Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • 1 Ramadhan 2025, Puasa Serentak Bersama hingga Ucapan Presiden

    1 Ramadhan 2025, Puasa Serentak Bersama hingga Ucapan Presiden

    1 Ramadhan 2025, Puasa Serentak Bersama hingga Ucapan Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari ini, Sabtu (1/3/2025), merupakan hari pertama
    puasa
    atau 1 Ramadhan 1446 Hijriyah/2025, bagi umat muslim di Indonesia.
    Pemerintah menetapkan 1
    Ramadhan 2025
    jatuh pada 1 Maret 2025. Keputusan ini mengacu pada hasil pantauan atau rukyatul hilal yang digelar di 125 lokasi di seluruh Indonesia.
    Berbeda dari tahun 2024, pada tahun ini pemerintah dan Muhammadiyah melaksanakan puasa secara bersamaan.
    Hal itu berdasarkan hasil sidang isbat penetapan awal Ramadhan yang dibacakan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pada Jumat (28/2/2025) malam.
    “Pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadhan ditetapkan besok, Insya Allah tanggal 1 Maret 2025,” ujar Nasaruddin dalam jumpa pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat.
    Keputusan sidang isbat ini mengonfirmasi bahwa awal bulan Ramadhan yang ditetapkan pemerintah, sama dengan yang ditetapkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
    Pada Rabu, 12 Februari 2025, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025.
    “Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ucap Sekretaris PP Muhammadiyah Sayuti dalam konferensi pers.
    Menyambut keputusan
    hasil sidang isbat
    , Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat berpuasa Ramadhan 2025 bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjalankannya.
    “Tentunya saya ingin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah kita diterima oleh Allah,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2025).
    Kepala Negara mengatakan bahwa dia telah memantau perkembangan harga pangan menjelang Ramadhan dalam beberapa pekan terakhir.
    Prabowo menyebut, sudah menginstruksikan kepada sejumlah menteri untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.
    “Ini kita bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat yang paling memerlukan, dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut,” ujarnya.
    Dia pun sudah meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memantau dan memastikan fasilitas transportasi publik menjelang mudik Lebaran.
    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, dan waktunya kali ini sangat berdekatan,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla mengajak masjid-masjid di Indonesia untuk mengangkat ceramah mengenai hubungan antarmanusia selama bulan Ramadhan 2025.
    Jusuf Kalla berharap agar kuliah, ceramah, dan syiar ramadhan tidak hanya menyinggung akidah, ibadah, dan sejarah islam saja.
    “Nanti para penceramah juga harus berbicara seperti muamalah, hubungan antar manusia dan tema lainnya,” kata JK dalam siaran pers pada Kamis, 27 Februari 2025.
    Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI ini juga mengajak seluruh umat Islam di Indonesia, untuk meningkatkan amal ibadah serta keimanan pada bulan suci Ramadhan.
    JK mengatakan, masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa, shalat tarawih, hingga amalan sunah lainnya yang mendapatkan ganjaran berkali-kali lipat.
    Untuk itu, JK mengharapkan seluruh masjid di Indonesia menggelar kegiatan keagamaan, termasuk menyalurkan zakat.
    “Kita harus meningkatkan kekhusuan ibadah seperti puasa, tarawih, dan amalan lainnya. Selain itu, masjid-masjid harus membina masyarakat, mengumpulkan zakat, lalu menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan,” ujar JK.
    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam di seluruh Indonesia.
    “Kepada warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam pada umumnya kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1446 H,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).
    PBNU lalu mengimbau agar umat Islam menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum kerohanian untuk mensucikan diri dengan meningkatkan ketaqwaan.
    “Memperbanyak bacaan Al Quran, zikir, beribadah dengan penuh kekhusyukan, dan berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat,” ujar Yahya.
    NU juga menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025.
    Hal itu berdasarkan Tim Rukyatul Hilal Nahdlatul Ulama yang berada di bawah koordinasi Lembaga Falakiyah PBNU telah melakukan rukyatul hilal bil fili di beberapa lokasi yang telah ditentukan.
    “Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai dengan pendapat al-Madzahibul Arba’ah, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan atau memberitahukan bahwa awal bulan Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025,” kata Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjalanan Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang Hukumannya Diperberat Jadi 13 Tahun Bui

    Perjalanan Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang Hukumannya Diperberat Jadi 13 Tahun Bui

