Tag: Jusuf Kalla

  • Gibran Harus Berhenti Membebani Presiden

    Gibran Harus Berhenti Membebani Presiden

    GELORA.CO -Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, melontarkan kritik keras kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait perannya dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto, khususnya di tengah penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

    Akbar menilai, situasi krisis seperti bencana seharusnya menjadi momentum bagi wakil presiden untuk tampil memberikan dukungan nyata dan terukur kepada kepala negara, bukan sekadar tampil dalam agenda seremonial dan pidato.

    “Kepada Wapres Gibran, belajarlah lebih cepat memberi dukungan yang terukur kepada Presiden Prabowo,” tegas Akbar lewat akun X miliknya, Kamis, 18 Desember 2025.

    Ia membandingkan peran ideal wakil presiden dengan figur Jusuf Kalla (JK) pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dinilainya benar-benar dirasakan kontribusinya oleh presiden, terutama saat negara menghadapi situasi darurat dan krisis.

    “Contohlah Pak JK pada periode pertama Pak SBY, yang perannya benar-benar dirasakan oleh Presiden kala itu,” ujar Akbar.

    Namun demikian, Akbar mengingatkan agar perbandingan tersebut tidak diarahkan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat JK kembali menjabat sebagai wakil presiden. Menurutnya, kala itu memang tidak tersedia ruang yang cukup bagi wapres untuk berperan aktif.

    “Tapi jangan lihat peran Pak JK pada periode pertama Bapakmu, karena memang tak ada ruang yang diberikan saat itu,” katanya.

    Akbar menegaskan, di tengah kompleksitas persoalan nasional, mulai dari pemulihan ekonomi hingga penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo membutuhkan dukungan konkret yang meringankan beban kepemimpinan, bukan justru menambah tekanan.

    “Segera bantu Pak Prabowo. Berhenti pidato berkualitas super melelahkan itu, sebab itu justru makin membebani Presiden,” sentilnya tajam.

    Ia bahkan menegaskan, jika tidak mampu memberikan kontribusi substantif dalam kerja-kerja pemerintahan dan penanganan krisis, pilihan terbaik adalah tidak tampil sama sekali.

    “Atau diam saja. Benar-benar diam,” tandas Akbar.

  • Dilantik di Benteng Van den Bosch Ngawi, Ini Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030

    Dilantik di Benteng Van den Bosch Ngawi, Ini Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025-2030 berlangsung istimewa dengan memilih Benteng Van den Bosch (Benteng Pendem), Kabupaten Ngawi, sebagai lokasi acara pada Rabu (17/12/2025).

    Pelantikan ini menjadi yang kali pertama digelar di ruang terbuka dan kawasan cagar budaya, sekaligus menegaskan semangat kemanusiaan yang sejalan dengan nilai sejarah.

    Acara tersebut dihadiri langsung Ketua PMI Pusat, H. Jusuf Kalla serta seluruh perwakilan PMI kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sebanyak 38 PMI daerah hadir menyaksikan pengukuhan kepengurusan PMI Jawa Timur di bawah kepemimpinan H. Imam Utomo untuk periode kedua.

    Ketua PMI Jawa Timur, H. Imam Utomo, mengatakan pemilihan Benteng Van den Bosch bertujuan menghadirkan suasana berbeda sekaligus memperkuat semangat pengabdian pengurus dan relawan PMI. Menurutnya, pelantikan di lokasi bersejarah ini juga terlaksana berkat dukungan PMI Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

    “Baru kali ini pelantikan pengurus PMI Jawa Timur digelar di ruang terbuka dan tempat bersejarah. Kami ingin menghadirkan nuansa berbeda yang sarat makna,” ujar Imam Utomo.

    Ia menegaskan bahwa soliditas antara PMI provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan gerakan kemanusiaan. “PMI adalah organisasi kerelawanan. Tanpa kekompakan dan kerja sama, tugas kemanusiaan tidak akan berjalan optimal,” katanya.

