Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • Canda Prabowo ke Jokowi: Cawe-Cawe Artinya Apa Sih, Pak?

    Canda Prabowo ke Jokowi: Cawe-Cawe Artinya Apa Sih, Pak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat momen menarik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri pernikahan putra politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, yakni Rasyid Rajasa dengan cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, yaitu Tamara Kalla.

    Dalam video yang tersebar di media sosial itu, terlihat Presiden Prabowo mempertanyakan arti cawe-cawe kepada Jokowi. Awalnya, Prabowo berbincang dengan seseorang yang ada di depannya dan menyampaikan niatnya untuk mampir ke Solo.

    “Masalahnya apa sih? Saya padahal mau mampir ke Solo,” kata Prabowo seperti dilihat di Instagram story Jokowi, Senin (3/2/2025).

    Alhasil, Jokowi yang berada di samping Prabowo lalu menyauti Prabowo dan berkelakar bahwa niat dari Prabowo untuk mampir ke Solo untuk cawe-cawe bertemu dengan dirinya.

    “Mau apa, mampir ke Solo, beliau [Prabowo] mau cawe-cawe, bukan saya yang cawe-cawe, beliau,” ujar Jokowi disambut tawa Prabowo.

    Prabowo kemudian bertanya cawe-cawe bahasa apa. Jokowi menjawab bahwa istilah tersebut berasal dari bahasa Jawa dan menjelaskan arti dari cawe-cawe.

    “Cawe-cawe bahasa apa sih pak? Bahasa Jawa?” tanya Prabowo.

    “Bahasa Jawa,” jawab Jokowi.

    “Artinya?” timpal Prabowo.

    “Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan,” balas Jokowi.

    Sempat terdiam, Prabowo pun lanjut berkelakar bahwa dirinya ingin cawe-cawe dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Gayung bersambut, Jokowi tertawa dengan guyonan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI di Kabinet Indonesia Maju (KIM) miliknya itu dan menimpali jika cawe-cawe dengan SBY memang diperbolehkan tetapi tidak dengan dirinya.

    “Saya mau juga cawe-cawe sama Pak SBY,” kata Prabowo.

    “Ke Pak SBY boleh, kalau ke saya enggak boleh,” saut Jokowi.

    “Ke Bapak enggak boleh? Ah bekas panglima saya kok,” pungkas Prabowo.

  • Zulhas: Persahabatan Prabowo, Hatta Rajasa & PAN Tak Lekang Oleh Waktu

    Zulhas: Persahabatan Prabowo, Hatta Rajasa & PAN Tak Lekang Oleh Waktu

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri pernikahan anak dari Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa dengan Tamara Kalla di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Sabtu (1/2). Tamara merupakan cucu dari Wakil Presiden Ke-11 dan ke 12 Jusuf Kalla.

    “Sosok Hatta Rajasa sudah seperti abang bagi saya. Maka pernikahan @rasyidrajasa sudah seperti pernikahan putra sendiri bagi saya,” kata Zulhas dikutip dari akun Instagram @zul.hasan, Minggu (2/2/2025).

    Ketua Umum PAN ini mengungkapkan Hatta Rajasa merupakan sosok sahabat seperjuangan. Di pernikahan anak Hatta Rajasa, Zulhas pun diminta menjadi among tamu untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto.

    “Diminta oleh Kak Hatta Rajasa menjadi among tamu untuk Presiden @prabowo Subianto di pernikahan ananda Rasyid Rajasa dan Tamara. Persahabatan Pak Prabowo, Kak @mhattarajasa, dan PAN tak pernah lekang oleh waktu,” ungkapnya.

    Ia berharap hubungan Rasyid dan Tamara tidak pernah lekang oleh waktu.

    “Begitupun kami doakan semoga cinta @rasyidrajasa dan Tamara tak pernah lekang oleh waktu,” tutupnya.

    Sebagai informasi, pernikahan Rasyid dan Tamara turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2024 Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Periode 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Periode 2009-2014 Boediono, dan pejabat lainnya.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gelontorkan Rp5,15 Miliar, BUKK Ekspansi Ke India

    Gelontorkan Rp5,15 Miliar, BUKK Ekspansi Ke India

    Jakarta, FORTUNE – PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) melaporkan ekspansi terbarunya melalui pendirian Anak Usaha di India. 

