Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • Dasco: Prabowo Puas dengan HUT Bhayangkara, Komandan Upacara Bakal Diberi Bonus

    Dasco: Prabowo Puas dengan HUT Bhayangkara, Komandan Upacara Bakal Diberi Bonus

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa puas dengan jalannya upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Pelataran Merdeka Monas, Selasa (1/7/2025).

    Usai upacara, dia mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun memanggil Komandan Upacara Irjen Dadang, untuk menghadap untuk diberikan bonus.

    “Ya Presiden tadi puas dengan hasil upacara dan memang biasanya begitu. Kalau dalam upacara, dalam setiap upacara itu Presiden puas, diminta pimpinan upacara menghadap dan dikasih bonus. Jangan tanya bonusnya,” kata Dasco kepada wartawan sambil tersenyum di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Meski tidak merinci bentuk penghargaan yang diberikan, tetapi Dasco menegaskan bahwa pemanggilan Komandan Upacara ini merupakan bentuk apresiasi Presiden atas pelaksanaan upacara yang berjalan lancar dan khidmat.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto bertindak selaku inspektur upacara memimpin jalannya Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. Tepat pukul 08.00 WIB, upacara dimulai dengan diawali oleh salam kebangsaan.

    Setelah berada di mimbar upacara, Presiden Prabowo menerima laporan dari komandan upacara yang pada kesempatan itu diemban oleh Irjen Pol Dadang Hartanto, Presiden Prabowo kemudian melakukan pemeriksaan pasukan dengan menggunakan kendaraan taktis maung.

    Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Polri.

    “Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dan atas nama seluruh Bangsa Indonesia, Saya menyampaikan ucapan Selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di manapun saudara-saudara berada. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Kepala Negara.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras anggota Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan agenda pembangunan nasional.

    “Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan sehingga kita sebagai bangsa dapat melakukan agenda-agenda besar pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan saat-saat ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menganugerahkan Tanda Kehormatan berupa Nugraha Shakanti dan Bintang Bhayangkara Nararya sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara.

    Selesai upacara, Prabowo dan tamu undangan lainnya menyaksikan demonstrasi dan defile. Adapun penampilan ini dilakukan oleh para anggota serta mitra Polri.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, para duta besar negara sahabat, para pimpinan lembaga negara, serta para menteri kabinet Merah-Putih.

     

  • Jadilah polisi yang dicintai rakyat

    Jadilah polisi yang dicintai rakyat

    Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato arahan dalam agenda Upacara HUT Ke-79 Bhayakara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Presiden Prabowo: Jadilah polisi yang dicintai rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Polri saat puncak peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara agar mereka menjadi polisi yang dicintai rakyat.

    Dalam amanatnya di hadapan ribuan polisi, Presiden beberapa kali mengingatkan polisi harus selalu melindungi rakyat, terutama mereka yang paling lemah, paling tertindas, dan paling miskin.

    “Jaga kepercayaan rakyat. Sekali lagi utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain. Sekali lagi, Saudara jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita,” kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan polisi.

    “Selamat Hari Bhayangkara Ke-79. Jadilah insan Bhayangkara yang rastra sewakottama  —polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan Nusa dan Bangsa–. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” ujar Presiden saat menutup amanatnya.

    Dalam amanat yang sama, Presiden juga menekankan polisi di Indonesia harus memahami betul kesulitan dan penderitaan rakyat.

    “Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, merasakan kesulitan rakyat, mendengar jeritan hati rakyat,” kata Presiden.

    Presiden juga menyatakan cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berhasil menghapus kemiskinan dan kelaparan, bangsa yang adil, hanya mungkin terwujud manakala memiliki kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dicintai rakyat, dan selalu membela rakyat.

    “Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kita tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Dengan kesadaran itulah, para pemimpin negara dari presiden pertama dan seterusnya, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai sekarang saya menjabat, kita semua sadar pentingnya kepolisian yang tangguh dan unggul,” kata Presiden.

    Kepada seluruh peserta upacara dan tamu undangan, Presiden Prabowo mengajak untuk mengenang dan memberikan penghargaan kepada para pendiri Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa, sebagai inspektur upacara. HUT Bhayangkara merujuk kepada hari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 1 Juli 1946.

