Tag: Judha Nugraha

WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur Nasional 1 Juni 2025

WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan, WNI yang meninggal dunia karena nekat ke
Mekkah
lewat gurun saat musim haji adalah warga Jawa Timur.
“Dari Jatim,” ujarnya singkat melalui pesan teks, Minggu (1/6/2025).
Judha menjelaskan bahwa kematian WNI berinisial SM itu terjadi pada 27 Mei 2025.
SM bersama 10 rekannya mencoba masuk wilayah Mekkah tanpa visa haji yang legal sehingga tertangkap petugas saat melakukan razia.
Mereka kemudian diarahkan ke Jeddah untuk kembali dan tidak memasuki Mekkah di saat musim haji 2025.
Namun, SM bersama dua rekannya mencoba menyewa taksi dan meminta sopir mengantarkan mereka ke Mekkah lewat gurun.
“Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha menjelaskan.
SM kemudian meninggal dunia di tengah padang pasir karena dehidrasi, sedangkan dua WNI yang menemani SM harus dirawat di rumah sakit.
Mereka ditemukan tak berdaya di tengah padang pasir setelah petugas Arab Saudi melakukan patroli menggunakan drone.
Atas peristiwa itu, Kemlu RI kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku, memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk.
“Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tegas Judha.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 17:34
Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi Nasional 1 Juni 2025

Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial SM meninggal dunia setelah memaksa memasuki Mekah saat musim haji 2025.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (27/5/2025) di gurun wilayah Jumum.
Awalnya, SM terkena razia saat hendak masuk Mekkah bersama rombongannya.
“Almarhum bersama 10 rekannya terkena razia dan diarahkan menuju Jeddah,” ujar Judha dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
Namun, SM bersama dua WNI lain memaksakan diri masuk kembali ke Mekkah melalui gurun dengan menggunakan taksi.
Dalam perjalanan, Sopir taksi yang ditumpangi SM tak berani menerobos pos tilang kepolisian Arab Saudi.
“Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha.
SM pun meninggal di gurun karena dehidrasi.
Setelah mendapat kabar kematian SM, Kemenlu telah menghubungi keluarganya di Indonesia untuk menyampaikan duka dan memberikan informasi langkah penanganan.

“Jenazah SM saat ini berada di RS forensik Mekah untuk proses visum, sedangkan 2 WNI lainnya masih dalam perawatan,” ucap Judha.
Atas peristiwa itu, Kemenlu kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku.
“Memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk. Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 14:30
Kebijakan Deportasi Massal Trump Menangkap Enam Mahasiswa Indonesia di AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan deportasi massal yang diterapkan Presiden Donald Trump berdampak pada enam mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, yang ditangkap akibat ketatnya aturan imigrasi baru tersebut.

Kebijakan ini berfokus pada tindakan deportasi massal terhadap migran yang berada di AS tanpa dokumen yang sah.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengonfirmasi penangkapan keenam mahasiswa yang memiliki visa F-1, yang merupakan visa akademik untuk studi di AS.

“(Ditangkap,-red) enam mahasiswa,” ujar Judha dalam sesi jumpa pers yang diadakan pada Kamis (24/4/2025).

Penerapan Visa F-1 dan Pembatasan Kerja untuk Mahasiswa Internasional

Visa F-1 memungkinkan pemegangnya untuk belajar di berbagai lembaga pendidikan terakreditasi di AS, seperti perguruan tinggi dan universitas.

Namun, dengan adanya kebijakan yang semakin ketat, sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di AS menjadi korban.

Menurut laman resmi USCIS, mahasiswa dengan visa F-1 tidak diperbolehkan bekerja di luar kampus selama tahun pertama studi mereka, kecuali dalam kondisi tertentu seperti Pelatihan Praktik Kurikuler (PKP) atau Pelatihan Praktik Opsional (OPT) setelah tahun pertama mereka.

Deportasi Massal Trump: Tindakan dan Dampak Diplomatik

Sejak Donald Trump memulai masa jabatannya pada 20 Januari, kebijakan imigrasi yang lebih keras mulai diberlakukan.

Salah satu kebijakan utamanya adalah “deportasi massal,” yang bertujuan untuk mengusir migran yang tidak memiliki dokumen yang sah.

Departemen Pertahanan AS bahkan menyatakan siap menyediakan pesawat militer untuk membawa ribuan orang yang telah ditahan oleh pihak berwenang.

