Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • Sosok H. M. Alwi Hamu, Tokoh Pers Sulawesi Selatan dan Pendiri Harian Fajar yang Meninggal Dunia – Halaman all

    Sosok H. M. Alwi Hamu, Tokoh Pers Sulawesi Selatan dan Pendiri Harian Fajar yang Meninggal Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – H. M. Alwi Hamu adalah tokoh pers terkemuka asal Sulawesi Selatan dan juga pendiri Harian Fajar.

    Pria kelahiran 28 Juli 1944 itu merupakan lulusan Sarjana Muda Teknik.

    Ia merupakan putra dari Haji Muhammad Syata.

    Alwi Hamu telah menikah dengan Hj. Nuraini Gani Ottoh.

    Ketertarikan Alwi Hamu pada dunia jurnalistik sudah terlihat sejak masa kuliah.

    Saat menjadi mahasiswa, ia aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) wilayah Sulawesi Selatan sebagai Sekretaris Jenderal.

    Sebagai wadah bersuara, Alwi Hamu dan rekan-rekannya menerbitkan surat kabar harian KAMI.

    Dari situlah, ia memulai perjalanannya di dunia media cetak.

    Pada 1972, Alwi Hamu mendirikan majalah Intim bersama teman-temannya.

    Enam tahun kemudian, ia bergabung dengan surat kabar Tegas.

    Alwi Hamu didapuk sebagai Wakil Pemimpin Umum surat kabar Tegas.

    Namun, Alwi Hamu mengundurkan diri karena perbedaan pandangan dengan manajemen.

    Setelah keluar dari surat kabar tersebut, Alwi Hamu kemudian mendirikan surat kabar yang bernama Fajar.

    Surat kabar Fajar mulai beroperasi pada 1981.

    Dalam pengembangan surat kabar itu, ia juga turut mengajak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12, Jusuf Kalla, untuk menjadi investor.

    Di bawah kepemimpinan H. M. Alwi Hamu, Fajar Group tumbuh menjadi salah satu grup media besar di Sulawesi. 

    Grup ini tidak hanya menaungi surat kabar Harian Fajar, tetapi juga mengelola sejumlah surat kabar regional seperti Kendari Pos, Palopo Pos, dan Radar Buton.

    Tak berhenti di media cetak, Alwi Hamu juga merambah ke dunia digital dengan meluncurkan portal berita Fajar.co.id.

    Selain itu, Alwi Hamu tercatat pernah menjadi Staf Khusus Wakil Presiden.

    Alwi Hamu diketahui aktif dalam berorganisasi.

    Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) dan penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 

    Alwi Hamu dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Puri Indah, Jakarta Barat, pada Sabtu (18/1/2025), pukul 06.50 WIB.

    Jenazah akan dimakamkan di Makassar, pada Minggu (19/1/2025).

    (Tribunnews.com/Falza) (Tribun-Timur.com/Sukmawati Ibrahim)

  • Jenazah Alwi Hamu akan Disalatkan di Masjid Al Markaz dan Dimakamkan di Pekuburan Keluarga JK

    Jenazah Alwi Hamu akan Disalatkan di Masjid Al Markaz dan Dimakamkan di Pekuburan Keluarga JK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jenazah Almarhum HM Alwi Hamu akan diberangkatkan dari Jakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu sore (18/1/2025), pukul 16.00 WIB menggunakan pesawat Batik Air.

    Anak almarhum, Agus Salim Alwi Hamu mengatakan mendiang ayahnya akan dikuburkan pada Minggu, 19 Januari di Pekuburan Keluarga Jusuf Kalla. Letaknya di Jalan Ir Sutami, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulsel.

    Rumah duka HM Alwi Hamu yang terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean Blok J No14 Makassar telah ramai didatangi pelayat dari berbagai kalangan. Ratusan orang lalulalang mengucapkan belasungkawa kepada tokoh pers terkemuka itu.

    Setibanya di Makassar pada pukul 19.00 WITA, jenazah terlebih dahulu akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Kapt. Pierre Tendean N0. 14, Kota Makassar.

