Tag: Jusuf Kalla

Untuk Kedua Kalinya, Prabowo Batalkan Program yang Bikin Gaduh…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo Subianto
lagi-lagi membatalkan program kebijakan yang membuat gaduh masyarakat.
Dia kini membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram. Sementara sebelumnya, Prabowo juga pernah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Pembatalan itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin pagi.
Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco, Selasa (4/2/2025).
Mengulas singkat kenaikan PPN, pembatalannya juga dilakukan usai masyarakat gaduh.
Kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut semula diterapkan sesuai dengan Undang-Undang (HPP) secara bertahap.
Pemerintah lantas mengumumkan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk obyek pajak berupa barang mewah.
Namun, dalam perjalanannya, kategori barang mewah ini membuat masyarakat berang.
Sebab, beras premium atau bahan makanan lain yang termasuk dalam kategori ini turut dikenakan pajak.
Masyarakat gaduh, kemudian menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan.
Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
Tepat pada sore hari menjelang malam tahun baru, Prabowo bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Usai berbicara dengan Bendahara Negara dan jajaran direktur jenderal, Prabowo mengumumkan pembatalan kenaikan pajak 12 persen di malam tahun baru.
Ia memastikan, kenaikan PPN 12 persen mulai tahun 2025 hanya benar-benar untuk barang mewah, yakni obyek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Barang-barang tersebut, antara lain, jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah.
“Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).
Sama seperti PPN, Prabowo kembali membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah gaduh.
Semula, pembelian elpiji 3 kilogram harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.
Pembatalan ini resmi disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
“Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” ujar Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi.
Pelik masalah ini membuat Prabowo memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin siang.
Ia bahkan disebut-sebut sempat menelepon Bahlil hingga dua kali akibat kisruh ini.
Setelah bertemu Prabowo, Bahlil mengungkapkan rasa bersalahnya di depan awak media.
Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.
“Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
 
“Tapi kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ujar dia.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku sudah menggelar inspeksi mendadak untuk mengecek ketersediaan gas elpiji.
Hal itu ia lakukan merespons keluhan warga yang merasa sulit mendapatkan
gas elpiji 3 kg
.
“Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir, alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” ujar Bahlil.
Bahlil mengeklaim, selama ini gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran karena harganya dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Dengan subsidi senilai Rp 87 triliun, harga gas elpiji 3 kilogram harusnya berkisar Rp 18.000 – Rp 19.000, atau paling parah mencapai Rp 20.000 per tabung.
Oleh karena itu, ia berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.
 
“Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada
mark up
, itu sudah paling jelek Rp 20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp 18.000, Rp 19.000. Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp 25.000 sampai Rp 30.000,” imbuh dia.
Membatalkan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram bukan tanpa alasan.
Antrean pembelian gas elpiji selama beberapa hari terakhir mengular panjang.
Masyarakat juga harus rela berjalan jauh untuk membeli gas di pangkalan resmi.
Menurut Dasco, kebijakan Kementerian ESDM yang tidak mengizinkan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg) dilakukan mendadak dan tidak disosialisasikan.
 
“Ya kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak, ya tidak tersosialisasikan,” kata Dasco di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Hal ini membuat terjadinya antrean warga yang mau membeli gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah.
“Sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas elpiji, kan begitu,” ujar Dasco.
Dasco juga tidak tahu, apakah Bahlil sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Prabowo atau belum.
Pasalnya, kata Dasco, kementerian bisa menjalankan peraturan sendiri.
Akan tetapi, jika kebijakannya sudah berdampak ke masyarakat, Prabowo bisa turun tangan.
“Saya belum tahu itu apakah hal-hal seperti itu harus dikoordinasikan ke presiden, ya, tapi kebijakan-kebijakan kementerian bisa berjalan sendiri, tapi kalau menyebabkan dampak-dampak, presiden bisa turun tangan,” ucapnya.
Masalah subsidi elpiji juga disinggung saat Prabowo bertemu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka.
JK menyinggung subsidi energi yang begitu-begitu saja sejak dahulu.
Oleh karenanya, perlu ada penataan yang lebih baik.
“Ya, Pak JK ngomong tentang elpiji, bahwa elpiji ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun periode pertama dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan,” ujar Bahlil.
“Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi elpiji ini belum ada perubahan, di saat itu kurs dollar kata Pak JK masih Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16.000,” ucapnya.
Di sisi lain, pembelian elpiji kini tetap harus memakai KTP.
KTP itu diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membeli “gas melon” adalah masyarakat yang berhak memperoleh gas harga subsidi tersebut.
“Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilogram ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri. Nanti subsidi kita ini bagaimana? Itu maksudnya,” beber dia.
Kebijakan ini diterapkan sembari para pengecer menjadi subpangkalan.
Pemerintah menargetkan, setiap RW akan memiliki subpangkalan sehingga memudahkan pembelian gas melon.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.