    Direktur Utama Bukaka Teknik Utama (BUKK), Irsal Kamarudin, mengungkapkan anak usaha ini adalah Bukaka Oil and Gas Private Limited yang bergerak dalam pembuatan, perbaikan, dan penyedia peralatan serta produk yang berkaitan dengan industri minyak bumi.

    “Bukaka Oil and Gas Private Limited telah mendapat pengesahan dan tercatat dalam Kementerian Perusahaan Pemerintah India per 29 Januari 2025,” jelasnya dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (30/1). 

    Pendirian usaha menggandeng perusahaan asal India, Three D Integrated Solutions Limited. Irsal menyampaikan total modal yang ditempatkan dan disetor untuk ekspansi tersebut mencapai INR2,75,00,000 (dua crore tujuh puluh lima lakh rupee), atau sekitar Rp5,15 miliar. 

    Dana tersebut pun terbagi atas 27,50,000 (dua puluh tujuh lakh lima puluh ribu) lembar saham, yang masing-masing saham bernilai nominal INR10.

    Untuk susunan pemegang sahamnya, BUKK memegang sekitar 85 persen dari keseluruhan modal yakni INR2,33,75,000, atau kurang lebihnya setara dengan Rp4,38 miliar atau sebanyak 23,37,500 lembar saham.

    Sedangkan Three D Integrated Solutions Limited, sebesar INR41,25,000, atau kurang lebihnya setara dengan Rp773.95 juta. Nominal tersebut sebanyak 4,12,500 lembar saham atau setara 15 persen dari keseluruhan modal.

    Sebagai konteks, Emiten milik Jusuf Kalla ini kerap kali melakukan ekspansi belakangan ini. Pada 16 Januari 2025, BUKK membentuk perseroan terbatas, yaitu PT Bhara Seva Konstruksi, yang berdiri di Kabupaten Bogor. Perusahaan ini bergerak dalam aktivitas sewa-menyewa alat konstruksi. 

    Pada 20 November 2024, BUKK pun mendirikan usaha baru yang berlokasi di Kabupaten Bogor, dengan nama PT Mutiara Cita Medika.

    Sedikit berbeda dari yang lain, anak usaha ini berfokus pada bidang aktivitas kesehatan untuk manusia, termasuk rumah sakit swasta, klinik swasta, perdagangan eceran barang dan obat farmasi di apotek. 

  • Baleg DPR Tak Pakai Singkatan PMI di RUU Pelindungan Pekerja Migran usai Jusuf Kalla Komplain ke KP2MI

    Baleg DPR Tak Pakai Singkatan PMI di RUU Pelindungan Pekerja Migran usai Jusuf Kalla Komplain ke KP2MI

    loading…

    Baleg DPR tak memakai singkatan PMI sebagai Pekerja Migran Indonesia lantaran hal itu dikomplain oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas Revisi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam rancangan itu, Baleg tak memakai singkatan PMI sebagai Pekerja Migran Indonesia lantaran kependekan istilah itu telah dikomplain oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK).

    Hal itu terungkap saat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan bertanya pada tenaga ahli (TA) Baleg DPR ihwal pemakaian singkatan PMI dalam rancangan UU tersebut.

    “Saya tanya dulu sama TA ini, apakah PMI itu sudah standar singkatan?” tanya Sturman.

    Merespons hal itu, TA Baleg DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya sempat usulkan pemakaian singkatan PMI dalam ketentuan umum (KU) di rancangan UU tersebut saat rapat dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

    “Izin pimpinan, waktu kami FGD dengan tim dapurnya KP2MI, kami sebenarnya awalnya sempat mengusulkan jadi singkatan dalam KU” kata TA Baleg.

    Setelah diperiksa, kata dia, Palang Merah Indonesia (PMI) telah mendefinisikan singkatan tersebut. Bahkan, JK sempat komplain ke KP2MI ihwal penggunaan singkatan itu.