    Dalam rangkaian peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara itu, Presiden Prabowo lanjut menyaksikan parade (defile) seluruh satuan Polri beserta kemampuan alat pertahanan dan keamanan Polri. Defile HUT Ke-79 Bhayangkara juga dimeriahkan parade 25 robot yang merupakan simbol modernisasi Polri. Robot-robot itu mencakup robot mirip manusia (humanoid), robot mirip anjing penjaga, robot tank, robot ROPI, dan drone agriculture.

    Di Lapangan Silang Monas hari ini, kehadiran Presiden Prabowo dalam rangkaian HUT Ke-79 Bhayangkara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di lokasi upacara disambut oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Dalam puncak peringatan HUT Polri itu, hampir seluruh pimpinan lembaga negara, pimpinan TNI, menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir. Kemudian, ada juga tamu-tamu kehormatan, di antaranya Istri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Ke-13 Ma’ruf Amin.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo pimpin upacara HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Presiden Prabowo pimpin upacara HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memeriksa pasukan saat upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden Prabowo pimpin upacara HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa. HUT Ke-79 Bhayangkara merupakan peringatan atas terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 1 Juli 1946.

    Presiden Prabowo, sebagaimana disiarkan dalam siaran langsung Sekretariat Presiden dan Divisi Humas Mabes Polri, tiba di Lapangan Silang Monas pukul 07.56 WIB. Presiden mengenakan setelan jas lengkap dengan kopiah.

    Kedatangan Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, disambut oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kemudian, Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian diantar oleh Kapolri dan Panglima TNI menuju tenda dan mimbar kehormatan yang bernuansa warna biru dan putih.

    Di mimbar kehormatan, Presiden kemudian menyalami sejumlah pejabat negara yang hadir, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Presiden Prabowo lanjut menyalami Sinta Nuriyah, Istri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Ke-13 Ma’ruf Amin.

    Usai menyalami sejumlah tamu kehormatan dan pejabat negara, Presiden didampingi Wapres Gibran berdiri di mimbar kehormatan, dan Presiden pun lanjut memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara.

    Prosesi upacara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selepas itu, Presiden didampingi oleh Kapolri lanjut naik mobil atap terbuka untuk memeriksa pasukan. Sepanjang pemeriksaan, lagu “Maju Tak Gentar” dinyanyikan oleh Korps Musik Polri.

    Selepas prosesi upacara, Presiden beserta tamu kehormatan lanjut menyaksikan parade (defile) dari satuan-satuan Polri,kelompok-kelompok masyarakat yang mengenakan pakaian tradisional sejumlah suku di Indonesia, dan perwakilan dari aparat lembaga lainnya yang bermitra dengan Polri.

    Kemudian, ada juga defile dari satuan pengamanan (satpam), perlindungan masyarakat (linmas), dan potensi masyarakat (potmas), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan Persatuan Islam (Persis).

    Tidak hanya itu, parade juga dimeriahkan dengan penampilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemuda-pemudi Merah Putih, hingga kelompok tani, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas), Aisyiyah, dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).

    Di hadapan Presiden Prabowo, Polri turut menampilkan sejumlah robot mirip manusia (humanoid) dan robot mirip anjing penjaga dalam parade. Setidaknya, ada 25 robot ikut defile, yang mencakup robot tank, robot ropi, drone agriculture, dan robot anjing penjaga. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menjelaskan adanya robot-robot tersebut merupakan simbol modernisasi Polri.

    Dalam rangkaian peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara hari ini, petinggi-petinggi TNI dan jajaran pimpinan lembaga negara turut hadir, di antaranya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, kemudian jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang mendampingi Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • 8 Mantan Presiden dan Wapres yang Hadiri HUT Ke-79 Bhayangkara: SBY hingga Try Sutrisno Nasional

