Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • Politik kemarin, komisi investigasi demo hingga RUU Perampasan Aset

    Politik kemarin, komisi investigasi demo hingga RUU Perampasan Aset

    “Sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah. Jadi tidak perlu kita bahas,”

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (11/9) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus hingga DPR pastikan RUU Perampasan Aset dibahas secara terbuka.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo setuju komisi investigasi dibentuk selidiki prahara Agustus

    Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

    Kerusuhan pada periode waktu tersebut, yang kemudian disebut oleh GNB sebagai prahara Agustus, turut diwarnai oleh aksi pembakaran dan penjarahan, dan korban jiwa akibat rangkaian insiden tersebut mencapai 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

    “Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili Gerakan Nurani Bangsa, saat jumpa pers selepas pertemuan antara Presiden Prabowo dan GNB di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Gerindra sebut Saraswati mundur untuk jadi menteri hanya isu

    Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Hariyadi mengatakan Rahayu Saraswati mundur sebagai anggota DPR untuk menjadi menteri hanyalah isu dan spekulasi.

    Dia mengatakan segala keputusan terkait kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan Fraksi Partai Gerindra tak mencampuri urusan Kepala Negara tersebut.

    “Sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah. Jadi tidak perlu kita bahas,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. JK minta revisi UU Pemerintah Aceh harus sesuai MoU Helsinki

    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla meminta agar revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kini tengah bergulir di DPR RI, harus sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Helsinki.

    Pada prinsipnya, dia menjelaskan bahwa UU Pemerintahan Aceh itu muara dari persetujuan antara dua pihak, yakni Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maka revisi yang dilakukan saat ini pun harus memiliki prinsip yang serupa.

    “Setiap UU ataupun revisi tidak boleh bertentangan dengan MoU ini. Itu maknanya, karena sudah menjadi UU bagi kedua belah pihak,” kata Jusuf Kalla saat menghadiri rapat dengar pendapat Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Bantah isu di-reshuffle, Budiman: Saya masih mengurus BP Taskin

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko membantah soal isu dirinya yang masuk dalam bursa perombakan (reshuffle) susunan menteri Kabinet Merah Putih dan menegaskan masih mengurus lembaga yang dipimpinnya saat ini.

    Budiman mengaku tidak tahu soal namanya yang masuk dalam salah satu kementerian menjadi wakil menteri, berdasarkan informasi yang berkembang.

    “Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu. Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu. Jadi, saya dapat pertanyaan juga dari mana mana. Saya tidak tahu sama sekali,” kata Budiman saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. DPR pastikan RUU Perampasan Aset dibahas secara terbuka

    Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.

    Menurut Bob Hasan di Jakarta, Kamis, partisipasi bermakna harus menjadi penekanan agar publik tidak hanya mengetahui judul undang-undang, tetapi juga memahami substansi yang terkandung di dalamnya.

    Dia pun menargetkan RUU Perampasan Aset bisa rampung pada tahun 2025 ini.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK Blak-blakan soal Demo DPR hingga Tuntutan Rakyat 17+8

    JK Blak-blakan soal Demo DPR hingga Tuntutan Rakyat 17+8

    Bisnis.com, JAKARTA — Publik tengah menekan DPR dan pemerintah untuk menuntaskan tuntutan 17+8. Merespons hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 Jusuf Kalla (JK) menilai tuntutan massa seharusnya membawa perubahan kehidupan masyarakat Indonesia.

    Dia tidak ingin mengintervensi lebih dalam dan melimpahkan semua desakan kepada lembaga terkait. Namun, JK menilai aspirasi publik perlu didengar sehingga memberikan rasa adil dan kesejahterah bagi masyarakat. 

    “Ya seperti pandangan di demo itu bahwa perlu ada perubahan-perubahan, perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ kemarin kita rasakan sama-sama,” katanya kepada wartawan di komplek parlemen, Kamis (11/9/2025).

    Menurutnya Prabowo Subianto telah memberikan atensi khusus terhadap Tuntutan Rakyat 17+8 tersebut. Sebelumnya, Tuntutan Rakyat 17+8 sudah ditanggapi DPR maupun pemerintah. 

    Terbaru, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tuntutan terkait pembentukan tim investigasi untuk mengusut kematian pendemo masih masuk akal.

    “Ya, saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah media di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).

    Namun Prabowo menambahkan, dari seluruh aspirasi yang diterimanya, ada yang logis dan bisa segera dibicarakan dan sebagian lainnya memerlukan perdebatan lebih lanjut.

