Tag: Jumhur Hidayat

7 Rangkaian Acara May Day di Monas: Prabowo Pidato di Hadapan Buruh dan Ada Band Tipe-X Nasional

Rangkaian Acara May Day di Monas: Prabowo Pidato di Hadapan Buruh dan Ada Band Tipe-X
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ratusan ribu buruh dari berbagai daerah bakal memadati kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), untuk memperingati
Hari Buruh
Internasional atau May Day 2025.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, sekitar 200.000 buruh akan hadir dalam aksi ini. Mereka berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
“200.000 buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Di tiga provinsi ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas,” ujar Said dalam jumpa pers, Senin (28/4/2025).
Untuk May Day 2025 ini, kata Iqbal, kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB dengan hiburan dari grup musik Tipe-X. Massa buruh pun akan mulai diarahkan masuk dan dipusatkan ke lokasi acara oleh panitia.
Setelah itu, rangkaian acara resmi dimulai pada pukul 09.30 WIB dengan persiapan dan pengondisian peserta di area Monas. Sebab Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara ini.
Iqbal menyampaikan, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan para buruh pada pukul 10.00 WIB.
“Rencananya, Bapak Presiden Prabowo Subianto pidato di acara May Day pukul 10.00-11.00,” kata Said Iqbal kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).
Sebelum pidato Presiden, sejumlah tokoh buruh akan menyampaikan sambutan, antara lain Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Sedunia, Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Said Iqbal juga dijadwalkan menyampaikan orasi.
“Sekjen Serikat Buruh Sedunia, beberapa menteri dan pimpinan DPR RI akan hadir,” tambah Said.
Berdasarkan susunan acara yang diterima Kompas.com, pembukaan acara resmi dimulai pukul 09.55 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa dan sambutan.
Untuk Pidato Presiden Prabowo, panitia acara memberikan waktu selama selama satu jam, dari pukul 10.21 hingga 11.21 WIB.
Acara ditutup dengan pembacaan hamdallah oleh MC pada pukul 11.23 WIB.
Dalam aksi May Day 2025, para buruh membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
Said Iqbal berharap beberapa isu tersebut bisa direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam acara Hari Buruh di Lapangan Monas.
Bukan tanpa sebab, Said mengeklaim sebanyak 95 persen buruh yang tergabung dalam organisasinya telah mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami percaya. Kami mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Buruh-buruh Indonesia secara mayoritas. Saya boleh klaim 95 persen buruh Indonesia dengan perayaan May Day 2025 ini adalah bentuk dukungan. Bentuk kebersamaan,” ungkap Said.
“Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 08:01
KSPSI : Bakal Ada Konvoi 15 Ribu Motor ke Monas Saat Peringatan May Day Hari Kamis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional pada Kamis 1 Mei 2025 akan diwarnai dengan konvoi atau iring-iringan 15.000 sepeda motor yang berangkat dari Jakarta Utara menuju lokasi acara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Konvoi 15.000 sepeda motor ini akan diikuti oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, bersama dengan serikat pekerja yang lain. Pergerakan konvoi akan dimulai sekitar pukul 06.00 pagi.

Giat rencana ini disampaikan oleh Sekjen KSPSI Arif Minardi dalam konferensi pers peringatan May Day di DPP KSPSI, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

“Pak Jumhur akan berangkat naik motor dari Jakarta Timur, gabung dengan Jakarta Utara kurang lebih motor ini ada 15.000, pagi-pagi, jam 6-an kurang lebih akan berangkat menuju Monas dengan 15.000 motor,” kata Arif.

Untuk massa urun rembuk yang dinakhodai KSPSI, diikuti oleh KSBSI, KBMI, KSPN, SARBUMUSI, hingga federasi non konfederasi. Total massanya mencapai 60.000 orang.

Selain dengan konvoi motor, mereka akan berangkat dari beberapa wilayah utama, yakni 15.000 orang dari Jakarta, 12.000 orang dari Banten, dan sekitar 20.000 orang dari Jawa Barat dengan 3.000 bus dan mobil.

Massa konvoi sepeda motor ini nantinya akan bergabung dengan serikat pekerja lain di Monas. Total buruh lintas serikat pekerja yang akan hadir dalam acara ini diperkirakan mencapai 150.000 orang.