    8 Mantan Presiden dan Wapres yang Hadiri HUT Ke-79 Bhayangkara: SBY hingga Try Sutrisno Nasional

    Mantan Presiden dan Wapres yang Hadiri HUT Ke-79 Bhayangkara: SBY hingga Try Sutrisno
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah
    mantan Presiden
    dan Wakil Presiden (Wapres) terpantau menghadiri
    HUT Bhayangkara
    ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) pagi.
    Pantauan Kompas.com, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir bersamaan dengan Wapres ke-13 Ma’ruf Amin.
    Selain itu, SBY dan Ma’ruf juga terlihat datang bersama istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, serta Ketua DPR Puan Maharani.
    Lalu, tampak pula Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dan Wapres ke-6 Try Sutrisno menghadiri HUT Polri ini.
    Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta Wapres ke-11 Boediono tidak tampak menghadiri HUT Bhayangkara.
    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah hadir di lokasi HUT Bhayangkara.
    Hingga berita ini dimuat, Prabowo sedang berkeliling Monas mengecek pasukan bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Diketahui, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara akan diperingati pada hari ini, Selasa (1/7/2025).
    Perayaan tahun ini akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
    Momen ini menjadi bagian penting dari sejarah panjang institusi kepolisian di Indonesia.
    Dilansir Kompas.com (30/6/2025), meskipun sering dianggap sebagai hari lahir Polri, tanggal 1 Juli sesungguhnya merujuk pada turunnya Penetapan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946.
    Peraturan ini menyatukan kepolisian daerah yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SBY, JK, hingga Ma”ruf Amin Ikut Upacara HUT ke-79 Bhayangkara Bareng Prabowo-Gibran

    SBY, JK, hingga Ma”ruf Amin Ikut Upacara HUT ke-79 Bhayangkara Bareng Prabowo-Gibran

    SBY, JK, hingga Maruf Amin Ikut Upacara HUT ke-79 Bhayangkara Bareng Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Pantauan dari lokasi sekitar pukul 08.00 WIB, Prabowo tiba bersama dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda.
    Dalam upacara ini, Prabowo akan menjadi Inspektur Upacara.
    Selain Prabowo dan Gibran, para pejabat tokoh nasional lain turut hadir di antaranya Presiden ke-6 RI
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ); Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin; Wapres ke-10 dan ke-12 RI
    Jusuf Kalla
    (JK), Wapres ke-6 Try Surtisno, hingga anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yakni Alissa Wahid dan Yeny Wahid.
    Selain itu, hadir tuan rumah Kapolri Jenderal Lisyo Sigit Prabowo. Kemudian sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yaitu Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Koperasi Budi Arie; Menteri ESDM Bahlil Lahadali; Ketua DPR RI Puan Maharani; Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Adapun dalam acara
    HUT Bhayangkara
    ini turut dihadiri masyarakat umum yang sudah memenuhi Kawasan Monas sejak pagi hari.
    Sejak pagi hari, di lokasi terpajang sejumlah kendaraan taktis milik Polri serta penampilan pasukan terjun payung yang membawa bendera logo satuan Korps Bhayangkara dan bendera Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ijazah Jokowi Dituding Bodong, Andi Widjajanto PDIP Beri Kesaksian Mengejutkan Saat Pilpres 2014

    Ijazah Jokowi Dituding Bodong, Andi Widjajanto PDIP Beri Kesaksian Mengejutkan Saat Pilpres 2014

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Widjajanto, salah satu figur dan pemikir penting pada pemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 kembali membuat pengakuan soal polemi ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Politisi PDI Perjuangan itu mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat dirinya menjadi sekretarias tim kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014.

    “Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi dan juga ijazah Pak JK,” tegas Andi dilansir dari video yang diterima pada Sabtu (28/6/2025).

    Dokumen tersebut kemudian diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dinyatakan sah dan lengkap sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di tahun 2014.

    Pengakuan tersebut berbeda dengan yang disampaikan politisi senior PDIP Beathor Suryadi.

    Ia mengungkapkan bahwa Andi Widjajanto pernah melihat langsung ijazah Jokowi yang diduga hasil cetakan ulang.

    Lebih jauh Beathor mengungkapkan bahwa momen itu terjadi menjelang Pilpres 2014 saat berbagai dokumen penting sedang diverifikasi oleh tim internal.

    Menurut Beathor, dokumen yang diperlihatkan kepada Andi merupakan cetakan ulang yang dibuat pada tahun 2012.