    Perjalanan Kasus Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang Hukumannya Diperberat Jadi 13 Tahun Bui
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman pidana badan eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah alias
    Karen Agustiawan
    , dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau
    liquefied natural gas
    (LNG).
    Karen yang sebelumnya dihukum 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diperberat menjadi 13 tahun bui oleh majelis kasasi Mahkamah Agung (MA).
    Baik pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi sama-sama menilai tindakan Karen dalam membeli LNG secara melawan hukum terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,8 triliun.
    Majelis kasasi MA menyatakan, Karen terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
    “Pidana penjara 13 tahun,” sebagaimana dikutip dari situs resmi MA, Jumat (28/2/2025).
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan waktu cukup lama untuk menangani perkara dugaan korupsi Karen ini.
    Meski sudah menangani kasus tersebut bertahun-tahun, KPK baru resmi mengumumkan Karen sebagai tersangka pada Selasa (19/9/2023).
    Adapun pengadaan LNG yang menjadi materi penyidikan KPK berlangsung sejak 2011-2021.
    Sebelum resmi menahan Karen pada Selasa itu, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.
    Di antara mereka adalah eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
    Perkara ini berawal dari rencana Pertamina membeli gas alam cair untuk menanggulangi defisit gas dalam negeri pada 2009-2040.
    Karen yang menjabat Direktur Utama pada 2009-2014 kemudian meneken kerja sama dengan sejumlah produsen dan supplier luar negeri, Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat (AS).
    Namun, kontrak pembelian itu dilakukan Karen tanpa mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku seperti kajian komprehensif.
    “Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dilakukan sama sekali, sehingga tindakan KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu,” kata ketua KPK saat itu, Firli Bahuri.
    Setelah pembelian tersebut, semua kargo yang dibeli dari CCL LLC tidak terserap di pasar domestik.
    Akibatnya, kargo LNG mengalami kelebihan suplai dan tidak pernah masuk ke Indonesia.
    Kondisi ini menimbulkan kerugian nyata.
    Pertamina akhirnya harus menjual LNG itu dengan rugi ke pasar internasional.
    Menurut Firli, tindakan Karen bertentangan dengan ketentuan di internal Pertamina.
    Di antaranya Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang Anggaran Dasar PT Pertamina Persero.
    “Dari perbuatan menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dollar AS, yang ekuivalen dengan Rp 2,1 triliun (perhitungan awal),” tutur Firli.
    Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Karen menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melalui tim kuasa hukumnya pada Jumat (6/10/2023).
    KPK menghadirkan 121 bukti untuk menghadapi dalil-dalil Karen dan menghadirkan ahli.
    Setelah persidangan selama tujuh hari, hakim memutuskan menolak permohonan Karen.
    Setelah berkas penyidikan lengkap, Karen diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
    Ia pun diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    Dalam tahapan pembuktian, Karen mendapatkan hak untuk menghadirkan saksi meringankan atau a de charge.
    Tak tanggung-tanggung, mantan bos perusahaan pelat merah itu menghadirkan Wakil Presiden RI ke-10, Jusuf Kalla (JK).
    “Saya ingin hadirkan Pak JK karena beliau kan yang terlibat di Perpres ya, yang tadi dibilang ya bahwa harus lebih banyak (penggunaan) gas dan itu memang kita lakukan,” kata Karen.
    Namun, Karen kembali kalah melawan KPK.
    Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghukum Karen 9 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan penjara.
    Ia dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
    Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
    Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut Karen divonis 11 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebut Berteman Baik dengan Puan, Jokowi Akui Kepo Kabar Megawati

    Sebut Berteman Baik dengan Puan, Jokowi Akui Kepo Kabar Megawati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beberkan isi pembicaraannya dengan Ketua DPR RI Puan Maharani saat keduanya hadir dalam acara peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

    Jokowi tak menampik sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada Puan.

    Ayah Wapres Gibran Rakabuming itu juga menegaskan masih berteman baik dengan Puan yang merupakan Ketua DPP PDIP tersebut meski mereka berbeda pandangan politik.

    “Saya itu kan berteman baik dengan mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan wajar-wajar aja,” kata Jokowi.

    Pertemuan mereka memang menarik perhatian publik. Interaksi mantan rekan separtai itu terekam kamera saat Puan menghampiri Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Jusuf Kalla. Puan sempat bersalaman, berbincang hangat sembari sesekali tertawa.

    Lebih lanjut Jokowi juga mengaku tidak hal-hal khusus, mengingat pertemuan tersebut sangat singkat.

