Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • JK Sentil Pemerintah Belum Ungkap Dalang Pagar Laut, Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidana – Halaman all

    JK Sentil Pemerintah Belum Ungkap Dalang Pagar Laut, Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Belum terungkapnya dalang pemasangan pagar laut di Tangerang Banten membuat heran Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla menyinggung soal kasus pagar laut yang hingga kini belum terungkap siapa sosok pemiliknya.

    “Saya katakan bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu dua hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya (mutilasi). Tapi ini (kasus pagar laut) 30 kilometer enggak ada yang tahu siapa (pemiliknya)” kata Jusuf Kalla, Senin (27/1/2025).

    Padahal, kata Jusuf Kalla, berdasar keterangan pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah disampaikan sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut sudah diketahui sejak bulan Agustus 2024 lalu.

    Pemerintah Kabupaten Tangerang mengaku pada bulan September 2024 sudah melaporkan temuan adanya pagar laut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

    Tapi setelah berbulan-bulan berlalu kasus ini juga belum tuntas dan sekarang kasusnya mencuat ke publik.

    Bahkan hingga kini petugas gabungan melakukan pembongkaran pagar laut meski tak diketahui pemiliknya.

    Jusuf Kalla menyebut belum terungkapnya dalang yang mampu memasang pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang sebagai hal yang kelewatan.

    “Ini kelewatan negeri ini,” ujar Jusuf Kalla saat ditemui dalam kegiatan di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

    Mahfud MD: Sertifikat Ilegal HGB Harus Dipidanakan

    Mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD mendesak pemerintah untuk bersikap tegas soal pagar laut di Tangerang.

    Mahfud MD menyebut sertifikat ilegal yang terbit tak hanya dibatalkan namun bisa dipidanakan.

    Pasalnya sertifikat yang terbit merupakan produk kolusi melanggar hukum.

    “Sertifikat ilegal HGB utk laut tak bs hanya dbatalkan tapi hrs dipidanakan krn merupakan produk kolusi melanggar hukum,” buka akun @mohmahfudmd pada Selasa (28/1/2025).

    Mahfud MD bahkan menerangkan jelas vonis MK yang melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta maupun perorangan.

    Ia menegaskan jika kasus pagar laut beda dengan reklamasi.

    “Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Thn 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir utk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dgn reklamasi,” pungkas cuitannya.

    Lalu Mahfud MD menanggapi pertanyaan soal sikap mantan Wamen ATR, Raja Juli yang mengaku tak tahu menahu soal sertifikat pagar laut.

    Baik tahu atau tak tahu, kasus tersebut tetap harus dipidanakan.

    Belum Terungkap

    Dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono  mengatakan belum diketahui siapa dalam pembangunan.

    Dia menyatakan akan memeriksa sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dan akan menyampaikannya dalam jangka waktu 20 hari mendatang.

    Sementara Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya hingga kini belum menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus pagar laut misterius di perairan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Kami hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa saja yang ada di lapangan, ada tindak pidana atau tidak, tapi karena sudah diambil alih KKP, kita tunggu saja dari KKP, sementara kami masih belum temukan tindak pidana,” ungkap Direktur Polairud Polda Metro Jaya, Kombes Pol Joko Sadono dalam Breaking News Kompas TV pada Senin (27/1/2025).

    Penyelidikan kasus ini kini berada di bawah koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Polda Metro Jaya menunggu hasil temuan dari PSDKP KKP sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

    “Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum yang lain,” kata Joko.

    Kasus ini bermula dari penemuan pagar bambu misterius yang ditancapkan ke dasar laut di awal Januari 2025.

    Penemuan tersebut sempat menghebohkan publik dan memicu berbagai spekulasi di masyarakat.

    Merespons temuan tersebut, KKP melakukan penyegelan terhadap pagar laut pada Kamis (9/1/2024).

    Sembilan hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (18/1/2025), pagar laut tersebut akhirnya dibongkar dalam operasi yang melibatkan sekitar 600 prajurit TNI AL dan warga setempat.