Meskipun Trump berjanji untuk melakukan deportasi besar-besaran, belum jelas seberapa banyak dari rencana tersebut yang sudah terlaksana.

Namun, kebijakan ini sudah menyebabkan dampak diplomatik, termasuk ketegangan dengan beberapa negara yang menanggapi deportasi dengan menentang perlakuan yang tidak manusiawi terhadap migran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat memberikan pernyataan terkait kebijakan imigrasi dan deportasi massal di Gedung Putih. (Facebook The White House)

Upaya Kementerian Luar Negeri Melindungi Warga Negara Indonesia di AS

Indonesia, yang menjadi salah satu negara yang terdampak, telah melakukan upaya untuk melindungi warganya yang berada di AS.

Kemlu RI memastikan bahwa setiap WNI yang ditahan mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-haknya dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku di AS.

“Kami memberikan pendampingan hukum, dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi pengacara,” kata Judah.

Kementerian Luar Negeri juga terus berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di AS dan melakukan diseminasi informasi mengenai hak-hak para WNI, agar mereka tetap terlindungi dalam situasi yang sulit ini.

Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

25/04/2025 16:26
20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi Nasional 24 April 2025

20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, terdapat 20
WNI
yang ditangkap akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memperketat keimigrasian.
Dia mengatakan, 20 WNI itu ditangkap dengan beragam kasus seperti mengikuti aksi demonstrasi hingga masalah administrasi.
“Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini. Sebelumnya kami sebutkan 15, kami dapat informasi terbaru per hari ini ada 20 yang terdampak,” kata Judha saat ditemui di Kantor
Kemenlu RI
, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
“Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa.
At least
yang memiliki visa awalnya F1 yaitu sebagai mahasiswa,” ujarnya lagi.
Setelah peristiwa penangkapan tersebut, Kemenlu mengambil langkah memastikan agar 15 orang yang masih ditahan mendapatkan perlakuan baik dan pendampingan hukum.
“Dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi oleh pengacara,” kata Judha.
Kemudian Kemenlu juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat.
Termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak para WNI kita.
“Jadi diseminasinya mengenai
know your rights
. Jadi ketika warga negara Indonesia mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS, mereka tetap memiliki hak sesuai dengan hukum yang ada di AS,” imbuhnya.
Selain itu, WNI yang ditahan juga berhak untuk menghubungi perwakilan RI dan berhak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI.
“Mereka berhak untuk mendapatkan pengacara. Mereka berhak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara. Itu hak-hak yang memang diatur dalam sistem hukum yang ada di AS,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/04/2025 15:33
Kemlu: Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Istanbul Turkiye Nasional 24 April 2025

Kemlu: Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Istanbul Turkiye
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha Nugraha mengatakan, belum ada WNI yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,4 magnitudo di Türkiye, Rabu (23/4/2025).
“KBRI Ankara dan KJRI Istanbul telah berkomunikasi dengan pihak terkait. Hingga saat ini, tidak ada informasi korban WNI dari gempa di Türkiye,” ujar Judha dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).
Dia memastikan, Kedutaan Besar RI terus memonitor dan akan memberikan bantuan jika ada WNI yang terdampak.
Adapun hotline yang dapat dihubungi:
Hotline KBRI
Ankara +90 532 135 22 98;
Hotline KJRI Istanbul +90 534 453 56 11.
Sebagai informasi, gempa berkekuatan M 6,2 mengguncang Istanbul, Turki, pada Rabu (23/5/2025).
Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa tersebut termasuk gempa dangkal karena memiliki kedalaman hanya 10 kilometer.
Sementara itu, pusat gempa dilaporkan berada sekitar 40 kilometer barat daya Istanbul di Laut Marmara.
Dikutip dari AP News, Rabu, sempat terjadi gempa susulan beberapa kali, termasuk gempa berkekuatan M 5,3.
Badan penanggulangan bencana dan tanggap darurat mengimbau warga untuk menjauh dari bangunan.
Gempa tersebut terasa di wilayah sekitar.
Banyak orang berlarian keluar rumah karena panik.
Pemerintah Kota Metropolitan Istanbul mengatakan bahwa tidak ada kasus serius dalam gempa tersebut.
Hingga kini, belum ada laporan langsung mengenai kerusakan atau korban luka.
Pihak berwenang masih bergerak dan meminta masyarakat untuk tidak mendekati bangunan yang mungkin rusak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/04/2025 08:55
Kemlu Ungkap Kasus Perdagangan Orang, 19 TKI Dipaksa Jadi PSK di Dubai

loading…

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa belasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dubai, UEA. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa belasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia.

