bruna Sinjari, Prof. Alexander Trofimov, Prof. Vincenzo De Laurenzi, serta Nancy Pada, SE, Direktur PR Celltech Vinski Tower International.

    Prof Deby Vinski menjelaskan, kerja sama ini menandai langkah maju dalam pengembangan teknologi cetak organ berbasis stem cell pasien.

    “Kerjasama ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi penderita kanker, gagal ginjal, jantung, maupun liver tanpa memerlukan transplantasi donor berisiko tinggi,” ujarnya dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

    Dalam kunjungannya ke laboratorium canggih di Italia, Prof. Deby memuji kecanggihan teknologi dan tim profesor berkaliber internasional yang terlibat.

    Dia menambahkan, kolaborasi ini tidak hanya membawa manfaat medis, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat riset kesehatan global.

    Di Indonesia, Prof. Deby telah memiliki laboratorium organ printing terakreditasi dan menjadi Centre of Excellence Asia Pasifik untuk validasi stem cell. Lab ini diakui oleh Bechten Dickinson USA.

    Dia menambahkan, kerja sama ini membuka peluang pelatihan tim dokter antara Italia dan Indonesia, memperkuat kompetensi SDM dalam teknologi mutakhir.

    Prof. Deby, yang juga Presiden World Council of Stem Cell di Jenewa dan WOCPM Paris, berharap Indonesia dapat menjadi pusat health tourism dunia, dengan teknologi stem cell dan organ printing sebagai daya tarik utama.

    Sejumlah tokoh di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi stem cell ini diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Surya Paloh, Hotman Paris, Joko Tjandra, serta Ustazah Oki Setiana Dewi.

     

  • Buka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah, Prabowo: Saudara Beri Contoh Toleransi

    Buka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah, Prabowo: Saudara Beri Contoh Toleransi

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT. Foto/SINDOnews

    KUPANG – Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WITA dan disambut dengan hangat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Zainur Wula. Presiden Prabowo juga disambut dengan tarian “Selamat Datang” dan masyarakat sekitar yang telah menunggu kehadirannya.

    Acara kemudian diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” yang diikuti seluruh peserta. Dilanjutkan dengan lagu “Sang Surya”, simbol semangat dan identitas Muhammadiyah. Selanjutnya, pembacaan Kalam Ilahi dari Surah Al-A’raf Ayat 96 dan Surah Hud Ayat 61 oleh Khairunnisah.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari satu abad dalam mendukung kemajuan bangsa. Bahkan, Muhammadiyah telah membuka lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua agama.

    “Saya ucapkan hormat saya kepada Muhammadiyah. Saudara buka lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya pada umat Islam, tapi buka untuk semua. Saudara telah memberi contoh dalam toleransi, dalam kehidupan inklusif, dalam kehidupan saling hormat-menghormati, dalam kehidupan saling menjaga, saling mendukung ini sangat penting,” ujarnya, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat atas Milad ke-112 Muhammadiyah. Kepala Negara berharap Muhammadiyah akan terus meningkatkan perannya di berbagai bidang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

    “Harapan ke depan, Muhammadiyah akan terus dalam peranannya di bidang dakwah, kesehatan, pendidikan, melahirkan kemakmuran untuk semua adalah sangat tepat karena kemakmuran adalah tujuan kita,” ucap Presiden.

    Sebagai tanda pembukaan resmi Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, Presiden Prabowo memetik alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, Sasando. Bunyi indah dari Sasando menggema di lokasi acara, menjadi simbol harapan dan semangat persatuan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Muhammadiyah.

    Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK), sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, tokoh masyarakat, akademisi, pelajar, hingga masyarakat.

    (cip)

  • Pj Rahman Hadi Imbau Pengurus PMI Riau 2024-2029 Tingkatkan Kualitas Relawan Kemanusiaan Regional 3 Desember 2024

    Pj Rahman Hadi Imbau Pengurus PMI Riau 2024-2029 Tingkatkan Kualitas Relawan Kemanusiaan Regional 3 Desember 2024

    Pj Rahman Hadi Imbau Pengurus PMI Riau 2024-2029 Tingkatkan Kualitas Relawan Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri)
    Rahman Hadi
    mengatakan bahwa pengurus
    Palang Merah Indonesia
    (
    PMI
    ) Provinsi Riau periode 2024-2029 harus meningkatkan kualitas para relawan kemanusiaan PMI dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. 
    Hal tersebut disampaikan dalam acara pelantikan pengurus PMI Provinsi Riau periode 2024-2029 oleh Ketua Umum (Ketum) PMI
    Jusuf Kalla
    di Gedung Daerah Balai Serindit, Minggu (1/12/2024).
    “Kepengurusan (PMI) yang baru harus siap memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang sesuai dengan prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).
    Rahman menambahkan, Musyawarah Provinsi yang diadakan pengurus PMI Provinsi Riau tersebut turut merumuskan langkah strategis pengembangan kiprah PMI di Provinsi Riau.
    “Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Riau yang baru saja menyelenggarakan Musyawarah Provinsi dengan lancar dan penuh kebersamaan,” imbuhnya.
    PMI Provinsi Riau, lanjut dia, diimbau untuk selalu siap siaga dalam menghadapi tantangan bencana alam, terlebih kondisi iklim di Riau yang tengah mengalami musim hujan.
    Adapun sejumlah daerah di Provinsi Riau yang memiliki curah hujan tinggi di antaranya Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Nilo, Sungai Siak, dan Sungai Indragiri.
    “Sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, kami mengingatkan kita semua untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat musim penghujan yang kini sedang berlangsung,” jelasnya.
    Selain itu, Rahman juga mengimbau seluruh pengurus PMI Riau untuk segera melakukan konsolidasi persiapan langkah strategis, serta menyiapkan sinergi antara PMI dan elemen masyarakat untuk meningkatkan kiprah PMI pada masa depan.
    “Saya yakin dengan kerja keras dan sinergi antara PMI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.