  • Sekitar 10 dari 100 Masjid di Gaza Akan Selesai Dibangun Ramadhan

    Sekitar 10 dari 100 Masjid di Gaza Akan Selesai Dibangun Ramadhan

    JAKARTA – Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan pembangunan 10 dari target 100 unit masjid semi-permanen di Jalur Gaza, Palestina sudah siap dan selesai dibangun pada Ramadhan 1446 Hijriah/2025 Masehi ini.

    “Sudah siap dengan memanfaatkan dana yang sudah ada, yakni untuk 10 masjid segera kami bangun di Gaza,” kata Ketua Umum DMI Jusuf Kalla (JK) saat ditemui di Kantor DMI Pusat di Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin 25 Januari 2025, dilansir dari ANTARA.

    DMI saat ini sudah mengerahkan tim asistensi bersama sejumlah perwakilan organisasi Islam lainnya ke Jalur Gaza untuk menyukseskan pembangunan masjid tersebut.

    Adapun konstruksi masjid semi-permanen tersebut sama dengan masjid darurat yang dibangun DMI untuk korban bencana alam yakni masjid itu aman, kokoh, dan nyaman untuk digunakan.

    Untuk itu, ia merasa optimistis masyarakat Gaza sudah bisa menggunakan 10 masjid yang mereka bangun itu untuk beribadah pada Bulan Suci Ramadhan mendatang, pasca-gencatan senjata dengan militer Israel yang baru-baru ini tercapai.

    JK menambahkan bahwa pihaknya mengharapkan dukungan dari masyarakat, khususnya para pengurus masjid di Indonesia dengan menyisihkan dana infak/shodaqoh sekitar 5-10 persen untuk membangun lebih banyak masjid di zona konflik di Palestina.

    DMI mengestimasi setidaknya membutuhkan dana Rp30-40 miliar untuk menyelesaikan target pembangunan sebanyak 100 masjid semi-permanen itu. Hal ini sebagaimana permintaan dari Pemerintah Palestina kepada DMI bahwa masjid menjadi kebutuhan mendesak di Jalur Gaza.

    Menurut JK, kondisi mereka sangat prihatin, di mana selain rumah dan fasilitas umum juga ada total 1.000 masjid di Jalur Gaza yang hancur akibat konflik lebih kurang 15 bulan terakhir itu.

    “Jika nanti kondisi di sana sudah benar kondusif dan sudah tercapai damai maka masjid-masjid bantuan kita tersebut akan dibangun menjadi permanen ini harapan kami,” kata dia.

  • Terapi Sel Punca Terbukti Efektif untuk Pengobatan Lebih 80 Penyakit, Mulai Diabetes hingga Stroke – Halaman all

    Terapi Sel Punca Terbukti Efektif untuk Pengobatan Lebih 80 Penyakit, Mulai Diabetes hingga Stroke – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terapi sel punca berdasarkan bukti atau praktik yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini telah terbukti efektif untuk pengobatan lebih dari 80 jenis penyakit.

    Puluhan penyakit itu diantaranya diabetes, stroke, gangguan ginjal, penyakit jantung, autoimun, kelainan darah, luka bakar, hingga gangguan perkembangan seperti autism spectrum disorder dan cerebral palsy.

    “Stem Cell atau sel punca merupakan sel induk yang memiliki kemampuan memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel dan mampu meregenerasi sel rusak dalam tubuh dan memperbaiki sistem imun,” kata Presiden World Council of Stem Cell (WOCS), Prof dr Deby Vinski MS PhD saat peresmian Celltech Stem Cell Centre di RS Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulsel belum lama ini. 

    Kolaborasi antara Celltech Vinski Tower dan Unhas ini menghadirkan terobosan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam penyimpanan tali pusat bayi baru lahir dan terapi sel punca atau stem cell.

    Peresmian dihadiri Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc,  Direktur RS Unhas, Prof dr Andi Muh Ichsan, dan Komite Sel Punca, termasuk dr Marhaen Hardjo dan Prof Farida.

    Dikatakan Deby, sel punca terdapat salah satunya di tali pusat atau tali pusar bayi memiliki peranan penting karena akan aktif ketika ada sel dalam tubuh yang mengalami kerusakan fungsi.