“Massa dari kami, dari gabungan dari kami namakan ini forum urun rembuk massa dari kami kurang lebih 60.000 dari berbagai daerah terutama dari Banten ada 12.000, dari DKI ada 15.000 Jawa Barat ada 20.000 kurang lebih ya,” jelas Arif.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dan memberikan pidato dalam peringatan May Day di Monas sekitar pukul 10.00-11.00 WIB.

Dalam May Day tahun ini, KSPSI khususnya akan membawa beberapa tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, meminta pemerintah menyempurnakan UU Ketenagakerjaan khususnya penghapusan outsourcing yang bukan pada tempatnya, memperbaiki pesangon, upah layak serta pengakuan terhadap keberadaan pengemudi ojek daring.

Kedua, meminta pemerintah segera menerbitkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Ketiga, segera meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap.

Keempat, membentuk Satgas PHK sebagai antisipasi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

“Karena itu ini adalah momen sejarah bagi gerakan buruh Indonesia yang memberikan harapan terang bagi kesejahteraan buruh dan kebangkitan industri di Indonesia,” kata Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat.

29/04/2025 21:41
May Day 2025, Buruh Minta Prabowo Turun Tangan Atasi PHK Massal – Page 3

Sebelumnya, Peringatan Hari Buruh atau dikenal May Day akan diadakan di Lapangan Monas, pada Kamis, 1 Mei 2025.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Konfederasi Buruh Dunia, Akiko Gono dijadwalkan akan memberikan sambutan.

Hal itu diungkap oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC), Andi Gani Nena Wea.

Dia menerangkan, acara dimulai pada pukul 08:00 WIB. Diperkirakan ada 200 ribu massa buruh yang akan hadir.

“Massa buruh akan mulai memasuki kawasan Monas jam 8 pagi. Massa Buruh berasal dari Jabotabek, Jabar, Jateng dan Jatim juga perwakilan dari seluruh Indonesia. Hadir juga Perwakilan Buruh Migran dari Hongkong,” kata Andi Gani saat dihubungi, Minggu (27/4/2025).

Andi Gani menerangkan, perayaan May Day diisi oleh Pidato dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, Presiden Konfederasi Buruh Dunia Ibu Akiko Gono, Presiden KSPSI & President Asean Trade Union Council ( Asean TUC ) Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI Said Iqbal, Presiden KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.

Menurut dia, perayaan May Day kali ini pun dirasa begitu istimewa. “May Day 2025 sangat istimewa untuk Buruh Indonesia karena setelah 60 tahun baru kali ini Presiden RI hadir langsung,” ucap dia.

29/04/2025 17:00
Ketua Umum RTMM-KSPSI Sudarto: Pekerja Tolak Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Merek – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) KSPSI yang beranggotakan 250.347 pekerja menolak rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa merek.

Penolakan ini telah disampaikan oleh Ketua Umum FSP RTMM, Sudarto dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, di bilangan Jakarta Selaran.

“FSP RTMM juga menolak rencana pengenaan tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), dan mendesak pemerintah agar tidak menaikan cukai di situasi kondisi saat ini. Daya beli rendah rokok sudah mahal,” kata Sudarto dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

Apresiasi Pemerintah

Dalam kesempatan itu Sudarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas berbagai upayanya dalam mengambil kebijakan strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Berpedoman kepada Hubungan Industrial Pancasila, maka pekerja dan pengusaha berkepentingan yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pembelaan, serta tumbuhnya usaha untuk peningkatan kesejahteraan bersama,” tegas dia.

Ditegaskannya, pekerja dan tempat kerjanya merupakan kesatuan utuh bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya menjadi bernilai, guna dapat ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

FSP RTMM yang berafiliasi kepada KSPSI pimpinan Jumhur Hidayat menjadi wadah pekerja di sektor Industri Hasil tembakau (IHT) 151.472 orang pekerja, sektor industri makanan dan minuman 97.670 orang pekerja, serta sektor penunjang RTMM lainnya 1.205 orang pekerja.

Mayoritas adalah industri padat karya, menyerap tenaga kerja besar dengan pendidikan yang terbatas, dan berkontribusi dalam penerimaan negara yang cukup besar.

