Tag: Jusuf Kalla

  • Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh terpilih yang ingin hapus sistem barcode di SPBU untuk pembelian BBM bersubsidi.

    Keinginan tersebut, Muzakir Manaf sampaikan saat pelantikan dirinya sebagai Gubernur Aceh Periode 2025-2030 di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (12/2/2025).

    Menurutnya, tujuan dari penghapusan penggunaan barcode di SPBU langkah mensejahterakan rakyat.

    “Dengan sumpah (jabatan) kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.”

    “PR (pekerjaan rumah) hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi barcode mohon digaris bawahi untuk semua,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Serambinews, Sabtu (15/2/2025).

    Muzakir Manaf melanjutkan, penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi menyusahkan rakyat.

    Ia kerap menerima laporan warga Aceh ingin bakar SPBU gara-gara kebijakan ini.

    “Satu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU,” tegasnya.

    Berdasarkan penilaiannya itu, Muzakir Manaf mantab akan menghapus penggunaan barcode di SPBU.

    “Tidak ada makna sekalipun menggunakan barcode atau stiker. Maka saya ambil kesimpulan menghapuskan semua barcode di SPBU, khususnya Aceh,” tandas dia.

    Dikutip dari kip.acehprov.go.id, Muzakir Manaf lahir di Aceh Timur pada 3 April 1964 atau kini berusia 60 tahun.

    Ia mengawali pendidikan dasarnya dengan bersekolah di MIN Sampoiniet (1977).

    Kemudian, Muzakir Manaf melanjutkan di SMPN Idi (1981) dan SMUS Pase Sejaya Paton Labu (1984).

    Suami dari Marlina Usman itu dikenal sebagai salah satu tokoh tersohor di wilayah Aceh.

    Pada tahun 1986, Muzakir Manaf didapuk sebagai Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    GAM sendiri merupakan organisasi yang berjuang untuk melepaskan diri Aceh dari Indonesia.

    Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 30 tahun, dari 1976 hingga 2005. 

    Konflik GAM dan pemerintah Indonesia terselesaikan dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

    Semenjak itu, GAM kembali ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Muzakir Manaf lalu ditunjuk sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh pada 2005.

    Muzakir Manaf mulai terlibat di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh di tahun 2007.

    Selain itu, dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh (2015) dan Ketua Umum Pramuka Aceh (2013).

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017.

    Muzakir Manaf kemudian maju di Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Aceh.

    Ia berpasangan dengan Fadhlullah.

    Muzakir-Fadhlullah diusung 8 partai dengan rincian, Partai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nanggroe Aceh (PNA).

    Pasangan ini bertarung dengan paslon Bustami Hamzah dan Tgk M Fadhil Rahmi.

    Dikutip dari Instagram @kip_aceh, Pilkada Aceh 2024 dimenangkan oleh Muzakir-Fadhlullah.

    Keduanya meraih 1.492.846 suara atau 53,27 suara sedangkan lawannya mengantongi 46,73 persen atau 1.309.375 suara.

    Pada akhirnya, Muzakir-Fadhlullah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian .

    Pelantikan itu digelar di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Jusuf Kalla, sejumlah menteri, Kepala BIN, mantan Gubernur Aceh, petinggi partai politik. 

    HASIL PILKADA 2024 – Hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024. (Instagram.com/kip_aceh)

    Muzakir Manaf diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 48.318.030.236.

    Harta tersebut ia laporkan ke  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Agustus 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 44.031.300.000

    Tanah Seluas 1227 M2 Di Kab / Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri Rp. 858.900.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 76 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 38.000.000
    Tanah Seluas 7157 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 3.578.500.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 100 M2/80 M2 Di Kab / Kota Pidie, Hasil Sendiri Rp. 40.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 69 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 34.500.000
    Tanah Seluas 120000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 480.000.000
    Tanah Seluas 25000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Warisan Rp. 500.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 78 M2/84.9 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 550.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 95 M2/86 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.400.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 83 M2/70.8 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.200.000.000
    Tanah Seluas 1.646 M2 Di Kab / Kota Aceh Timur, Hasil Sendiri Rp. 4.962.800.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 283 M2/270 M2 Di Kab / Kota Bireuen, Hasil Sendiri Rp. 1.600.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 1.814 M2/1.616 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 24.788.600.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 1.690.000.000