    Selain itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mengabulkan beberapa tuntutan, yakni pemberhentian pemberian tunjangan rumah Rp50 juta,  pemangkasan tunjangan, serta menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing. 

  • JK Minta RUU Pemerintah Aceh Tak Bertentangan dengan MoU Helsinki

    JK Minta RUU Pemerintah Aceh Tak Bertentangan dengan MoU Helsinki

    Bisnis.com, JAKARTA – Jusuf Kalla (JK) menghadiri rapat dengar pendapat umum untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dia berharap RUU tersebut mengedepankan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu mengatakan penambahan pasal bisa saja dilakukan asal tidak bertentangan dengan kedaulatan negara.

    “Apabila Undang-Undang pemerintahan Aceh itu direvisi prinsipnya seperti saya katakan tadi selama itu tidak bertentangan dengan MoU di Helsinki Maka itu dapat dilakukan. Sesuai dengan zamannya. Boleh tapi tetap tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh,” tegasnya kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Kamis (11/9/2025).

    Dia memahami bahwa proses pengesahan RUU memakan waktu yang cukup panjang mengingat aturan itu memiliki nilai sejarah terhadap pembentukan Provinsi Aceh.

    Meski begitu, dia mengusulkan perubahan RUU Pemerintah Aceh menjadi Undang-undang dilakukan secara cepat dan tidak bertentangan dengan MoU Helsinki.

    “InsyaAllah DPR sudah dapat berjalan seperti itu, maka setiap revisi tentu bisa sesuai dengan zamannya. Tapi dengan syarat melihat Aceh ke depan, melihat Indonesia ke depan. Jadi tidak ke belakang lagi, karena ke belakang sudah selesai kita selalu prinsipnya ke depan,” jelasnya.

    Dia mengatakan faktor kesejahteraan yang disampaikan bukan tanpa sebab. pasalnya, JK menilai masalah utama di Aceh adalah ketidakadilan ekonomi bagi masyarakatnya.

    Apalagi, kata JK, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, banyak masyarakat di sana yang hidupnya tak sejahtera. 

    “Di Aceh apa masalahnya? Aceh sangat kaya SDA [sumber daya alam]. Gas minyak pada waktu itu. Tetapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak besar dibandingkan kekayaan alamnya. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara,” kata Jusuf.

    Akibatnya masyarakat Aceh merasakan ketimpangan ekonomi, di bandingkan wilayah lainnya. Tokoh perdamaian Aceh itu mengatakan jika revisi UU dilaksanakan, maka harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    “Jadi masalah di Aceh itu karena ketidakadilan ekonomi. Intinya, banyak orang katakan masalah syariah, tidak,” jelasnya.

    Dia menambahkan kekayaan gas dan sumber daya alam lainnya sangat melimpah di Aceh pada waktu itu. Oleh karenanya dia mengatasi konflik di Aceh dengan menumbuhkan rasa kepercayaan, salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi.

  • Silfester Matutina Dicurigai Ngumpet di Solo

    Silfester Matutina Dicurigai Ngumpet di Solo

    GELORA.CO -Keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina raib bak ditelan bumi. Padahal Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk mengejar dan mengeksekusi loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tersebut.

    Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyarankan aparat penegak hukum mencari Silfester di kediaman pribadi Jokowi di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo 

    “Coba cari di Sumber di Solo?” tulis Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 11 September 2025.

    “Coba cari di Sumber di Solo?” tulis Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 11 September 2025.

    Kecurigaan Guntur Romli tersebut diamini banyak warganet.

    “Cari saja di Solo, di rumah majikannya,” kata Ikbal Rendy.

    “Mulyono memang luar biasa. Dari institusi Polri Kehakiman UGM dan masih banyak yg lain menjadi penjilat Mulyono,” komentar Jonatan Natan.

    Diketahui, Silfester Matutina menjadi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ia diduga menyebarkan fitnah terhadap Jusuf Kalla saat berorasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu.

    Atas perbuatannya, Silfester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Terhadap putusan tersebut, Silfester mengajukan banding.

    Akan tetapi, pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Hingga kini, dia belum dieksekusi atas putusan tersebut.

    Lalu, pada pertengahan bulan Agustus 2025, Silfester mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    Namun, Silfester berhalangan menghadiri sidang permohonan PK karena sakit. Oleh Hakim PN Jakarta Selatan, Silfester dianggap tidak mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dalam permohonan peninjauan kembali dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan.

    Hakim pun menyatakan permohonan PK Silfester gugur.

