Tag: Judha Nugraha

TRIBUNNEWS, JAKARTA – Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat terancam dideportasi.

Mereka terancam dideportasi dari negara tersebut imbas kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat pasca-dilantiknya kembali Donald Trump menjadi presiden.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan, hingga November 2024, ada 4.276 WNI di Amerika Serikat yang tercatat dalam Final Order of Removal.

Final order of removal atau perintah pengusiran terakhir adalah putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

“Jadi ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November 2024, ada 4.276 warga negara Indonesia yang tercatat dalam Final Order of Removal,” kata Judha dalam press briefing Kemlu RI di kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

“Ini tahun 2024 ya, tahun 2024 dahulu memang bagi warga negara kita yang berstatus undocumented dan kemudian masuk dalam list namanya Non-Citizen, Non-Detain with Final Order of Removal. Jadi tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. Itu ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut. Ini sebagai contoh kasus BK yang ditangkap di New York, itu sebetulnya dia sudah masuk ke dalam Final Order,” jelas Judha.

Judha menjelaskan, Kementerian Luar Negeri dan 6 perwakilan RI di AS telah berkoordinasi mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan.

Hingga saat ini, ada dua WNI yang dilaporkan ditangkap, satu di Atlanta, Georgia, dan satu di New York. Sisanya masih dalam pemantauan.

“Kita terus pantau. Saat ini kan hanya dua yang kami dapat informasi ditahan. Kita akan terus monitor. Sekali lagi kita terus mengimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus penangkapan, segera hubungi hotline perwakilan RI kita yang terdekat. Kemudian pahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat dan KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan,” lanjutnya.

Sementara itu Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan, kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat itu tidak hanya menyasar WNI, tetapi juga warga negara asing lainnya, terutama dari Amerika Latin, Tengah, dan Selatan.

“Terkait kebijakan (Presiden Donald) Trump, ini kan memang khusus ditujukan kepada para warga negara asing di Amerika Serikat secara ilegal, dan ini bukan WNI saja, tapi justru dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara Amerika Latin, Tengah dan Selatan,” kata Arrmanatha Nasir.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia mengimbau kepada para WNI untuk selalu membawa kartu identitas agar dapat segera menyampaikan status legalitas mereka saat ada razia.

Jika ada WNI yang tertangkap, kata dia, Perwakilan RI di Amerika Serikat dapat meminta kepulangan mereka atau memberikan bantuan hukum yang diperlukan.

“Antisipasi yang dilakukan termasuk terus mengimbau WNI untuk selalu membawa kartu identitas. Jadi apabila ada razia, mereka bisa segera menyampaikan status legal/ilegal. Dan apabila kita ketahui WNI yang terkena razia, kita perwakilan bisa meminta segera atas kepulangan, itu upaya kita bisa membantu mereka apakah ada upaya untuk bisa melakukan bantuan hukum yang diperlukan,” kata Armanantha.(Grace Sanny Vania)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) masuk dalam daftar Final Order of Removal di Amerika Serikat. Sementara itu, dua WNI lainnya ditangkap terkait masalah imigrasi.

Final Order of Removal di Amerika Serikat atau perintah pengusiran terakhir adalah putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

Informasi itu disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (PWNI Kemlu) Judha Nugraha.

“Jadi ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November 2024, ada 4.276 warga negara Indonesia yang tercatat dalam Final Order of Removal,” kata dia, saat ditemui awak media di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dengan adanya penetapan tersebut, maka pejabat imigrasi di negara yang bersangkutan juga harus memasukkan para imigran tersebut ke daftar deportasi.

Terhadap 4.276 WNI yang masuk daftar deportasi AS itu kata Judha, saat ini keseluruhannya belum ditetapkan dalam perkara hukum atau gepuk dilakukan penangkapan.

Jumlah tersebut kata Judha, merupakan bagian dari 1,4 juta warga negara asing dari berbagai negara yang masuk daftar Final Order of Removal yang berada di AS.

“Jadi tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. Itu ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut,” kata dia.

Kendati demikian, Judha menyebut sejauh ini sudah ada dua WNI yang masuk sudah ditangkap.

Keduanya yakni berinisial BK di New York yang ditangkap pada 28 Januari 2025 dan TRN yang ditangkap di Atlanta, Georgia pada 29 Januari 2025.

“Yang dapat kami sampaikan ada dua warga negara Indonesia yang sudah ditangkap, satu di Atlanta, Georgia, satu di New York,” beber dia.

Judha lantas membeberkan terkait dengan penangkapan BK. Kata dia, yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar Final Order of Removal AS sejak 2009 lalu.

Namun pada saat ingin melakukan pelaporan ke Immigration and Custom Enforcement (ICE) yang ada di Amerika Serikat atau kantor imigrasi di wilayah tersebut, BK ditangkap.