“Industri sektor padat karya menjadi salah satu pendukung perputaran perekonomian daerah hingga nasional,” ungkapnya.

Dalam upaya membantu pemerintah memperkuat daya tahan ekonomi, daya saing melalui kolaborasi para pelaku ekonomi, FSP RTMM KSPSI mendesak pemerintah untuk memastikan tempat kerja anggotanya tidak tertekan dan terdampak dari regulasi dan/atau kebijakan pemerintah.

Selain itu FSP RTMM meminta pemerintah menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja ; perlunya perluasan cakupan pekerja padat karya dalam PMK 10/2025, terkait pembesan PPh 21 bagi anggota kami di sektor IHT dan Mamin, dan pemanfaatan DBHC-CHT yang lebih maksimal untuk pekerja.

Selain itu FSP RTMM KSPI juga meminta pemerintah agar memberi ruang dialog yang memberikan kesempatan kepada FSP RTMM untuk mewakili pekerja anggotanya demi keadilan.

“Supremasi Hukum Ketenagakerjaan, selain untuk perlindungan terhadap pekerja tetapi juga untuk menjaga persaingan tidak sehat antar industri,” sambung Ketua FSP RTMM KSPSI itu seraya mendorong dilakukannya kembali Gerakan Cinta Produk Indonesia.

27/04/2025 15:13
Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo akan merespons usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden lewat mekanisme MPR.

Idrus juga meyakini respons Prabowo akan bersifat merangkul dan mempersatukan.

Namun jawaban ini menurutnya tidak disampaikan dalam waktu dekat.

“Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan respons, memahami dan pasti akan merespons. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi,” kata Idrus dalam acara pelantikan dan diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah, di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).

Kesediaan Prabowo merespons usulan para purnawirawan TNI ini dinilai tak lepas dari sosok para pengusulnya yang merupakan kawan satu angkatan saat aktif sebagai tentara.

Kata Idrus, jawaban Prabowo terhadap usulan tersebut akan berorientasi pada kesatuan serta persatuan demi menjaga situasi tetap kondusif dan agar pembangunan tidak terganggu.

Apalagi orientasi tersebut selama ini juga kerap diperlihatkan oleh pemerintahan baru.

Sebagai contoh, tak lama setelah Presiden Prabowo dilantik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kerap merangkul kelompok-kelompok kritis atau oposisi yang selama ini mengkritik pemerintah.

Seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Syahganda Nainggolan hingga Jumhur Hidayat.

Dirinya pun meyakini respons dari Prabowo tak jauh dari komunikasi yang merangkul.

“Semua sudah diajak untuk diskusi dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Karena tidak mungkin Pak Dasco melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah. Minimal ada sinyal dari Pak Prabowo,” katanya.

“Kalau sudah diajak dan tidak (mau), itu tidak menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ucap Idrus.

Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo.

Surat terbuka itu diteken oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

Beberapa di antara mereka adalah Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Salah satu poin surat tersebut adalah mengusulkan kepada Prabowo agar memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres melalui mekanisme di MPR.

Usulan ini didasarkan pada putusan MK terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Pemilu yang menjadi karpet merah bagi Gibran, disebut telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

27/04/2025 00:33
Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan, Jumhur: Saatnya Indonesia Meratifikasi

loading…

Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025). FOTO/IST

JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat menilai sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki ribuan kapal perikanan yang mengarungi laut dalam dan perairan internasional.

Namun ironisnya, hingga hari ini, para awak kapal perikanan Indonesia masih bekerja dalam kondisi yang belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, berbeda dengan rekan-rekan mereka di sektor niaga yang sudah memiliki pijakan kuat melalui Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (MLC 2006) yang telah diratifikasi pada 2016 menjadi UU Nomor 15 tentang Tenaga Kerja Maritim Kapal Niaga.

Jumhur menilai saat ini sudah waktunya pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Konvensi ini dirancang sebagai jawaban atas maraknya praktik kerja paksa, eksploitasi, dan perdagangan manusia di sektor perikanan global.

Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025) menyatakan sepakat untuk menyegerakan Ratifikasi ILO C188 ini. Dalam pertemuan itu dijelaskan oleh Sofyan dari SAKTI (Serikat Awak Kapal Transport Indonesia) beberapa fakta di lapangan bahwa awak kapal perikanan bekerja tanpa kontrak kerja yang adil dan transparan, sehingga tidak memiliki sistem pengupahan dan jaminan sosial yang layak.

