Asosiasi Guru Madrasah Sambangi Istana, Suarakan Ingin Jadi Guru PPPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI Juri Ardiantoro, yang menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Juri menerangkan, salah satu keluhan dari para guru madrasah yang disampaikan adalah soal nasib mereka yang kerap mendapat diskriminasi dibanding guru di sekolah umum.
“Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum,” ungkap Juri seusai pertemuan.
Para guru juga menyampaikan keinginan untuk menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Juri menerangkan, semua aspirasi dari para guru madrasah hari ini akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain itu, setiap aspirasi juga akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait.
“Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respons Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung menjawab keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini,” kata Juri.
Perwakilan asosiasi guru madrasah juga menyampaikan ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk menyampaikan aspirasinya.
“Iya. Tentu akan kami sampaikan bahwa organisasi guru madrasah ini juga ingin silaturahmi dengan Pak Presiden,” tutur Juri.
Menurut Juri, persoalan pengangkatan guru menjadi PPPK memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Namun, ia menegaskan prosesnya terus berjalan secara bertahap.
“Jadi kebijakan ini terus akan bergulir sebetulnya secara bertahap, proses penyelesaiannya tidak bisa selesai kemarin sekaligus karena dari banyak persoalan di bidang pendidikan,” kata Juri menerangkan.
“Ya, hari ini mungkin yang masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan,” imbuh dia.
Beberapa kelompok yang hadir di antaranya Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), hingga Gerakan Nasional Antidiskriminasi Guru.
Perwakilan dari Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru, Muhammad Zein, menerangkan bahwa para organisasi guru madrasah ini sudah mengabdi puluhan tahun.
Mereka semua menyuarakan harapan agar bisa diangkat menjadi guru PPPK.
“Jadi ketika sekolah-sekolah negeri di Indonesia di PPPK-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi PPPK. Itu satu-satunya tuntutan kami,” ungkap Zein.
Dia ingin Presiden Prabowo memberikan atensi untuk para guru madrasah.
“Itu saja tuntutan kami karena itu salah satu poin tertinggi dari keinginan kami yang sudah usianya di atas 30, 40 tahun, 50 tahun. Tanpa PPPK, berarti negeri ini masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah,” ucap Zein.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Juri Ardiantoro
-
/data/photo/2025/10/30/6903287516010.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Asosiasi Guru Madrasah Sambangi Istana, Suarakan Ingin Jadi Guru PPPK
-

PGN target salurkan gas bumi ke 6.540 sambungan rumah di Wisma Atlet
Jakarta (ANTARA) – Subholding Gas Pertamina PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN meresmikan penyaluran perdana (Gas In) jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Wisma Atlet, Jakarta Utara, dengan target unit yang dapat menggunakan jargas mencapai 6.540 Sambungan Rumah (SR).
“PGN mendapatkan penugasan dari Holding Migas Pertamina untuk menyediakan jargas di Wisma Atlet. Dan PGN siap menjalankan penugasan tersebut, sekaligus menjadi langkah perusahaan dalam perluasan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat,” ujar Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Penyaluran gas di Wisma Atlet dilakukan bertahap, yaitu tahap pertama ditargetkan sebanyak 1.932 SR di Unit C Pademangan, dan tahap kedua sebanyak 4.608 SR di Unit D Kemayoran, sehingga total unit yang akan menggunakan jargas mencapai 6.540 SR, kata Arif, menjelaskan.
Sebagai informasi, penghuni Blok C Pademangan mayoritas berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Blok D Kemayoran dihuni oleh masyarakat umum.
“Melalui program jargas ini, penghuni Wisma Atlet dapat menikmati pasokan energi yang lebih praktis, aman dan ramah lingkungan. Momentum ini juga menjadi realisasi perluasan layanan gas bumi PGN di lingkungan rusun sekaligus mendukung kualitas kehidupan perkotaan,” ujar Arief.
Sampai saat ini, perseroan telah melayani 13 rusun di Jakarta dengan jumlah pemakai mencapai 7.170 SR, di antaranya Rusun Cengkareng, Tanah Abang, Kebon Kacang, Kemayoran, Klender, Pulogadung, Seruni Pulo Gebang, dan Cilincing.
Selain itu, juga di Rusunawa Marunda Blok A, Rusunawa Marunda Blok B, Rusunawa Tzu Chi Cengkareng, Rusunawa Tipar Cakung, serta Rusunawa Sukapura.
Program jargas untuk rusun perseroan tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta, diantaranya Jakarta Pusat sebanyak 2.732 SR, Jakarta Timur sebanyak 1.771 SR, Jakarta Barat sebanyak 1.737 SR, dan Jakarta Utara sebanyak 930 SR.
