Xcloud.id

Tag: Jusuf Kalla

  • Dewan Mesjid Indonesia Serahkan Bantuan Sound System ke Masjid Assa’adah Desa Paya Rabo Lhok

    Dewan Mesjid Indonesia Serahkan Bantuan Sound System ke Masjid Assa’adah Desa Paya Rabo Lhok

    Liputan6.com, Aceh Utara- Dalam upaya mendukung kenyamanan ibadah masyarakat, Pengurus Wilayah Dewan Mesjid Indonesia ( PW DMI) Aceh yang Diwakili Sekretaris Ustad Irhamullah M.Ag, ikut di dampingi Ketua PD DMI Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, Ust Abdul Halim Lc., LL.M. DMI Aceh Melakukan serah terima bantuan satu set perangkat lengkap sound system baru untuk Masjid Assa’adah Desa Paya Rabo Lhok Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada Hari Sabtu Tanggal 10 Januari 2026.

    Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Bapak Geusyik desa setempat kemudian diserahkan secara simbolis kepada jajaran pengurus (Imam Besar atau Ketua Takmir) Masjid Paya Rabo Lhok.

    Secara formal, penyerahan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan hadirnya Mantan Wapres RI yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat DMI, Bapak Jusuf Kalla, tepatnya pada hari Ahad esok tanggal 11 Januari 2026 di desa yang sama.

    Bantuan ini merupakan bagian dari program Bakti Sosial DMI yang difokuskan pada pemulihan fasilitas dan sarana ibadah di wilayah Provinsi Aceh terutama daerah berdampak parah terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

    “Kami berharap dengan adanya perangkat sound system yang lebih memadai ini, lantunan azan dan penyampaian khutbah dapat terdengar lebih jelas oleh seluruh jemaah, sehingga menambah kekhusyukan dalam beribadah,” ujar Ustad Irhamullah Sekjen PW DMI Aceh.

    Dalam sambutannya, Ketua takmir Masjid Assa’adah Paya Rabo Lhok yang diwakili Kepala Desa Paya Rabo Lhok Pak Zubir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas bantuan tersebut. “Kondisi perangkat suara sebelumnya memang sudah rusak karena terendam banjir.

    Bantuan ini sangat membantu kami dalam melayani jemaah, terutama untuk kegiatan pengajian dan salat berjemaah,” ujarnya, serah terima ini ditutup dengan doa bersama dan pengecekan kualitas suara perangkat baru untuk memastikan seluruh sistem berfungsi dengan optimal sebelum digunakan secara rutin oleh jemaah masjid setempat ujarnya.

  • Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih via DPRD sampai Walk Out, Kini Dukung

    Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih via DPRD sampai Walk Out, Kini Dukung

    GELORA.CO – Perubahan sikap terjadi terhadap Partai Demokrat terkait proses pemilihan kepala daerah.

    Pasalnya, saat ini, Demokrat justru mendukung agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, padahal sebelumnya, partai tersebut menolak mekanisme tersebut.

    Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron.

    Dalam keterangannya, Herman menyebut pihaknya berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait mekanisme Pilkada ke depannya.

    Menurutnya, mekanisme Pilkada seperti pemilihan oleh DPRD adalah sah dalam sistem demokrasi di Indonesia.

    “Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekaisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.”

    “Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yan sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Selasa (6/1/2026).

    Herman juga mengatakan pihaknya menganggap kepala daerah dipilih DPRD bisa menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan demi memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, hingga menjaga stabilitas politik Tanah Air.

    Namun, dia menegaskan bahwa Pilkada merupakan kepentingan rakyat sehingga pembahasan kebijakan terkait mekanisme pemilihannya harus terbuka, demokratis, dan melibatkan publik dalam pembahasannya.

    “Agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rayat dan semangat demokrasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Herman meengaskan Demokrat berprinsip bahwa apapun mekanisme pemilihan yang bakal digunakan, maka demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat sebagai hal yang dihormati.

    “Dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

    Dulu Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, UU Pilkada sampai Dibatalkan SBY Lewat Perppu

    Sikap Partai Demokrat ini seakan berbanding terbalik di mana tidak sama seperti pada tahun 2014 lalu.