    “Tetapi ternyata ketika mengcrosscheck, jadi PMI Palang Merah Indonesia mendefinisikan itu. Bahkan Pak JK katanya sempat komplain juga ke KP2MI ketika KP2MI menyebut pekerja migran sebagai PMI,” terang TA Baleg.

    “Sehingga akhirnya dalam naskah ini, PMI iti tak menjadi singkatan dalam ketentuan umum tetapi menyebutnya dipanjangkan saja, jadi Pekerja Migran Indonesia,” tandas TA Baleg.

    Merespon itu, Sturman pun memahami agar singkatan PMI tak digunakan dalam rancangan UU tersebut.

    “Oh jadi dalam UU tak disebutkan PMI ya? Jangan Pak, karena pasti ada yang tersinggung nanti,” tandasnya.

    (shf)

  • Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Gerakan Pemuda Indonesia Timur (GP-Intim), Bernard D. Namang, mengumumkan bahwa pada 10 Februari 2025, GP-Intim akan mendeklarasikan dukungan bagi Bahlil Lahadalia sebagai Calon Wakil Presiden RI 2029.

    “Acara deklarasi ini akan dihadiri oleh 1.000 perantau asal Indonesia Timur yang berada di Jabodetabek,” ujar Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Kegiatan yang akan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ini juga rencananya akan dihadiri oleh berbagai tokoh asal Indonesia Timur yang bermukim di Jabodetabek.

    “Kami perlu mendeklarasikan ini sejak dini agar semua pihak dapat lebih siap dalam mengawal gerakan ini,” kata Wakil Ketua MPI DPP KNPI tersebut.

    Bernard juga menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2029 seharusnya diikuti dengan terpilihnya seorang wakil presiden dari Indonesia Timur.

    “Pilihan kami kepada Bung Bahlil bukan tanpa dasar. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebuah partai besar dengan jaringan yang kuat di seluruh Indonesia. Dengan modal tersebut, peluang beliau untuk menjadi Wapres pada 2029 sangat besar,” tegasnya.

    Ketika ditanya mengapa hanya mengusung sebagai wakil presiden, Bernard menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan Prabowo Subianto masih akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

    “Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada putra Papua yang menjadi wakil presiden. Habibie dan Jusuf Kalla berasal dari Sulawesi Selatan, sementara Hamzah Haz dari Kalimantan. Oleh karena itu, pada 2029, sudah saatnya Wapres berasal dari Papua,” pungkas Bernard. 

  • JK Sentil Pemerintah Belum Ungkap Dalang Pagar Laut, Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidana – Halaman all

    JK Sentil Pemerintah Belum Ungkap Dalang Pagar Laut, Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belum terungkapnya dalang pemasangan pagar laut di Tangerang Banten membuat heran Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla menyinggung soal kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa sosok pemiliknya.

    “Saya katakan bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu dua hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya (mutilasi). Tapi ini (kasus pagar laut) 30 kilometer enggak ada yang tahu siapa (pemiliknya)” kata Jusuf Kalla, Senin (27/1/2025).

    Padahal, kata Jusuf Kalla, berdasar keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu.

    Pemerintah Kabupaten Tangerang mengaku pada bulan September 2024 sudah melaporkan temuan adanya pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

    Tapi setelah berbulan-bulan berlalu kasus ini juga belum tuntas dan sekarang kasusnya mencuat ke publik.

    Bahkan hingga kini petugas gabungan melakukan pembongkaran pagar laut meski tak diketahui pemiliknya.

    Jusuf Kalla menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang sebagai hal yang kelewatan.

    “Ini kelewatan negeri ini,” ujar Jusuf Kalla saat ditemui dalam kegiatan di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

    Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidanakan

    Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD mendesak pemerintah untuk bersikap tegas soal pagar laut di Tangerang.

    Mahfud MD menyebut sertifikat ilegal yang terbit tak hanya dibatalkan namun bisa dipidanakan.

    Pasalnya sertifikat yang terbit merupakan produk kolusi melanggar hukum.

    “Sertifikat ilegal HGB utk laut tak bs hanya dbatalkan tapi hrs dipidanakan krn merupakan produk kolusi melanggar hukum,” buka akun @mohmahfudmd pada Selasa (28/1/2025).

    Mahfud MD bahkan menerangkan jelas vonis MK yang melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta maupun perorangan.

