Xcloud.id

Tag: Judha Nugraha

  • 400 WNI Korban Scam di Myanmar Dipulangkan, Kenali Ciri-Ciri Penipuan Online – Page 3

    400 WNI Korban Scam di Myanmar Dipulangkan, Kenali Ciri-Ciri Penipuan Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 400 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban eksploitasi online scam di Myawaddy, Myanmar, berhasil dipulangkan ke tanah air pada Senin, 17 Maret 2025.

    Mereka diselamatkan dari wilayah konflik dan diberangkatkan melalui jalur darat menuju Bandara Don Mueang Bangkok, Thailand, sebelum akhirnya diterbangkan ke Indonesia.

    Kejadian ini menyoroti bahaya penipuan online dan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus operandi para scammer.

    Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa dari 400 WNI tersebut, 313 orang adalah laki-laki dan 87 perempuan, termasuk lima orang yang sedang hamil.

    Para korban scam online ini berasal dari 21 provinsi di Indonesia, dengan provinsi asal terbanyak adalah Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara.

    Proses pemulangan ini melibatkan kerja sama intensif antara Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Bangkok dan Yangon, serta Hubinter Polri.

    “Tim Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri beserta KBRI Bangkok dan Yangon serta Hubinter Polri melakukan identifikasi, mengawal dan membersamai mereka sejak dari Myawaddy hingga ke tanah air,” ujar Judha seperti dikutip dari kanal Global Liputan6.com, Selasa (18/3/2025). 

    Menurutnya, keberhasilan penyelamatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri, khususnya dari ancaman kejahatan online.

  • Ratusan WNI Jadi Korban Modus Kejahatan Online Scam di Myanmar, Apa Itu? – Page 3

    Ratusan WNI Jadi Korban Modus Kejahatan Online Scam di Myanmar, Apa Itu? – Page 3

    Sementara itu, mengutip kanal Global Liputan6.com, Selasa (18/3/2025), sebanyak 400 WNI menjadi korban eksploitasi online scam di Myawaddy, Myanmar. Menurut Kementerian Luar Negeri RI, para WNI ini berhasil dikeluarkan dari wilayah konflik tersebut, Senin, 17 Maret 2025. 

    Selanjutnya, ratusan WNI yang jadi korban eksploitasi online scam ini diseberangkan ke Kota Maesot di wilayah Thailand melalui 2nd Friendship Bridge. 

    Setelah melalui proses screening kesehatan dan National Referral Mechanism, para WNI berangkat melalui jalur darat selama sembilan jam menggunakan sembilan bis menuju Bandara Don Mueang Bangkok. Selanjutnya mereka akan diterbangkan dengan pesawat charter ke tanah air.

     “Dari 400 WNI, masing-masing terdiri dari 313 laki laki dan 87 perempuan. Keseluruhan dalam kondisi sehat. Lima perempuan dalam kondisi hamil. Keseluruhan berasal dari 21 provinsi, di mana provinsi asal terbanyak adalah Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara,” demikian disampaikan Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha, Selasa (18/3).

    “Tim Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri beserta KBRI Bangkok dan Yangon serta Hubinter Polri melakukan identifikasi, mengawal dan membersamai mereka sejak dari Myawaddy hingga ke tanah air.”

    Kelancaran proses penyeberangan WNI dari Myawaddy berkat koordinasi intensif dan dukungan penuh dari otoritas Thailand dan Myanmar.

    Keseluruhan WNI dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada hari ini pukul 09.00 WIB. 

    “Sedangkan upaya tahap selanjutnya untuk menyeberangkan para WNI ke Maesot sekitar 154 akan dilakukan pada 18 Maret 2025 dan direncanakan tiba di Jakarta pada pagi hari tanggal 19 Maret 2025,” ujar Judha.

  • Besok, 564 Orang Korban TPPO Myanmar Dipulangkan, Keluarga Suhendri Berharap Ada Anggota Keluarganya

    Besok, 564 Orang Korban TPPO Myanmar Dipulangkan, Keluarga Suhendri Berharap Ada Anggota Keluarganya

    JAKARTA – Sebanyak 564 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sektor online scam dari Myanmar akan segera dipulangkan ke Indonesia pada Selasa, 18 Maret, mendatang.

    Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI, Judha Nugraha membenarkan jika besok akan ada kepulangan ratusan WNI yang jadi korban TPPO di Myanmar.

    “Besok pukul 09.00 WIB tiba di Bandara Soetta,” ucap Judha saat dikonfirmasi VOI, Senin, 17 Maret.

