Xcloud.id

Tag: Jumhur Hidayat

  • Pengusaha Kecewa Tak Dilibatkan Penetapan Upah, Prabowo Dipuji Buruh Lebih Baik Dibanding Jokowi

    Pengusaha Kecewa Tak Dilibatkan Penetapan Upah, Prabowo Dipuji Buruh Lebih Baik Dibanding Jokowi

    GELORA.CO  – Kalangan pengusaha kecewa dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan upah minimum rata-rata nasional untuk pekerja sebesar 6,5 persen pada 2024.

    Penetapan kenaikan upah tahun depan disebut tidak mempertimbangkan masukan dari pengusaha di tengah tekanan ekonomi nasional.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mempertanyakan rumus penghitungan kenaikan upah 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pelaku usaha dipastikan akan bertanya dari mana rumusnya angka sebesar 6,5 persen tersebut,” ujar Sarman saat dihubungi Tribunnews, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, penetapan Upah Minimun 2025 akan memakai formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa dan kebutuhan hidup layak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

    “Kami menunggu penjelasan yang lebih konfrehensif dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dari mana angka kenaikan 6,5 persen tersebut,” kata Sarman.

    Kalangan pengusaha merasa tidak dilibatkan dalam merumuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 6,5 persen tersebut. 

     

    Karena itu, dia berharap kepada Pemerintah dalam menetapkan kenaikan UMP harus mendengar aspirasi dari pekerja dan pengusaha.

    “Karena yang akan menanggung kenaikan UMP itu adalah pengusaha, sehingga memang aspirasi pelaku usaha juga perlu didengarkan oleh Pemerintah sebelum menetapkan besaran kenaikan UMP,” terang Sarman.

    Ia pun berharap kenaikan UMP memperhatikan kondisi ekonomi nasional saat ini dan kondisi geopolitik dunia serta daya beli masyarakat yang saat ini masih belum stabil.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menyampaikan, pihaknya belum mengetahui landasan apa yang digunakan pemerintah untuk menaikkan UMP 6,5 persen.

    “Kita sampai saat ini tidak tahu apa landasannya pemerintah menetapkan kenaikan 6,5 persen dan bagaimana upah ditetapkan kedepannya,” tutur Bob.

    Menurut Bob, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu UMP 6,5 persen.

    “Bagaimana dunia usaha mengkalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya untuk kepastian usaha kedepan,” jelasnya.

    Apindo saat ini tengah menunggu penjelasan pemerintah menyoal kenaikan UMP 6,5 persen pada tahun depan tersebut.

    “Justru saat ini kita menunggu penjelasan pemerintah. Not just numbers, tapi mampu atau tidak,” ungkap Bob Azam.

    Sebelumnya, Bob Azam mencontohkan bila kenaikan upah minimum dipatok sebesar 3 persen, itu tidak hanya akan meningkatkan biaya perusahaan sebesar angka tersebut.

    Menurut Bob, ada dampak multiplier effect yang akan memperbesar beban pengeluaran perusahaan, bahkan bisa mencapai 5 persen hingga 6 persen.

    “Kalau kita naikkan katakanlah upah minimum 3 persen, itu bisa saja perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada itu. Bisa sampai 5 persen, 6 persen, karena ada multiplier effect-nya. Termasuk kita juga harus menata gaji yang di atasnya,” katanya.

    “Jadi jangan berpikir bahwa kalau naik 3 persen, pengeluaran perusahaan naiknya 3 persen. Itu bisa plus 1 sampai 3 persen lagi. Nah itu yang terjadi di kita,” lanjutnya.

    Buruh Puji Prabowo

    Presiden KSPI yang juga sebagai Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, dalam lima tahun terakhir, buruh Indonesia di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengalami kenaikan upah secara signifikan.

    “Sebelumnya (upah) hanya naik 1,58 persen dua tahun belakangan, tiga tahun sebelumnya (bahkan) 0. Jadi kami bisa menerima ketika bapak Presiden Prabowo Subianto bisa menaikan 6,5 persen dengan dasar rekam jejak keputusan pemerintah sebelumnya yang tidak berpihak kepada buruh,” katanya.

    Said mengakui, kenaikan upah 6,5 persen memang masih jauh dari tuntutan para buruh sebesar sebesar 8-10 persen.

    Namun, Said menilai adanya kenaikan 6,5 persen sudah mendekati dari angka tuntutan serikat buruh di minimal 8 persen.

    “Sudah mendekati dari nilai yang diharapkan oleh buruh, buruh harapannya 8-10 persen, karena 6,5 persen mendekati 8 persen, maka buruh menyatakan menerima keputusan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu menaikan upah minimum 6,5 persen jadi mendekati 8 persen,” ujar dia.

    Said menyatakan alasan lain kenapa buruh menerima dari keputusan Presiden Prabowo itu, salah satunya soal fenomena deflasi yang pernah dialami oleh Indonesia lima bulan terakhir.

    Kata dia, angka 6,5 persen itu yang diputuskan oleh Prabowo itu sudah rasional dan masuk akal dengan penghitungan deflasi tersebut.