    Mobil, Toyota Fortuner Minibus Tahun 2014, Hasil Sendiri Rp. 460.000.000
    Mobil, Mitsubishi Triton Minibus Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp. 380.000.000
    Mobil, Toyota Hilux Minibus Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp. 150.000.000
    Motor, Harley Davidson Sepeda Motor Tahun 2014, Rp. 700.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 2.178.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 558.730.236

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. 140.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp. 48.318.030.236

    (Tribunnews.com/Endra)

  • Hadiri pelantikan Gubernur, JK tuturkan tantangan bagi masa depan Aceh

    Hadiri pelantikan Gubernur, JK tuturkan tantangan bagi masa depan Aceh

    ANTARA –  Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla atau JK, turut menghadiri pelantikan Muzakir Manaf–Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Rabu (12/2). Kedekatan JK dengan Provinsi Aceh membuat ia pun menuturkan tantangan dan harapan yang harus diraih oleh masyarakat Aceh dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan.  (Aprizal Rachmad/Soni Namura/Rinto A Navis)

  • Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    Aceh Akan Hapus Sistem Barcode untuk BBM Subsidi, Gubernur Mualem Berikan Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Sistem pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan menggunakan sistem kode batang atau barcode akan dihapus.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengatakan pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU di Aceh sangat mempersulit masyarakat. 

    “Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat memberikan sambutan usai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    “Mohon digaris bawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Jusuf Kalla ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

    Mualem juga menilai, bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

    “Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem. 

  • Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Baru Dilantik, Gubernur Aceh Mualem Langsung Hapus Barcode BBM Pertamina

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem akan menghapus penggunaan barcode Pertamina saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU di Aceh, karena kebijakan itu dianggap menyulitkan masyarakat. 

    Hal itu diungkapkan Mualem dalam sambutan perdananya seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Mualem mengatakan dirinya berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat Aceh. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya, yakni penggunakan barcode MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi yang sudah berlaku sejak 2022. 

    “Semua SPBU di Aceh tidak usah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi, siapa pun yang mau isi minyak (BBM) tetap terus. Karena bukan merupakan satu masalah lagi di Aceh,” kata mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini. 

    Di depan Mendagri Tito Karnavian, Mualem mengatakan penggunakan barcode Pertamina saat mengisi BBM bersubsidi di Aceh tidak ada maknanya, bahkan cenderung menyulitkan masyarakat.

    Mualem bercerita ada masyarakat yang ingin membakar SPBU di Aceh,  karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat adanya kebijakan sistem barcode Pertamina. 

    “Maka saya ambil kesimpulan untuk menghapus barcode yang ada di SPBU, khususnya Aceh,” kata Mualem.

    Muzakir Manaf dan Fadhlullah alias Dek Fad dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Mendagri Tito Karnavian. Pelantikan keduanya mendahului kepala daerah lain di Indonesia. Hal ini karena berdasarkan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Pemerintah Aceh. 

    Sidang Paripurna Istimewa pelantikan Mualem dan Fadhullah dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh Zulfadli. Seusai pengambilan sumpah, keduanya menjalani pemasangan tanda pangkat dan prosesi adat peusijuk atau tepung tawa oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar.

    Dalam Sidang Paripurna pelantikan gubernur Aceh, hadir sejumlah tokoh, seperti Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Oesman Sapta Odang, hingga duta besar Finlandia. 

  • Tiga tokoh perdamaian Aceh hadiri pelantikan Gubernur Aceh

    Tiga tokoh perdamaian Aceh hadiri pelantikan Gubernur Aceh

    Sebagai informasi, Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin dan Juha Christensen merupakan sosok penting dalam terwujudnya penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia 2005

    Banda Aceh (ANTARA) – Tiga tokoh perdamaian Aceh ikut menghadiri pelantikan Muzakir Manaf dan Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030, di Banda Aceh, Rabu.