    Sebelum dimakamkan pada esok hari, jenazah terlebih dulu akan disalatkan di Masjid Al Islami Al Markaz.

    Usai salat, rute jenazah menuju pekuburan melintas di Gedung Graha Pena, lalu ke arah Jalan Racing Centre (Prof. Basalamah).

    Esok hari Jenazah kemudian menuju Pekuburan Keluarga HM Jusuf Kalla, di Jalan Ir. Sutami, Pattene, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

    Alwi Hamu merupakan tokoh pers nasional sekaligus pendiri FAJAR Group. Ia menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Puri, Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2025.

    Optimisme mengalir kental dalam diri Alwi Hamu, yang mulai mengenal dunia jurnalistik sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tak lekang hingga kini. Jiwa optimis, jujur, dan berintegritas itulah yang selalu ia telurkan kepada banyak orang.

  • MKGR Gelar Puncak HUT Malam Ini, Akankah Gibran Bergabung? Nasional 18 Januari 2025

    MKGR Gelar Puncak HUT Malam Ini, Akankah Gibran Bergabung? Nasional 18 Januari 2025

    MKGR Gelar Puncak HUT Malam Ini, Akankah Gibran Bergabung?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Organisasi masyarakat (ormas) pendiri
    Partai Golkar
    , Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan merayakan puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 di Jakarta, Sabtu (18/1/2025) malam.
    Perayaan puncak acara HUT Ormas MKGR turut mengundang sejumlah pejabat publik, di antaranya Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
    “Yang kami undang ya, termasuk Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, kemudian Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih, itu ada beberapa yang sudah konfirmasi,” kata Ketua Umum (Ketum) Ormas MKGR Adies Kadir di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam.
    Menurut Adies,
    Presiden Prabowo
    berhalangan hadir dalam puncak acara
    HUT MKGR
    . Namun, Presiden RI akan memberikan testimoni ucapan lewat video.
    “Insya Allah kalau Pak Wakil Presiden hadir ya tentunya akan memberikan sambutan,” imbuhnya.
    Namun, Adies menyebut tidak akan ada kejutan dalam HUT Ormas Golkar. Hal ini merespons isu Gibran akan masuk Ormas MKGR saat puncak acara HUT.
    Kendati demikian, ia mengaku bersyukur jika Gibran ternyata memutuskan untuk bergabung.
    “MKGR kan enggak suka kejutan-kejutan. Nanti kaget-kaget. Biasa-biasa saja. Ya gabung alhamdulillah,” ungkap Wakil Ketua DPR RI ini.
    Dalam acara ini, MKGR juga akan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, para menteri dari Partai Golkar, serta tokoh lain seperti Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).
    “Ya, kita undang Pak JK, kebetulan Pak JK mendapatkan award dari kami, tokoh MKGR, kemudian Pak Akbar Tanjung, kemudian Pak Hatta, Pak Rungkono, Dubes Gusnia, dan juga mantan ketua umum Pak Irsyad Sudiro,” kata Adies.
    Diketahui, santer isu menyebut Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan gabung ke Partai Golkar melalui ormas pendiri, MKGR.
    Terkait ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hanya meminta publik menunggu puncak acara HUT ke-65 Ormas MKGR yang digelar nanti malam.
    “Saya sampai dengan sekarang masih, itu kan nanti di MKGR besok malam saja nanti kita lihat,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.
    Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, membantah isu ini.
    Menurutnya, jika Gibran hadir dalam acara HUT MKGR ke-65, kehadirannya adalah untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto, yang berhalangan hadir karena agenda lain.
    “Saya belum ada dengar. Setahu saya belum ada pembahasan itu,” kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Afriansyah Noor, Wakil Kepala BPJPH dan Mantan Sekjen PBB yang Keluar dari PBB – Halaman all

    Profil Afriansyah Noor, Wakil Kepala BPJPH dan Mantan Sekjen PBB yang Keluar dari PBB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Afriansyah Noor merupakan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan juga mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB). 