  • 8 Peran Wakil Presiden yang Mengecil, Menteri yang Membesar Nasional

    8 Peran Wakil Presiden yang Mengecil, Menteri yang Membesar Nasional

    Peran Wakil Presiden yang Mengecil, Menteri yang Membesar
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    DI PANGGUNG
    global, nama Indonesia digaungkan oleh seorang menteri. Sementara di panggung lokal, wakil presidennya membagi gula dan kopi ke warga ronda.
    Konstitusi mungkin tidak berubah, tapi praktik kekuasaan jelas sedang diputarbalikkan, potret yang anomali.
    Menjadi pemandangan politik yang cukup ironis dalam pemerintahan hari ini. Publik seperti atau seolah menyaksikan “wakil presiden yang tertukar”.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebenarnya hanya Menteri Koordinator, justru tampil di forum internasional strategis: Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Brasil, akhir Juni lalu.
    Ia berpidato tentang kota berkelanjutan, perumahan layak, hingga adaptasi perubahan iklim—isu global yang biasanya jadi panggung presiden atau wakil presiden.
    Kehadirannya di forum sebesar itu tentu menimbulkan tafsir politik: mengapa AHY yang tampil, bukan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini?
    Sebaliknya, Gibran justru tampak sibuk dengan agenda-agenda yang relatif kecil. Awal September lalu, ia berkeliling Jakarta, meninjau pos ronda, membagi senter, kopi, dan gula kepada warga yang berjaga atau ronda malam.
    Memang, secara simbolik kegiatan itu bisa dibaca sebagai upaya mendekatkan diri dengan rakyat. Namun, dalam hierarki kenegaraan, seorang wakil presiden mengurusi pos ronda jelas menimbulkan pertanyaan serius pada khalayak.
    Kontras ini tidak berhenti di situ. Presiden Prabowo Subianto bahkan secara terbuka memuji AHY di panggung internasional.
    Dalam sambutan penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Prabowo menyebut AHY sebagai sosok yang mampu menerjemahkan arahannya dengan baik dalam pembangunan infrastruktur.
    Ia menilai AHY tanggap, tidak perlu banyak instruksi, dan berhasil membawa Indonesia berbicara dengan bahasa visi besar di hadapan dunia atau mimbar internasional.
    Bahkan, Prabowo menekankan pentingnya memilih “tim terbaik”, dan di hadapan ribuan peserta dari puluhan negara, ia menilai AHY berhasil memainkan peran itu.
    Pujian seperti ini jarang sekali dilontarkan presiden kepada menterinya, termasuk untuk wapres Gibran—dan ketika itu terjadi, publik tentu membaca ada makna atau pesan politik di baliknya.
    AHY sendiri turut menegaskan pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Prabowo kini berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran jangka panjang.
    Ia bicara lantang dan fasih soal kolaborasi global, menyebut dukungan World Bank, ADB, dan IFC sebagai bukti dunia menghormati Indonesia.
    Sekali lagi, peran ini biasanya dimainkan atau domain presiden atau wakil presiden.
    Fakta lain memperkuat kesan itu. Akhir Agustus lalu, ketika Presiden Prabowo harus memilih siapa yang mewakilinya dalam misi diplomatik ke China, pilihannya jatuh pada AHY, bukan Gibran.
    Keputusan ini kembali memicu spekulasi atau pertanyaan publik: mengapa wakil presiden justru tidak dipercaya atau diberikan kesempatan menjalankan agenda strategis luar negeri?
    Di saat AHY menjalankan misi kenegaraan di Beijing, Gibran malah menerima perwakilan pengemudi ojek online di Istana Wapres.
    Agenda ini tentu penting dalam perspektif sosial, apalagi ia berjanji mengawal kasus kematian Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa.
    Namun, dibanding diplomasi internasional, pertemuan semacam itu membuat publik makin melihat jurang perbedaan antara panggung politik yang dimiliki AHY dan Gibran.