Terungkap sebanyak 19 TKI perempuan dijebak dan dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

“Kemlu dan KJRI Dubai telah memonitor dan menaruh perhatian khusus terhadap modus TPPO di mana pekerja migran perempuan dieksploitasi secara seksual sebagai PSK di Dubai,” kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu, Judha Nugraha dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

Selama periode Januari sampai Maret 2025, KJRI Dubai telah menerima dan menindaklanjuti 19 kasus TKI yang dieksploitasi sebagai PSK. Dari jumlah keseluruhan, 7 perempuan telah dipulangkan ke tanah air, sedangkan sisanya masih berada di Dubai.

“Dari 19 korban tersebut, 7 telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, sedang 12 lainnya masih berproses penegakan hukumnya dan saat ini ditampung di shelter KJRI Dubai,” ujarnya.

Adapun, modusnya ketika TKI yang sudah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) diiming-imingi gaji tinggi oleh pelaku agar mau kabur dan pindah pekerjaan. Setelah hal TKI tersebut tertarik, pelaku justru membawa korbannya ke mucikari.

“Namun ternyata mereka kemudian dibawa ke mucikari dan dipekerjakan di tempat prostitusi sebagai PSK,” ujarnya.

Atas berbagai kasus TPPO ini, KJRI telah bekerja sama dengan criminal investigation division kepolisian Dubai untuk proses penyelamatan dan penegakan hukum. KJRI juga telah siagakan nomor hotline di +971563322611 dan shelter untuk respons cepat atas setiap pengaduan.

“Kemlu dan Perwakilan RI di PEA senantiasa mengimbau agar para PMI tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi dan kemudian kabur dari majikan resminya,” pungkasnya.

(shf)

16/04/2025 01:01
Modus Perdagangan Manusia, WNI Dijual dan Dipaksa Jadi PSK di Dubai – Halaman all

Sebuah kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI di Dubai, di mana korban dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Eni Roheti mengungkapkan masalah ini dalam video viral yang membuat pemerintah Indonesia turun tangan untuk menyelamatkan para korban.

TRIBUNNEWS.COM, DUBAI – Viral video pengakuan seorang perempuan warga negara Indonesia (WNI), Eni Roheti, yang mengungkapkan bahwa teman-temannya sesama tenaga kerja wanita (TKW) di Dubai, Uni Emirat Arab, telah dijual oleh sesama WNI kepada orang Bengali dan warga negara lain.

Mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Eni yang merasa prihatin dengan nasib temannya itu pun meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan mereka dari kondisi mengenaskan tersebut.

Tindak Lanjut dari Pemerintah Indonesia

Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai sudah berhasil berkomunikasi dengan Eni Roheti.

Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha, menyatakan masalah yang menimpa teman-teman Eni telah diteruskan kepada kepolisian setempat untuk ditangani.

“Terkait video seseorang bernama Eni Roheti, saat ini KJRI Dubai telah berhasil berkomunikasi dengan yang bersangkutan,” kata Judha Nugraha, Selasa (8/4/2025).

“Ibu Eni menyatakan tidak memiliki masalah di Dubai. Sedangkan kasus yang menimpa temannya telah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke kepolisian setempat,” lanjutnya.

Kementerian Luar Negeri menggandeng Criminal Investigation Division Kepolisian Dubai untuk memproses penyelamatan dan penegakan hukum atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kemlu dan KJRI Dubai:

Berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk investigasi lebih lanjut.

Menyediakan shelter atau tempat penampungan sementara bagi WNI yang membutuhkan perlindungan.

Menyediakan hotline yang dapat dihubungi bagi WNI yang membutuhkan bantuan cepat.
Nomor hotline yang bisa dihubungi:

+971 56 332 2611 (KJRI Dubai)

Peringatan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Kemlu RI juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dengan tawaran bekerja di luar negeri, khususnya di Dubai, yang dapat berisiko menempatkan pekerja migran dalam situasi rentan dan eksploitasi.