    “Darah dan jaringan di tali pusar dapat mengobati sejumlah penyakit lainnya, di antaranya kanker darah, kelainan darah, hingga gangguan sistem imun tubuh,” kata Deby.

    Saat ini manfaat terapi stem cell telah dirasakan oleh berbagai tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Dr. Muhammad Jusuf Kalla, Surya Paloh, Mahfud MD, Hotman Paris Hutapea serta publik figur seperti Ustazah Oki Setiana Dewi dan keluarganya juga mendapatkan manfaat kesehatan dari terapi ini.

    “Sel punca dalam tali pusar tersebut, kata dia dapat digunakan untuk bayi tersebut, orangtua kandung, saudara kandung bayi, kakek dan nenek bayi, maupun keluarga kedua pihak,” katanya.

    Celltech telah menjadi centre of excellence untuk validasi terapi sel punca, dengan kolaborasi global bersama Swiss Biotech, universitas di Italia, EIU Barcelona, Dubai, dan Amerika Serikat. 

    Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa bersama Presiden World Council of Stem Cell (WOCS) Prof Deby Vinski meresmikan Celltech Stem Cell Centre di RS Unhas pada Sabtu (25/1/2025) siang. RS Layanan terbaru ini menawarkan terapi stem cell untuk berbagai penyakit, termasuk kanker darah dan Parkinson. (IST)

    Di dalam negeri, Celltech juga bekerja sama dengan RS POLRI, Universitas Pertahanan RI, RS Sentra Medika, RS Batam, dan Universitas Batam.

    “Kami juga kerjasama dengan lembaga penelitian sel punca di Universitas Pertahanan pun telah didirikan sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat riset berbasis teknologi kesehatan,” katanya.

    Deby menambahkan, kerjasama Celltech Vinski Tower dan Unhas memungkinkan warga Sulsel khususnya atau Sulawesi tidak perlu ke Jakarta atau luar negeri karena penyimpanan tali pusat kini dapat dilakukan di Makassar.

     

    Ditambahkannya, terobosan ini merupakan hasil dari MoU yang telah ditandatangani sejak 2016 antara Unhas dan Celltech Vinski Tower. 

    Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa menyambut baik dibukanya Stem Cell Centre di RS Unhas karena menjadi langkah bagus bagi dunia kesehatan di Indonesia Timur, khususnya Kota Makassar.

    “Unhas walaupun sudah lama merencanakan sejak 2016, kita sudah ingin melakukan langkah terukur untuk mengoptimalkan peluang, seperti bank tali pusar hingga implementasi lainnya, mulai dari ortopedi dulu,” kata Prof Jamaluddin Jompa.

    Dikatakannya selama ini banyak masyarakat memilih pengobatan di luar negeri hanya karena minimnya pelayanan kesehatan alternatif. 

    Dengan terbitnya Permenkes layanan Stem Cell pada ortopedi, niat membuka pusat Stem Cell di RS Unhas pun kembali membara sehingga akhirnya, inisiasi kembali berjalan dan Celltech Stem Cell Centre di Unhas resmi dibuka.

    “Indonesia itu harus kehilangan banyak devisa dari kalangan menengah ke atas ketika tidak ada pengobatan alternatif di Indonesia yang dianggap modern, maka mereka pergi ke Singapura, Amerika, Eropa, Jepang. 

    Nah ini bagi kita kenapa takut implementasikan yang sudah terbukti. Indonesia khusus untuk ortopedi sudah keluar Permenkes-nya, dan akan keluar beberapa Permenkes baru untuk diaplikasikan,” katanya.

    Ke depan, akan lahir Permenkes lagi mengenai layanan Stem Cell untuk bidang kesehatan lainnya sehingga layanan Stem Cell di RS Unhas menurutnya akan terus berkembang bagi masyarakat di Indonesia Timur.  (Tribun Timur/Faqih Imtiyaaz/*)

     

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Layanan Stem Cell RS Unhas Bantu Sembuhkan Penyakit Lewat Tali Pusat Bayi

  • Menag Apresiasi DMI Berencana Bangun 10 Masjid di Gaza Usai Gencatan Senjata

    Menag Apresiasi DMI Berencana Bangun 10 Masjid di Gaza Usai Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Dewan Masjid Indonesia (DMI) berencana membangun 10 masjid semi permanen di wilayah Gaza setelah gencatan senjata. Menanggapi hal itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengapresiasi niat baik tersebut.

