Tag: Juri Ardiantoro

  • Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani masih menunggu pengajuan resmi Presiden RI Prabowo Subianto soal calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).

    Muzani membenarkan memang posisi dubes RI untuk beberapa negara penting, termasuk AS masih kosong hingga saat ini. Dia yakin bahwa Prabowo pastinya sudah mempertimbangkan pengisian posisi tersebut.

    “Kami pun di DPR, di Komisi I sedang menunggu tentang surat yang disampaikan oleh Presiden soal siapa yang akan ditunjuk menjadi calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, dia juga mengaku belum mendengar nama siapapun yang sekiranya akan diajukan Prabowo. Meskipun, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sosok yang akan mengisi posisi Dubes RI untuk AS.

    Sebelumnya, Dasco mengemukakan saat ini pihaknya tengah menunggu pengajuan resmi dari pemerintah terkait pengisian posisi dubes tersebut. 

    “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). 

    Meski dirinya sudah mendapatkan informasi tersebut, Dasco enggan mengungkapkan terperinci siapa sosok calon dubes yang disiapkan, termasuk berapa jumlah usulan nama.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung. 

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal. 

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

  • Presiden Prabowo Ikuti Perkembangan Konflik Iran-Israel, Pantau Keselamatan WNI

    Presiden Prabowo Ikuti Perkembangan Konflik Iran-Israel, Pantau Keselamatan WNI

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto selalu mengikuti perkembangan konflik Iran-Israel secara cermat dari waktu ke waktu. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 24 Juni.

    Wamen Juri juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta kepada jajarannya untuk terus mengikuti perkembangan konflik antara Iran dan Israel agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait keselamatan warga negara Indonesia.

    Konflik Iran dan Israel semakin memanas, terlebih dengan pengeboman fasilitas nuklir di Iran oleh Amerika Serikat. Iran melakukan serangan balasan dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan langkah penyelamatan warga negara Indonesia di wilayah konflik.

  • Presiden Prabowo Ikuti Perkembangan Konflik Iran-Israel, Pantau Keselamatan WNI

    Presiden Prabowo Ikuti Perkembangan Konflik Iran-Israel, Pantau Keselamatan WNI

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto selalu mengikuti perkembangan konflik Iran-Israel secara cermat dari waktu ke waktu. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 24 Juni.

    Wamen Juri juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta kepada jajarannya untuk terus mengikuti perkembangan konflik antara Iran dan Israel agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait keselamatan warga negara Indonesia.

    Konflik Iran dan Israel semakin memanas, terlebih dengan pengeboman fasilitas nuklir di Iran oleh Amerika Serikat. Iran melakukan serangan balasan dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan langkah penyelamatan warga negara Indonesia di wilayah konflik.

  • Prabowo Instruksikan Evakuasi WNI dari Iran Segera Dilakukan

    Prabowo Instruksikan Evakuasi WNI dari Iran Segera Dilakukan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto menyatakan pemerintah terus memantau proses pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

    Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin demi keselamatan WNI.

    “Ya kita memantau semua jalannya proses itu, ya yang penting kan semuanya berjalan dengan lancar oleh kementerian masing-masing,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Terkait arahan dari Presiden, Aris menyampaikan evakuasi harus dilakukan segera, mengingat kondisi di wilayah konflik yang semakin tidak menentu.

    “Ya harus segera. WNI kalau bisa harus segera keluar dari konflik. Kan bukan WNI saja, hampir seluruh warga negara dimanapun kan mau keluar dari wilayah konflik,” tegasnya.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di Teheran tengah mengoordinasikan upaya pemulangan WNI, termasuk mahasiswa dan pekerja migran, dari Iran.

