Tag: Juri Ardiantoro

  • Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    Istana Belum Bisa Jelaskan Soal Klaim Trump Miliki Akses Penuh ke Indonesia

    GELORA.CO – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara soal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengklaim mendapatkan akses penuh atas kesepakatan tarif impor dengan RI. Diketahui, RI mendapatkan tarif impor sebesar 19 persen.

    Namun, dia belum menjelaskan rinci maksud dari pernyataan Trump. Alasannya, Presiden baru saja tiba di tanah air usai menjalankan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara di Kawasan Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa.

    “Ya, kan Pak Presiden baru saja tiba di Tanah Air ya dan tentu kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden. Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif,” ujar Juri kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Lebih lanjut, terkait tarif dagang, Presiden Prabowo juga melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Trump pada Selasa (15/7) malam. Meski belum membeberkan secara rinci isi obrolan tersebut, dia meminta untuk menunggu detail maksud dari pernyataan Trump.

    “Itu kita tunggu saja nanti detailnya ya. Apa yang dimaksud dengan full access dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah ini,” kata dia.

    Lebih lanjut, terkait kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia dia menyebut kementerian dan lembaga akan menindaklanjuti hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dua negara.

    “Dan secara teknis tentu nanti pemerintah, terutama Kementerian/Lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan tarif dagang. Jadi kita tunggu saja,” jelasnya.

    Sebelumnya, badai tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sempat menghantui produk Indonesia akhirnya mereda. Presiden AS Donald Trump resmi mengumumkan penurunan tarif impor bagi barang dari Indonesia menjadi 19 persen, lebih rendah dari angka sebelumnya yang dipatok 32 persen.

    Keputusan ini disampaikan Trump sebagai bagian dari kesepakatan dagang bilateral.

    “Mereka akan membayar 19 persen dan kami tidak akan membayar apapun… kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” tegas Trump, Selasa (15/7/2025) waktu setempat, seperti dikutip dari Reuters.

    Tak hanya itu, Trump juga blak-blakan soal komitmen Indonesia dalam perjanjian ini. Jakarta sepakat membeli 50 jet Boeing, ditambah dengan energi AS senilai US$15 miliar dan produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar.

    “Banyak di antaranya adalah Boeing 777,” imbuh Trump.

  • Istana Soal Kasus Kematian Diplomat Kemenlu: Percayakan ke Polisi

    Istana Soal Kasus Kematian Diplomat Kemenlu: Percayakan ke Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mempercayakan polisi akan terus bekerja keras mengusut penyebab kematian Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arya Daru Pangayunan.

    Meski demikian, dia menyebut bahwa pemerintah tidak bisa memaksa kepolisian supaya hasil pengusutannya selesai dengan cepat.

    “Karena kecermatan di dalam menyelidiki dan memutuskan dari hasil penyelidikan ini kan juga butuh waktu,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7/2025).

    Untuk itu, dia meminta agar seluruh pihak mempercayakan kepada polisi dalam mengungkap penyebab kematian Arya.

    “Jadi kita serahkan percayakan kepada kepolisian untuk mengungkap dan menyesuaikan kasus ini sebaik-baiknya,” tutur Juri.

    Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih belum berani menyimpulkan penyebab kematian dari Diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan (39). 

    Listyo menyampaikan, hingga saat ini kasus diplomat muda itu masih dilakukan penyelidikan secara mendalam oleh jajaran Polda Metro Jaya. Sejauh ini, pendalaman itu berada di tahap pemeriksaan bukti-bukti melalui laboratorium forensik.

    “Masih dilakukan pendalaman, menunggu hasil-hasil dari laboratorium forensik,” ujar Sigit di Jakarta, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Sekadar informasi, kasus ini terungkap pada Selasa (8/7/2025). Kala itu, warga setempat melaporkan temuan jasad dengan kepala dibungkus lakban ke kepolisian.  

    Berdasarkan proses penyelidikan yang ada, kepolisian telah mengungkap bahwa sejauh ini pada jasad Arya belum ditemukan tanda kekerasan. Adapun, pada lakban yang menutupi wajah jenazah hanya ditemukan sidik jari Arya.

  • Istana Beberkan Alasan Perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tidak Digelar di IKN

    Istana Beberkan Alasan Perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tidak Digelar di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membeberkan alasan HUT ke-80 RI tidak digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

    Hal ini diungkapkannya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7/2025).