    Ia menegaskan jika kasus pagar laut beda dengan reklamasi.

    “Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Thn 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir utk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dgn reklamasi,” pungkas cuitannya.

    Lalu Mahfud MD menanggapi pertanyaan soal sikap mantan Wamen ATR, Raja Juli yang mengaku tak tahu menahu soal sertifikat pagar laut.

    Baik tahu atau tak tahu, kasus tersebut tetap harus dipidanakan.

    Belum Terungkap

    Dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono  mengatakan belum diketahui siapa dalam pembangunan.

    Dia menyatakan akan memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dan akan menyampaikannya dalam jangka waktu 20 hari mendatang.

    Sementara Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya hingga kini belum menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus pagar laut misterius di perairan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Kami hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa saja yang ada di lapangan, ada tindak pidana atau tidak, tapi karena sudah diambil alih KKP, kita tunggu saja dari KKP, sementara kami masih belum temukan tindak pidana,” ungkap Direktur Polairud Polda Metro Jaya, Kombes Pol Joko Sadono dalam Breaking News Kompas TV pada Senin (27/1/2025).

    Penyelidikan kasus ini kini berada di bawah koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Polda Metro Jaya menunggu hasil temuan dari PSDKP KKP sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

    “Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum yang lain,” kata Joko.

    Kasus ini bermula dari penemuan pagar bambu misterius yang ditancapkan ke dasar laut di awal Januari 2025.

    Penemuan tersebut sempat menghebohkan publik dan memicu berbagai spekulasi di masyarakat.

    Merespons temuan tersebut, KKP melakukan penyegelan terhadap pagar laut pada Kamis (9/1/2024).

    Sembilan hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (18/1/2025), pagar laut tersebut akhirnya dibongkar dalam operasi yang melibatkan sekitar 600 prajurit TNI AL dan warga setempat.

  • Sekitar 10 dari 100 Masjid di Gaza Akan Selesai Dibangun Ramadhan

    Sekitar 10 dari 100 Masjid di Gaza Akan Selesai Dibangun Ramadhan

    JAKARTA – Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan pembangunan 10 dari target 100 unit masjid semi-permanen di Jalur Gaza, Palestina sudah siap dan selesai dibangun pada Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi ini.

    “Sudah siap dengan memanfaatkan dana yang sudah ada, yakni untuk 10 masjid segera kami bangun di Gaza,” kata Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) saat ditemui di Kantor DMI Pusat di Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin 25 Januari 2025, dilansir dari ANTARA.

    DMI saat ini sudah mengerahkan tim asistensi bersama sejumlah perwakilan organisasi Islam lainnya ke Jalur Gaza untuk menyukseskan pembangunan masjid tersebut.

    Adapun konstruksi masjid semi-permanen tersebut sama dengan masjid darurat yang dibangun DMI untuk korban bencana alam yakni masjid itu aman, kokoh, dan nyaman untuk digunakan.

    Untuk itu, ia merasa optimistis masyarakat Gaza sudah bisa menggunakan 10 masjid yang mereka bangun itu untuk beribadah pada Bulan Suci Ramadhan mendatang, pasca-gencatan senjata dengan militer Israel yang baru-baru ini tercapai.

    JK menambahkan bahwa pihaknya mengharapkan dukungan dari masyarakat, khususnya para pengurus masjid di Indonesia dengan menyisihkan dana infak/shodaqoh sekitar 5-10 persen untuk membangun lebih banyak masjid di zona konflik di Palestina.

    DMI mengestimasi setidaknya membutuhkan dana Rp30-40 miliar untuk menyelesaikan target pembangunan sebanyak 100 masjid semi-permanen itu. Hal ini sebagaimana permintaan dari Pemerintah Palestina kepada DMI bahwa masjid menjadi kebutuhan mendesak di Jalur Gaza.

    Menurut JK, kondisi mereka sangat prihatin, di mana selain rumah dan fasilitas umum juga ada total 1.000 masjid di Jalur Gaza yang hancur akibat konflik lebih kurang 15 bulan terakhir itu.

    “Jika nanti kondisi di sana sudah benar kondusif dan sudah tercapai damai maka masjid-masjid bantuan kita tersebut akan dibangun menjadi permanen ini harapan kami,” kata dia.