    Pelantikan ini dirangkaikan dengan Apel Hari Relawan PMI, menegaskan peran sentral relawan dalam setiap aksi kemanusiaan. Ketua PMI Pusat H. Jusuf Kalla menekankan bahwa relawan merupakan ujung tombak PMI, sementara pengurus berperan sebagai pengambil kebijakan.

    “PMI bekerja untuk kemanusiaan. Pengurus jumlahnya terbatas, karena yang bekerja langsung di lapangan adalah para relawan,” tegas Jusuf Kalla.

    Ia menjelaskan, struktur kepengurusan PMI sengaja dibuat ramping agar organisasi tetap efektif dan fokus pada pelayanan kemanusiaan. Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya kecepatan respons PMI dalam penanganan bencana.

    “Prinsip kami, maksimal enam jam setelah bencana, relawan PMI sudah berada di lapangan,” ujarnya.

    Selain tanggap darurat, ia mengingatkan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penanganan akar masalah, seperti kerusakan lingkungan. Jusuf Kalla turut mengapresiasi PMI Jawa Timur yang dinilai konsisten dalam penanganan bencana dan pelayanan donor darah, bahkan kerap mencatat capaian tertinggi secara nasional.

    Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada pengurus PMI Jawa Timur yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa masa kepengurusan PMI merupakan masa bakti untuk kemanusiaan.

    “Setetes darah adalah sumber kehidupan. Itulah tugas PMI. Selamat mengabdi untuk kemanusiaan,” pungkasnya.

    Berikut Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030:

    Pelindung : Gubernur Jawa Timur

    Dewan Kehormatan

    Ketua : Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B. Bus, M.Sc
    Sekretaris : Dr. Ir. RB Fattah Jasin, MS
    Anggota
    1. Ang Herman Anggrek
    2. Baidowi
    3. Yamin Achmad
    4. Loddy Gunadi
    5. Hermawan Santoso

    Pengurus PMI Provinsi

    Ketua : H. Imam Utomo S
    Wakil Ketua : Dr. Ir. R. Eddy Indrayana
    Ketua Bidang Organisasi : Dr. Muchamad Taufiq, SH, MH,CLM
    Ketua bidang Penanggulangan Bencana : Dr. Edi Purwinarto,M.Si
    Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial dan Rumah Sakit : dr. Harsono
    Ketua Bidang Pelayanan Darah : dr. Betty Agustina Tambunan, SpPK (K)
    Ketua Bidang Anggota dan Relawan : H.EA. Zaenal, SH, M.H
    Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Drs. Budi Supriyanto,M.Si
    Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi : Dr. Turmudzi, SH,MBA
    Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya : Robert Simangungsong, SH, M.H
    Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan : Dr Suprianto, SH, M.H
    Sekretaris : Drs. Nurwiyatno,M.Si
    Wakil Sekretaris/Kepala Markas : Drs. Dwi Suyatno,M.Si
    Bendahara : Drs. Soedjarno
    Anggota :
    1. Drs. H. Abdul Mujib Hasyim, M.Pd.I
    2. Dr. Budi Sawitri, SST, M.Si
    3. H. Amin Istighfarin

    [tok/beq]

  • 25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    Jakarta

    Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla alias JK mengungkap, 25 persen ojek online (ojol) di Tanah Air memiliki gelar sarjana. Hal tersebut, kata dia membuktikan, betapa susahnya mencari kerja di dalam negeri.

    “Sekarang 25 persen pengemudi ojek online (ojol) itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ujar JK saat acara Sarasehan Ekonomi di Unhas, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (16/12).

    Berkaca dari kondisi tersebut, JK meminta pemerintah perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta reformasi hukum agar lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.

    “Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tuturnya.

    Ilustrasi Wisuda Foto: Dok. ShutterstockBerapa Upah Ojol?

    Diberitakan detikOto sebelumnya, menurut survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dipublikasikan lebih dari setahun lalu, penghasilan ojol pada 2018-2019 rata-rata mencapai Rp 304.688 per hari. Nominalnya mengalami penurunan drastis selama pandemi menyerang.

    Kendati sempat pulih, namun nonimalnya tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Pada 2023, penghasilan rata-rata mitra driver di Indonesia hanya Rp 174.805 per hari atau hampir separuh dari awal-awal kemunculan aplikasi ojol di Tanah Air.