    “Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan. Jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” ungkapnya.

    Sebab itu, dia menegaskan bahwa untuk titik utama upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta. Meskipun, otoritas IKN juga akan menyelenggarakan upacara di sana.

    Lebih jauh, Juri juga mengungkapkan peluang melibatkan Pacu Jalur yang kini viral menjadi sorotan dunia. Meski begitu, hingga saat ini dirinya menyebut masih belum ada kepastian.

    “Ya itu lagi kita bicarakan, Pacu Jalur juga, atau yang lain-lain kita akan diskusikan seperti apa supaya peringatan Agustus ini betul-betul meriah kembali,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, perayaan 17 Agustus pada 2025 akan kembali dilaksanakan di Jakarta. 

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025).  

    Hasan juga mengatakan bahwa panitinya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga disebut menjadi bagian dari panitia.

  • Prabowo Bakal Launching Logo dan Tema HUT ke-80 RI Besok (18/7)

    Prabowo Bakal Launching Logo dan Tema HUT ke-80 RI Besok (18/7)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan (launching) tema dan logo peringatan HUT ke-80 RI. Peluncuran ini direncanakan akan dilakukan pada Jumat, 18 Juli 2025 besok.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    “Terkait dengan rangkaian perayaan hari kemerdekaan, kami sampaikan besok InsyaAllah tanggal 18, Pak Presiden akan me-launching tema dan logo peringatan proklamasi kemerdekaan ke-80,” katanya.

    Nantinya, lanjut dia, Prabowo akan mengundang beberapa pihak seperti kementerian, lembaga, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kota untuk menyaksikan secara langsung peluncuran tema dan logo HUT kemerdekaan RI.

    Dia melanjutkan, setelah itu pemerintah akan mensosialisasikan logo tersebut pada 20 Juli bersamaan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) di sepanjang kawasan Thamrin—Sudirman.

    “Akan membagi souvenir, atribut-atribut yang semuanya bernuansa tema dan logo kegiatan perayaan HUT kemerdekaan RI, supaya kita akan kembali meramaikan dan mengingat kembali masa-masa dimana kita dulu para founding fathers berjuang merebut kemerdekaan,” urainya.

    Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap, perayaan 17 Agustus pada 2025 akan kembali dilaksanakan di Jakarta. 

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” ujarnya di kantor Presidential Communication Office (PCO), Jakarta, Rabu (16/7/2025).  

    Hasan juga mengatakan bahwa panitinya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga disebut menjadi bagian dari panitia.

  • 5
                    
                        Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN
                        Nasional

    5 Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN Nasional

    Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)
    Juri Ardiantoro
    mengungkapkan alasan mengapa Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tidak melakukan upacara perayaan kemerdekaan HUT Ke-80 Indonesia di
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    Juri mengatakan, IKN masih dalam proses pembangunan, sehingga pemerintah harus fokus pada penyelesaiannya.
    “Ya, di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” ujar Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Juri mengatakan, upacara detik-detik proklamasi akan dilakukan di Jakarta, bukan di IKN.
    Namun, di IKN, kata dia, akan tetap ada upacara.
    Otoritas IKN lah yang akan menggelar upacara HUT RI di sana.
    “Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara, jadi Otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara,” ucap dia.
    Sementara itu, Juri belum tahu apakah Wapres Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara di IKN atau Jakarta.
    “Nanti kita lihat,” imbuh Juri.
    Diketahui, ayah Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), memimpin upacara perayaan HUT Ke-79 RI di IKN pada tahun lalu.
    Kini, Prabowo justru memilih merayakannya di Jakarta saja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Bobby Kertanegara Dikawal Polisi, Istana: Negara Menjaga Properti Presiden
                        Nasional