    Pasalnya, ketika DPR memutuskan pengesahan UU Pilkada di mana kepala daerah dipilih DPRD, partai berlambang mercy ini memutuskan untuk walk out.

    Adapun momen ini terjadi saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada pada 26 September 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, aksi walk out yang dilakukan Partai Demokrat buntut 10 usulan mereka tentang Pilkada langsung tidak dimasukkan.

    Meski walk out, RUU Pilkada itu tetap disahkan karena mayoritas anggota DPR setuju akan keputusan tersebut.

    Pihak yang setuju itu merupakan lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra.

    Seluruh fraksi tersebut saat itu merupakan pendukung dari capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

    Sementara, tiga fraksi yaitu PDIP, PKB, dan Hanura yang merupakan pendukung capres dan cawapres, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), tetap menghendaki Pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat.

    Pasca putusan tersebut, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berujung menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang membatalkan dua Undang-Undang (UU).

    Perppu pertama yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala derah oleh DPRD.

    Lalu, perppu kedua yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang intinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

    SBY yang saat itu juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menegaskan terbitnya perppu tersebut sebagai wujud dirinya memperjuangkan hak rakyat yakni memilih kepala daerahnya secara langsung.

    “Kedua perppu tersebut saya tandatangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata SBY pada 2 Oktober 2014, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

    Selain itu, keputusan penerbitan Perppu itu sebagai wujud pengakuan SBY bahwa pilkada langsung merupakan buah dari perjuangan Reformasi.

    Ditambah, ia terpilih sebanyak dua kali dalam Pilpres karena pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

    “Maka, sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Presiden selama dua periode ini, kiranya wajar jika saya tetap mendukung pilkada secara langsung,” jelas SBY.

    Singkat cerita, DPR pun akhirnya menerima Perppu yang dibuat SBY untuk menjadi UU.

    Adapun keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada 17 Februari 2015.

  • Kementerian Agama Gelar Donor Darah Antisipasi Kekurangan Stok Darah Saat Ramadan

    Kementerian Agama Gelar Donor Darah Antisipasi Kekurangan Stok Darah Saat Ramadan

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan momentum Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak stok darah di rumah sakit menjelang bulan suci Ramadan. Aksi donor darah yang digerakkan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

    Menag menegaskan bahwa kegiatan ini sangat tepat waktu. “Sangat rutin kita melakukan donor darah sekarang ini. Pertama, karena bulan Ramadan sebentar lagi datang, dan keluhan rumah sakit adalah sulitnya mencari darah pada saat Ramadan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta.

    Ia menjelaskan, donor darah sebelum Ramadan memiliki manfaat strategis untuk menjaga ketersediaan stok darah nasional. Imbauan ini sejalan dengan pesan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, yang kerap menyoroti penurunan stok darah selama bulan puasa.

    “Donor darah menjelang Ramadan seperti sekarang ini sangat-sangat bermanfaat. Pak Jusuf Kalla sendiri betul-betul mengimbau karena stok darah kita biasanya mengalami kekurangan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memberikan kontribusi,” jelas Menag.

    Selain sebagai antisipasi Ramadan, aksi donor darah ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Amal Bakti Kemenag yang ke-80, yang diperingati setiap 3 Januari.

    Menag secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan Kemenag yang berhasil menggerakkan partisipasi secara luas dan sukarela. Peran serta aktif para perempuan dinilai sangat efektif.

    “Kami berterima kasih kepada ibu-ibu dan para perempuan. Karena kalau kami yang menghimbau, belum tentu bisa sebanyak ini yang terkumpul. Ternyata himbauan Dharma Wanita, ditambah para anggotanya yang ikut langsung berdonor, itu luar biasa,” tutur Nasaruddin Umar.