    “Pendapatan yang semakin turun ini pun harus diraih dengan kerja yang sangat keras. Mitra ojek daring rata-rata menyelesaikan 10 order per hari, menempuh jarak 42 km per hari dan menghabiskan waktu kerja hingga 11 jam per hari,” demikian tulis IDEAS dalam dokumen survei yang dipublikasi akhir 2023.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Angka tersebut merupakan nominal kotor, belum dipotong biaya makan dan bensin sekitar 31 persen. IDEAS juga menyebut pendapatan kotor belum dipotong beban operasional mingguan atau bulanan, seperti biaya pulsa dan perawatan motor.

    Di lain sisi, survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyebut pendapatan ojol memang terus menurun dari tahun ke tahun. Sekitar 50,1 persen responden menyatakan rata-rata pendapatan hariannya Rp 50-100 ribu.

    Penelitian itu mencatat 52,08 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan bonus dari aplikator, sedangkan 37,40 persen lainnya mengaku tidak pernah mendapatkan bonus dari aplikator. Kemudian, 75,79 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan tip dari penumpang.

    Survei tersebut digelar 13-20 September 2022 secara daring di Jabodetabek. Jumlah responden meliputi 2.655 pengguna ojol dan 2.016 driver ojol. Survei ini diungkap ke publik melalui Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

    (sfn/dry)

  • 25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    25% Ojol di Indonesia Bergelar Sarjana, Berapa Upahnya?

    Jakarta

    Baru-baru ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla alias JK mengungkap, 25 persen ojek online (ojol) di Tanah Air memiliki gelar sarjana. Hal tersebut, kata dia membuktikan, betapa susahnya mencari kerja di dalam negeri.

    “Sekarang 25 persen pengemudi ojek online (ojol) itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ujar JK saat acara Sarasehan Ekonomi di Unhas, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (16/12).

    Berkaca dari kondisi tersebut, JK meminta pemerintah perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta reformasi hukum agar lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.

    “Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tuturnya.

    Ilustrasi Wisuda Foto: Dok. ShutterstockBerapa Upah Ojol?

    Diberitakan detikOto sebelumnya, menurut survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dipublikasikan lebih dari setahun lalu, penghasilan ojol pada 2018-2019 rata-rata mencapai Rp 304.688 per hari. Nominalnya mengalami penurunan drastis selama pandemi menyerang.

    Kendati sempat pulih, namun nonimalnya tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Pada 2023, penghasilan rata-rata mitra driver di Indonesia hanya Rp 174.805 per hari atau hampir separuh dari awal-awal kemunculan aplikasi ojol di Tanah Air.

    “Pendapatan yang semakin turun ini pun harus diraih dengan kerja yang sangat keras. Mitra ojek daring rata-rata menyelesaikan 10 order per hari, menempuh jarak 42 km per hari dan menghabiskan waktu kerja hingga 11 jam per hari,” demikian tulis IDEAS dalam dokumen survei yang dipublikasi akhir 2023.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Angka tersebut merupakan nominal kotor, belum dipotong biaya makan dan bensin sekitar 31 persen. IDEAS juga menyebut pendapatan kotor belum dipotong beban operasional mingguan atau bulanan, seperti biaya pulsa dan perawatan motor.

    Di lain sisi, survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyebut pendapatan ojol memang terus menurun dari tahun ke tahun. Sekitar 50,1 persen responden menyatakan rata-rata pendapatan hariannya Rp 50-100 ribu.

    Penelitian itu mencatat 52,08 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan bonus dari aplikator, sedangkan 37,40 persen lainnya mengaku tidak pernah mendapatkan bonus dari aplikator. Kemudian, 75,79 persen driver ojol mengaku jarang mendapatkan tip dari penumpang.