    Nama Afriansyah Noor kini menjadi sorotan publik setelah ia memutuskan keluar dari partai yang telah ia besarkan. 

    Keputusan tersebut diambil usai kekalahannya dari keponakan Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra yang terpilih sebagai Ketua Umum PBB dalam Muktamar IV PBB di Bali. 

    “Melalui surat pernyataan yang saya buat ini, saya menyampaikan keputusan mengundurkan diri sebagai anggota PBB terhitung 16 Januari 2025,” tuturnya lewat keterangan, Kamis (16/1/2025). 

    Pria yang akrab disapa Ferry Noor ini mengungkapkan bahwa keputusan untuk meninggalkan Partai Bulan Bintang (PBB) bukanlah hal yang mudah. 

    Selama 26 tahun pengabdiannya, PBB telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya dan turut berperan dalam membesarkan namanya.

    “Ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi pribadi yang akan fokus atas jabatan yang diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto,” kata Ferry. 

    Ia pun berharap kepada ketua umum terpilih bisa memajukan PBB.

    “Harapan saya siapapun yang menjadi pimpinan di PBB bisa mendukung Pak Gugum dan betul-betul solid sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi PBB,” ungkapnya.

    Lantas siapa Afriansyah Noor? Berikut profilnya.

    Profil Afriansyah Noor

    Afriansyah Noor lahir di Jambi pada 20 April 1972.

    Ia merupakan anak dari pasangan Fauzi Noor dan Upik Tando.

    Afriansyah Noor memiliki gelar adat Datuak Rajo Basa, gelar kehormatan Adat Bandar Mudo Pengimbang Rajo dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, Gelar Adat Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri oleh Lembaga Pemangku Adat Kota Lubuklinggau, Gelar Kanjeng Pangeran.

    Gelar itu diberikan langsung oleh “Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono XIII yang didampingi Gusti Kanjeng Ratu Pakoe Boewono (Prameswari Dalem SISKS Pakoe Boewono XIII).

    Dalam kehidupan pribadinya, Afriansyah Noor menikah dengan Lin Nurhayani.

    Mereka memiliki empat orang anak bernama Putri Ariska Anggraini Noor, Akmal Farhansyah Razzak, Lutfia Nur Hasna Rahmatika, dan Putra Ramzzysyah Noor Razak.

    Afriansyah Noor mengawali pendidikannya di SD Negeri 5 Lubuk Linggau (1984), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Lubuk Linggau (1987), dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Jambi (1990).

    Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang teknik di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). 

    Tidak berhenti di jenjang sarjana, Afriansyah juga berhasil meraih gelar magister dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) dan menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Sriwijaya dengan predikat cumlaude.

    Sebelum meraih gelar sarjana, Afriansyah telah memulai karier profesionalnya sebagai pengawas proyek di PT Nusa Raya Cipta pada tahun 1996.

    Selanjutnya, ia menempati sejumlah posisi strategis, seperti Direktur Operasional PT Harna Ruas Permai (1998–2000), Direktur Marketing PT Yosinesta Dwipratama (2004), Direktur Operasional PT Kamba 9 (2004–2005) dan PT Georai Pratama (2005), serta Direktur Pengamanan Aset dan Penertiban di Badan Pengelola Komplek Kemayoran (2005–2008).

    Pada 1998, Afriansyah Noor mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai kader.

    Afriansyah Noor tercatat lima kali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024. Namun, hingga kini ia belum berhasil terpilih.

    Orang kepercayaan Yusril Ihza Mahendra itu juga pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Hizbullah Partai Bulan Bintang yang kedua.

    Afriansyah Noor juga pernah terlibat dalam dunia politik nasional dengan menjadi anggota Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Muhammad Jusuf Kalla pada pemilihan presiden (Pilpres) 2004.

    Afriansyah Noor kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

    Di luar politik, Afriansyah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Agung Darma Fiskal Plus Education periode 2004–2005.