    Cetakan tersebut, kata Beathor, dipersiapkan saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Beathor menegaskan bahwa proses pencetakan ulang berlangsung di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

    Diketahui, Bareskrim Polri menegaskan skripsi dan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo asli berdasarkan hasil uji laboratorium forensik.

  • Jusuf Kalla Sebut AI Akan Bawa Dampak ke Sistem Pendidikan Indonesia, Guru Harus Bersiap – Page 3

    Jusuf Kalla Sebut AI Akan Bawa Dampak ke Sistem Pendidikan Indonesia, Guru Harus Bersiap – Page 3

    JK meyakini AI akan menciptakan suasana baru dalam pendidikan Indonesia, meski tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia memperkirakan perubahan besar secara revolusioner akan berlangsung dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.

    “Sedikit semi sedikit sudah terlihat saat ini. Jadi Nanti tidak akan ada lagi tulisan indah. Tapi bagaimana menulis dengan cepat. Nanti tidak akan membutuhkan kertas lagi karena sudah menyatu dalam HP dan laptop,” ungkap dia.

    Dengan begitu, JK mengingatkan agar guru harus bersiap melakukan perubahan dalam menghadapi kecanggihan AI. Seperti mengubah cara mengajar dan lebih terbuka. Tujuannya agar guru lebih pintar daripada murid. “Itu bisa saja terjadi saat ini dan di masa depan. Sebab para murid saat ini dlakan mengandalkan AI yang hampir bisa menjawab semua pertanyaan,” kata Ketua PMI ini.

    Kehadiran AI, lanjut JK, memang menjadi tantangan berat bagi guru. Apalagi jika guru tidak mau belajar dan tidak memiliki sikap terbuka. Salah satu cara yang bisa dilakukan guru di tengah kehadiran AI adalah begaimana mengajarkan common sense, atau akal sehat.

    “Yang perlu diingatkan setiap guru adalah memberikan pelajaran yang penting utamanya common sence. Yakni bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menilai dan meyakini sesuatu, bagaimana menentukan kebenaran ditengah banyaknya medsos, serta mengajarkan logika kebenaran,” usul JK.

    “Jadi para guru harus lebih banyak belajar tentang logika karena logikalah yang bisa mendari kebenaran,” imbuhnya.

     

  • Jusuf Kalla: AI ubah cara belajar mengajar

    Jusuf Kalla: AI ubah cara belajar mengajar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla mengungkapkan kecanggihan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah mengubah proses dan sistem pendidikan hingga cara belajar dan menjalar

    Tokoh yang akrab disapa JK itu menilai kehadiran kecerdasan buatan menjadi tantangan yang harus dihadapi guru di masa yang akan datang.

    “Kecerdasan berpikir itu yang akan nanti banyak berpengaruh pada pendidikan karena akan merubah secara total sistem pendidikan, baik cara mengajar, cara menilai dan lainnya,” kata JK di acara Rapimnas PGRI Tahun 2025 di Jakarta, Jumat.

    Dewan Pembina PGRI itu menambahkan, tidak ada yang bisa menghindari kehadiran AI. Sebab, kata dia, AI telah membantu seluruh sektor kehidupan manusia termasuk cara mengajar guru. Kehadiran AI juga membuat murid lebih pintar daripada gurunya.

    “AI saat ini menjadi bagian dari guru, bagian dari murid. Bahkan karena AI murid menjadi lebih pintar dari guru. Itulah yang merubah dunia pendidikan ini,” kata dia.

    Dia yakin kehadiran AI akan memunculkan suasana baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, tetapi tidak akan berubah secara tiba-tiba. Ia memprediksi suasana baru secara revolusioner mungkin akan terjadi 5 hingga 10 tahun ke depan.

    “Jadi Nanti tidak akan ada lagi tulisan indah, tapi bagaimana menulis dengan cepat. Nanti tidak akan membutuhkan kertas lagi karena sudah menyatu dalam HP dan laptop,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengingatkan agar guru harus bersiap melakukan perubahan dalam menghadapi kecanggihan AI, seperti mengubah cara mengajar dan lebih terbuka. Tujuannya, kata dia, agar guru tetap lebih pintar daripada murid.