    Deflasi sendiri merupakan kondisi ekonomi dimana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan di dalam jangka waktu tertentu.

    “Karena kita kan pernah mengalami deflasi 5 bulan, sebenarnya kalau tidak deflasi dihitung, itu kenaikan upah bisa 8 persen atau setidaknya 7,7 persen,” kata dia.

    “Tapi setelah kami kalkulasikan ada deflasi 5 bulan terakhir, itu mempengaruhi nilai inflasi, maka 6,5 persen yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional masuk akal dan sesuai dengan keputusan MK,” sambung Said Iqbal.

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan, Jumhur Hidayat menilai, Presiden Prabowo serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh dengan menaikkan upah sebesar 6,5 persen.

    Selain itu, Jumhur menyebut, pemerintahan Prabowo juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. 

    “Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh”, pungkasnya.

    Pemerintah Minta Pengusaha Menerima

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap para pengusaha termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat memahami keputusan pemerintah menaikkan rata-rata upah minimum nasional 6,5 persen. 

    Yassierli juga berharap para buruh turut mengerti keputusan tersebut terlepas kenaikan ini masih jauh dari usulan sebesar 20 persen. 

    “Kami berharap ya teman-teman buruh, teman-teman Apindo bisa memahami,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, keputusan ini mempertimbangkan usulan dari banyak pihak, bukan hanya dari kalangan buruh maupun pengusaha saja.

    Dia mengatakan pembahasan soal ini pun sudah dilakukan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari serikat buruh dan pengusaha.

    “Itu kan artinya kebijakan dari beliau ya. Artinya kan beliau mendengar masukan dari banyak hal. Kemudian beliau mengambil kebijakan seperti itu,” kata dia.

    Yassierli meyakini bahwa angka 6,5 peraen merupakan keputusan terbaik untuk bangsa dan negara. 

    “Ini adalah yang terbaik. Dan ini adalah kebijakan Pak Presiden. Kita punya banyak PR yang lain tidak hanya upah minimum ya. Ayo kita bereskan sama-sama,” tandasnya dia.

    Alasan Prabowo Naikan Upah

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penetapan kenaikan UMP 2025 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, (29/11/2024).

    Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intern soal bersama sejumlah Kabinet Merah Putih.

    “Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025,” kata Prabowo.

    Presiden mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen. Angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6 persen.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota dan Kabupaten.

    “Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.

    Prabowo mengatakan upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

    “Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” pungkasnya

  • Terima Kasih Prabowo

    Terima Kasih Prabowo

    GELORA.CO – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur Hidayat menelepon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke Istana, diskusi upah buruh.

    Berkali-kali saya mengatakan pada para aktivis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. 

    Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

    Hari ini Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terima kasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkannya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan proyek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

    Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang, Kamis 28 November 2024.

    Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

    Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

    Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest. 

    Dalam pidatonya di Peru, di hadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (alinea 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14 November 2024).

    Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang kepala negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. 

    Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

    Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. 

    Ucapan terima kasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. 

    Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Prof Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. 

    Sebab, menurut Prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

    Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting anak Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. 

    Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi 

     dan hilirisasi.

    Jumhur Hidayat, ketua umum serikat buruh terbesar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang siang ini diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana, akan mendiskusikan soal upah. 

    Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim-rezim pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. 

    Dengan Presiden Prabowo mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

    Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. 

    Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. 

    Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka. 

    Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. 

    Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

    Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 triliun “kekayaan kita” ke Singapura dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era Covid-19 (antara lain buat klub sepeda yang diketuai penduduk perumahan di dekat Hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. 

    Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13 persen pada Januari 2025 nanti.

    Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. 

    Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin izin judi online itu.

    Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.

  • Harapan Serikat Buruh Usai Prabowo Kerahkan Empat Menteri Selamatkan Sritex

    Harapan Serikat Buruh Usai Prabowo Kerahkan Empat Menteri Selamatkan Sritex

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Serikat buruh mengapresiasi langkah cepat dan tegas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sritex Indonesia.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat yang mewakili para pekerja buruh di PT Sritex. Ia mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prabowo yang mengupayakan penyelamatan 20 ribu buruh Sritex dengan menggerakkan empat kementerian sekaligus.

    Untuk menyelamatkan para pekerja di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini, Prabowo mengarahkan empat kementerian itu untuk mengevaluasi berbagai opsi dan skema penyelamatan.

    Keempat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Saya mengapresiasi tentunya langkah cepat dari Presiden Prabowo yang memerintahkan empat menterinya untuk segera menyelesaikan kasus di PT Sritex yang terancam mem-PHK buruh hingga 20 ribu,” ujar Jumhur.

    Lebih lanjut, Prabowo juga dinilai telah menyelamatkan rumah tangga para pekerja buruh di PT Sritex.

    “20 ribu itu besar ya itu kalau rata-rata keluarga di Indonesia hampir 5 orang itu kita hampir sekitar 100 ribu, 100 ribu orang harus diselamatkan karena mereka kalau di PHK ya akan menjadi miskin,” lanjut Jumhur.

    PT Sritex oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang secara resmi dinyatakan Sritex pailit melalui putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

    Dalam putusan itu, PT Sritex dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.