    (Tribunnews.com/Falza) (Wartakotalive/Junianto Hamonangan)

  • Barikade 98 Dorong Perkuat Komitmen Persatuan Nasional

    Barikade 98 Dorong Perkuat Komitmen Persatuan Nasional

    loading…

    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mendorong penguatan komitmen persatuan nasional yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

    JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98 Agus Shalahudin mendorong penguatan komitmen persatuan nasional yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala. Menurut dia, Indonesia bakal menghadapi beragam persoalan dan tantangan di era pemerintahan baru.

    Lebih lanjut Agus menuturkan, situasi geopolitik dunia yang dinamis, serta kondisi perekonomian yang dunia yang mengalami perlambatan dan penuh ketidakpastian, berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Terlebih, Indonesia dihadapkan dengan situasi politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, yang belum benar-benar kondusif.

    Dia menambahkan, target pembangunan nasional akan sulit tercapai, karena pemerintah dihadapkan dengan kondisi keuangan negara dan warisan hutang luar negeri yang sangat besar, mencapai Rp7.000 triliun. “Untuk menghindarkan negara dari situasi stagnasi, Barikade 98 mendorong penguatan komitmen persatuan nasional, yang dilatarbelakangi semangat meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, Barikade 98 akan menggagas agenda pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. “Agenda tersebut akan diawali dengan silaturahmi Barikade 98 dengan para tokoh bangsa dalam waktu dekat. Kami akan merangkul semua, demi kepentingan yang lebih besar, demi cita-cita dan masa depan Indonesia,” tegasnya.

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Provinsi Jawa Barat (Jabar) Budi Hermansyah menyoroti wacana pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dia berharap, pertemuan itu dilakukan dalam waktu dekat, dan dapat membawa kebaikan bagi Indonesia.

    “Sepanjang pertemuan itu diniatkan untuk mengokohkan persatuan nasional, menuntaskan agenda-agenda kerakyatan, dan penyelamatan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, Barikade 98 akan memberi penghormatan dan dukungan penuh. Kami juga berharap, langkah itu diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa lainnya,” tegas Budi.

    Dia pun mengungkap sejumlah tokoh bangsa, yang akan disambangi Barikade 98 dalam waktu dekat. Di antaranya, sebut dia, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Oesman Sapta Odang (OSO), Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengkubuono X, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, KH Mustofa Bisri, dan Romo Magnis Suseno.

    “Selain para bangsa, Barikade 98 juga akan melakukan silaturahmi dengan pimpinan ormas keagamaan di Indonesia. Selanjutnya, Barikade 98 akan menggagas pertemuan nasional para tokoh bangsa, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, agenda reformasi 1998, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia,” pungkasnya.

    (rca)

  • Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkorup di Dunia, Dokter Tifa: Betul Kata Pak Jusuf Kalla

    Jokowi Masuk Daftar Pejabat Terkorup di Dunia, Dokter Tifa: Betul Kata Pak Jusuf Kalla

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi dan pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, memberikan komentar tajam dengan mengutip pernyataan lawas dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang Jokowi.

    Tifauzia mengungkapkan pandangannya dengan mengutip pernyataan JK yang pernah menyinggung kepemimpinan Jokowi.

    “Hancur negara ini, kalau Jokowi jadi Presiden,” ujar Tifa mengikuti gaya bicara JK dalam keterangannya di X @DokterTifa (13/1/2025).

    Tifa yang dikenal vokal memberikan kritikan terhadap pemerintah memberikan sorotan terkait kondisi yang dianggap semakin memburuk di bawah kepemimpinan Jokowi.

    “Betul kata Pak Jusuf Kalla,” tandasnya.

    Untuk diketahui, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014, Jokowi dan JK keluar sebagai pemenang.

    Sebenarnya, Jokowi masuk dalam nominasi pejabat terkorup versi OCCRP yang merupakan singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalis anti korupsi terbesar di dunia.

    Organisasi itu merilus daftar finalis “Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Dalam daftar tersebut, Jokowi masuk sebagai salah satu nama yang disebut sebagai pemimpin dunia paling korup.