“Mereka direkrut hanya bermodal KTP tanpa pelatihan dasar keselamatan kerja di laut dan bahkan banyak yang menjadi korban kerja paksa atau perbudakan modern,” ujar Sofyan, Senin (21/4/2025).

Di samping itu, kata Sofyan, ratifikasi itu bisa melindungi nelayan lokal dengan memberikan kejelasan aturan bagi joint inspection untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia yang nantinya melindungi ekosistem laut Indonesia.

Sementara itu, Sulistri dari SBMI menuturkan, jika Indonesia meratifikasi ILO C188, maka kegetiran yang dialami para pekerja perikanan drastis akan berkurang dan akan setara dengan perlindungan awak kapal niaga, misalnya ada jaminan upah minimum, akses terhadap jaminan sosial, dan hak cuti.

“Termasuk tentunya dengan membentuk mekanisme tripartit maritim untuk menyelesaikan perselisihan industrial sektor perikanan”, tegas Sulistri

Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat mengamini masukan dari Tim 9 itu bahwa dengan ratifikasi itu memang akan meningkatkan citra internasional Indonesia sebagai negara yang serius memerangi kerja paksa di sektor kelautan. Dampak positifnya adalah membuka lebih luas pasar ekspor perikanan ke negara-negara yang telah mensyaratkan standar kerja yang layak.

“Iya waktu jadi Kepala BNP2TKI, saya membuat Peraturan Kepala Badan terkait dengan Perlindungan Pekerja Kapal Niaga dan juga Pekerja Penagkap Ikan di Perairan Internasional dan itu mendapat sambutan Internasional yang sangat positif,” ujar Jumhur

Tim 9 merupakan kumpulan organisasi penggiat untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 yang terdiri dari Sulistri (SBMI), Sofyan (SAKTI), Supardi (KAMIPARHO), Nur Iswanto (FSP Maritim Indonesia-KSPSI), Ari Purboyo (JANGKAR KARAT), Gemilang (GREENPEACE), Adrian dan Juwarih (SBMI), dan Dika (KSPN).

Menurut Tim 9 ini, dukungan dari Jumhur dalam pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa gerakan buruh Indonesia menyadari pentingnya instrumen hukum ini. “Bahkan Jumhur Hidayat menyatakan akan menyuarakan ratifikas Konbensii ILO 188 ini pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) sebagai bagian dari agenda perjuangan buruh Indonesia,” kata Sulistri.

(abd)

21/04/2025 15:36
Syahganda Nainggolan: Jokowi Nggak Punya Pikiran

GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menanggapi asumsi publik yang menyebut pertemuan sejumlah aktivis dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai upaya untuk menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Syahganda, asumsi tersebut keliru. Lewat kanal YouTube Refly Harun, Syahganda menerangkan maksud sebenarnya dari pertemuan yang berlangsung.

“Seni politik di situ. Yang kita lihat opportunity-nya ada nggak untuk kita bisa berdialog dengan Presiden Prabowo,” kata Syahganda dikutip Senin 21 April 2025.

Ia menegaskan, niat utama dari para aktivis seperti Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Eggi Sudjana, dan dirinya sendiri adalah untuk membuka ruang diskusi dengan Presiden Prabowo. Aktivis meyakini Prabowo sosok yang terbuka terhadap pertukaran gagasan.

“Kalau di zaman Jokowi nggak ada tukar pikiran karena Jokowi nggak punya pikiran,” sentil Syahganda.

Lebih lanjut, Syahganda menyebut bahwa kehadiran Sufmi Dasco sebagai penghubung antara para aktivis dengan Prabowo adalah langkah strategis. Dasco dinilai sebagai figur yang efektif untuk menjembatani komunikasi politik yang sehat dan terbuka.

Syahganda menegaskan, pertemuan dengan Dasco dan rencana membuka jalur komunikasi ke Prabowo adalah murni untuk membangun dialog yang substansial, bukan agenda politik terselubung.

“Kalau Pak Dasco ada urusan dengan Jokowi, ya itu urusan lain. Tapi menurut saya itu juga sudah masa lalu,” tandas Syahganda.