Adapun, rusun yang paling banyak pelanggan jargas adalah Rusun Kemayoran (1.555 SR), diikuti Rusun Cengkareng (1.314 SR), kemudian Rusun Klender (1.079 SR).
“Jargas merupakan program pemerintah yang diamanahkan kepada PGN dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. PGN sebagai pemilik dan pengelola jaringan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk menjalankan kebijakan positif ini secara berkelanjutan,” ujar Arief.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan revitalisasi Wisma Atlet merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Wisma atlet ini telah dilengkapi oleh fasilitas yang lengkap untuk calon penghuni, termasuk jargas dari PGN,” ujar Juri.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Politik kemarin, gladi bersih HUT TNI hingga soal IKN
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Jumat (3/10). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. TNI jelaskan insiden bendera robek saat dikibarkan di Monas
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monas sempat robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10).
Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan.
Baca selengkapnya di sini.
2. Panglima minta prajurit berikan tatapan mata yang tajam saat HUT TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta para prajurit memberikan tatapan mata yang tajam kepada Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan dari atas kendaraan Maung (5/10).
Arahan itu disampaikan Panglima TNI saat memimpin gladi bersih upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat, yang sesekali memberi arahan kepada para prajurit yang sedang berbaris di halaman utama Monas.
Baca selengkapnya di sini.
3. TNI AL pamerkan alutsista baru kapal selam tanpa awak
TNI Angkatan Laut memamerkan alat utama sistem senjata (alutsista) baru kapal selam tanpa awak atau autonomous saat gladi bersih perayaan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat.
Kapal selam autonomous itu dipamerkan bersamaan dengan barisan alutsista milik TNI saat defile di halaman Monas.
Baca selengkapnya di sini.
4. Komisi I DPR minta pembekuan TikTok tak matikan ekosistem usaha kecil
Wakil Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) terhadap TikTok, tak mematikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beraktivitas melalui platform digital tersebut.
Dia menilai bahwa saat ini aplikasi telah menjadi platform penting bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Fitur-fitur seperti TikTok Shop dan live commerce telah membuka akses pasar yang luas bagi para pedagang lokal.
Baca selengkapnya di sini.
5. Kepala Otorita lapor Istana perkembangan IKN jadi ibu kota politik
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik kepada dua wakil menteri sekretariat negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
Basuki, selepas pertemuan itu, menjelaskan dirinya melaporkan status dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028
Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan pembangunan Nusantara usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.
Laporan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Kementerian Sekretariat Negara melalui akun Instagram resmi @otorita_ikn pada Jumat (3/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Basuki bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
Dia menjelaskan status pembangunan IKN sekaligus menyampaikan rencana program periode 2026–2028 yang berfokus pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.
“Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden,” tutur Basuki.
Menurutnya, pembangunan IKN kini memasuki fase lanjutan setelah penerbitan Perpres 79/2025, yang menjadi landasan hukum penting bagi penataan kelembagaan dan percepatan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.
Fokus ke depan adalah menjadikan Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol modernitas dan inklusivitas Indonesia.
“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tandas Basuki.
-

Kepala Otorita lapor Istana perkembangan IKN jadi ibu kota politik
Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik kepada dua wakil menteri sekretariat negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
Basuki, selepas pertemuan itu, menjelaskan dirinya melaporkan status dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
“Pada kesempatan ini, saya melaporkan status dan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026—2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Basuki di Jakarta, Jumat.
Basuki melanjutkan dirinya optimistis IKN dapat segera menjadi ibu kota politik yang modern dan inklusif.
“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimistis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Dalam Perpres No. 79/2025 disebutkan: “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028”.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik manakala seluruh kompleks pembangunan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung dan dapat mendukung operasional masing-masing lembaga.
Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat bersama sejumlah jajarannya termasuk Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, pada 21 Januari 2025, telah memasang target IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam rapat yang sama, Presiden juga telah menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025–2029. Kemudian, Presiden Prabowo juga menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut sebesar Rp48,8 triliun.
Kepala OIKN, selepas rapat, menjelaskan pembangunan tahap dua itu tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung, dan akses menuju IKN.
“(Itu semua, red.) termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini, adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana, dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal. Jadi, dari Kementerian PU, Kementerian Perumahan, menyerahkan untuk OIKN untuk kami mengelola dan kami pelihara. Itu dari APBN,” kata Basuki Hadimuljono.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Respons BGN Usai Menu Burger-Spagetti di MBG ‘Disemprot’ dr Tan
Jakarta –
Di depan Komisi IX DPR RI, pakar gizi komunitas dr Tan Shot Yen melontarkan kritik tajam terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih diberikan makanan dengan nutrisi terbaik, anak-anak justru diberikan fastfood seperti burger hingga spageti.