    Saat ditanya prihal Megawati, Jokowi mengakui menanyakan kabar mantan ketum partainya.

    “Tidak ada yang dibicarakan. Wong ketemunya tidak ada 1 menit. Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu (Megawati),” bebernya.
     
    Pertemuan yang berlangsung akrba tanpa sekat itu juga menegaskan hubungan pribadi Jokowi dan pentolan PDIP masih berjalan baik.

    Puan bahkan menunjukkan bahasa tubuh bahwa dirinya begitu menghormati Jokowi. Terlihat saat Puan beberapa kali membungkukkan badan dan mengangguk saat berbincang dengan Jokowi.

  • Kebutuhan Darah saat Ramadan Tinggi, Jusuf Kalla Imbau Warga Lakukan Donor Usai Berbuka – Halaman all

    Kebutuhan Darah saat Ramadan Tinggi, Jusuf Kalla Imbau Warga Lakukan Donor Usai Berbuka – Halaman all

    Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  Jusuf Kalla mengungkapkan, stok darah selama Ramadan hingga Lebarab terjamin.

    Tayang: Kamis, 27 Februari 2025 09:32 WIB

    Tribunnews.com/Rina Ayu

    KETUA UMUM PMI – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  Jusuf Kalla mengungkapkan, stok darah selama Ramadan hingga Lebaran terjamin. Hal itu disampaikan JK saat ditemui di pabrik Oneject, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (27/2/2025). Ia mengimbau agar warga melakukan donor darah pasca berbuka puasa atau selesai tarawih. 

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)  Jusuf Kalla mengungkapkan, stok darah selama Ramadan hingga Lebarab terjamin.

    Pihaknya sudah menyiapkan, sejumlah strategi agar ketersediaan darah tetap aman meski di bulan puasa.

    “Insyallah aman stok darah selama Ramadan ini,” ujar JK saat ditemui di pabrik Oneject, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (27/2/2025).

    JK mengatakan, kebutuhan darah di bulan Ramadan justru meningkat.

    Hal ini dikarenakan, aktivitas perjalanan masyarakat tinggi dimana sering terjadi kecelakaan dan membuat suplai darah meningkat.

    Karena PMI berupaya selalu menyiapkan stok darah.

    “Kami mengadakan donor darah biasanya setelah buka puasa atau tarawaih itu di masjid, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Juga mendatangi asrama-asrama militer pada siang hari untuk pendonor yang sehat,” kata Wakil Presiden ke X dan XII ini.

    Dikesempatan yang sama JK mengapresiasi bahwa kantong darah kini sudah bisa diproduksi dalam negeri.

    Harapannya kebutuhan kantong darah di Indonesia bisa dipenuhi tanpa tergantung pada impor.

    Setiap tahun, Indonesia setidaknya membutuhkan kantong darah sebanyak 5,5 juta, dimana sebelumnya mayoritas dipenuhi dari impor.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kantong Darah dan Mesin Hemodialisa Kini Diproduksi Dalam Negeri, Menkes Harap Kurangi Impor – Halaman all

    Kantong Darah dan Mesin Hemodialisa Kini Diproduksi Dalam Negeri, Menkes Harap Kurangi Impor – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi atas inisiatif Oneject dalam mendukung program pemerintah dalam transformasi sistem kesehatan.

    PT Oneject Indonesia meluncurkan, kantong darah dan mesin hemodialisa, yang diproduksi di dalam negeri.

    Inisiatif ini dilakukan tidak  hanya untuk memenuhi kebutuhan pasien tetapi juga mendukung kemandirian infrastruktur kesehatan di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Budi saat hadir langsung di pabrik Oneject di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Rabu (26/2/2025).

    “Pengembangan produk alat kesehatan dalam negeri merupakan hal yang penting sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional,” urai BGS.

    Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya prevalensi penyakit ginjal kronis yang membutuhkan perawatan mesin hemodialisis hemodialisa sebagai alat untuk mencuci darah, serta kebutuhan transfusi darah yang berperan sangat esensial dalam perawatan pasien.

    Data BPJS Kesehatan tahun 2024 menyebutkan, terdapat total 7,5 juta kasus layanan cuci darah atau hemodialisais secara agregat.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini menyebut, peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri seperti kantong darah dan mesin hemodialisis tidak hanya mendukung ketersediaan alat medis dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memastikan ketahanan jangka panjang infrastruktur  kesehatan Indonesia.