    Survei tersebut digelar 13-20 September 2022 secara daring di Jabodetabek. Jumlah responden meliputi 2.655 pengguna ojol dan 2.016 driver ojol. Survei ini diungkap ke publik melalui Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

    (sfn/dry)

  • Nyari Kerja Susah, Sarjana Ramai-ramai Jadi Ojol

    Nyari Kerja Susah, Sarjana Ramai-ramai Jadi Ojol

    Jakarta

    Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK, bicara soal betapa susahnya mencari pekerjaan di Tanah Air. Itulah mengapa, kata dia, banyak lulusan perguruan tinggi yang banting setir menjadi ojek online (ojol).

    Menurut JK, jumlahnya tak sedikit. Bahkan, kata dia, 25 persen dari total ojol di Indonesia merupakan sarjana.

    “Sekarang 25 persen pengemudi ojek online (ojol) itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ujar JK saat acara Sarasehan Ekonomi di Unhas, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (16/12).

    Ketua PMI Jusuf Kalla Foto: Rumondang Naibaho/detikcom

    Ia menilai Indonesia perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus pada industri manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta reformasi hukum agar lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan.

    “Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tuturnya.

    Upah Ojol Turun Drastis

    Menurut survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dipublikasikan lebih dari setahun lalu, penghasilan ojol pada 2018-2019 rata-rata mencapai Rp 304.688 per hari. Nominalnya mengalami penurunan drastis selama pandemi menyerang.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Meski sempat pulih sedikit, namun nonimalnya tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Pada 2023, penghasilan rata-rata mitra driver di Indonesia hanya Rp 174.805 per hari atau hampir separuh dari awal-awal kemunculan aplikasi ojol di Tanah Air.

    “Pendapatan yang semakin turun ini pun harus diraih dengan kerja yang sangat keras. Mitra ojek daring rata-rata menyelesaikan 10 order per hari, menempuh jarak 42 km per hari dan menghabiskan waktu kerja hingga 11 jam per hari,” demikian tulis IDEAS dalam dokumen survei yang dipublikasi akhir 2023.

    Angka tersebut merupakan nominal kotor, belum dipotong biaya makan dan bensin sekitar 31 persen. IDEAS juga menyebut pendapatan kotor belum dipotong beban operasional mingguan atau bulanan, seperti biaya pulsa dan perawatan motor.

    Di lain sisi, survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyebut pendapatan ojol memang terus menurun dari tahun ke tahun. Sekitar 50,1 persen responden menyatakan rata-rata pendapatan hariannya Rp 50-100 ribu.

    (sfn/dry)

  • Sumatra Banjir Besar, Pemerintah Siapkan Opsi Relokasi

    Sumatra Banjir Besar, Pemerintah Siapkan Opsi Relokasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mulai menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra secara paralel dengan penanganan tanggap darurat.

    Prasetyo mengatakan pemerintah belum mengunci durasi pemulihan dalam hitungan bulan tertentu. Pasalnya, sejumlah proses masih berjalan secara bersamaan antara fase tanggap darurat dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi.

    “Beberapa proses dilakukan secara paralel. Penanganan tanggap darurat tetap berjalan, sementara pada saat yang sama kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini termasuk pendataan rumah-rumah terdampak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan,” ujarnya di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke lokasi tempat tinggal lama. Prasetyo menyebut koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk menyiapkan titik-titik relokasi tersebut.

    Sebagai gambaran, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakses Minggu (14/12/2025) pukul 11.25 WIB mencatat korban banjir besar Sumatra mencapai 1.006 jiwa meninggal, 217 dinyatakan hilang, dan 5.400 terluka. Bencana yang mencakup 52 kabupaten kota terdampak itu menyebabkan 158.000 rumah rusak. Tercatat 100.652 orang mengungsi pasca bencana yang melanda Sumatra bagian utara sejak akhir November 2025 lalu.

    Menurut dia, relokasi akan ditempuh apabila kondisi wilayah asal dinilai tidak layak huni dan masyarakat bersedia untuk dipindahkan. Pemerintah telah menginventarisasi tanah negara maupun lahan yang berada dalam pengelolaan pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi.

    “Pemerintah telah menginventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya berada pada pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai titik-titik relokasi bagi warga terdampak di sekitar 50 kabupaten/kota,” kata Prasetyo.

    Terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyebut rehabilitasi total dapat memakan waktu hingga 3 tahun, Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.

    “Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut dia, proses rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu 2–3 tahun, terutama untuk memulihkan infrastruktur dan membangun kembali rumah warga.

    Ia juga menyinggung pengalaman rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004 yang memakan waktu hingga lima tahun. Meski dampak tsunami lebih terpusat di Banda Aceh dan Meulaboh, bencana hidrometeorologi kali ini dinilai lebih meluas karena terjadi di banyak wilayah sekaligus.

    “Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sementara sebesar Rp51,82 triliun untuk memulihkan kondisi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

  • Mensesneg Pastikan Proses Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Banjir Segera Dilakukan

    Mensesneg Pastikan Proses Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Banjir Segera Dilakukan

    Mensesneg Pastikan Proses Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Banjir Segera Dilakukan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, proses rehabilitasi untuk pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dilakukan secepatnya.
    Hal ini dikatakan Prasetyo menyusul pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut bahwa rehabilitasi total akan memakan waktu hingga lima tahun.
    “Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” kata Prasetyo usai menemani Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan banjir di Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (13/12/2025).
    Prasetyo menyebut, rehabilitasi akan dilakukan secara paralel dengan penanganan tanggap bencana. Pemerintah, kata dia, akan menghitung berapa rumah yang terdampak bencana.
    Begitu pun kategori rumah rusak berat, sedang, dan rusak ringan.
    “Mungkin hitungan bulan ya. Jadi beberapa proses secara paralel dilakukan, penanganan tanggap dilakukan, kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Termasuk menghitung beberapa rumah-rumah terdampak, baik yang rusak dengan skala berat, sedang, maupun skala ringan,” beber Prasetyo.
    Lebih lanjut ia menyatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lokasi-lokasi rumah baru bagi masyarakat.
    Khususnya jika kondisinya tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggal lama dan bersedia untuk direlokasi.
    Sebab, sejumlah kampung hilang akibat banjir dan tanah longsor yang melanda wilayahnya.
    “Pemerintah telah berkoordinasi dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, sudah kita inventarisir tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk nantinya akan dialokasikan sebagai titik-titik relokasi dari saudara saudara kita yang kemarin terdampak,” tandas Prasetyo.
    Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, sudah tembus lebih dari 1.000 jiwa.
    Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) mencatat 1.003 warga meninggal dunia.
    “Rekapitulasi terdampak bencana, meninggal dunia 1.003 jiwa, terakhir diperbarui pada 14 Desember 2025,” tulis data Pusdatin BNPB, dilihat Kompas.com, Sabtu (13/12/2025) pukul 15.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Cerita JK Sempat Ngira Bakal Ditawari Jadi Cawapres Megawati

    Video Cerita JK Sempat Ngira Bakal Ditawari Jadi Cawapres Megawati

    Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) bercerita dirinya sempat mengira akan diminta mendampingi Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilpres. JK saat itu mengaku diundang makan siang bersama Megawati.

    Namun, hingga makan siang berakhir tidak ada juga tawaran dari Megawati kepada JK. Kemudian, JK mendapat tawaran dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tonton video lainnya disini ya!

  • JK Cerita Sempat Ngira Bakal Diajak Jadi Wapres Megawati

    JK Cerita Sempat Ngira Bakal Diajak Jadi Wapres Megawati

    Jakarta

    Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan dirinya pernah mengira akan diajak menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Dia menceritakan momen kala itu.

    JK menyampaikannya saat menghadiri Anugerah Dewan Pers 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/12/2025). JK mengisahkan bahwa suatu hari ia diundang makan siang khusus oleh Megawati.

    Ia mengaku sudah menyatakan bersedia bila ditawari menjadi wakil presiden. Namun, selama satu jam makan bersama, ternyata tak ada pembicaraan soal itu.

    “Saya menunggu kata-kata itu. Jawabannya sudah siap, bersedia. Tapi karena tidak ada pertanyaan selama satu jam, terpaksa kata ‘bersedia’ saya tahan,” ujar JK disambut tawa hadirin.