    “tu bisa saja terjadi saat ini dan di masa depan. Sebab para murid saat ini akan mengandalkan AI yang hampir bisa menjawab semua pertanyaan,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, guru harus tegas dalam penggunaan telepon genggam di sekolah. Sebab jika murid bebas menggunakan telepon genggam, maka logika berpikir tidak akan digunakan.

    “Persiapan itu harus dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan lagi. Tentu kita setuju dengan AI, tapi tinggal yang difokuskan bagaimana mengedepankan hal positif dalam pembelajaran itu,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja? Nasional 22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja? Nasional 22 Juni 2025

    Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Sengketa
    antar-pemerintah daerah (Pemda) atas kepemilikan
    pulau
    terus bermunculan. Hal ini terjadi usai terjadi polemik soal kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh-Sumatra Utara (Sumut).
    Keduanya memperebutkan
    Pulau
    Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
    Persoalan timbul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa empat pulau tersebut masuk dalam wilayah Sumut. Alasannya, secara geografis pulau-pulau itu lebih dekat dengan Sumut.
    “Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh empat pemda, Aceh maupun Sumatera Utara,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (10/6/2025).
    Persoalan kepemilikan empat pulau ini kemudian meruncing. Pemda Aceh dan warga Aceh tidak terima dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
    Tidak hanya itu, Wakil Presiden RI Ke-10 Jusuf Kalla bahkan angkat bicara. Ia mengingatkan bahwa empat pulau itu merupakan harga diri warga Aceh.
    Perselisihan ini akhirnya diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Jenderal Kopassus itu memutuskan bahwa empat pulau tersebut milik Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
    Usai polemik empat pulau Aceh-Sumut, muncul selisih kepemilikan 13 pulau Trenggalek-Tulungagung.
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek juga merasa keberatan dengan Keputusan Mendagri yang menyatakan bahwa 13 pulau itu milik Pemda Tulungagung.
    Dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur telah disebutkan bahwa 13 pulau itu masuk dalam wilayah administrasi Trenggalek.
    Pemprov Jawa Timur kemudian memfasilitasi pertemuan Pemkab Trenggalek dan Tulungagung untuk duduk bersama.
    Namun, perasaan itu masih buntu. Kedua pihak masih bersikeras memiliki hak kelola atas 13 pulau tersebut.
    “Sudah ditetapkan oleh Kepmendagri, artinya masih masuk wilayah Tulungagung. Kami akan bersurat lagi, meminta agar dilakukan kajian ulang,” kata Sekda Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, Senin (16/6/2025).
    Perselisihan juga muncul di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan Kepulauan Riau (Kepri) menyangkut kepemilikan
    Pulau Tujuh
    .
    Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bahkan membentuk Tim Khusus Pulau Tujuh yang akan memperjuangkan untuk mengembalikan empat pulau ke Babel.
    Mereka mempersoalkan Keputusan Mendagri Nomor 050/145/2022 dan 100.1.1.6117/2022 tentang Kode Wilayah Administratif dan Data Pulau.
    Staf Khusus Gubernur Babel, Kemas Akhmad Tajuddin, mengatakan bahwa tim tersebut akan menempuh jalur hukum dan administratif, termasuk menyurati Mendagri agar merevisi keputusannya.
    Jika tidak ditanggapi, Pemda Babel akan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Kita juga akan melakukan langkah hukum lainnya dengan mengajukan gugatan judicial review atas adanya konflik dua undang-undang yang saling bertentangan,” di Pangkalpinang, Sabtu (21/6/2025), dilansir dari Antara.
    Menurut Kemas, pihaknya telah melakukan dialog dengan Pemda Kepri secara langsung maupun di bawah mediasi Kemendagri. Namun, kedua pihak tidak kunjung sepakat.
    “Pada 2022 terbit Keputusan Mendagri yang memasukkan Pulau Tujuh ke Kepulauan Riau. Kami telah menyampaikan surat keberatan ke Kemendagri, namun tidak pernah ditanggapi,” ujar Kemas.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya tengah mempelajari soal polemik 13 pulau di Trenggalek, Jawa Timur, yang diklaim masuk wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
    Dia mengatakan bahwa Kemendagri akan berhati-hati dalam menangani kasus tersebut.
    “Yang pasti belajar dari
    sengketa
    4 pulau di Aceh, tentu kami hati-hati,” kata Bima, di BPSDM, Kemendagri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
     