    Ia menambahkan, DWP telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam penyediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Baca Juga :

    HUT ke-80 Kemenag: Menag Minta ASN Tak Jadi Penonton Kemajuan AI

    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan momentum Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak stok darah di rumah sakit menjelang bulan suci Ramadan. Aksi donor darah yang digerakkan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
     
    Menag menegaskan bahwa kegiatan ini sangat tepat waktu. “Sangat rutin kita melakukan donor darah sekarang ini. Pertama, karena bulan Ramadan sebentar lagi datang, dan keluhan rumah sakit adalah sulitnya mencari darah pada saat Ramadan,” ujar Nasaruddin Umar di Jakarta.
     
    Ia menjelaskan, donor darah sebelum Ramadan memiliki manfaat strategis untuk menjaga ketersediaan stok darah nasional. Imbauan ini sejalan dengan pesan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, yang kerap menyoroti penurunan stok darah selama bulan puasa.

    “Donor darah menjelang Ramadan seperti sekarang ini sangat-sangat bermanfaat. Pak Jusuf Kalla sendiri betul-betul mengimbau karena stok darah kita biasanya mengalami kekurangan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memberikan kontribusi,” jelas Menag.
     
    Selain sebagai antisipasi Ramadan, aksi donor darah ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Amal Bakti Kemenag yang ke-80, yang diperingati setiap 3 Januari.
     
    Menag secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Dharma Wanita Persatuan Kemenag yang berhasil menggerakkan partisipasi secara luas dan sukarela. Peran serta aktif para perempuan dinilai sangat efektif.
     
    “Kami berterima kasih kepada ibu-ibu dan para perempuan. Karena kalau kami yang menghimbau, belum tentu bisa sebanyak ini yang terkumpul. Ternyata himbauan Dharma Wanita, ditambah para anggotanya yang ikut langsung berdonor, itu luar biasa,” tutur Nasaruddin Umar.
     
    Ia menambahkan, DWP telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam penyediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Barisan pendukung Anies Baswedan kerap diidentikkan berseberangan dengan loyalis Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya hal itu tampak dari interaksi di media sosial.

    Namun jangan lupa, kedua tokoh politik yang memiliki fans fanatik ini pernah bersatu untuk memperebutkan kekuasaan. Tepatnya pada Pemilu 2014.

    Anies Baswedan ditunjuk menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

    Anies menyatakan menerima tawaran masuk dalam tim pemenangan Jokowi-JK diiringi dengan tekad mendukung orang baik di pemerintahan.

    “Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

    Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu mengatakan, Jokowi-JK adalah kombinasi pasangan baru-senior yang lebih berpotensi menghadirkan kebaruan dan terobosan.

    Suasana kebaruan inilah yang diperlukan oleh Indonesia setelah 15 tahun lebih menapaki masa reformasi berjalan.

    “Bahwa masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Saudara datang kesini karena panggilan hati, karena tahu Indonesia harus diurus oleh orang baik, orang terpercaya. Dan kita akan sama-sama perjuangkan, memastikan bahwa orang baik itu yang bernama Jokowi dan JK bisa mendapatkan kemenangan,” tegas Anies lantang dalam orasi politiknya pada 14 Juni 2014.

    Anies kala itu memandang Jokowi adalah sosok yang berkarya bukan beriklan. Jokowi menunjukkan telah berbuat untuk Indonesia. (Pram/fajar)

  • Said Didu Geram, Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari Geng Solo, Oligarki dan Parcok

    Said Didu Geram, Desak Prabowo Bersihkan Kabinet dari Geng Solo, Oligarki dan Parcok

    GELORA.CO – Birokrat senior, Muhammad Said Didu, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari Geng SOP (Solo, Oligarki dan Parcok).

    Sebab, ketiga komponen tersebut dinilai sebagai “biang kerok” perusak negara.

    Said Didu tak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja yang masuk Geng Solo.

    Namun, publik menduga sosok tersebut adalah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para antek-anteknya.

    Oligarki adalah pengusaha, sistem kekuasaan di mana kendali politik dan ekonomi dikuasai oleh segelintir elite, biasanya pemilik modal, penguasa politik, atau jaringan kepentingan yang saling terkait, bukan oleh kehendak rakyat secara luas.

    Sedangkan Parcok adalah Partai Cokelat atau dalam hal ini Polisi, mengacu pada warna seragamnnya yang cokelat.