    Sepulang dari Beijing, AHY langsung melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden Prabowo di Istana. Sementara Gibran tetap tenggelam dalam agenda-agenda domestik yang relatif kecil.
    Kontras peran ini melahirkan persepsi publik yang sulit ditepis. Seolah AHY yang sesungguhnya menjalankan fungsi kenegaraan tingkat tinggi, sementara Gibran sekadar mengisi ruang kosong dengan aktivitas seremonial.
    Tentu pemerintah bisa berkilah. AHY hadir di Brasil dan Beijing dalam kapasitasnya sebagai Menko yang membidangi infrastruktur dan tata kota.
    Sedangkan Gibran meninjau pos ronda atau bertemu driver ojol sebagai bagian dari fungsi menjaga stabilitas sosial yang lagi riskan.
    Namun, publik tidak membaca politik sebatas administrasi atau prosedural. Yang mereka tangkap adalah simbol, kesan, dan persepsi.
    Dan bila ditelisik kesan yang muncul hari ini amat kuat dan jelas: panggung besar diberikan kepada AHY, sementara Gibran lebih sering tampil dalam peran-peran kecil.
    Ini ironis, mengingat Gibran menempati jabatan politik tertinggi kedua atau boleh disebut orang nomor dua di republik ini.
    Posisi yang dalam sejarah selalu diasosiasikan dengan kapasitas kenegaraan—dari Mohammad Hatta, Adam Malik, hingga Jusuf Kalla. Kini, jabatan itu justru dipersepsikan “dikecilkan” hanya menjadi simbol seremonial, tanpa membawa narasi.
    Konteks politik juga memperburuk keadaan. Gibran sejak awal dipandang sarat kontroversi—mulai dari revisi mendadak aturan usia calon, tudingan nepotisme, hingga gugatan soal legitimasi.
    Maka, ketika ia tampak “dipinggirkan” dari agenda strategis, kecurigaan publik kian menguat bahwa ia memang tidak disiapkan untuk benar-benar menjalankan fungsi kenegaraan sesuai kapasitas.
    Sementara AHY, yang secara politik merupakan representasi Partai Demokrat dan bagian dari konsolidasi pemerintahan, justru diberi ruang yang luas dan lebar di panggung internasional.
    Dalam jangka panjang, ini bisa memperkuat citra AHY sebagai figur kenegaraan berkelas global, sekaligus menempatkan Gibran sekadar sebagai wakil presiden yang tidak menjalankan peran substansial, nir proporsional.
    Pertanyaan kemudian adalah, apakah ini terjadi secara kebetulan? Ataukah memang merupakan strategi politik yang sengaja dirancang?
    Apapun jawabannya, publik berhak bertanya: apakah konstitusi yang menempatkan wakil presiden sebagai posisi penting dalam negara benar-benar dijalankan, ataukah kita sedang menyaksikan praktik politik yang hanya menjadikan jabatan wakil presiden sekadar pelengkap dinasti?
    Pada akhirnya, politik adalah soal persepsi. Dan persepsi yang kini menguat adalah kita sedang menyaksikan anomali: seorang menteri tampil layaknya wakil presiden, sementara wakil presiden sendiri sibuk mengurus pos ronda.
    Pertanyaan selanjutnya: sampai kapan demokrasi kita akan membiarkan ironi ini? Apakah bangsa sebesar Indonesia rela mengerdilkan jabatan wakil presiden hanya menjadi pajangan politik?
    Atau akankah publik harus menuntut agar jabatan itu dikembalikan ke marwah aslinya: posisi terhormat yang benar-benar menjalankan mandat konstitusi, bukan sekadar simbol dinasti?
    Apa jadinya bila jabatan wakil presiden—kursi politik tertinggi kedua di republik ini—lebih sibuk mengurusi senter dan kopi di pos ronda, ketimbang berbicara di forum dunia?
    Sementara seorang menteri justru tampil gagah di forum internasional yang bergengsi. Jika ini bukan ironi politik, lalu apa namanya?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, cagar budaya Jakarta hingga isu kenaikan tarif parkir