    Sementara itu, Yohana salah seorang warga Jakarta Selatan berharap, dari sekian banyak korban TPPO, ada sepupunya yang Bernama Suhendri alias Hendri. Hendri disebut menjadi korban TPPO di Myanmar. Dan Yohana berharap Hendri berhasil pulang.

    “Semoga ada, salah satunya,” kata Yohana.

    Ia mengaku telah menanyakan langsung kepada Judha Nugraha terkait kepulangan tersebut. Namun, dia enggan menjawab secara detil nama-nama korbannya.

    “Kepulangan ada 500 sekianlah. Tapi tidak tahu, salah satunya ada Hendri atau tidak. Karena saya nanya Pak Judha saja tidak kasih jawaban. Cuma, jawaban Judha, besok kita keluarkan dari Myawaddy hari Rabu sampai Jakarta. Tapi saya tanya ada nama adik saya apa tidak, dia tidak kasih jawaban,” terang Yohana.

    Yohana berencana akan datang langsung saat kepulangan ratusan WNI di Bandara Soetta untuk memastikan apakah ada keluarganya atau tidak.

    Perlu diketahui, Hendri (39) disebut menjadi korban TPPO. Dia berada di Myanmar karena diimingi gaji 10 ribu US Dollar atau Rp159 juta, tapi berujung penyiksaan.

    “10 ribu USD. Fasilitas ditanggung, makan, minum, semua ditanggung. Thailand, Bangkok untuk awal pertama janji,” kata Sepupu korban Daniel (39) saat didatangi di rumahnya di kawasan Petukangan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Agustus.

    Mendengar iming-iming yang besar, Hendri tertarik dan orangtuanya pun merestui. Hendri diberangkatkan ke Bangkok, Thailand pada 11 Juli 2024 dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pukul 12.35 WIB. Lalu, korban tiba di Bangkok pada hari yang sama pukul 16.05 waktu setempat.

    Setibanya di lokasi, Hendri justru mendapat siksaan di sebuah tempat yang dirasahasiakan. Hal itu diketahui sejak Hendri bisa menghubugi anggota keluarganya melalui handphone.

    Kata Daniel, apabila keluarga tidak memberikan uang kepada pelaku, maka Hendri akan terus dianiaya.

    “Disiksa, pokoknya setiap HP dia aktif. Jadi dia telpon ke temannya. Dan risikonya dia besar kalau HP-nya aktif. Kalau nggak ada hasil dari pihak keluarga, dalam arti duit masuk, ya dia disiksa. Sampai dipukul pakai stik golf, stik baseball,” ujarnya

  • Kemlu Segera Pulangkan 554 WNI terkait Online Scam dari Myanmar

    Kemlu Segera Pulangkan 554 WNI terkait Online Scam dari Myanmar

    JAKARTA – Tim terpadu Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), KBRI Bangkok dan KBRI Yangon mengupayakan pemulangan 554 WNI bermasalah penipuan daring dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar.

    Menurut siaran pers KBRI Bangkok di Jakarta, saat ini tim berada di Kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar, Maesot, untuk berkoordinasi dengan otoritas Thailand dan Myanmar secara intensif.

    Dilansir ANTARA, pada Jumat (14/3) Duta Besar RI di Bangkok, Rachmat Budiman, yang didampingi Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, mengadakan pertemuan khusus dengan Gubernur Propinsi Tak, Chucheep Phongchai, beserta instansi terkait untuk membahas persiapan serta memastikan kelancaran pelintasan para WNI dari Myawaddy, Myanmar, ke Maesot, Propinsi Tak, Thailand, seperti dikutip.

    Wilayah Thailand digunakan sebagai transit repatriasi para WNI, mengingat kondisi keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon yang tidak memungkinkan.

    Gubernur Tak, dengan dukungan dari berbagai otoritas Thailand, menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi pelintasan para WNI dari Myawaddy ke Maesot dan memastikan pengawalan menuju Bangkok untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta.

    Otoritas Thailand juga akan melakukan proses National Referral Mechanism untuk identifikasi korban TPPO dan juga pemeriksaan kesehatan serta keimigrasian.

    Seluruh 554 WNI tersebut direncanakan tiba secara bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 dan 19 Maret 2025. Selanjutnya mereka akan menjalani proses wawancara, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi.

    Sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI (Kemenko Polkam) dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan lintas Kementerian/Lembaga untuk proses kedatangan hingga pemulangan ke daerah asal masing-masing.