    Menurut Said Didu, Prabowo perlu melakukan langkah yang tegas dan konkret dalam membersihkan kabinetnya itu. 

    “Bapak Presiden @prabowo. Yth, kerusakan negara yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) yang ada dalam kabinet Bapak tidak bisa diselesaikan lewat pidato. Perlu tindakan nyata membersihkan pemerintahan Bapak (Jokowi), dari Geng SOP,” demikian tulis Said Didu.

    Sebelumnya, Said Didu pernah menyinggung oligarki dan fenomena bencana banjir bandang di Sumatera.

    Ia melontarkan kritik keras terhadap kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia.

    Menurutnya, oligarki telah menguasai kedaulatan negara, baik di bidang politik maupun hukum.

    Hal itu diungkapkan Said Didu dalam diskusi yang tayang di YouTube BANG EDY CHANNEL, Selasa (16/12/2025).

    Menurut Said Didu, dominasi oligarki terlihat dari sikap partai politik yang memilih diam ketika rakyat mengalami penderitaan.

    Ia mencontohkan bencana banjir di Sumatera yang tidak mendapat respons berarti dari partai-partai politik.

    Kondisi tersebut, kata Said Didu, menjadi bukti bahwa oligarki telah mengambil alih partai politik.

    “Kedaulatan politik itu sudah diserahkan kepada oligarki. Faktanya tidak ada partai manapun yang berbicara ketika rakyat menderita.”

    “Di saat banjir di Sumatera, tidak ada partai politi bicara, karena yang merusak Sumatera adalah oligarki, temannya partai politik. Jadi sudah tidak bisa dibantah, oligarki sudah mengambil alih partai politik,” ujar Said Didu.

    Said Didu menyebut, dalam berbagai kasus perampasan aset, penggusuran, hingga konflik agraria, partai politik cenderung bungkam dan tidak membela rakyat.

    Tak hanya kedaulatan politik, Said Didu juga menyoroti kedaulatan hukum yang sejak zaman Jokowi telah diserahkan kepada oligarki.

    Ia menilai penegak hukum berani bertindak karena adanya kepentingan oligarki di belakangnya, seperti hal-nya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah meneken Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi.

    “Kedaulatan hukum. Ini juga sudah diserahkan oleh Joko Widodo kepada penegak hukum.”

    “Saya hanya menyatakan bahwa karena itu permintaan oligarki maka dia (Kapolri) berani melakukan apapun dan hampir tiap hari saya menghadiri namanya pengadilan itu pengadilan pesanan oligarki untuk memenjarakan rakyat itu di mana-mana seluruh Indonesia,” jelas Said Didu.

    Ia bahkan menyinggung kasus yang menimpa Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI dua periode, yang menurutnya turut menjadi korban perampasan tanah oleh kelompok oligarki di Sulawesi Selatan.

    Said Didu menilai hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan oligarki telah melampaui pengaruh tokoh nasional sekalipun.

    “Jusuf Kala aja nggak bisa (mengendalikan oligarki). Jusuf Kala seorang mantan presiden dua kali, mantan wakil presiden dua kali, tokoh Sulawesi Selatan dan dirampas tanahnya, dirampok tanahnya di Sulawesi Selatan dan yang melakukan adalah grup alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang melakukan koordinasi untuk melakukan penggusuran terhadap tanah tersebut,” ujar Said Didu.

    Secara terang-terangan, Said Didu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keterlibatan aparat dan institusi negara. 

    Said Didu pun menilai rakyat kini berada pada posisi yang sangat lemah.

    Ia menyebut tidak ada lagi ruang perlawanan bagi masyarakat, baik di sektor hutan, gunung, laut, hingga perkotaan.

    “Coba bayangkan artinya yang parah tuh nanti yang hijau (TNI), yang coklat (Polisi), yang ini semua sudah dikuasai juga oleh oligarki bisa diatur oleh oleh oligarki.”