    Ketiga tokoh perdamaian Aceh yang hadir tersebut yakni Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla, mantan Menteri Hukum dan HAM kabinet Indonesia bersatu Hamid Awaluddin, serta fasilitator damai asal Finlandia Juha Christensen.

    Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian telah secara resmi melantik Muzakir Manaf – Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    Prosesi pelantikan berlangsung di dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh.

    Selain tokoh perdamaian Aceh, pelantikan eks Panglima GAM tersebut juga dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepala BIN Letjen (Purn) M Herindra, mantan Wakil Ketua DPD RI, mantan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang, semua anggota DPR dan DPD RI asal Aceh.

    Tak hanya tokoh dalam negeri, prosesi pelantikan Mualem-Dek Fadh juga turut dihadiri oleh Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, serta para pengusaha nasional seperti Indra Bakrie dari Bakrie Group.

    Dalam sambutan setelah dilantik menjadi Gubernur Aceh, Mualem berharap kepada Jusuf Kalla untuk terus memberikan arahan dan bimbingan selama memimpin Aceh hingga lima tahun kedepan.

    “Yang kita hormati bapak Jusuf Kalla Wakil Presiden ke 10 dan 12, semoga selalu sehat walafiat untuk membina kita semua. Mohon bimbingannya,” kata Mualem.

    Sebagai informasi, Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin dan Juha Christensen merupakan sosok penting dalam terwujudnya penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan RI di Helsinki, Finlandia 2005.

    Untuk perdamaian Aceh, Jusuf Kalla merupakan mediator untuk kedua belah pihak yang berseberangan pada konflik Aceh hingga akhirnya berujung pada perundingan damai di Helsinki, Finlandia.

    Sementara, Hamid Awaluddin yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM menjadi ketua juru runding damai mewakili Pemerintah Indonesia.

    Sedangkan, Juha Christensen adalah seorang pengusaha, dermawan, negosiator serta aktivis perdamaian asal Finlandia. Dia menjadi fasilitator perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah RI di Helsinki pada 2005 silam.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

  • Profil Marsda Djon Amarul, Eks Ajudan Jusuf Kalla yang Ditunjuk Jadi Aspers Panglima TNI

    Profil Marsda Djon Amarul, Eks Ajudan Jusuf Kalla yang Ditunjuk Jadi Aspers Panglima TNI

    loading…

    Marsda TNI Djon Amarul diangkat menjadi Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI. Foto/istimewa

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Marsda TNI Djon Amarul sebagai Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI. Sebelum menduduki jabatan baru tersebut, dia menjabat sebagai Aspers KSAU.

    Penunjukan Marsda TNI Djon Amarul tertuang dalam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip Senin, (10/2/2025).

    Dalam SK mutasi tersebut, Marsda TNI Djon Amarul menggantikan Marsda TNI Mohammad Syafii yang dimutasi menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP).

    Selama meniti karier di militer, Marsda TNI Djon Amarul merupakan perwira tinggi (Pati) TNI AU yang memiliki karier cemerlang. Lulusan Akademi Angkatan Udara (1993) dari Korps Penerbang Helikopter ini pernah menempati sejumlah posisi strategis.

    Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara pada 12 Februari 1972 ini pernah menjabat sebagai Kabinlat Wing 4 Lanud Atang Sendjaja, kemudian Komandan Skadron Udara 8, dan Pabandya Renbin Paban VI/Binprof Ops Sopsau Mabesau.

    Kariernya terus meningkat, dia kemudian diangkat menjadi Komandan Lanud (Danlanud) Wolter Mongisidi pada 2012. Kemudian dipercaya menjadi Ajudan Wapres RI Jusuf Kalla pada 2014.

    Kariernya semakin mentereng, dia kemudian diangkat menjadi Pangkosekhanudnas III/Medan, lalu Komandan Lanud (Danlanud) Suryadarma. Kepala Staf Koopsud II, hingga Danpuslat Kodiklat TNI pada 2023.

    Tidak hanya itu, dia juga dipercaya mengemban amanah sebagai Aspers Kaskoopsudnas pada 2023, lalu Aspers Kasau sebelum akhirnya Aspers Panglima TNI hingga sekarang.