     

  • 10 Cara Kerja di Luar Negeri, Jangan Sampai Kena Tipu!

    10 Cara Kerja di Luar Negeri, Jangan Sampai Kena Tipu!

    Jakarta –

    Bekerja di luar negeri menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik, sehingga banyak orang yang memimpikannya. Namun mungkin masih banyak orang bingung bagaimana cara kerja di luar negeri.

    Agar detikers punya gambaran, simak dulu artikel ini untuk mengetahui cara kerja di luar negeri. Ketahui juga informasi agar detikers tidak menjadi korban penipuan bermodus perantara kerja.

    Cara Kerja di Luar Negeri

    Sebelum mencari pekerjaan di luar negeri, sebaiknya detikers sudah punya gambaran negara mana yang ingin dituju, sehingga lebih jelas cara mencapainya. Misalnya ingin ke Jepang, berarti harus bisa bahasa Jepang.

    Berikut ini 10 cara kerja di luar negeri yang dirangkum dari buku 7 Tips Sukses Kinclong Cari Kerja di Luar Negeri oleh Yulia Wibowo dan situs Izumi.

    1. Cari Program Kerja Sama Pemerintah

    Pemerintah Indonesia biasanya bekerja sama dengan negara lain terkait tenaga kerja. Misalnya Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan International Manpower Development Organization Japan (IM Japan) untuk menyalurkan tenaga perawat, konstruksi, manufaktur, dan pertanian.

    2. Cari Loker Perusahaan Internasional

    Sebagai batu loncatan, carilah lowongan kerja (loker) perusahaan internasional yang ada di Indonesia. Detikers bisa mengawali karier di sana. Ketika sudah mendapatkan pengalaman, akan lebih mudah buat kamu bekerja di luar negeri.

    3. Cari Loker Internal

    Jika detikers sudah bekerja di perusahaan internasional, kamu akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai loker di internal perusahaan internasional yang biasanya memiliki banyak cabang di luar negeri.

    4. Mendaftar di LPK

    Cara lainnya adalah dengan mendaftar di lembaga pelatihan kerja (LPK) di Indonesia. Ada banyak LPK yang biasanya sudah sering memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Mereka juga melatih calon pekerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

    5. Cari Loker di Internet

    Kini banyak situs lowongan kerja di internet yang memberi informasi pekerjaan di Indonesia maupun di luar negeri. Coba cari dan apply, siapa tahu mereka membutuhkan pekerja seperti kamu.

    6. Ikut Job Fair

    Cari informasi mengenai acara job fair yang diikuti perusahaan internasional. Biasanya job fair selalu digelar setiap tahun.

    7. Head Hunter

    Head hunter adalah penyedia layanan jasa penyalur tenaga kerja. Detikers bisa menghubungi head hunter dan memberi data kepada mereka. Selanjutnya head hunter akan membantu mencarikan pekerjaan di luar negeri.

    8. Loker dari Teman

    Jika kamu memiliki teman yang bekerja di luar negeri, mintalah informasi mengenai loker di tempatnya bekerja. Jika tidak, dia mungkin bisa memberikan informasi loker di perusahaan lainnya.

    9. Cari Loker sebagai Konsultan

    Cara lainnya, detikers bisa mencari pekerjaan sebagai konsultan di berbagai perusahaan jasa outsourcing onshore offshore atau sebagai konsultan perusahaan di luar negeri.

    10. Membangun Jaringan

    Terakhir, penting buat detikers untuk membangun jaringan, termasuk dengan teman-teman kamu yang bekerja di luar negeri. Sebagian perusahaan memberikan insentif kepada karyawan yang merekomendasikan tenaga kerja untuk perusahaan tersebut.

    Waspadai Penipuan

    Tidak jarang kita membaca berita mengenai penipuan lowongan kerja di luar negeri. Bukannya menyalurkan tenaga kerja, pelaku kejahatan justru melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Dilansir dari situs Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual), Direktur Perlindungan Warga Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha pelaku biasanya menawarkan gaji dan fasilitas yang besar.

    Yang perlu diperhatikan, pelaku biasanya menguruskan tiket dan dokumen tanpa adanya visa kerja. Di sana, korban akan dipekerjakan untuk pekerjaan ilegal, misalnya online scammer, yaitu menipu orang agar bisa dicuri uangnya.