    DKI kemarin, cagar budaya Jakarta hingga isu kenaikan tarif parkir

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Rabu (10/9) kemarin, mulai dari cagar budaya Jakarta hingga isu kenaikan tarif parkir.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pemprov DKI tetapkan 9 objek cagar budaya pada 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak sembilan objek yang tersebar di wilayah ibu kota sebagai cagar budaya sepanjang 2025.

    Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu terdiri dari bangunan, struktur, dan benda.

    Selengkapnya di sini

    2. JK lantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI di Balai Kota

    Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla melantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI masa bakti 2025-2030 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK berpesan agar para pengurus provinsi dan dewan kehormatan selalu memiliki kesiapan dalam menolong masyarakat.

    Selengkapnya di sini

    3. Pramono bantah isu soal kenaikan tarif parkir di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah ada isu yang beredar, terkait rencana kenaikan tarif parkir di Ibu Kota.

    “Jadi, sampai hari ini, belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Sehingga apa yang disampaikan, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan itu, itu tidak benar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu

    Selengkapnya di sini

    4. Pengelola ungkap banjir di Pasar Cipulir akibat dampak proyek SDA

    Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkapkan banjir yang terjadi di pasar tersebut merupakan dampak dari proyek saluran air (drainase) yang belum rampung milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

    “Banjir itu dari air hujan deras dari jalanan karena proyek SDA yang pembuatan saluran itu ditutup,” kata Asisten Perawatan Area 10 Perumda Pasar Jaya Aji Prasetyo saat ditemui di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    5. Plaza 2 Mall Blok M sepi pengunjung setelah ditinggal pedagang

    Plaza 2 Mall Blok M terpantau sepi setelah ditinggalkan oleh para pedagang akibat kenaikan harga sewa kios di lokasi tersebut.

    Pada Rabu, hingga pukul 11.00 WIB, di lokasi itu hanya terlihat beberapa toko yang buka, di antaranya toko kacamata, layanan servis aksesoris, agen warung, toko kue, serta sejumlah gerai makanan ringan. Namun, sebagian besar kios tampak tutup.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK ingatkan tantangan disparitas sebagai masalah besar Jakarta

    JK ingatkan tantangan disparitas sebagai masalah besar Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan tantangan besar yang dimiliki Jakarta sebagai kota yang besar adalah tentang disparitas.

    “Di Jakarta ini, orang terkaya di Indonesia ada di Jakarta. Dan mungkin juga orang miskin terbanyak,” kata JK dalam acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta periode 2025-2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Ibu Kota bukan hanya menjadi tempat tinggal orang-orang terkaya di Indonesia, tapi juga dihuni warga dengan tingkat ekonomi terendah.

    JK menilai kondisi tersebut membuat variasi sosial di Jakarta sangat tajam sehingga diperlukan upaya lebih serius untuk mencegah dampak buruk kesenjangan.

    Untuk itu, lanjut JK, PMI juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan.

    Mulai dari korban bencana, warga yang membutuhkan donor darah, hingga kelompok miskin di perkotaan.

    “PMI harus berjuang. Bukan hanya dalam batas-batas itu, harus bekerja untuk keselamatan dan kebaikan untuk kita,” kata

    Wakil Presiden ke-10 (2004–2009) dan ke-12 (2014–2019) ini.

    Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan bahwa tantangan terbesar Ibu Kota saat ini bukan lagi pembangunan infrastruktur, melainkan persoalan kesenjangan sosial.

    Menurutnya, hampir semua indikator pembangunan Jakarta menunjukkan tren baik, kecuali gini ratio atau disparitas.

    “Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34, naik sedikit,” kata Pramono.

    Pramono pun menekankan pihaknya secara bertahap memberi bantuan bagi warga tidak mampu. Salah satunya melalui program KJP, KJMU, hingga pemutihan ijazah.

    “Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu,” kata Pramono.

    Menurut Pramono, pembangunan fisik di Jakarta akan berjalan dengan sendirinya. Namun, yang lebih mendesak adalah mengatasi kesenjangan sosial di lapisan masyarakat.

    “Problem Jakarta itu bukan Sudirman, Thamrin atau Gatot Subroto. Problem utamanya ada di gang-gang atau di tempat-tempat warga yang tidak beruntung,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JK lantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI di Balai Kota

    JK lantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI di Balai Kota

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla melantik dewan kehormatan dan pengurus provinsi PMI masa bakti 2025-2030 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK berpesan agar para pengurus provinsi dan dewan kehormatan selalu memiliki kesiapan dalam menolong masyarakat.

    “Karena prinsipnya kita harus tersedia logistiknya, orangnya 24 jam. Karena kalau, contohnya ada yang butuh darah, tidak bisa kita bilang ‘nanti besok’. Atau ada bencana bilang ‘nanti siang sajalah’,” kata JK di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut JK juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk PMI.

    Salah satunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu membangun Markas Pusat dan Unit Donor Darah (UDD) PMI DKI Jakarta di Kramat, Jakarta Pusat, yang kini sudah memasuki tahap penyelesaian.

    JK menuturkan PMI memang membutuhkan tempat hingga sarana yang baik dalam melaksanakan tugas.

    Senada dengan JK, Ketua PMI Jakarta Beky Mardani mengatakan markas PMI Jakarta itu nantinya menjadi yang paling megah dan memiliki laboratorium dengan teknologi terbaik.