    “Pemerintah juga mendorong lebih banyak perusahaan alat kesehatan dalam memproduksi produk-produk alat medis secara dalam negeri , yang selaras  dengan kebijakan pemerintah terutama dalam pemberian cek kesehatan gratis dan peningkatan kualitas rumah sakit,” kata dia.

    Kantong cuci darah dan mesin hemodialisis yang dihadirkan bertujuan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan Indonesia, serta memastikan ketersediaan alat medis yang merata di seluruh Indonesia. 

    Direktur Utama PT Oneject Indonesia Jahja T. Tjahjana, mengatakan, inisiatif mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, terutama bagi pusat layanan kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas, dan mitra straegis lainnya.

    Perusahaan memiliki target produksi sejumlah 1.000 dalam produksi awal mesin hemodialisa dan 3.000.000 kantong darah hingga akhir tahun 2025. 

    “Pada awal distribusi, perusahaan akan memprioritaskan utilisasi oleh pasien dalam negeri,” tutur dia.

    Hadir di tempat yang sama Wakil Presiden ke X dan XII sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla.

    Ia mengatakan, kebutuhan kantong darah merupakan kebutuhan nasional. Lantaran, Indonesia membutuhkan sekitar 5 juta kantong darah per tahun di mana mayoritas dipenuhi dari impor.

    “Oleh karena itu, dengan adanya produk kantong darah dalam negeri tentunya mendukung ketahanan kesehatan nasional dan juga mendukunb ketersediaan distribusi darah seluruh Indonesia,” kata JK.

  • Bertemu Puan di Acara Danantara, Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Bertemu Puan di Acara Danantara, Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Namun, pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal, tetapi ia sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Ya, kalau ketemu Mbak Puan, pasti yang ditanyakan itu (kabar Megawati),” kata Jokowi di Kota Solo, Rabu (26/2/2025).

    Diungkapkan Jokowi, dirinya berkawan baik dengan Puan, sehingga pasti akan saling menyapa apabila bertemu.

    “Ya, saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja,” kata Jokowi.

    Acara peluncuran BPI Danantara di Istana Negara menjadi momen bersejarah dengan kehadiran para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Presiden Prabowo Subianto turut mengundang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.

  • Presiden dijadwalkan hadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    Presiden dijadwalkan hadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    Arsip foto – Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama Presiden ketujuh Joko Widodo (kedua kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) dan Wapres ke-12 Jusuf Kalla (kanan) meluncurkan secara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz

    Presiden dijadwalkan hadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta pada Selasa malam.

    “Malam ini Bapak Presiden Prabowo direncanakan hadir dan memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Kongres VI Partai Demokrat berlangsung selama 2 hari sejak Senin (24/2). Hari pertama Kongres, Sidang Pleno Partai Demokrat resmi menetapkan kembali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai ketua umum partai, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ditetapkan kembali sebagai ketua majelis tinggi partai.

    Dengan demikian, AHY dan SBY pun meneruskan tugasnya masing-masing sebagai ketua umum partai dan ketua majelis tinggi partai untuk periode 2025–2030.

    Terpilihnya AHY sebagai ketua umum, dan SBY sebagai ketua majelis tinggi partai berdasarkan aklamasi dari seluruh pemilik suara di antaranya yaitu pengurus dewan pimpinan pusat (DPP), pengurus majelis tinggi partai, seluruh ketua dewan pimpinan cabang (DPC), ketua dewan pimpinan daerah (DPD), ketua dewan perwakilan luar negeri (DPLN), dan ketua organisasi sayap.

    “Alhamdulillah, saya mendapatkan amanah untuk kembali melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat 5 tahun ke depan masa bakti 2025–2030 secara aklamasi, yang tentunya ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar yang Insyaallah saya akan jalankan semaksimal kemampuan saya, tentunya dengan dukungan, dengan kebersamaan seluruh keluarga besar Partai Demokrat di mana pun berada,” kata AHY selepas acara Kongres di Jakarta, Senin malam.

    Acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung hari ini di salah satu hotel bintang 5 di kawasan SCBD, Jakarta, mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Partai Demokrat saat ini merupakan partai pendukung pemerintah, dan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Dalam pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo, AHY masuk dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dipercaya oleh Presiden Prabowo sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Sumber : Antara

  • Wamen Investasi Todotua: Danantara Dapat Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    Wamen Investasi Todotua: Danantara Dapat Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 
    Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat.

    Penandatangan Keppres dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). BPI Danantara ini dibentuk setelah revisi UU BUMN disepakati oleh DPR. 