    8 Bobby Kertanegara Dikawal Polisi, Istana: Negara Menjaga Properti Presiden Nasional

    Bobby Kertanegara Dikawal Polisi, Istana: Negara Menjaga Properti Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sekretaris Negara
    Juri Ardiantoro
    menyatakan, aparat tidak hanya bertugas menjaga seorang presiden, melainkan juga properti milik presiden, termasuk kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto,
    Bobby Kertanegara
    .
    Hal ini disampaikan Juri merespons video
    Bobby Kertanegara dikawal polisi
    yang dianggap berlebihan oleh sejumlah wargnet.
    “Ya kan bukan hanya Presiden, tetapi propertinya Presiden juga menjadi tanggung jawab negara untuk dijaga,” ujar Juri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Juri menjelaskan bahwa seluruh properti dan apa pun yang dimiliki Prabowo pasti dijaga negara, termasuk rumah pribadinya.
    Dia lantas bertanya balik kepada wartawan mengenai siapa pemilik Bobby.
    Menurut dia, warganet tidak berhak memprotes ketika negara sedang menjaga properti Presiden.
    “Rumah Presiden kita jaga. Properti dan miliknya Presiden kita juga. Sekarang saya mau nanya, Bobby itu punya siapa?” tukas Juri.
    “Bapak Presiden,” jawab awak media.
    “Boleh dijaga enggak sama negara? Ya boleh dong. Kok gitu diprotes,” imbuh Juri.
    Video Bobby Kertanegara dikawal polisi itu diunggah oleh akun
    X
    @MurtadhaOne1.
    Dalam video viral tersebut, tampak Bobby dibawa dengan stroller dari sebuah mobil berwarna putih.
    Bobby pun didorong dengan menggunakan
    stroller
    , sembari dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian.
    Lalu, scene video menampilkan Bobby memakai seragam polisi dengan pangkat bintang 4, atau setara Kapolri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan politikus PKB
    Fathan Subchi
    resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) periode 2025-2030.
    Pengukuhan ini dilakukan dalam agenda Rakernas I PB IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Setelah resmi menjadi Ketum IKA PB PMII, Fathan meminta agar seluruh jajarannya menjadi kelompok yang solid dan tidak perlu merasa hebat sendiri.
    Dia mengingatkan bahwa tidak ada
    superman
    di dalam tim mereka.
    “Mari kita berkontribusi, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Tidak ada pribadi yang hebat, tidak ada
    superman
    , yang ada adalah tim yang hebat.
    Kerja kolektif
    , kerja berkelompok,” ujar Fathan.
    Fathan kemudian menyinggung pesan dari Ketua Majelis Pertimbangan PB IKA PMII, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait kerja sama dalam membangun organisasi.
    Cak Imin, kata Fathan, meminta seluruh kader PB IKA PMII yang notabene merupakan anak muda untuk terus berkontribusi dan bekerja.
    “Tadi Cak Imin bilang, ini bagus anak-anak muda, tapi harus bekerja, berkontribusi,” ucap dia.
    Fathan menilai bahwa era kepemimpinannya saat ini merupakan era baru dan
    era kebangkitan
    IKA PB PMII.
    Menurut dia, IKA PB PMII akan terus melakukan kerja-kerja dan peta jalan dalam mendukung serta mengawal program pemerintah yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Dengan kepengurusan baru ini, yang tadi hampir kalau dibacakan sekitar 420 orang luar biasa sekali, ini adalah era baru, era kebangkitan,” ujar Fathan.
    “Kita akan terus melakukan peta-peta jalan,
    roadmap
    yang bagus bagi kepentingan bangsa di negara,” imbuh dia.
    Dalam pengukuhan ini, turut hadir Menag Nasaruddin Umar, Menko PM Muhaimin Iskandar, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Waketum Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Wamen Perindustrian Faisol Riza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN
                        Nasional

    8 Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN Nasional

    Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mengaku ngiler melihat para wakil menteri (wamen) ditunjuk menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Mulanya, Cak Imin menyapa para wamen yang hadir di acara tersebut, mengingat mereka juga merupakan kader PMII, di antaranya
    Wamen BUMN
    Aminuddin Ma’ruf, Wamen Perindustrian Faisol Riza, dan Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk. Karena dulu saya tuh enggak pernah peduli dompet saya ada uang atau enggak, enggak peduli,” ujar Cak Imin.
    Lalu, barulah Cak Imin mengaku ngiler terhadap mereka yang menjadi wamen.
    Dia pun bertanya-tanya apakah dirinya juga bisa senasib seperti para wamen.
    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia.
    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka enggak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa enggak gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” imbuh dia.
    Meski begitu, Cak Imin memahami bahwa setiap manusia memiliki porsi rezekinya masing-masing.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
                        Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.