    “Tidak ada namanya rakyat yang bisa melawan oligarki di mana pun di seluruh Indonesia, mulai dari hutan, gunung sampai laut sampai kota tidak ada lagi yang bisa melawan. Artinya Joko Widodo betul-betul sudah menyerahkan kedolatan hukum kepada oligarki,” kata Said Didu.

  • Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

    Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

    Oleh:Erizal

    AGAKNYA Joko Widodo alias Jokowi ingin meniru Jusuf Kalla (JK).  JK dulu juga memaafkan Silfester Matutina dalam kasus pencemaran nama baik, tapi proses hukumnya jalan terus. Bahkan sampai ke kasasi MA dan diputuskan bersalah. 

    Sayangnya hukum tak berdaya mengeksekusi Silfester sampai hampir tujuh tahun, dan hingga saat ini.

    Jokowi juga akan memaafkan para tersangka kasus ijazahnya, tapi proses hukum jalan terus. Hanya saja tak pula semuanya, kecuali Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa (RRT). 

    Kasus pencemaran nama baik Jokowi tak seperti JK, yang murni pencemaran nama baik. Melainkan, pasal berlapis. RRT malah sampai diancam 12 tahun penjara.

    Maka tidak salah kalau Roy Suryo mengatakan Jokowi jahat. Sebab bisa dilihat dari penerapan pasal-pasalnya. Jauh sekali dibandingkan JK terhadap Silfester. 

    Jokowi tak bisa mengatakan sedang memberi pelajaran. Tapi lebih tepatnya, balas dendam, pemb*n*han. Rencana pemaafan bisa dimaknai hanya menutupi niat awalnya.

    Apalagi kasus Jokowi hanyalah kasus ijazahnya, yang sudah pula dipakainya berkali-kali untuk menjadi Wali Kota, Gubernur, dan Presiden. Sudah memenjarakan dua orang pula. 

    Artinya, ijazah itu tak ada lagi gunanya, kalau benar-benar asli. Tinggal dibuktikan saja seperti yang sudah dicontohkan Arsul Sani dengan amat baik.

    Arsul Sani yang tak mendapatkan sebanyak yang didapatkan Jokowi dari republik ini, enteng saja membuka ijazahnya di hadapan publik dan tidak pula melaporkan balik orang yang melaporkannya. 

    Jokowi tak hanya dia, anak dan menantunya dapat segalanya, kok masih saja ingin memenjarakan warga negara?

    Seharusnya bukan Jokowi yang memaafkan para tersangka, tak terkecuali RRT. Melainkan Jokowi-lah yang seharusnya meminta maaf karena sudah secara emosional melaporkan mereka dengan pasal berlapis, hanya karena masalah ijazah yang sudah kedaluwarsa, kalau benar ijazah Jokowi itu benar-benar asli.

    Tak ada orang yang bisa mengatakan ijazah seseorang palsu, termasuk RRT, kalau memang ijazah itu asli. 

    Penelitian canggih apa pun, tak bisa memutar-balikkan itu. Jokowi harus sadar bahwa kecurigaan orang pada ijazahnya justru berasal dari dirinya sendiri. Soal Pak Kasmudjo, IPK, foto yang lain dari yang lain, misalnya.

    Boleh dibilang terlambat ide pemaafan Jokowi kepada para tersangka, setelah sejauh ini berjalan. 

    Kecuali ide pemaafan itu dibarengi dengan pencabutan laporan dan diiringi pula membuka ijazah itu secara sukarela dan dipersilakan siapa pun yang hendak mengujinya, untuk mengujinya. 

    Yakinlah, yang asli akan tetap asli, begitu sebaliknya. RRT tak akan bisa memutar-balikkan.

    Maka wajar juga, karena terlambat itu, orang justru mencurigai bahwa ide pemaafan itu adalah strategi untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya dari ijazah itu. 

    Bayangkan, ijazah itu asli pun orang sudah sulit mempercayainya, apalagi kalau benar-benar palsu. Itu semua karena permainan politik buatan Jokowi, tapi Jokowi justru menuduh pihak lain pula yang sedang memainkannya. Siapa yang seharusnya dipercaya?