“Nah kejadiannya pada saat itu Pak BK ini sedang melakukan proses pelaporan ke kantor ICE untuk yang sudah dilakukan sejak tahun 2009 kan, masuk ke Final Ordernya itu sejak 2009. Nah namun pada saat itu kemudian ditangkap,” kata dia.

Terkait dengan hal tersebut, Judha menyatakan, bahwasanya Kemlu RI akan terus melakukan pemantauan terhadap para WNI yang berada di AS.

Dirinya juga mengingatkan, agar para WNI dapat menggunakan hak pendampingan hukum jika memang terjadi penangkapan.

“Kita terus pantau, saat ini kan hanya dua yang kami dapat informasi ditahan. Kita akan terus monitor, sekali lagi kita terus menghimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus penangkapan, segera hubungi hotline perwakilan RI kita yang terdekat,” tutur Judha.

“Kemudian pahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat dan KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan,” tandas dia.

Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara agresif mempublikasikan penangkapan ribuan imigran yang akan deportasi massal. 

Sejak ia dilantik 20 Januari lalu, tercatat lebih dari 8.000 imigran yang ditangkap, termasuk dua orang Warga Negara Indonesia (WNI).

TRIBUNNEWS, JAKARTA- Kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat pasca-dilantiknya kembali Donald Trump menjadi presiden menyebabkan peningkatan penangkapan warga negara asing ilegal di Negara Paman Sam tersebut.
 
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menjelaskan bahwa kebijakan imigrasi yang lebih ketat di Amerika Serikat itu tidak hanya menyasar WNI, tetapi juga warga negara asing lainnya, terutama dari Amerika Latin, Tengah, dan Selatan.

“Terkait kebijakan (Presiden Donald) Trump, ini kan memang khusus ditujukan kepada para warga negara asing di Amerika Serikat secara ilegal, dan ini bukan WNI saja, tapi justru dari negara-negara lain, terutama dari negara-negara Amerika Latin, Tengah dan Selatan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir, dalam press briefing di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia terus mengimbau kepada para WNI untuk selalu membawa kartu identitas agar dapat segera menyampaikan status legalitas mereka saat ada razia. 

Jika ada WNI yang tertangkap, kata dia, Perwakilan RI di Amerika Serikat dapat meminta kepulangan mereka atau memberikan bantuan hukum yang diperlukan. 

“Antisipasi yang dilakukan termasuk terus mengimbau WNI untuk selalu membawa kartu identitas. Jadi apabila ada razia, mereka bisa segera menyampaikan status legal/ilegal. Dan apabila kita ketahui WNI yang terazia, kita perwakilan bisa meminta segera atas kepulangan, itu upaya kita bisa membantu mereka apakah ada upaya untuk bisa melakukan bantuan hukum yang diperlukan,” kata Armanantha.

Sementara itu Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha menambahkan, sebanyak 4.276 WNI tercatat dalam Final Order of Removal. 

Final order of removal atau perintah pengusiran terakhir adalah putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

“Jadi ini dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November 2024, ada 4.276 warga negara Indonesia yang tercatat dalam Final Order of Removal,” katanya. 

“Ini tahun 2024 ya, tahun 2024 dahulu memang bagi warga negara kita yang berstatus undocumented dan kemudian masuk dalam list namanya Non-Citizen, Non-Detain with Final Order of Removal. Jadi tidak ditangkap, tidak ditahan, namun masuk dalam list Final Order of Removal. Itu ada 4.276 dari total 1,4 juta warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang masuk dalam Final Order tersebut. Ini sebagai contoh kasus BK yang ditangkap di New York, itu sebetulnya dia sudah masuk ke dalam Final Order,” jelas Judha.

Judha menjelaskan, Kementerian Luar Negeri dan 6 perwakilan RI di AS telah berkoordinasi untuk mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan. 

Hingga saat ini, ada dua WNI yang dilaporkan ditangkap, satu di Atlanta, Georgia, dan satu di New York. Sisanya masih dalam pemantauan.

“Kita terus pantau, saat ini kan hanya dua yang kami dapat informasi ditahan. Kita akan terus monitor, sekali lagi kita terus mengimbau kepada masyarakat jika terjadi kasus penangkapan, segera hubungi hotline perwakilan RI kita yang terdekat. Kemudian pahami hak-hak yang mereka miliki dalam sistem hukum Amerika Serikat dan KBRI ataupun KJRI akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan,” lanjutnya.

Pemerintah Indonesia akan terus memantau situasi ini dan memberikan bantuan yang diperlukan bagi WNI yang terdampak oleh kebijakan imigrasi AS yang diperketat.(Grace Sanny Vania)