    Usai makan siang itu, JK langsung mendapat telepon dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memintanya bersedia menjadi cawapres. JK mengaku menerima tawaran tersebut.

    “Waduh saya sudah janji (sama SBY). Itu kira-kira kenapa waktu itu tidak jadi (cawapresnya Megawati),” kata JK sambil tersenyum.

    (bel/fca)

  • 7
                    
                        Belajar dari Gubernur Aceh
                        Nasional

    7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    Belajar dari Gubernur Aceh
    Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.
    BADANNYA
    penuh lumpur. Wajahnya muram, pertanda kesedihan dan tak cukup istirahat. Sesekali tatapan matanya seolah hampa. Suaranya selalu serak dan acapkali ia mengusap air matanya.
    Ia adalah 
    Muzakir Manaf
    (Mualem), Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
    Sejak banjir menghempas provinsi tersebut, Mualem langsung terjun ke sejumlah wilayah, pelosok-pelosok desa, menyaksikan langsung derita rakyatnya.
    Kendati ia tertekan oleh kesedihan mendalam atas nestapa yang dialami rakyatnya, Mualem tetap tegar. Tidak pernah menunjukkan gelagat putus asa, apalagi menyerah.
    Ia menelusuri anak-anak sungai. Ia melewati jalan-jalan yang tak jelas ujungnya. Ia menggunakan kendaraan apa saja demi menyatukan dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya.
    “Pemimpin dipilih oleh rakyat, karena itu kita harus mengabdi pada rakyat, apa pun risikonya,” kata Mualem.
    Hebatnya lagi, semua itu dilakukan dengan perintah batinnya. Bukan perintah untuk jadi populer.
    Lihatlah ketika membantu rakyatnya, ia tidak pernah menghadapkan wajahnya secara sengaja ke kamera, demi pencitraan. Semua ia lakukan secara alami.
    Bahasa atau diksinya pun tidak diatur sedemikian rupa. Semuanya mengalir secara alami saja, tanpa pretensi, nihil kehendak untuk dipuji.
    Saya janjian bertemu di Banda Aceh. Namun, sehari sebelum pertemuan itu terjadi, Mualem menelpon saya, meminta agar pertemuan ditunda dulu, karena ia hendak ke Dubai.
    Ternyata, pada hari keberangkatannya ke Dubai, hujan mengguyur Sumatera Utara dan Barat, termasuk Aceh.
    Semuanya jadi lantak. Mualem bukannya ke kota metropolitan Dubai, tetapi ia memilih ke desa-desa, berikhtiar menyelamatkan nyawa manusia.
    Ia lebih mencintai penyatuan dengan rakyat yang dipimpinya, dibanding bepergian. Ia ingin sekali baur dengan rakyatnya, merasakan kepedihan secara bersama.
    Sebuah pepatah Aceh bisa menggambarkan sikap Mualem itu. ”
    Digob nyang na karam di laoet. Digeutanyo karam di darat
    ” (Orang lain kalaupun sial karam di laut, kita karam di darat).
    Intinya, musibah bisa menimpah siapa saja, karena itu, kita harus bersatu, bahu membahu untuk saling meringankan beban.
    Mualem paham sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kultur Aceh tersebut. Ia harus membaur dan menyatu dengan rakyatnya.
    Ia tidak mau meninggalkan rakyatnya yang didera derita dan membinasakan. Mualem berprinsip, bila rakyat saya jadi korban, biarlah saya juga jadi korban, asal bersama rakyatku.
    Mualem menolak mengikuti jejak pemimpin-pemimpin lainnya, yang amat mahir menerima laporan dari bawah tanpa keterampilan sensor yang akurat.
    Setelah itu, sangat terampil memberi laporan ke atas yang bersifat fiksi karena laporan mereka berjarak sangat jauh dengan kenyataan.
    Mualem sangat detail memahami apa sesungguhnya yang dialami oleh rakyatnya. Ia dengan enteng mengetahui berapa rakyatnya yang telah meninggal, bagaimana mereka meninggal, di mana lokasinya, berapa jembatan yang rusak, apa akibat kerusakan itu, dan sebagainya.