    Menanggapi itu Jokowi menegaskan bahwa saat ini banyak fitnah dan framing jahat yang beredar tanpa didukung oleh bukti yang jelas.

    Baginya, tuduhan semacam itu hanyalah upaya untuk merusak reputasinya melalui berbagai kendaraan politik atau organisasi.

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti,” kata Jokowi.

  • Jusuf Kalla ke London, Hadiri Retret Pemikiran untuk Minoritas Muslim di Seluruh Dunia – Page 3

    Jusuf Kalla ke London, Hadiri Retret Pemikiran untuk Minoritas Muslim di Seluruh Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK dijadwalkan menghadiri Retret Pemikiran London untuk Minoritas Muslim yang akan berlangsung pada 13-15 Januari 2025 di Kota London, Inggris.

    Acara ini akan mempertemukan para pemimpin Muslim dari berbagai negara untuk membahas tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas di seluruh dunia. Demikian dalam keterangan yang diterima pada Minggu (12/1/2025).

    Retret pemikiran ini akan dihadiri oleh 10 mantan pemimpin Muslim dari negara-negara mayoritas Muslim, serta pemimpin Muslim dari negara-negara minoritas seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Afrika Selatan. Diskusi akan difokuskan pada upaya mendukung minoritas Muslim yang menghadapi diskriminasi, penganiayaan, bahkan genosida di berbagai belahan dunia.

    Menurut penyelenggara, Justice For All, tujuan retret ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang pengalaman hidup minoritas Muslim yang beragam, mengidentifikasi tantangan bersama dan unik yang mereka hadapi, serta mengeksplorasi strategi konkret untuk memperkuat hak, representasi, dan kesejahteraan komunitas-komunitas ini.

    JK yang dikenal sebagai tokoh perdamaian dan mediator konflik, diundang karena pengalamannya dalam mengatasi konflik di Aceh, Ambon dan Poso serta keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan.

  • Bahlil Bakal Wajibkan Perbankan dan LK Non-Bank Danai Proyek Hilirisasi

    Bahlil Bakal Wajibkan Perbankan dan LK Non-Bank Danai Proyek Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perbankan hingga lembaga keuangan non bank ikut berkontribusi dalam membiayai proyek hilirisasi.

    Rencana itu muncul seiring dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.  Pembentukan Satgas tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Bahlil pun ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua satgas itu. Bahlil mengungkapkan salah satu tugas dari Prabowo adalah mendorong perbankan untuk ikut membiayai proyek hilirisasi.

    “Perbankan-perbankan kita, [dan] lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” tutur Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Menurutnya semua perbankan di Indonesia kelak harus ikut aturan main dari pemerintah. Bahlil mengingatkan perbankan tidak boleh pilih-pilih dalam mengambil peran pembiayaan proyek hilirisasi.

    Apalagi, Bahlil menilai tingkat pengembalian modal atau internal rate of return dari perusahaan di sektor hilirisasi terbilang baik. Dia memastikan seluruh IRR perusahaan rata-rata berada di posisi 11% hingga 12%.

    “IRR dalam hilirisasi kan bagus semua. Rata-rata di atas 11%-12%,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengakui pembiayaan dari perbankan Indonesia masih menjadi tantangan untuk mengembangkan program hilirisasi. Hal ini lah yang membuat industri pengolahan nikel 85% masih dikuasai asing.

    Menurutnya, hal ini terjadi lantaran untuk terjun ke industri pengolahan pengusaha butuh modal besar. Dia menjelaskan bank lokal memang menawarkan kredit investasi untuk industri pengolahan nikel. Namun, bank lokal mensyaratkan pengusaha harus memiliki ekuitas 30% hingga 40%.

    Bahlil berpendapat para pengusaha lokal kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha memiliki pilihan untuk meminjam modal ke bank luar negeri.