21/04/2025 12:01
Syahganda Nainggolan Bongkar Fakta di Balik Pertemuan Dasco dan Aktivis

GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan memberikan klarifikasi terkait pertemuannya bareng sejumlah tokoh aktivis dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu.

Tokoh aktivis yang hadir antara lain Rocky Gerung dan Jumhur Hidayat.

Menurut Syahganda, pertemuan tersebut tidak semata inisiatif Dasco, melainkan merupakan kehendak kedua belah pihak.

“Jadi pertemuan-pertemuan Dasco yang di mana ada saya khususnya, ketika saya meng-arrange pertemuan Dasco dengan Rocky Gerung, itu adalah pertemuan yang keduanya memang saling ingin,” ujar Syahganda di kanal YouTube Refly Harun, dikutip Senin 21 April 2025.

Syahganda menepis anggapan sejumlah pihak yang mencurigai pertemuan tersebut sebagai upaya Dasco melunakkan suara-suara oposisi, bahkan dianggap sebagai manuver untuk membungkam kritik.

“Jadi ini yang perlu diklarifikasi, apakah orang merayu atau saling ingin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syahganda menjelaskan bahwa sejak Januari, Rocky Gerung sudah memiliki niat untuk bertemu dengan Dasco.

Salah satu alasannya adalah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang sampai ke telinga Prabowo Subianto mengenai pernyataannya yang menyebut Presiden ke-8 sebagai “bajingan tolol”.

“Yang dimaksud oleh Rocky Gerung adalah Presiden ke-7 yaitu Jokowi yang bajingan tolol. Tapi kan digunting orang jadi video fake, sampai ke Pak Prabowo,” sambungnya.

Pertemuan yang berlangsung di Senayan Park juga sempat dibarengi dengan rencana pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, agenda tersebut tertunda karena masuknya agenda lain yakni Sarasehan Ekonomi 2025.

Syahganda juga menyebut aktivis Eggi Sudjana, yang disebutnya sudah lama ingin bertemu Dasco demi menjembatani komunikasi dengan Prabowo.

“Eggi WA saya, bilang ayo dong ketemu Dasco. Eggi itu die hard-nya Pak Prabowo, jadi dia ingin menjembatani komunikasi juga,” kata Syahganda.

Ia menegaskan bahwa narasi seolah-olah Dasco dominan dalam upaya menjalin komunikasi dengan para aktivis adalah keliru.

“Yang ingin saya klarifikasi di sini keinginan bertemu berasal dari kedua belah pihak. Jadi nggak ada keinginan tuh misalkan Dasco seolah-olah dominan ingin ketemu,” pungkas Syahganda.

21/04/2025 11:57
Jumhur Bersyukur Satgas PHK Bakal Segera Dibentuk

loading…

Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat menghadiri undangan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membahasa Satgas PHK. FOTO/IST

JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Pembaruan Jumhur Hidayat bersyukur Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bakal segera dibentuk pemerintah. Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satgas PHK saat di acara Sarasehan Ekonomi 8 April lalu di Jakarta sudah mulai dibahas baik rencana kerja dan personalianya.

Intinya semua pihak yang berkepentingan bisa terlibat dalam Satgas ini. “Kami diundang oleh Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk berdiskusi terkait Satgas PHK ini. Jadi di situ hadir Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani dan saya sendiri”, ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Secara umum, diskusi itu membahas antara lain:

1. Mencermati potensi kemungkinan adanya perusahaan yang mau mem-PHK pekerjanya.

2. Mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan pemulihan ekonomi khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump.

3. Membahas kemungkinan insentif kepada Perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya.

4. Memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan.

5. Memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama.

6. Memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK misal dengan melalui pelatihan Reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain.

7. Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, Akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain.

Jumhur menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu kaum buruh khususnya yang tergabung dalam KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk bisa hadir dalam acara MayDay Stadion Utama GBK pada 1 Mei mendatang.

“Dari pembicaraan itu, insyaAllah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara MayDay itu,” pungkas Jumhur.

(abd)

17/04/2025 15:12
Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

“Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

“Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi,” kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

“Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama,” sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

“Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

17/04/2025 12:17