    Ia terjun langsung, melihat, mendengar dan mengalami kondisi sesungguhnya.
    Itulah sebabnya, Mualem tidak segan meminta bantuan negara-negara asing. Baginya, siapa pun yang hendak membantu menyelamatkan nyawa manusia dan melonggarkan lilitan derita rakyatnya, ia tak segan berpaling.
    Baginya, tiap orang, siapa pun dia, pasti memiliki rasa kemanusiaan, dan rasa tersebut membangun
    human solidarity.
    Mengapa kita harus menyoal bantuan orang lain hanya karena menjaga harga diri bahwa kita mampu menyelesaikan urusan kita sendiri. Bangsa lain tak perlu ikut.
    Nyawa manusia tak mengenal patok-patok teritori. Rasa kemanusiaan adalah rasa universal.
    Saya ingat betul kejadian Tsunami di Aceh 21 satu tahun silam. Tsunami datang mengguntur dan menghancurkan pada 26 Desember 2004 pagi.
    Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sedang berada di Papua untuk urusan dinas, disertai beberapa menteri. Hanya sekitar tujuh menteri yang berada di Jakarta ketika itu, termasuk saya.
    Pada malam hari, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri yang ada dan dirjen serta kepala badan.
    Wapres langsung memberi perintah detail yang bersifat teknis. Misalnya, kumpul semua obat yang ada.
    “Gudang terkunci, Pak,” kata salah seorang peserta rapat.
    “Ambil senjata, tembak gembong gudang supaya obat-obat bisa diambil malam ini,” jawab Wapres.
    Wapres berpaling dan bertanya ke saya, “Hamid, kebijakan apa yang kamu lakukan?”
    Saya menjawab bahwa sejak tiga jam lalu, saya mengambil kebijakan keimigrasian, membuka pintu masuk ke Sumatera Utara dan Aceh bagi siapa pun, tanpa harus memiliki visa masuk ke Indonesia.
    Kebijakan terbuka ini ternyata amat membantu rakyat Aceh. Presiden SBY pun memberi pujian ke saya atas kebijakan terbuka itu.
    Mualem tidak pernah puas menerima laporan bawahan yang memang cenderung asal bapak senang. Mata, telinga dan perasaannya harus menyatu dengan realitas sesungguhnya.
    Bukan rekayasa statistik untuk pencitraan belaka. Ia bicara bukan dengan bahasa statistik belaka, tetapi ia bersuara dengan hati nurani. Ia berpekik bukan meminta belas kasihan, tetapi berpekik tentang rasa kemanusiaan.
    Mualem menampik kepura-puraan, datang ke lokasi bencana dengan pelbagai gaya yang memelas, penuh kesamaran untuk bersedih, lalu disebarkan melalui media yang dibawanya sendiri dari Jakarta.
    Belum cukup dengan itu, pemimpin dari Jakarta datang ke lokasi bencana dengan memanggul logistik demi pencitraan sesaat yang memberi kenikmatan seketika. Mualem kontras dengan itu semua.
    Kehadirannya di lokasi bencana dengan pakaian serta gaya alami, membuat rakyatnya menyatu secara fisik dan bathin.
    Dan bukankah ini yang kita sebut
    true leadership
    ? Hadir bersama rakyat memikul beban yang sama dengan rakyat, adalah penyatuan batin antara dirinya dengan rakayatnya.
    Thomas Phillip “Tip” O’Neill Jr, mantan “Speaker of the House” (Ketua Kongres) Amerika Serikat (1977-1987), pernah menulis buku:
    All Politics is Local.
    O’Neill memberi pesan bahwa bila Anda menjadi politisi dan hendak menjadi pemimpin, maka lakukan sesuatu secara nyata di level daerah. Perhatikanlah infrastruktur rakyatmu, beri solusi atas masalah yang dihadapi rakyatmu.
    Mualem tidak pernah bertemu Tip Oneill, tetapi ia mempraktikkan apa yang dibayangkan oleh Tip O’Neill. Kita belajar dari Mualem, Gubernur Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.