    Pemerintah juga telah menyiagakan berbagai skenario evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    Pemantauan lintas lembaga, termasuk dari Badan Investigasi, dilakukan guna memastikan proses berjalan aman, cepat, dan sesuai dengan protokol keselamatan internasional.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

  • Istana Jawab Kursi Kosong Dubes RI untuk AS: Perhatian Presiden Prabowo

    Istana Jawab Kursi Kosong Dubes RI untuk AS: Perhatian Presiden Prabowo

    JAKARTA – Posisi Duta Besar (Dubes) RI di sejumlah negara masih kosong. Salah satu yang menjadi perhatian adalah posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro kepada wartawan, Selasa, 24 Juni mengatakan, hal tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti diketahui, posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat kosong selama dua tahun terakhir. Rosan Roeslani merupakan Duta Besar RI untuk Indonesia terakhir yang kemudian ditarik untuk jabatan Wamen BUMN pada 2023.

  • Prabowo pantau konflik Iran-Israel dan instruksikan selamatkan WNI

    Prabowo pantau konflik Iran-Israel dan instruksikan selamatkan WNI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mengikuti perkembangan konflik antara Iran dan Israel dengan cermat.

    Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan seluruh jajaran, baik di dalam negeri maupun perwakilan di luar negeri, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.

    “Jadi untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana,” kata Juri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Juri juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang mengedepankan prinsip perdamaian dibandingkan konflik bersenjata.

    Kepala Negara juga disebut melakukan berbagai upaya guna mendorong penurunan eskalasi konflik di kawasan tersebut.

    “Maka dalam hal ini posisi Indonesia adalah posisi yang menginginkan bahwa perdamaian jauh lebih bagus, perdamaian jauh lebih baik ketimbang perang yang membawa korban kedua belah pihak,” ucap dia.

    Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak Jumat (13/6) ketika Israel melancarkan serangan udara di sejumlah lokasi di Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir, yang memicu Teheran melancarkan serangan balasan pada hari yang sama.

    Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan keterlibatan AS menyerang tiga titik fasilitas nuklir Iran pada Sabtu (21/6) dalam operasi yang diklaim oleh Presiden Donald Trump sebagai “serangan yang sangat sukses”. Iran lantas membalas dengan menembakkan rudal ke Pangkalan Militer AS Al Udeid di Qatar, Senin (23/6) malam.

    Eskalasi ketegangan yang terjadi di Iran membuat Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memutuskan untuk meningkatkan status siaga keamanan di wilayah KBRI Teheran dari Siaga 2 ke Siaga 1, sehingga memberi lampu hijau untuk mengevakuasi para WNI dari negara tersebut.

    Sejumlah 97 orang yang dievakuasi oleh Pemerintah RI dari Iran akhir pekan lalu diperkirakan akan tiba di tanah air pada Selasa sore ini.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara cermat perkembangan konflik antara Iran dan Israel yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. 

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Juri menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan posisi non-blok. Dalam konteks ini, Indonesia memandang perdamaian sebagai solusi utama yang harus diupayakan untuk mengakhiri konflik.

    Menurutnya, Presiden Prabowo juga terus mendorong berbagai upaya diplomatik untuk menurunkan ketegangan dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

    “Presiden melakukan berbagai upaya untuk mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan itu,” pungkas Juri.

  • Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung.

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal.

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

    Juri menyatakan bahwa proses penunjukan dubes sedang berjalan dan tetap berada dalam kendali penuh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan mewakili Indonesia di luar negeri.

    Ketika ditanya soal nama-nama kandidat dubes, Juri menjawab singkat bahwa hal tersebut masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan. 

    “Ya itu on process dan menjadi prerogatif Presiden untuk menentukan pemimpin dari perwakilan kita di luar negeri,” pungkas Juri.

    Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses sejumlah nama kandidat, dan menunggu arahan final dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita tunggu arahan Presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama, cuma sedang kita proses,” ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa calon dubes berasal dari beragam latar belakang, baik kalangan profesional diplomatik maupun politikus. 

    Saat ditanya apakah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk dalam bursa nama calon dubes, Bambang membantah hal tersebut.

    “Tidak, belum ke sana kita. Kita masih menunggu usulan dari Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa proses pengusulan memang dimulai dari Menteri Luar Negeri, sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden.