    Presiden Prabowo juga meneken Keppres terkait pembentukan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Prabowo meneken Keppres tersebut didampingi sejumlah menteri.

    “Keputusan Presiden nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia,” ujar Prabowo.

    Sejumlah tokoh turut mendampingi Presiden dalam peluncuran yang berlangsung pada senin pagi ini. 

    Di antaranya, Presiden ketujuh Jokowi, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Boediono, dan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

    Agenda peluncuran turut dihadiri sejumlah Ketua Umum partai Koalisi Indonesia Maju, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pengusaha, perwakilan BUMN, ormas agama, hingga perwakilan kampus.

    Saat menandatangani Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara, nampak sejumlah pejabat mendampingi dan berdiri di belakang Prabowo yakni, Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Pandu Patria Sjahrir, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Dony Oskaria. 

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mendukung penuh peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Menurutnya, kehadiran Danantara merupakan langkah strategis dalam memperkuat investasi dan hilirisasi di Indonesia.

    “Danantara akan menjadi institusi konsolidator investasi, mendukung hilirisasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Todotua dalam keterangannya, Senin  (24/2/2025).

    Todotua juga menekankan bahwa dengan adanya landasan hukum yang kuat setelah pengesahan UU BUMN, Danantara memiliki sebuah fondasi yang kokoh untuk segera beroperasi dan menjalankan misinya.

    Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional melalui pembentukan dan operasionalisasi Danantara.

    “Pemerintah sangat bersemangat dalam membangun Danantara sebagai motor penggerak investasi dan hilirisasi nasional. Kita semua harus bersinergi untuk memastikan keberhasilan Danantara berjalan dengan baik,” pungkas Todotua.

  • Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor

    Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka (tiga kiri), Presiden ketujuh Joko Widodo (lima kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (rmpat kiri), Wapres ke-13 Ma\’ruf Amin (tiga kanan), Wapres ke-12 Jusuf Kalla (empat kanan), Wapres ke-11 Boediono (dua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani (kanan) secara simbolis meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pembentukan BP Investasi Danantara.

    Dengan pembentukan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Juwai IQI Shan Saeed yang berbasis pusat di Malaysia memberikan pandangannya terkait pembentukan Danantara. Menurutnya, kehadiran Danantara mengirimkan sinyal positif kepada investor di dalam dan luar negeri

    “Segala sesuatu yang didukung oleh pemerintah akan memberikan suntikan likuiditas dan mengirimkan sinyal positif kepada investor bahwa pemerintah berkomitmen pada reformasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan negara,” ujar Saeed dalam wawancara dengan media, Senin (24/2), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    “Indonesia berada di jalur untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dalam 3–5 tahun ke depan,” lanjutnya.

    Selain itu, Saeed menilai Danantara akan dapat menambah penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja pada tingkat makro Indonesia.

    “Pemerintah tampak sangat berkomitmen untuk mengubah prospek ekonomi negara guna meningkatkan standar hidup masyarakat,” kata dia.

    Prabowo dalam peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Danantara.

    Ia menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik, BUMN harus mengdepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.

    Prabowo menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak efisien  akan dikelola oleh Danantara Indonesia dan dapat diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” lanjutnya.

    Prabowo pun mengatakan dengan demikian Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan sangat hati-hati, serta transparan. Sebab, Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

    “Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • SBY Minta Kader Demokrat Kawal Danantara untuk Kepentingan Rakyat

    SBY Minta Kader Demokrat Kawal Danantara untuk Kepentingan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta proyek Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dikawal dan diawasi agar benar benar untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan SBY dalam pidatonya pada Pembukaan Kongres VI Partai Demokrat, Senin, 24 Februari 2025.

    SBY mengatakan bahwa pengelolaan Danantara agar dikawal secara baik demi kepentingan rakyat merupakan bentuk etika yang harus dijunjung tinggi oleh partai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh presiden kita. Kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” kata SBY kepada kader peserta Kongres di Ballroom Ritz and Carlton the Pacific Place, Jakarta Selatan.

    “Ini etika yang harus kita junjung tinggi, bagi partai demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam acara peluncuran, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ke-7 Joko Widodo turut hadir. Selain itu, hadir pula Wakil Presiden ke-10 & 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

    Dikutip dari Antara, posisi pimpinan pengelola Danantara telah ditentukan oleh Presiden. Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tidak hanya itu, ada juga Komite Pengawas dalam struktur organisasi BPI Danantara, yang terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News