    Direktur ABC Riset & Consulting

  • Kata Jusuf Kalla soal Pemerintah Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra

    Kata Jusuf Kalla soal Pemerintah Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan mekanisme penanganan bencana, termasuk terkait penerimaan bantuan asing.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu melihat pemerintah kini telah membuka ruang bagi bantuan dari luar negeri, khususnya yang disalurkan melalui organisasi sosial internasional. Ia menyebut bantuan tersebut mulai masuk sejak akhir pekan lalu.

    “Ya seperti juga ada di media, pemerintah sejak Jumat yang lalu sudah membuka bantuan asing dari organisasi sosial dari internasional seperti yang disumbang di Medan itu oleh Uni Emirat itu dari lembaga sosial hampir sampai Red Crescent atau tempat lain,” kata Jusuf Kalla di Markas Besar PMI, Senin (22/12/2025).

    Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah tidak secara resmi mengajukan permintaan atau seruan internasional (appeal) untuk bantuan tersebut. Hal itu menjadi dasar mengapa bantuan asing tidak serta-merta diterima secara terbuka.

    “Jadi sudah bisa karena selalu saya gambarkan kalau tetangga kita kena bencana, musibah tanpa diminta kita datang, jadi selama pemerintah tidak minta, tidak appeal, silakan aja bagi itu tidak akan terima. Cuma pemerintah tidak appeal, tidak minta,” ujarnya. 

    Dia pun membandingkan situasi ini dengan penanganan bencana tsunami di Aceh pada 2004, di mana pemerintah secara aktif meminta bantuan dunia internasional. 

    “Berbeda dengan waktu tsunami, pemerintah meminta dunia internasional membantu, tapi ini tidak perlu. Tapi kalau orang dengan rela bantu ya silakan itu terjadi di mana-mana,” terangnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Aceh memastikan bantuan internasional untuk bencana Sumatra dapat masuk ke wilayah bencana, kecuali berasal dari government atau pemerintah negara asing. 

    Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, dari konfirmasi yang pihaknya melakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, diketahui bahwa bantuan internasional yang bersifat non-government to government selama ini dibenarkan. Meski begitu, bantuan government to government belum ada arahan.  

    “Dengan demikian, pihak NGO’s Internasional atau sejenisnya bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Mereka tentu harus melaporkan kepada BNPB dan BPBA,” katanya dalam keterangan teks yang diterima Bisnis, Senin (22/12/2025). 

    Lebih lanjut, terkait bantuan barang atau logistik kata dia, akan mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan, sedangkan ihwal program pemulihan akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh.

    Pada awal Desember lalu, pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional. 

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

    Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat. “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo. 

  • Bahlil Cs Harus Digusur dari Beringin

    Bahlil Cs Harus Digusur dari Beringin

    GELORA.CO -Partai Golkar berpeluang besar jeblok di pemilu mendatang akibat ulah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

    Demikian disampaikan Wakil Ketua Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir dikutip dari RMOLSumut, Sabtu 20 Desember 2025.

    Riza menilai, saat ini kerja politik mereka bukan untuk kepentingan Golkar, tapi untuk kepentingan parpol lain. 

    Menurut Riza, Bahlil, Sarmuji dan Doli adalah orang-orang paling bertangungjawab dalam pelemahan Golkar. 

    “Tidak layak mereka berada di pucuk pimpinan Golkar. Mereka pengkhianat. Harus disingkirkan dari kepemimpinan Golkar,” kata Riza yang juga Ketua Bidang Organisasi MW KAHMI Sumut itu.

    Riza melihat, di bawah kepemimpinan Bahlil dan Sarmuji, posisi Golkar sangat rawan dan berbahaya. Golkar terancam degradasi pada Pemilu mendatang. 

    Oleh sebab itu, Riza mengimbau Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto segera turun tangan menyelamatkan Golkar.

    “Jangan anggap sepele pemberhentian Ijeck. Kasus Ijeck di Sumut bisa berimplikasi secara nasional,” demikian Riza. 