    Mengenai jumlah kandidat, Bambang enggan menyebutkan secara pasti, namun memberi gambaran bahwa ada sekitar tiga nama yang sedang dipertimbangkan.

    “Ada, saya lupa karena saya tidak siap kalau ditanya. Kira-kira [tiga orang],” tandas Bambang.

    Sebelumnya, Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

  • Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring calon anggota Ombudsman.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pembentukan pansel ini merupakan amanat Undang-Undang.

    “Panitia pansel ini kan ada, memang undang-undang tentang Ombudsman itu mengatur bahwa untuk memilih dan menetapkan komisioner Ombudsman itu harus dibentuk pansel. Lima orang pansel ini diminta oleh Presiden untuk membantu menyeleksi dua kali lipat jumlah yang dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa jumlah anggota Ombudsman RI yang dibutuhkan adalah sembilan orang. Karena itu, pansel ditugaskan menyeleksi 18 nama untuk diajukan kepada DPR RI.

    “Jadi Ombudsman itu kan sembilan orang, kemudian Presiden akan memilih melalui pansel itu 18 orang, dikirim ke DPR, dan nanti DPR akan memilih sembilan untuk dikirim ke Presiden dan diminta penetapannya. Jadi itu undang-undangnya,” tandas Juri.

    Juri pun memperkenalkan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-20231 di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Diketahui keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2021-2026 akan berakhir 22 Februari 2026 sehingga perlu disiapkan calon penggantinya.

    Juri menyampaikan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2026-2031 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025.

    Sementara itu melalui keterangannya, Juri menegaskan tugas-tugas Pansel. Pertama, Pansel bertugas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Kedua, Pansel melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga, Pansel melakukan seleksi administrasi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Keempat, Pansel mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Kelima, Pansel melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Terakhir, kata Juri Pansel menentukan dan menyampaikan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia sebanyak 18 (delapan belas) nama kepada presiden.

    Adapun lima anggota Pansel, sebagai berikut:

    1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota;

    2. Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., LL.M., M.I.P., M.Si., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

    3. Dr. Ahmad Suaedy, sebagai Anggota;

    4. Prof. Dr. Ma mun Murod, sebagai Anggota;

    5. Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., sebagai Anggota.

  • Siapa yang Salah akan Jatuh

    Siapa yang Salah akan Jatuh

    GELORA.CO -Pernyataan politikus senior PDIP Beathor Suryadi soal ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat mengguncang politik nasional.

    Beathor menyebut ijazah Jokowi dicetak terburu-buru menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

    Meski demikian, Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta menyesalkan hingga detik ini Jokowi masih menolak menunjukkan ijazah aslinya di depan publik.

    “Sampai pengacara Jokowi menyatakan kalau ijazah ditunjukkan maka bisa bikin chaos. Ini justru semakin menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan rakyat,” Nurmadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 21 Juni 2025.

    Akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo ini menuntut Jokowi jujur dan terbuka soal ijazahnya agar tidak semakin tertekan psikologisnya.

    “Bahkan banyak pihak yang mengaitkan sakit kulit Jokowi dengan beratnya beban tuduhan ijazah tersebut,” kata Nurmadi. 

    Nurmadi lantas mengutip pepatah Jawa sopo salah bakal seleh artinya siapa yang salah akan jatuh).

    “Jujur saja buka saja, apa adanya tunjukkan ijazah jangan berkepanjangan. Becik ketitik olo ketoro (Baik dan buruk tetap akan terbuka pada akhirnya). Ikan lele ikan tawes, makin bertele dan malah bikin stres.,” kata Nurmadi.

    Dalam wawancara dengan Inews, Beathor menyebut sejumlah nama yang pernah melihat ijazah Jokowi, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024 Prasetyo Edi Marsudi, mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro, dan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra M Syarif.

    “Tidak semua orang bisa mengenali keaslian dokumen, apalagi jika tidak ada niat untuk menyelidikinya,” kata Beathor