    “Saya salut kalau ada yang ingin berpartisipasi Untuk mendirikan masjid-masjid yang sudah hancur di situ. Itulah gairah keislaman kita kalau memang ada yang berpartisipasi. Saya kira pahalanya bukan saja di dunia tetapi juga nanti di akhirat,” kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal Jakarta, Senin (27/1/2025).

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa membangun sebuah rumah ibadah merupakan hak asasi seluruh umat beragama. Setiap umat beragama juga membutuhkan rumah ibadah untuk berdoa.

    “Membangun rumah ibadah itu hak asasi setiap umat beragama di manapun juga. Kalau di sana Palestina membutuhkan masjid, itu hak asasinya juga orang untuk menyumbang. Jadi membangun masjid itu bisa pribadi, bisa juga organisasi,” ujarnya.

    DMI sebelumnya berkomitmen akan membangun 10 masjid semi permanen di wilayah Gaza setelah gencatan senjata. Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla (JK), mengatakan inisiatif ini diambil sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat muslim Palestina yang terdampak parah oleh konflik berkepanjangan.

    Hal itu disampaikan JK saat melakukan rapat terbatas bersama sejumlah pengurus DMI, di antaranya adalah Wakil Ketua Umum PP DMI Rudiantara, Sekjen PP DMI Rahmat Hidayat, dan Direktur Program PP DMI Wijayanto, di kediaman pribadinya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

    (bel/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Tak Tahu Siapa yang Pasang Pagar Laut di Tangerang, Jusuf Kalla: Kelewatan! – Page 3

    Pemerintah Tak Tahu Siapa yang Pasang Pagar Laut di Tangerang, Jusuf Kalla: Kelewatan! – Page 3

    Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, yang kemudian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Trenggono disebut tidak sejalan dengan Prabowo dengan melarang pembongkaran tersebut.

    “Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KASAL. Tadi sudah rapat dengan KASAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” jelas dia.

    “Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu (22 Januari 2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” sambungnya.

    Trenggono mengaku sempat membaca informasi dari media bahwa pembuatan pagar laut dilakukan oleh Persatuan Nelayan Pantura. Namun begitu, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

    “Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ungkapnya.

     

     

  • JK Targetkan 10 Masjid untuk Gaza Rampung Saat Ramadan, DMI Buka Donasi – Page 3

    JK Targetkan 10 Masjid untuk Gaza Rampung Saat Ramadan, DMI Buka Donasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Masjid Indonesia (DMI) memulai pengumpulan dana untuk pembangunan 10 masjid semi permanen untuk warga Gaza, Palestina. Donasi tersebut dibuka mulai hari ini, Senin (27/1/2025) yang juga bertepatan dengan momentum peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1446 H.

    DMI menargetkan, pembangunan 10 masjid di Gaza tersebut sudah rampung saat memasuki bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

    “Lebih dari satu tahun setengah di Gaza, ada seribu masjid yang dihancurkan oleh pihak Israel. Karena itu, ada perencanaan sementara untuk membangun masjid-masjid semi permanen dulu,” tutur Ketua Umum DMI Jusuf Kalla alias JK di Gedung Pengurus Pusat DMI, Matraman, Jakarta Timur, Senin.

    “Targetnya bulan Ramadan ini (selesai 10 masjid),” sambungnya.

    Menurut JK, pembangunan 10 masjid untuk Gaza itu akan menggunakan dana DMI yang sebelumnya telah terkumpul. Sementara, target pembangunan 100 masjid nanti akan melibatkan alokasi dana dari seluruh masjid di Indonesia.