    (cip)

  • Politikus Nigeria kunjungi Solo untuk belajar kepemimpinan Jokowi

    Politikus Nigeria kunjungi Solo untuk belajar kepemimpinan Jokowi

    Saat mengakhiri, Indonesia berada di level tinggi. Kita lihat ada peningkatan, itulah kenapa?

    Solo (ANTARA) – Politikus asal Nigeria Peter Gregory Obi mengunjungi Solo untuk belajar kepemimpinan dari mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Pada kedatangannya ke Solo, Jawa Tengah, Jumat, Obi didampingi oleh mantan Dubes Indonesia untuk Nigeria Usra Hendra Harahap.

    Usai pertemuan, Obi mengakui banyak hal yang dipelajarinya dari pertemuan dengan Jokowi.

    “Tentu saja kepemimpinan yang dipelajari, mulai memimpin hingga berakhir kepemimpinannya,” kata Obi.

    Obi menyebutkan saat Jokowi memulai kepemimpinan, indeks pembangunan manusia di level menengah.

    “Saat mengakhiri, Indonesia berada di level tinggi. Kita lihat ada peningkatan, itulah kenapa?” katanya.

    Sementara itu, Usra mengatakan bahwa Peter Obi merupakan tokoh dari Nigeria dengan banyak pendukung. Mayoritas pendukung Peter Obi berasal dari kalangan muda.

    Pada kedatangannya ke Solo, Usra mengatakan bahwa Peter tertarik mempelajari keberhasilan Indonesia yang berkembang pesat.

    Selain berdialog dengan Jokowi, Peter juga bertemu dengan tokoh lain seperti Jusuf Kalla dan sejumlah menteri.

    “Beliau melihat Indonesia berkembang pesat dalam satu masa sehingga beliau tertarik untuk mempelajari apa yang terjadi di sini melalui lesson learn atau pembelajaran bertemu dengan para menteri, mantan menteri, dan orang-orang terkenal,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengaku keduanya membahas berbagai macam hal.

    “Semua tamu dilayani dengan baik, baik dari domestik maupun dari luar negeri. Berbicara mengenai waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur, waktu jadi presiden itu aja. Beliau ‘kan juga pernah menjadi calon wakil presiden di Nigeria,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5
                    
                        Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh…
                        Nasional

    5 Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh… Nasional

    Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    lagi-lagi membatalkan program kebijakan yang membuat gaduh masyarakat.
    Dia kini membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram. Sementara sebelumnya, Prabowo juga pernah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
    Pembatalan itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin pagi.
    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco, Selasa (4/2/2025).
    Mengulas singkat kenaikan PPN, pembatalannya juga dilakukan usai masyarakat gaduh.
    Kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut semula diterapkan sesuai dengan Undang-Undang (HPP) secara bertahap.
    Pemerintah lantas mengumumkan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk obyek pajak berupa barang mewah.
    Namun, dalam perjalanannya, kategori barang mewah ini membuat masyarakat berang.
    Sebab, beras premium atau bahan makanan lain yang termasuk dalam kategori ini turut dikenakan pajak.
    Masyarakat gaduh, kemudian menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan.
    Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
    Tepat pada sore hari menjelang malam tahun baru, Prabowo bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Usai berbicara dengan Bendahara Negara dan jajaran direktur jenderal, Prabowo mengumumkan pembatalan kenaikan pajak 12 persen di malam tahun baru.
    Ia memastikan, kenaikan PPN 12 persen mulai tahun 2025 hanya benar-benar untuk barang mewah, yakni obyek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
    Barang-barang tersebut, antara lain, jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah.
    “Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).
    Sama seperti PPN, Prabowo kembali membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah gaduh.
    Semula, pembelian elpiji 3 kilogram harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.
    Pembatalan ini resmi disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
    “Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” ujar Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi.
    Pelik masalah ini membuat Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin siang.
    Ia bahkan disebut-sebut sempat menelepon Bahlil hingga dua kali akibat kisruh ini.
    Setelah bertemu Prabowo, Bahlil mengungkapkan rasa bersalahnya di depan awak media.
    Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
     