“Yang dibagi adalah, adalah burger. Di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia, nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia,” kata Tan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
“Dibagi spageti, dibagi bakmi Gacoan, oh my god. Dan maaf, ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga, kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus dikasih chicken katsu,” sambungnya.
Merespons hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan bahwa ada variasi-variasi dari menu MBG, termasuk pemberian makanan seperti burger dan spageti.
“Sering kali itu variasi atas permintaan anak-anak agar tidak bosan,” kata Dadan kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
BGN menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran, termasuk terkait menu makanan. Hal ini sebagai bahan evaluasi agar program MBG menjadi lebih baik.
Respons Istana Terkait Evaluasi MBG
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait MBG. Namun, program ini dipastikan tidak akan berhenti total.
“Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar, sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak,” kata Juri.
“Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini karena program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita, sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena kasus-kasus itu. Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini,” tutupnya.
Halaman 2 dari 2
(dpy/up)
-
/data/photo/2025/06/05/6841546674d8a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan Nasional 25 September 2025
Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), usia ratusan siswa menjadi korban keracunan.
Menurutnya, kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa tentu bertolak belakang dengan dengan tujuan utama MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
“Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan bahwa pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal dan akuntabel,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Evaluasi juga berkaitan dengan kepercayaan publik yang melihat bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Ia pun mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), di mana hingga September 2025 telah terjadi 6.452 anak mengalami keracunan usai menyantap MBG.
Berulangnya kasus keracunan, kata HNW, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan.
“Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya merugikan anak-anak dan orang tua, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, bahkan menggagalkan realisasi salah satu program besar Astacita Presiden Prabowo,” ujar HNW.
Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan terhadap siswa.
Pemerintah dapat memulainya dari evaluasi terhadap produksi di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses distribusi, hingga penyajian kepada anak-anak di sekolah.
“Saya mendukung aspirasi agar pemerintah mengevaluasi program MBG secara komprehensif dan transparan. Sehingga program MBG kembali ke jalur yang baik dan benar sebagaimana visi awalnya, yakni melindungi dan mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Ambulans membawa siswa SMKN 1 Cihampelas yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di sekolahnya pada Rabu (24/9/2025).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi pengarahan kepada BGN dalam menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Arahan Prabowo kepada BGN itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.
“Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (24/9/2025).
MBG, kata Juri, merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi para siswa demi meningkatkan gizi mereka.
Oleh karena itu, BGN selaku pelaksana program MBG akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa banyak siswa.
Terkait banyaknya desakan agar program MBG dihentikan sementara, ia mengatakan bahwa setiap aspirasi akan didengarkan pemerintah.
Namun untuk saat ini, program MBG tidak akan dihentikan sementara dan terus berjalan sambil dilakukan evaluasi.
“Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ujar Juri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Istana Jawab Usul JPPI Agar MBG Dihentikan: Tetap Jalan, Masalah Dievaluasi
Jakarta –
Wamensetneg Juri Ardiantoro merespons usulan Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan usai marak dugaan kasus keracunan akibat mengkonsumsi menu MBG. Juri mengatakan pemerintah akan menerima segala masukan yang ada soal program tersebut.
“Tentu didengar ya. Beberapa aspirasi dari berbagai kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Juri dalam keterangannya, Rabu (25/9/2025).
Juri mengatakan sejauh ini program MBG akan tetap berjalan. Di samping itu, ia menekankan pemerintah juga akan melakukan evaluasi total dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada.
“Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar sehingga seperti kata pak presiden MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak,” ujarnya.
Juri yakin Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk mengatasi masalah yang terjadi. Serta membuat mitigasi pencegahan ke depan.
“Ya di pihak BGN sudah diberi arahan dari pak presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin terjadi sehingga bisa segera diatasi,” ucapnya.
Juri memastikan pemerintah sudah mengambil langkah cepat terhadap persoalan yang ada. Ia berharap semua pihak bekerja sama agar program MBG dapat tetap berjalan dengan baik.
“Tentu saja semua hal yang terjadi baik menyangkut keracunan, atau mungkin. Ada isu lain yang tidak pas dalam penyelenggaraan MBG ini menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.
“Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini karena program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita. Sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena kasus-kasus itu. Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat tersebut.
Ia berharap siswa tidak dijadikan target politik. Ari meminta yang harus diprioritaskan saat ini adalah keselamatan dan tumbuh kembang anak.
“Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujar Ari.
“Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total,” ungkapnya.
Halaman 2 dari 2
(eva/imk)