    “Sementara ini, telah diputuskan sendiri untuk segera membangun 10 masjid. Tapi untuk perencanaan lanjut, Bulan Ramadan ini kita harapkan bahwa masjid, jamaah masjid, dalam rangka mengumpulkan sadaqah, infaq, dan zakat, itu menyumbangkan untuk kira-kira 5 sampai 10 persen sesuai kemampuan masjid masing-masing untuk program pembangunan masjid di Gaza,” ucap JK.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu berharap seluruh masjid di Indonesia dapat ikut mendukung upaya pembangunan masjid untuk warga Gaza, Palestina. DMI sendiri berencana membuka kerjasama dengan Baznas dan pihak terkait lainnya.

    “Tadi kita sudah bicara dengan Muhammadiyah juga, Muhammadiyah barusan ini sudah siapkan juga. Nanti kita bersama-sama semua, kita atur. Memang yang kita harapkan kalau kita bisa kumpulkan minimum Rp30 miliar,” ucap JK menandaskan.

  • Jusuf Kalla Tanggapi Trump soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia: Tidak Mungkin – Page 3

    Jusuf Kalla Tanggapi Trump soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia: Tidak Mungkin – Page 3

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina ke Indonesia. Menurut dia, hingga kini pemerintah belum membicarakan soal relokasi warga Gaza ke Indonesia.

    “Pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Anis kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

     Menurut dia, Indonesia tak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Palestina. Anis menilai rekonstruksi tak dapat dijadikan alasan untuk merelokasi warga Gaza dari negaranya.

    “Pada dasarnya kan kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza. Karena rekonstruksi bukan jadi kendala, bukan jadi alasan untuk melakukan relokasi,” jelasnya.

    Dia menuturkan pemerintah berencana menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    “Kita sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Itu saja yang kita kerjakan,” ujar Anis.

    Di sisi lain, Anis menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam waktu dekat ini.

    “Presiden akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat. Insya Allah ke beberapa negara di Timur Tengah,” pungkas Anis.

    Sebelumnya, Tim transisi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk menampung pengungsi dari Gaza.

    Adapun kabar Indonesia jadi salah satu lokasi relokasi sejumlah warga Gaza beredar dari pemberitaan NBC mengutip utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    “Utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, kemudian mengusulkan untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia saat proses pembangunan kembali dimulai,” demikian laporan NBC mengutip utusan tersebut pada hari Minggu (19/1/2025).

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza termasuk ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk relokasi sejumlah dari mereka,” kata pejabat tim transisi Donald Trump itu.

  • PMI Gelar Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh, JK Kenang Proses Penanganan

    PMI Gelar Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh, JK Kenang Proses Penanganan

    Jakarta –

    Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar peringatan 20 tahun bencana alam tsunami Aceh. Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK), menyebut sempat ada kendala keamanan dalam melakukan penanganan bencana tersebut karena adanya konflik di Aceh.

    Awalnya, JK bercerita kejadian tsunami di Aceh saat itu tidak bisa diketahui tanda-tandanya. Hingga akhirnya, kejadian itu merenggut sekitar 200 ribu nyawa masyarakat.

    “Peristiwa itu tentu merupakan suatu bencana yang terbesar dalam sejarah Indonesia, bencana alam. Karena seperti kita ketahui juga, korban keseluruhan sekitar 200 ribu manusia tewas atau meninggal akibat tsunami itu,” ungkap JK saat memberi sambutan melalui video yang ditayangkan saat acara peringatan berlangsung di Pusdiklat PMI, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

    JK menjelaskan saat itu dirinya pun baru sebulan menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) dan juga selaku Kepala Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Dia mengaku pada saat Tsunami terjadi belum menerima kejelasan soal pemberitaan yang ada karena terkendala putusnya komunikasi di Aceh.

    JK pun meminta Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN saat itu untuk terbang lebih dulu ke Aceh guna mendapatkan informasi yang pasti. Hasilnya, JK mendapat kabar jumlah korban tewas akibat tsunami yang terjadi mencapai 200 ribu orang.