    Meski begitu, ketika mendapat kredit investasi dari bank luar negeri, pengusaha dibebankan kewajiban membayar pinjaman pokok dan bunga. Untuk membayar itu, pengusaha membayar dari pendapatan ekspor. Nilainya bisa mencapai 60% dari pendapatan.

    “Jadi, apa yang saya bilang oleh Pak JK [Jusuf Kalla], itu benar, 60% DHE [devisa hasil ekspor] kembali ke sana [luar negeri] dari hasil industri. Tetapi itu terjadi karena memang membiayai pokok tambah bunga,” terang Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

  • 14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Ada yang Kebijakannya Kontroversial hingga Ajudan Jenderal Soedirman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa 

    Dalam daftar ada Ajudan Jenderal Soedirman, ada Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada Eks Wali Kota Solo hingga ada sosok yang membuat kebijakan kontroversial.

    Diberitakan sebelumnya, next DKI Jakarta akan memiliki pemimpin baru.

    Di mana pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah dinyatakan menang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

    Dan menurut jadwal keduanya ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh KPUD DKI Jakarta di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Lantas berikut ini 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa.

    1. Soemarno Sosroatmodjo

    Soemarno Sosroatmodjo adalah gubernur pertama DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Jakarta dipimpin oleh wali kota. 

    Soemarno menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode. Ia pertama kali menjabat pada 29 Januari 1960 sampai 26 Agustus 1964.

    Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dan posisi gubernur Jakarta digantikan wakilnya, Henk Ngantung, mengutip Kompas.com. 

    Soemarno kembali menjadi gubernur Jakarta setelah Henk Ngantung dicopot dari jabatannya pada 15 Juli 1965. 

    Saat itu, Soemarno merangkap jabatan sebagai gubernur Jakarta dan Menteri Dalam Negeri.

    2. Henk Ngantung

    Hendrik Hermanus Joel Ngantung atau juga dikenal dengan nama Henk Ngantung adalah Gubernur DKI Jakarta untuk periode 1964–1965.

    Ia berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

    Sebelum dipilih menjadi gubernur, pria suku Minahasa (Sulawesi Utara) tersebut lebih dulu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 1960–1964 dengan gubernurnya Soemarno Sosroatmodjo.

    Mengutip Wikipedia, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak.

    Henk Ngantung pernah membuat karya lukisan “Memanah” dengan Bung Karno sebagai modelnya.

    3. Ali Sadikin

    Ali Sadikin adalah Gubernur DKI periode 1966-1977, sebelumnya dirinya merupakan Menteri Perhubungan Laut Indonesia.

    Berbagai proyek pembangunan yang digagasnya tak lepas dari kebijakan yang menuai kontroversi.

    Salah satu kebijakan itu adalah menerapkan pajak judi.

    Kebijakan ini bermula ketika Bang Ali, sapaan akrabnya, memikirkan perjudian liar di Jakarta.

    Kala itu, dia menanyakan aturan pajak judi kepada ahli hukum bernama Djumadjitin.

    Dari Djumadjitin, Ali mengetahui bahwa pemerintah daerah memungkinkan untuk memungut pajak atas izin perjudian berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957.

    “Saya akan menertibkan perjudian itu. Dari judi, saya akan pungut pajak,” kata Ali dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.

    4. Tjokropranolo

    Tjokropranolo merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, dirinya bagian dari PETA di Bogor. 

    Di masa perang gerilya, Tjokropranolo selain menjadi Komandan Kompi POM pengawal Jenderal Soedirman, mengutip tni-ad.mil.id.

    Dirinya pernah bergabung dengan Partai Golkar.

    Dirinya merupakan gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan Juli 1977 – 1982.

    Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang Jenderal.

    Dalam karier kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tetapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelijen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden. 

    5. R Soeprapto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Raden Suprapto adalah seorang mantan perwira militer, birokrat, dan politisi asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur kepala daerah kesembilan DKI Jakarta masa bakti 1982 sampai 1987.