    “Tapi kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ujar dia.
    Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku sudah menggelar inspeksi mendadak untuk mengecek ketersediaan gas elpiji.
    Hal itu ia lakukan merespons keluhan warga yang merasa sulit mendapatkan
    gas elpiji 3 kg
    .
    “Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir, alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengeklaim, selama ini gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran karena harganya dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
    Dengan subsidi senilai Rp 87 triliun, harga gas elpiji 3 kilogram harusnya berkisar Rp 18.000 – Rp 19.000, atau paling parah mencapai Rp 20.000 per tabung.
    Oleh karena itu, ia berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.
     
    “Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada
    mark up
    , itu sudah paling jelek Rp 20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp 18.000, Rp 19.000. Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp 25.000 sampai Rp 30.000,” imbuh dia.
    Membatalkan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram bukan tanpa alasan.
    Antrean pembelian gas elpiji selama beberapa hari terakhir mengular panjang.
    Masyarakat juga harus rela berjalan jauh untuk membeli gas di pangkalan resmi.
    Menurut Dasco, kebijakan Kementerian ESDM yang tidak mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) dilakukan mendadak dan tidak disosialisasikan.
     
    “Ya kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak, ya tidak tersosialisasikan,” kata Dasco di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Hal ini membuat terjadinya antrean warga yang mau membeli gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah.
    “Sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji, kan begitu,” ujar Dasco.
    Dasco juga tidak tahu, apakah Bahlil sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Prabowo atau belum.
    Pasalnya, kata Dasco, kementerian bisa menjalankan peraturan sendiri.
    Akan tetapi, jika kebijakannya sudah berdampak ke masyarakat, Prabowo bisa turun tangan.
    “Saya belum tahu itu apakah hal-hal seperti itu harus dikoordinasikan ke presiden, ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian bisa berjalan sendiri, tapi kalau menyebabkan dampak-dampak, presiden bisa turun tangan,” ucapnya.
    Masalah subsidi elpiji juga disinggung saat Prabowo bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka.
    JK menyinggung subsidi energi yang begitu-begitu saja sejak dahulu.
    Oleh karenanya, perlu ada penataan yang lebih baik.
    “Ya, Pak JK ngomong tentang elpiji, bahwa elpiji ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun periode pertama dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan,” ujar Bahlil.
    “Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi elpiji ini belum ada perubahan, di saat itu kurs dollar kata Pak JK masih Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16.000,” ucapnya.
    Di sisi lain, pembelian elpiji kini tetap harus memakai KTP.
    KTP itu diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membeli “gas melon” adalah masyarakat yang berhak memperoleh gas harga subsidi tersebut.
    “Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilogram ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini bagaimana? Itu maksudnya,” beber dia.
    Kebijakan ini diterapkan sembari para pengecer menjadi subpangkalan.
    Pemerintah menargetkan, setiap RW akan memiliki subpangkalan sehingga memudahkan pembelian gas melon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja…
                        Nasional