    Singkat cerita, JK mengatakan saat kejadian tsunami, situasi keamanan di Aceh juga sedang panas. Sebab saat itu masih terjadi konflik yang melibatkan kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

    “Namun ada suatu kendala yaitu kendala keamanan. Waktu itu konflik di Aceh masih berlangsung. Karena itu, setelah bersama-sama, saya usahakan konflik ini dapat mencapai kedamaian dalam waktu 6 bulan. Karena tanggap darurat kita juga diberikan 6 bulan. Sehingga secara bersama-sama bisa ketemu, akhirnya 6 bulan itu ada kedamaian,” sebut JK.

    Dia menjelaskan setelah adanya kesepakatan perdamaian, penanganan terhadap bencana tsunami Aceh pun dapat cepat dilakukan. Dia lantas menekankan bahwa penyelesaian terhadap dua persoalan secara bersama-sama ini pun menjadi pembelajaran ke depan.

    “Nah ini adalah pembelajaran terhadap masa-masa lalu, bagaimana melalui permasalahan yang besar pada saat yang kesamaan, terjadi konflik, bagaimana menyelesaikannya, sehingga penyelesaian tsunami pada waktu itu sudah dianggap terbaik di dunia, dari bencana sebesar itu,” sambungnya.

    Selain pembelajaran penyelesaian konflik dari kejadian tsunami Aceh, JK juga menerangkan dari momentum ini terbentuk pula Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dia mengatakan BNPB lahir karena pemerintah merasa perlu adanya badan khusus yang fokus menangani bencana besar layaknya tsunami.

    “Setelah bencana itu kita sudah memikirkan, bahwa perlu ada sebuah badan yang tetap untuk mengikuti atau menyelesaikan masalah-masalah dan bencana di Tanah Air. Maka itu didirikanlah BNPB untuk penyelesaian bencana yang beroperasi. Itu pembelajaran yang diambil dari tsunami itu, bahwa tsunami itu kita tidak siap bekerja sekian besar, hanya bersifat koordinatif,” imbuhnya.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tingkat Kepuasan Publik 100 Hari Pemerintah Prabowo Lampaui Jokowi, Pj Teguh: Kami Bangga

    Tingkat Kepuasan Publik 100 Hari Pemerintah Prabowo Lampaui Jokowi, Pj Teguh: Kami Bangga

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNHAJARTA.COM, GAMBIR – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Apalagi berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran terbilang sangat tinggi di angka 80,9 persen.

    “Sebagai pemerintah daerah, sebagai pemerintah provinsi, kami ikut bangga ya bahwasannya penilaian tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan bapak Prabowo dan bapak Gibran sungguh sangat tinggi,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini pun disebut Teguh jadi pelecut semangat Pemprov DKI untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Sehingga diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta juga sama baiknya.

    “Kami senang, kami bangga, dan kami juga di tingkat pemerintah provinsi mestinya juga harus bisa berbuat seperti itu,” ujarnya.

    Teguh pun menekankan komitmen Pemprov DKI untuk terus berkolaborasi dan mendukung setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

    Seperti salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) yang disebut Teguh, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk menyukseskan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Menyinggung Abuse of Power terkait Kasus Anggota Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar. Prabowo Harus Beri Atensi Khusus Kasus Lokal.

    “Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal misalnya MBG, kami juga dangat support,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terhadap 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran di 100 hari pertamanya ini.

    Jajak pendapat yang dilakukan pada periode 4 Januari hingga 10 Januari 2025 ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.

    Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini.

    Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Pada periode awal pemerintah Jokowi saat berpasangan dengan Jusuf Kalla pada 2014-2019, tingkat kepuasan publik di 100 hari pertama hanya sebesar 65,1 persen.