    Semasa menjabat, ia dikenal mempelopori Rencana Umum Tata Ruang periode 1985 hingga 2005, sebuah cetak biru terkait tata kota di Jakarta. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk masa jabatan 1 Oktober 1987 hingga 1 Oktober 1992, mengutip Wikipedia.

    6. Wiyogo Atmodarminto

    Letnan Jenderal TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto,  atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Wi adalah tokoh militer dan politisi Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 1987–1992.

    Sebelumnya, ia bertugas sebagai Duta besar RI untuk Jepang. Wiyogo pernah menjabat Panglima Kowilhan II (1981–1983).

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Panglima Kostrad (1978–1981).

    Tak hanya itu Wiyogo merupakan salah satu pelaku sejarah pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    7. Soerjadi Soedirdja

    Surjadi Soedirdja adalah salah satu tokoh militer dan politikus Indonesia.

    Soerjadi Soedirdja juga menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1992–1997, mengutip Wartakotalive.com.

    Pada masa kepemimpinannya, ia membuat proyek pembangunan rumah susun, menciptakan kawasan hijau, dan juga memperbanyak daerah resapan air.

    Adapun proyek kereta api bawah tanah (subway) dan jalan susun tiga (triple decker) yang sempat didengung-dengungkan pada masanya belum terwujud.

    Ia berhasil membebaskan jalan-jalan Jakarta dari angkutan becak, suatu program yang telah dimulai sejak gubernur sebelumnya (Bang Wi).

    Di bidang transportasi misalnya, selain menuntaskan program gubernur sebelumnya dengan aturan larangan becak beroperasi di Ibu Kota karena menyebabkan kekumuhan dan keruwetan lalu lintas, ia mencetuskan subway sebagai transportasi kota modern dan membangun banyak fly over.

    Tak hanya sektor transportasi, ia juga memberikan ide pembangunan hunian secara vertikal yaitu rumah susun (rusun) mengantisipasi keterbatasan lahan.

    8. Sutiyoso

    Letjen TNI (Purn) Sutiyoso atau yang populer dengan nama Bang Yos, lahir pada 6 Desember 1944.

    Sutiyoso merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang pada 1968.

    Sutiyoso sempat beberapa kali menduduki jabatan penting di TNI.

    Pada 1988-1992, Sutiyoso pernah menjabat sebagai Asisten Personil, Asisten Operasi, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

    Berkat prestasinya, Sutiyoso juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994.

    Kariernya terus melesat hingga menghantarkannya pada jabatan Panglima Kodam Jaya.

    Pada 1997 hingga 2002, Sutiyoso lantas terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Sutiyoso memimpin DKI Jakarta sebanyak dua periode hingga 2002-2007.

    9. Fauzi Bowo

    Fauzi Bowo adalah Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman antara 24 Desember 2013 dan 20 Februari 2018.

    Ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2007 hingga 15 Oktober 2012.

    Ia terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2007 berpasangan dengan Prijanto.

    Pasangan ini mengalahkan pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar, yang pada waktu itu didukung oleh satu partai saja.

    Sebelum menjadi gubernur, Fauzi Bowo menjabat wakil gubernur selama lima tahun mendampingi Sutiyoso.

    Fauzi Bowo digantikan oleh Joko Widodo yang terpilih pada pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012.

    10. Joko Widodo

    Joko Widodo  lebih dikenal sebagai Jokowi adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh sejak tahun 2014 sampai 2024.

    Sebelumnya ia adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Ia adalah presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer.

    Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2014.

    Dan juga Wali kota Kota Surakarta pada tahun 2005 hingga 2012. 

    11. Basuki Tjahaja Purnama

    Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, merupakan seorang politikus keturunan Tionghoa, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta para periode 2014-2017.

    Ia merupakan merupakan seorang pejabat Wakil Gubernur sekaligus Gubernur menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI tahun 2014.

    Ahok juga sempat menjabat Komisaris Utama PT. Pertamina sejak 25 November 2019 hingga 2 Februari 2024.

    Sebelumnya, Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

    Ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006, dan merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, mengutip dispusip.jakarta.go.id.