Banyak pekerja migran yang tergiur oleh iming-iming gaji tinggi, tetapi berakhir menjadi korban perdagangan manusia.

“Status ilegal akan menempatkan mereka menjadi rentan tereksploitasi, termasuk eksploitasi seksual,” ujar Judha Nugraha.

Peraturan Pemerintah Terkait Penempatan PMI di UEA

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015, Uni Emirat Arab (UEA) merupakan salah satu negara yang terlarang untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik.

“Sesuai Permenaker Nomor 260 Tahun 2015, Persatuan Emirat Arab termasuk negara yang terlarang untuk penempatan PMI sektor domestik (PLRT),” pungkas Judha.
Kesimpulan: Pentingnya Pengetahuan Sebelum Memutuskan Bekerja di Luar Negeri

Kemlu RI menegaskan pentingnya bagi calon pekerja migran Indonesia untuk memahami risiko bekerja di luar negeri, terutama di negara-negara yang memiliki peraturan ketat mengenai pekerja migran.

Dalam hal ini, Eni Roheti memberikan peringatan bagi mereka yang ingin bekerja di Dubai, agar tidak terjebak dalam situasi berbahaya yang dapat mengarah pada eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.

PSK – Video viral Eni Roheti ungkap perdagangan manusia di Dubai, WNI dijual dan dipaksa jadi PSK. Kemlu RI tangani kasus ini, waspadai risiko bekerja ilegal di luar negeri. (Tribun Bali)

Peringatan Penting

Calon PMI perlu memverifikasi agen penempatan kerja untuk memastikan legalitas dan keamanannya.

Pentingnya edukasi tentang hak-hak pekerja migran dan langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi masalah.

09/04/2025 01:18
Gempa Dahsyat Guncang Myanmar dan Thailand, Belum Ada WNI Jadi Korban

PIKIRAN RAKYAT – Gempa berkekuatan magnitude 7.7 melanda Myanmar. Gempa juga dirasakan hingga ke wilayah tengah dan utara Thailand, termasuk Bangkok.

Titik gempa berjarak 13 kilometer arah utara-barat laut dari Kota Sagaing, Myannmar pada Jumat, 28 Maret 2025, sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Yangon dan KBRI Bangkok.

“Berdasarkan komunikasi dengan komunitas Indonesia, hingga saat ini belum terdapat informasi adanya korban WNI, baik di Myanmar dan di Thailand,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dalam keterangan tertulis, Jumat sore.

Untuk wilayah Myanmar, berdasarkan pantauan media setempat, titik gempa merusak sejumlah infrastruktur di Mandalay. Salah satunya melumpuhkan Old Sagaing Bridge yang menghubungkan Kota Mandalay dengan Sagaing Region. Pemerintah Myanmar juga sudah menetapkan status darurat bencana.

KBRI Yangon tengah memantau dan berkoordinasi dengan otoritas dan komunitas Indonesia untuk mengidentifikasi WNI yang terdampak. Sejauh ini sejumlah WNI yang berada di wilayah Mandalay telah melaporkan dalam keadaan baik. Total WNI yang berada di Myanmar tercatat sekitar 250.

Untuk wilayah Thailand, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, telah menetapkan Bangkok sebagai zona darurat dan memerintahkan otoritas terkait untuk mengeluarkan peringatan nasional, pemberitahuan publik melalui SMS dan media, serta mobilitas militer.

Bandara, rumah sakit, dan layanan transportasi juga disiagakan. Bangkok Metropolitan Authority telah merilis nomor hotline darurat 1555 melalui akun Facebook resminya untuk menerima laporan warga terdampak gempa. Sejauh ini, belum terdapat laporan adanya WNI di Thailand yang menjadi korban gempa. Total jumlah WNI yang tercatat menetapndi Thailand sejumlah 2.379 orang.