    Sedangkan di periode keduanya pada 2019-2024, saat Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin, tingkat kepuasan publik berkisar di angka 75,6 persen.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 9 Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya? Nasional

    9 Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya? Nasional

    Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Survei Litbang
    Kompas
    periode Januari memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto dan Wakil presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi.
    Berdasarkan survei Litbang
    Kompas
    terhadap 1.000 respoden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.
    Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
    Tingginya tingkat kepuasan tersebut sejalan dengan tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selanjutnya.
    Hal itu terlihat dari 89,4 responden yang menyatakan yakin. Sedangkan, yang tidak yakin hanya 10,6 persen responden.
    Tingginya tingkat kepuasan publik pada
    100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
    terlihat dari penilaian publik pada kinerja di bidang politik dan keamanan (Polkam).
    Hasil survei
    Litbang Kompas
    , tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.
    “Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi
    100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
    ” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Dari data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan tersebut lebih tinggi dibanding bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen; ekonomi 74,5 persen; dan hukum 72,1 persen.
    Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada hasil survei Litbang
    Kompas
    periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Tingkat kepuasan pada bidang politik dan keamanan hanya naik 0,3 persen dari era Jokowi.
    Lonjakan paling tajam justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan dari 57,4 persen pada Juni 2024 menjadi 72,1 persen pada Januari 2025 atau bertambah 14,7 persen.
    “Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan
    jokowi
    terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.
    Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau naik 9,4 persen dari Juni tahun lalu dan kesejahteraan sosial 83,7 persen atau naik 1,7 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan era Jokowi tetapi menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Namun, secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang memang signifikan.
    Menariknya, survei Litbang
    Kompas
    juga memotret bahwa tingkat kepuasan paling tinggi terhadap 100 hari kerja Prabowo-Gibran diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah.
    Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden justru semakin rendah apreasiasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran
    Terlihat, sebanyak 85,7 persen responden dengan level pendidikan dasar merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo-Gibran. Hanya, 14,3 persen yang merasa tidak puas.
    Kemudian, 77,8 persen responden yang mengenyam pendidikan hingga level menengah merasa puas dengan kinerja pemerintah sejauh ini. Sedangkan 22,2 persen menyatakan tidak puas.
    Sementara itu, sebanyak 70 persen responden yang mengenyam pendidikan tinggi mengaku puas dengan kinerja Prabowo. Tetapi, ada 30 persen dari mereka yang tidak puas.
    Demikian juga, jika dipetakan berdasarkan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial responden maka semakin rendah kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
    Tingkat kepuasan responden kelas bawah tercatat mencapai 84,7 persen dan hanya 15,3 persen yang menyatakan tidak puas.
    Selanjutnya, tingkat kepuasan responden kelas menengah bawah tercatat 81,4 persen. Sedangkan yang merasa tidak puas 18,6 persen.
    Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terlihat semakin menurun pada responden kelas menengah atas yang mencapai 75,3 persen. Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen.
    Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas.
    Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.
    Bahkan, Litbang
    Kompas
    memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.
    Berdasarkan data Litbang
    Kompas
    , tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.
    Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.
    Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.
    “Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan),” ujar Kris.
    “Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.

    Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi.
    Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini. Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya.
    “Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris.
    Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini.
    “Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi,” ujarnya.
    Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi.
    “Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul,” katanya.
    Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi.
    Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Sementara itu, data Litbang Kompas memperlihatkan beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja awal Prabowo-Gibran.
    Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan Prabowo di 100 hari pertamanya dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis.
    Sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat.
    Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).
    Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang.
    Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo.
    Namun, dari hasil survei Litbang
    Kompas
    , responden juga menyimpan sejumlah ketidakpuasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan.
    Sebanyak 29,2 persen responden menyebut, alasan yang paling kuat adalah karena bansos tidak disebar secara merata bahkan tidak tepat sasaran.

    Sejalan dengan itu, 17,1 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok atau sembako yang saat ini sangat mahal. Lalu, 12,6 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah karena lemahnya penegakan terhadap pejabat yang korupsi.
    Selain empat alasan besar ini, masyarakat tampak terbagi, mereka menyatakan kekecewaan karena ada sejumlah program di era Prabowo yang tidak mengenakkan hati.
    Contohnya, naiknya harga BBM, potongan Tapera, hingga belum terpenuhinya janji-janji di masa kampanye.
    Namun, hasil survei Litbang
    Kompas
    juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita.
    Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.
    Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas.
    Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.
    Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa. Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara. Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial.
    Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara.
    Survei Litbang
    Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian
    Kompas
    (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.