  • Terapi Sel Punca Terbukti Efektif untuk Pengobatan Lebih 80 Penyakit, Mulai Diabetes hingga Stroke – Halaman all

    Terapi Sel Punca Terbukti Efektif untuk Pengobatan Lebih 80 Penyakit, Mulai Diabetes hingga Stroke – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terapi sel punca berdasarkan bukti atau praktik yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini telah terbukti efektif untuk pengobatan lebih dari 80 jenis penyakit.

    Puluhan penyakit itu diantaranya diabetes, stroke, gangguan ginjal, penyakit jantung, autoimun, kelainan darah, luka bakar, hingga gangguan perkembangan seperti autism spectrum disorder dan cerebral palsy.

    “Stem Cell atau sel punca merupakan sel induk yang memiliki kemampuan memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel dan mampu meregenerasi sel rusak dalam tubuh dan memperbaiki sistem imun,” kata Presiden World Council of Stem Cell (WOCS), Prof dr Deby Vinski MS PhD saat peresmian Celltech Stem Cell Centre di RS Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulsel belum lama ini. 

    Kolaborasi antara Celltech Vinski Tower dan Unhas ini menghadirkan terobosan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam penyimpanan tali pusat bayi baru lahir dan terapi sel punca atau stem cell.

    Peresmian dihadiri Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc,  Direktur RS Unhas, Prof dr Andi Muh Ichsan, dan Komite Sel Punca, termasuk dr Marhaen Hardjo dan Prof Farida.

    Dikatakan Deby, sel punca terdapat salah satunya di tali pusat atau tali pusar bayi memiliki peranan penting karena akan aktif ketika ada sel dalam tubuh yang mengalami kerusakan fungsi.

    “Darah dan jaringan di tali pusar dapat mengobati sejumlah penyakit lainnya, di antaranya kanker darah, kelainan darah, hingga gangguan sistem imun tubuh,” kata Deby.

    Saat ini manfaat terapi stem cell telah dirasakan oleh berbagai tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Dr. Muhammad Jusuf Kalla, Surya Paloh, Mahfud MD, Hotman Paris Hutapea serta publik figur seperti Ustazah Oki Setiana Dewi dan keluarganya juga mendapatkan manfaat kesehatan dari terapi ini.

    “Sel punca dalam tali pusar tersebut, kata dia dapat digunakan untuk bayi tersebut, orangtua kandung, saudara kandung bayi, kakek dan nenek bayi, maupun keluarga kedua pihak,” katanya.

    Celltech telah menjadi centre of excellence untuk validasi terapi sel punca, dengan kolaborasi global bersama Swiss Biotech, universitas di Italia, EIU Barcelona, Dubai, dan Amerika Serikat. 

    Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa bersama Presiden World Council of Stem Cell (WOCS) Prof Deby Vinski meresmikan Celltech Stem Cell Centre di RS Unhas pada Sabtu (25/1/2025) siang. RS Layanan terbaru ini menawarkan terapi stem cell untuk berbagai penyakit, termasuk kanker darah dan Parkinson. (IST)

    Di dalam negeri, Celltech juga bekerja sama dengan RS POLRI, Universitas Pertahanan RI, RS Sentra Medika, RS Batam, dan Universitas Batam.

    “Kami juga kerjasama dengan lembaga penelitian sel punca di Universitas Pertahanan pun telah didirikan sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat riset berbasis teknologi kesehatan,” katanya.

    Deby menambahkan, kerjasama Celltech Vinski Tower dan Unhas memungkinkan warga Sulsel khususnya atau Sulawesi tidak perlu ke Jakarta atau luar negeri karena penyimpanan tali pusat kini dapat dilakukan di Makassar.

     

    Ditambahkannya, terobosan ini merupakan hasil dari MoU yang telah ditandatangani sejak 2016 antara Unhas dan Celltech Vinski Tower. 

    Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa menyambut baik dibukanya Stem Cell Centre di RS Unhas karena menjadi langkah bagus bagi dunia kesehatan di Indonesia Timur, khususnya Kota Makassar.