    “Dari jumlah lantai saja, kita sudah paling megah pastinya. Soal laboratorium yang akan digunakan, itu secara teknologinya akan paling terbaik di Indonesia,” ungkap Beky.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengucapkan terima kasih kepada PMI karena hampir setiap hari menyediakan 1200 kantong darah untuk masyarakat yang berobat ke Jakarta.

    “Alhamdulillah, selama ini terpenuhi dengan baik,” ucap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DMI Jatim 2025-2030 Dilantik, JK Soroti Peran Masjid untuk Ekonomi Umat

    DMI Jatim 2025-2030 Dilantik, JK Soroti Peran Masjid untuk Ekonomi Umat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Timur resmi dilantik di Gedung Islamic Center Surabaya pada Sabtu (6/9/2025), menandai awal masa khidmat 2025-2030.

    Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DMI sekaligus Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

    Ribuan undangan yang terdiri dari takmir masjid, pengurus masjid dari berbagai daerah di Jawa Timur, perwakilan PD DMI se-Jatim, serta berbagai organisasi Islam lainnya memadati lokasi acara. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi DMI Jatim untuk menegaskan komitmen dalam memakmurkan masjid dan meningkatkan peran strategisnya di masyarakat.

    Dr. KH. Sudjak, M.Ag., terpilih sebagai Ketua DMI Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2030 melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar pada 25 Mei lalu di Hotel Aria Centra Surabaya. Pemilihan dilakukan secara aklamasi, mencerminkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh peserta Muswil terhadap kepemimpinan KH. Sudjak.

    Selain KH. Sudjak, Drs. H. Suhadi dilantik sebagai sekretaris dan Hj. Nur Syamsiah, S.H., M.H sebagai bendahara PW DMI Jatim.

    Dalam sambutan usai pelantikan, KH. Sudjak menekankan bahwa amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk terus memakmurkan masjid dan memposisikannya sebagai pusat dakwah, pendidikan, serta penguatan ukhuwah Islamiyah.

    “Kita harus bergerak bersama, menjadikan DMI sebagai motor penggerak kemajuan umat di Jawa Timur,” tegas KH. Sudjak saat ditemui di Aula Islamic Center Surabaya.

    KH. Sudjak juga mengajak seluruh anggota PW DMI Jatim untuk lebih menekankan fungsi-fungsi masjid, khususnya di seluruh wilayah Jawa Timur. Program-program unggulan yang akan diprioritaskan meliputi Uang Kehormatan Imam Masjid (UKIM), Masjid Award yang sudah berjalan, serta pembentukan Ekosistem Industri Halal yang akan segera dijalankan.

    “Program-program ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas dan peran masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam di Jawa Timur,” jelas KH. Sudjak.

    Sementara itu, Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla, dalam pidatonya menyoroti pentingnya peran masjid dalam memajukan ekonomi umat. Ia menekankan bahwa masjid seharusnya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    “Kemajuan beragama kita di Indonesia tercermin dari jumlah masjid yang terus bertambah. Masjid harus berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kemajuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    JK menambahkan, DMI akan terus memberikan semangat kepada masyarakat untuk bergerak, bekerja, dan menjalankan ekonomi yang maju. Semangat dakwah juga harus berbicara tentang muamalah, bukan hanya tentang ibadah.

    Dengan pelantikan ini, PW DMI Jatim diharapkan dapat segera menjalankan program-programnya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat Islam di Jawa Timur, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi. (tok/kun)

  • Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kembali menyindir pedas bekas koleganya, Joko Widodo. Anggota DPR RI itu memperlihatkan foto Jokowi duduk berdampingan bersama dua loyalisnya, Immanuel Ebenezer dan Silfester Matutina.

    “Yang kiri (Immanuel Ebenezer) sudah. Yang kanan (Silfester) sudah tapi belum,” kata Adian dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (6/9/2025).

    Diketahui, kedua tokoh pendukung fanatik Jokowi tersebut kini tengah dalam proses hukum. Keduanya telah berstatus tersangka.

    Immanuel Ebenezer alias Noel tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya resmi sertifikasi K3 Rp275 ribu. Namun, para pekerja dan perusahaan diminta membayar hingga Rp6 juta.

    Jika, pembayaran tambahan tersebut tidak dipenuhi maka proses sertifikasi bakal dipersulit. KPK menemukan aliran dana Pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019-2025 mencapai Rp81 miliar.

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kini telah dijebloskan ke penjara. Atas perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Silfester Matutina sejatinya telah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

    Silfester dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pada 2019, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Namun hingga hari ini, Silfester tak kunjung dieksekusi.