    Bima memastikan, Kemendagri tentu tidak hanya akan mendalami letak geografis 13 pulau itu tapi juga soal historisnya. 
    “Tidak saja soal data geografis, tapi historis dan kesepakatan-kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Kami berhati-hati sekali,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kader PDIP Andi Widjajanto Buka Suara soal Isu Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka

    Kader PDIP Andi Widjajanto Buka Suara soal Isu Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka

    GELORA.CO – Kader PDIP sekaligus mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu 2014, Andi Widjajanto, akhirnya angkat bicara terkait isu pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka yang sempat disinggung Beathor Suryadi.

    Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari channel Youtube Sentana TV, Andi Widjajanto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berinteraksi dengan Beathor maupun terlibat dalam praktik yang disebutkan.

    “Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait ijazah, tidak pernah ada pembicaraan soal itu, dan tidak ada keterlibatan saya dalam urusan ijazah yang sekarang ramai dibicarakan,” ujar Andi Widjajanto.

    Andi menegaskan bahwa tugasnya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional pada Pemilu 2014 hanyalah memastikan kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan pencalonan.

    Ia menekankan bahwa semua dokumen, termasuk ijazah, dinyatakan sah dan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Saat itu saya hanya memastikan dokumen administrasi untuk KPU lengkap. Semua dokumen sudah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh KPU. Tugas saya selesai di situ,” tegas Andi.

    Ia juga menyatakan bahwa pada tahun 2014, tidak pernah terbesit di pikirannya untuk mempertanyakan keaslian ijazah Joko Widodo.

    “Saat itu Pak Jokowi sudah dua kali menjadi Wali Kota dan satu kali menjadi Gubernur. Tidak ada pertanyaan di kepala saya mengenai keaslian ijazah beliau,” ungkapnya.

    Saat ditanya apakah ia pernah melihat ijazah asli yang dilegalisir, Andi membenarkan bahwa ia pernah melihat dokumen tersebut.

    Namun, ia mengaku tidak mengingat secara detail bagaimana tampilan ijazah itu, termasuk apakah ijazah tersebut mirip dengan yang kini ramai beredar di media sosial.

    “Saya memang pernah melihat ijazah yang dilegalisir, tapi saya sudah tidak ingat lagi detailnya seperti apa. Saya anggap itu proses administrasi yang biasa saja pada saat itu,” ujarnya.

    Terkait kabar bahwa KPU melakukan verifikasi langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Andi menegaskan bahwa itu merupakan wewenang KPU.

    Ia tidak mengetahui secara pasti apakah KPU melakukan pengecekan lapangan atau tidak.

    “Itu memang menjadi tugas KPU untuk memverifikasi dokumen. Saya tidak tahu apakah mereka melakukan pengecekan langsung ke kampus, tapi dokumen yang kami serahkan sudah dinyatakan sah dan lengkap,” jelas Andi.

    Saat disinggung tentang keberadaan tim yang menyiapkan dokumen untuk pencalonan Jokowi, termasuk nama-nama seperti Widodo dan David yang disebut oleh Beathor, Andi mengaku mengenal mereka tetapi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan teknis penyusunan dokumen tersebut.

    “Saya kenal dengan Pak Widodo dan Pak David. Tapi saya tidak tahu persis peran mereka dalam proses penyusunan dokumen itu. Itu mungkin bagian dari tim internal Pak Jokowi sejak beliau menjabat sebagai Wali Kota,” katanya.

    Menanggapi desakan sejumlah pihak agar isu ini diusut lebih dalam, Andi menyerahkan sepenuhnya kepada publik dan otoritas yang berwenang.

    “Kalau masyarakat masih penasaran, silakan saja menelusuri. Tapi bagi saya, secara formal, proses administrasi pada Pemilu 2014 dan 2019 sudah dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Itu cukup,” tutup Andi.