    9 JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja… Nasional

    JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia (RI)
    Prabowo Subianto
    melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI
    Jusuf Kalla
    (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Pertemuan keduanya digelar secara tertutup dengan diawali makan siang, sekaligus membahas berbagai isu strategis.
    Dalam acara makan siang ini, JK didampingi oleh anaknya yang juga CEO Kalla Grup, Solihin Kalla.
    Sementara itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Habis makan baru kita bicara serius,” kata Prabowo mengawali pertemuan itu, dikutip dari keterangan tertulis.
    Dilihat dari video yang dibagikan Tim Media Prabowo, tampak Prabowo menyambut kedatangan JK dengan hangat.
    Prabowo juga turut mengenalkan para pembantunya yang hadir kepada JK.
    Prabowo lalu duduk berhadapan dengan JK, sedangkan para pendamping duduk berderet di samping kedua tokoh tersebut.
    Pertemuan itu terlihat hangat, Prabowo, JK, serta tokoh-tokoh lainnya tampak mengumbar senyum dan beberapa kali melontarkan tawa.
    Prabowo dan anak buahnya juga terlihat mengantar JK dan Solihin meninggalkan Istana selepas pertemuan.
    Selepas pertemuan, Bahlil mengungkapkan, pembicaraan kedua tokoh Selasa kemarin membahas sejumlah hal, termasuk soal kebijakan elpiji.
    Menurut Bahlil, JK menyinggung soal subsidi elpiji yang tak berubah dari tahun ke tahun.
    “Ya, Pak JK ngomong tentang elpiji bahwa elpiji ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun periode pertama dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan,” ujar Bahlil kepada awak media, Selasa.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa nilai subsidi elpiji selama 20 tahun terakhir masih belum berubah.
    “Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi elpiji ini belum ada perubahan, di saat itu kurs dollar kata Pak JK masih Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16.000,” ucapnya.
    Dalam pertemuan itu, menurut Bahlil, JK menilai penataan penjualan elpiji sebagai hal penting.
    Hal ini diungkapkannya usai ditanya awak media yang menanyakan soal respons JK terkait polemik penjualan elpiji.
    “Ya, Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting,” ungkap Bahlil singkat.
    Sebagai informasi, penjualan elpiji 3 kilogram (kg) sedang menjadi sorotan lantaran Kementerian ESDM sempat tidak mengizinkan pengecer untuk menjual elpiji per 1 Februari 2025.
    Teranyar, Presiden Prabowo Subianto meralat aturan itu dan kembali mengizinkan pengecer menjual  elpiji 3 kilogram.
    Bahlil menjelaskan, kebijakan awal yang tidak mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kilogram dilakukan agar distribusi “gas melon” tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.
    Dia lantas menjelaskan alur distribusi elpiji.
    Biasanya,
    elpiji 3 kg
    dijual dari Pertamina ke agen berkisar Rp 12.000-Rp 13.000.
    Kemudian, harga elpiji dari agen ke pangkalan naik menjadi kisaran Rp 17.000.
    Menurutnya, distribusi dan kenaikan harga itu dapat dikendalikan oleh Pertamina.
    “Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar Rp 16.000 atau Rp 17.000. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau,” katanya.
    Sementara harga elpiji dari pangkalan ke pengecer itu, kata Bahlil, sulit dikendalikan Pertamina.
    Oleh karenanya, ada pengecer yang menjual elpiji hingga Rp 30.000 hingga mengoplosnya untuk disalurkan ke industri.
    “Dari pangkalan ke pengecer, itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, enggak ada instrumennya dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas Rp 20.000. Bahkan ada yang Rp 30.000, kadang-kadang bahkan ada yang dioplos,” katanya.
    Atas pertimbangan distribusi ini, Bahlil awalnya ingin tidak mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kilogram.
    Namun, dikarenakan ada atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto, pengecer tetap diizinkan menjual elpiji dengan dijadikan subpangkalan.
    Diharapkan harga elpiji tetap terkontrol karena dapat diawasi Pertamina.
    Nantinya, subpangkalan juga akan difasilitasi dengan teknologi untuk melakukan pengawasan distribusi.
    “Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT,” ucapnya.
    “Kan ada IT Pertamina mengontrol pangkalan, itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah, IT-nya ini yang akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah, tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan,” sambung Bahlil.
    Selain membahas soal elpiji, Prabowo dan JK juga membahas isu lain.
    JK disebut memberikan saran dalam hal kedaulatan pangan dan energi.
    Sayangnya, Bahlil tak mengungkap rincian saran yang diberikan JK.
    “Menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita, dan alhamdulillah hasilnya bagus,” tutur Bahlil.
    Pertemuan tersebut juga membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam.
    Pemerintah juga akan memastikan stabilitas harga beras menjelang bulan Ramadhan.
    Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap ada saran dari JK terkait pengelolaan ketahanan pangan nasional.
    Secara spesifik, saran dimaksud mencakup soal kebijakan serap gabah hingga revolusi hijau.
    Amran menilai masukan dari JK sangat baik untuk pemerintah.
    “Bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” ungkap Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.