    “Unhas walaupun sudah lama merencanakan sejak 2016, kita sudah ingin melakukan langkah terukur untuk mengoptimalkan peluang, seperti bank tali pusar hingga implementasi lainnya, mulai dari ortopedi dulu,” kata Prof Jamaluddin Jompa.

    Dikatakannya selama ini banyak masyarakat memilih pengobatan di luar negeri hanya karena minimnya pelayanan kesehatan alternatif. 

    Dengan terbitnya Permenkes layanan Stem Cell pada ortopedi, niat membuka pusat Stem Cell di RS Unhas pun kembali membara sehingga akhirnya, inisiasi kembali berjalan dan Celltech Stem Cell Centre di Unhas resmi dibuka.

    “Indonesia itu harus kehilangan banyak devisa dari kalangan menengah ke atas ketika tidak ada pengobatan alternatif di Indonesia yang dianggap modern, maka mereka pergi ke Singapura, Amerika, Eropa, Jepang. 

    Nah ini bagi kita kenapa takut implementasikan yang sudah terbukti. Indonesia khusus untuk ortopedi sudah keluar Permenkes-nya, dan akan keluar beberapa Permenkes baru untuk diaplikasikan,” katanya.

    Ke depan, akan lahir Permenkes lagi mengenai layanan Stem Cell untuk bidang kesehatan lainnya sehingga layanan Stem Cell di RS Unhas menurutnya akan terus berkembang bagi masyarakat di Indonesia Timur.  (Tribun Timur/Faqih Imtiyaaz/*)

     

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Layanan Stem Cell RS Unhas Bantu Sembuhkan Penyakit Lewat Tali Pusat Bayi

  • Menag Apresiasi DMI Berencana Bangun 10 Masjid di Gaza Usai Gencatan Senjata

    Menag Apresiasi DMI Berencana Bangun 10 Masjid di Gaza Usai Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Dewan Masjid Indonesia (DMI) berencana membangun 10 masjid semi permanen di wilayah Gaza setelah gencatan senjata. Menanggapi hal itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengapresiasi niat baik tersebut.

    “Saya salut kalau ada yang ingin berpartisipasi Untuk mendirikan masjid-masjid yang sudah hancur di situ. Itulah gairah keislaman kita kalau memang ada yang berpartisipasi. Saya kira pahalanya bukan saja di dunia tetapi juga nanti di akhirat,” kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin (27/1/2025).

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa membangun sebuah rumah ibadah merupakan hak asasi seluruh umat beragama. Setiap umat beragama juga membutuhkan rumah ibadah untuk berdoa.

    “Membangun rumah ibadah itu hak asasi setiap umat beragama di manapun juga. Kalau di sana Palestina membutuhkan masjid, itu hak asasinya juga orang untuk menyumbang. Jadi membangun masjid itu bisa pribadi, bisa juga organisasi,” ujarnya.

    DMI sebelumnya berkomitmen akan membangun 10 masjid semi permanen di wilayah Gaza setelah gencatan senjata. Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla (JK), mengatakan inisiatif ini diambil sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat muslim Palestina yang terdampak parah oleh konflik berkepanjangan.

    Hal itu disampaikan JK saat melakukan rapat terbatas bersama sejumlah pengurus DMI, di antaranya adalah Wakil Ketua Umum PP DMI Rudiantara, Sekjen PP DMI Rahmat Hidayat, dan Direktur Program PP DMI Wijayanto, di kediaman pribadinya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

    (bel/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Tak Tahu Siapa yang Pasang Pagar Laut di Tangerang, Jusuf Kalla: Kelewatan! – Page 3

    Pemerintah Tak Tahu Siapa yang Pasang Pagar Laut di Tangerang, Jusuf Kalla: Kelewatan! – Page 3

    Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, yang kemudian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Trenggono disebut tidak sejalan dengan Prabowo dengan melarang pembongkaran tersebut.

    “Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KASAL. Tadi sudah rapat dengan KASAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” jelas dia.

    “Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu (22 Januari 2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” sambungnya.

    Trenggono mengaku sempat membaca informasi dari media bahwa pembuatan pagar laut dilakukan oleh Persatuan Nelayan Pantura. Namun begitu, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

    “Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ungkapnya.