    12. Djarot Saiful Hidayat

    Djarot Saiful Hidayat adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2019–2024.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Juni hingga 15 Oktober 2017.

    Ia sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sejak 9 Mei 2017 menggantikan Gubernur Ahok yang divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus penodaan agama.

    Dengan masa jabatan hanya sekitar 4 bulan, Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah.

    Djarot adalah politisi PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar antara tahun 2000 dan 2010 serta anggota DPRD Jawa Timur antara 1999 dan 2000, mengutip Wikipedia.

    13. Anies Baswedan

    H. Anies Rasyid Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak tanggal 16 Oktober tahun 2017. 

    Sebelumnya dirinya pernah menjabat sebagai Manajer Riset IPC, Inc Chicago, yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. 

    Dirinya juga pernah menjabat sebagai Direktur Riset Indonesian Institute Center serra Rektor Universitas Paramadina.

    Sementara dalam dunia politik, dirinya pernah menjadi Juru Bicara Pasangan Pilpres Jokowi-Jusuf Kalla

    Dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di era pemerintahan Jokowi, pada 27 Oktober 2014. 

    Pramono Anung menang Pilkada serentak 2024 di Pilkada DKI Jakarta satu putaran.

    Pramono anung melenggang ke kursi Gubernur Jakarta dengan Rano Karno sebagai wakilnya.

    Pasangan Pramono-Rano berhasil memperoleh 50,07 persen suara.

    Hasil rekapitulasi suara tersebut disahkan dalam rapat pleno yang diadakan di Hotel Sari Pacific, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Pasangan Pramono Anung-Rano Karno dinyatakan menang dengan total 2.183.239 suara

    Diketahui dirinya merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pramono juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 12 Agustus 2015 dan kembali menduduki jabatan tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Profil Surjadi Soedirja, Gubernur DKI yang Terkenal dengan Motto Jakarta Teguh Beriman

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Jayanti TriUtami/Ika Wahyuningsih) (Wartakotalive.com/Dian Anditya Mutiara) (Kompas.com/Nursita Sari)

  • Mahfud MD dan Jusuf Kalla Puji Sikap Megawati di Pilpres 2004: Tak Gunakan Aparat Meski Berstatus Incumbent

    Mahfud MD dan Jusuf Kalla Puji Sikap Megawati di Pilpres 2004: Tak Gunakan Aparat Meski Berstatus Incumbent

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap sosok Megawati Soekarnoputri.

    Apresiasi itu diberikan Mahfud terutama terkait sikapnya saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2004.

    Mahfud menyoroti bagaimana Megawati, meski menjabat sebagai Presiden saat itu, tidak menggunakan posisinya untuk mengintervensi pemilu.

    “Waktu Ibu Mega jadi capres di 2004, beliau kan Presiden. Tapi menurut orang-orang KPU, Ibu Mega sama sekali tidak ikut campur,” ujar Mahfud dikutip dari unggahan akun x @jayabay19479190 (8/1/2025).

    Dikatakan Mahfud, Megawati saat itu justru datang ke KPU untuk menawarkan bantuan yang diperlukan untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik.

    “Kerja baik-baik (kata ibu Mega), yang jujur, adil, Bu Mega nggak ikut campur waktu Pilpres 2004,” ucapnya.

    Mahfud juga menekankan bahwa Megawati, meski memiliki kontrol penuh atas TNI, Polri, dan birokrasi, tidak menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan politiknya.

    “Kalau mau dia bisa pakai semua alat. TNI, Polri, waktu itu di bawah dia semua. Tapi nda ada dipakai birokrasi,” tandasnya.

    Pujian serupa juga datang dari Jusuf Kalla (JK), yang saat itu menjadi rival politik Megawati di Pilpres 2004.

    “Jadi saya akui ibu Megawati itu orang politisi yang paling objektif,” kata JK.

    JK yang saat itu berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Megawati sebagai politisi yang ksatria.

    “Karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai (aparat). Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalau dengan ksatria,” JK menuturkan.