“KBRI Yangon dan KBRI Bangkok menghimbau kepada para WNI utk tetap waspada atas gempa susulan dan segera menghubingi hotline KBRI jika menghadapi keadaan darurat,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/03/2025 09:50
Prabowo Berbelasungkawa Atas Gempa yang Landa Myanmar dan Thailand, Tawarkan Dukungan Pemulihan Nasional 29 Maret 2025

Prabowo Berbelasungkawa Atas Gempa yang Landa Myanmar dan Thailand, Tawarkan Dukungan Pemulihan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengucapkan belasungkawa atas peristiwa bencana
gempa bumi
berkekuatan 7,7 magnitudo di Myanmar dan Thailand, Jumat (28/3/2025).
Ucapan belasungkawa ini disampaikan Prabowo melalui akun X resminya @prabowo pada Jumat malam pukul 21.23 WIB.
“Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gempa bumi dahsyat yang melanda Myanmar dan Thailand. Pikiran dan doa kami menyertai rakyat kedua negara selama masa sulit ini,” ujar Prabowo.
Dia juga menawarkan bantuan kepada dua negara anggota ASEAN tersebut jika diperlukan.
“Indonesia siap memberikan semua dukungan yang diperlukan untuk upaya pemulihan di daerah yang terkena dampak,” kata dia.
Sebelumnya, telah terjadi gempa berkekuatan magnitudo 7,7 dengan titik gempa berjarak 13 KM arah utara-barat laut dari Kota Sagaing, Myanmar, pada Jumat (28/3/2025) sekitar pukul 13:00 waktu setempat.
Gempa juga dirasakan hingga ke wilayah tengah dan utara Thailand, termasuk Bangkok.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi WNI yang terluka atas peristiwa tersebut.
KBRI Yangon dan KBRI Bangkok mengimbau kepada para WNI untuk tetap waspada atas gempa susulan dan segera menghubungi hotline KBRI jika menghadapi keadaan darurat.
Hotline KBRI Yangon: +9595037055
Hotline KBRI Bangkok: +65929031103
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/03/2025 09:39
Update Terbaru, Tak Ada Korban WNI dalam Gempa Myanmar-Thailand

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha mengatakan belum ada informasi terkait korban WNI dalam gempa berkekuatan magnitude 7.7 di Myanmar dan Thailand.

“Kemlu telah berkoordinasi dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok. Berdasarkan komunikasi dengan komunitas Indonesia, hingga saat ini belum terdapat informasi adanya korban WNI, baik di Myanmar dan di Thailand,” ujar Judha dalam pernyataan pada Jumat (28/3/2025).

Judha menyebut KBRI Yangon tengah memantau dan berkoordinasi dengan otoritas serta komunitas Indonesia untuk mengidentifikasi WNI yang terdampak.

“Sejauh ini sejumlah WNI yang berada di wilayah Mandalay telah melaporkan dalam keadaan baik. Total WNI yang berada di Myanmar tercatat sekitar 250 orang,” tambahnya.

Selain itu, Judha juga menyebut sejauh ini belum terdapat laporan adanya WNI di Thailand yang menjadi korban gempa. Saat ini total jumlah WNI yang tercatat menetapndi Thailand sejumlah 2.379 orang.

“KBRI Yangon dan KBRI Bangkok menghimbau kepada para WNI untuk tetap waspada atas gempa susulan dan segera menghubingi hotline KBRI jika menghadapi keadaan darurat,” tambahnya.

Berikut hotline KBRI Yangon +9595037055 dan hotline KBRI Bangkok +65929031103. Jika ada WNI yang terdampak, Judha menghimbau untuk segera menghubungi hotline tersebut.

Gempa berkekuatan magnitude 7.7 telah terjadi di titik gempa berjarak 13 kilometer arah utara-barat laut dari Kota Sagaing, Myannmar pada Jumat 28 Maret sekitar pukul 13:00 waktu setempat. Gempa juga dirasakan hingga ke wilayah tengah dan utara Thailand, termasuk Bangkok.

Di wilayah Myanmar, berdasarkan pantauan media setempat, titik gempa merusak sejumlah infrastruktur di Mandalay, salah satunya melumpuhkan Old Sagaing Bridge yang menghubungkan Kota Mandalay dengan Sagaing Region. Pemerintah Myanmar telah menetapkan status darurat bencana terkait bencana ini.

Di wilayah Thailand, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra telah menetapkan Bangkok sebagai zona darurat dan memerintahkan otoritas terkait untuk mengeluarkan peringatan nasional, pemberitahuan publik melalui SMS dan media, serta mobilitas militer. Bandara, rumah sakit, dan layanan transportasi dilaporkan telah disiagakan.

Bangkok Metropolitan Authority telah merilis nomor hotline darurat 1555 melalui akun Facebook resminya untuk menerima laporan warga terdampak gempa.

(hoi/hoi)

28/03/2025 20:15