  • Tinjau Lokasi Banjir Padang, JK: Kayu yang Masih Bisa Dipakai, Manfaatkan Regional 20 Desember 2025

    Tinjau Lokasi Banjir Padang, JK: Kayu yang Masih Bisa Dipakai, Manfaatkan Regional 20 Desember 2025

    Tinjau Lokasi Banjir Padang, JK: Kayu yang Masih Bisa Dipakai, Manfaatkan
    Editor
    PADANG, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (20/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, pria yang akrab disapa JK ini menyoroti tumpukan kayu di sungai yang memperparah kerusakan.
    Menurut JK, banjir besar tersebut tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat perubahan lingkungan di wilayah hulu. Banyaknya material kayu yang terbawa arus dan menyumbat aliran sungai menjadi faktor utama yang memperbesar skala bencana.
    “Banjir ini menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kayu yang masuk ke sungai akibat perubahan lingkungan di bagian atas. Ini harus segera diselesaikan, terutama pada tahap ini, bulan ini dan bulan depan,” ujar JK di lokasi.
    JK menegaskan bahwa penanganan kayu-kayu yang terbawa banjir tersebut harus dilakukan secara sistematis dan tidak boleh ditunda-tunda. Ia mendorong agar material kayu yang masih memiliki nilai guna segera diambil manfaatnya oleh warga, sementara sisanya dibersihkan dari aliran sungai.
    “Solusinya jelas, kayu-kayu ini harus dipotong dan diangkut. Yang bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Yang tidak bisa, buang di tempat tertentu,” tegasnya.
    Ia menyebutkan bahwa kayu hasil pembersihan tersebut berpotensi dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan bangunan hingga pembuatan perabotan rumah tangga, tergantung pada kualitas kayu yang ditemukan.
    “Bisa untuk perumahan, bisa untuk media, kursi, macam-macam. Yang penting dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak semuanya dibuang, agar masyarakat tidak semakin kesulitan,” jelas JK.
    JK juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat agar proses pemulihan pascabanjir berjalan efektif. Baginya, pembersihan sungai menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola lingkungan demi mencegah bencana serupa di masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Harus Berhenti Membebani Presiden

    Gibran Harus Berhenti Membebani Presiden

    GELORA.CO -Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, melontarkan kritik keras kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait perannya dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto, khususnya di tengah penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

    Akbar menilai, situasi krisis seperti bencana seharusnya menjadi momentum bagi wakil presiden untuk tampil memberikan dukungan nyata dan terukur kepada kepala negara, bukan sekadar tampil dalam agenda seremonial dan pidato.

    “Kepada Wapres Gibran, belajarlah lebih cepat memberi dukungan yang terukur kepada Presiden Prabowo,” tegas Akbar lewat akun X miliknya, Kamis, 18 Desember 2025.

    Ia membandingkan peran ideal wakil presiden dengan figur Jusuf Kalla (JK) pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dinilainya benar-benar dirasakan kontribusinya oleh presiden, terutama saat negara menghadapi situasi darurat dan krisis.

    “Contohlah Pak JK pada periode pertama Pak SBY, yang perannya benar-benar dirasakan oleh Presiden kala itu,” ujar Akbar.

    Namun demikian, Akbar mengingatkan agar perbandingan tersebut tidak diarahkan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat JK kembali menjabat sebagai wakil presiden. Menurutnya, kala itu memang tidak tersedia ruang yang cukup bagi wapres untuk berperan aktif.

    “Tapi jangan lihat peran Pak JK pada periode pertama Bapakmu, karena memang tak ada ruang yang diberikan saat itu,” katanya.

    Akbar menegaskan, di tengah kompleksitas persoalan nasional, mulai dari pemulihan ekonomi hingga penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo membutuhkan dukungan konkret yang meringankan beban kepemimpinan, bukan justru menambah tekanan.

    “Segera bantu Pak Prabowo. Berhenti pidato berkualitas super melelahkan itu, sebab itu justru makin membebani Presiden,” sentilnya tajam.

    Ia bahkan menegaskan, jika tidak mampu memberikan kontribusi substantif dalam kerja-kerja pemerintahan dan penanganan krisis, pilihan terbaik adalah tidak tampil sama sekali.

    “Atau diam saja. Benar-benar diam,” tandas Akbar.