    “Begitu tiba di perusahaan online scam center, mereka akan dipaksa membuat akun-akun media sosial palsu dan kemudian diberikan daftar target korban dan jumlah target yang harus dicapai dalam satu bulan. Rata-rata targetnya sekitar Rp 60 juta dan ketika tidak mencapai target akan ada sanksi seperti penyiksaan verbal, fisik, atau ancaman akan dijual ke perusahaan scam yang lain,” kata Judha, tahun 2023 lalu.

    Kepala Sub Direktorat V/Siber, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Asep Suherman juga mengingatkan bahwa tindak kejahatan ini juga bisa dilakukan kerabat, teman atau kenalan kamu. Mereka biasanya juga sudah terjerat dalam lingkaran setan, sehingga harus merekrut pekerja lain.

    Untuk itu, sebaiknya detikers menggunakan jalur resmi agar tidak menjadi korban penipuan. Semoga informasi ini bermanfaat.

    (bai/fds)

  • Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Kemlu Ungkap 4 WNI di AS Ditangkap Imbas Kebijakan Trump, 1 Dideportasi

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

    “Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi,” ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

    Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

    Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

    Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar ‘subject of interest’ oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar ‘final order of removal’ dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

    Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

    Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

    Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

  • 84 WNI yang Dipulangkan dari Myanmar Tiba di Bandara Soekarno-Hatta – Halaman all

    84 WNI yang Dipulangkan dari Myanmar Tiba di Bandara Soekarno-Hatta – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 38 dari 84 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah Online Scam tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat, 28 Februari 2025 malam.

    Mereka dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar setelah mendapat informasi dipekerjakan sebagai online scam.

    Pantauan di lokasi, para WNI bermasalah Online Scam ini tiba di terminal kedatangan 2F sekitar pukul 21:25 WIB.

    Dimana sebelumnya mereka diterbangkan dari Thailand menuju tanah air dengan pesawat komersial.

    Sejumlah petugas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Bareskrim Polri hingga Interpol terlihat mengawasi kedatangan para WNI tersebut.

    Setelah melalui proses imigrasi, para WNI pun dikumpulkan di ruang tunggu Terminal 2F.

    Sebagai penanda, mereka tampak mengenakan masker berwarna hijau, kain, slayer, bandana yang diikat di pundak, serta ID pengenal.

    Kepala mereka pun tertunduk sambil sesekali melihat arah sekitar.

    Petugas pun mengumpulkan paspor para WNI itu untuk didata lebih lanjut.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengatakan bahwa kepulangan para WNI dari Myanmar ini merupakan bentuk pemerintah hadir.

    Dia pun berpesan kepada para WNI ini untuk memberikan keterangan lebih detail kepada para petugas tentang apa saja yang dilakukan dan dihadapi selama dipekerjakan di Myanmar.

    Tak lupa, dia juga mengajak untuk saling memberikan informasi jika masih mengetahui adanya WNI yang bekerja sebagai online scamming di Kamboja maupun Myanmar.

    “Kami berharap semua bisa bekerja sama untuk memberikan informasi,” kata Judha.

    Judha pun meminta masyarakat untuk tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui proses yang benar.

    Tentu hak semua WNI untuk bekerja, namun lakukan dengan benar dengan cara legal sesuai prosedur agar aman, terangnya.

    Sementara pihak Kemensos mengatakan akan membawa para WNI ini ke rumah perlindungan untuk mendapat pembinaan lebih lanjut.

    Hal itu dilakukan sebelum mereka dipulangkan ke keluarganya masing-masing.

    Lebih lanjut, Judha menjelaskan pemulangan para WNI ini terbagi ke dalam dua gelombang.

    Kloter pertama berjumlah 38 orang pada 28 Februari 2025 malam.

    Sisanya pada 1 Maret 2025 dini hari.

    Adapun rinciannya dari 84 orang itu antara lain 69 laki-laki dan 15 perempuan yang mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, dan beberapa provinsi lain.

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 84 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dikeluarkan dari Myawaddy, Myanmar menuju Maesot, Thailand pada Kamis, 27 Februari 2025.

    84 WNI itu terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan.

    Terdapat pula 3 orang ibu hamil dalam pemulangan ini.

    Menurut keterangan tertulis Kemlu RI, semua WNI itu dalam kondisi baik dan sehat.

    Sebelumnya, Tim Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah berada di Maesot sejak 23 Februari 2025 untuk melakukan kontak intensif dengan berbagai pihak di Thailand dan Myanmar.

    Otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI pada 27 Februari 2025 melalui 2nd Friendship Bridge yang berada di perbatasan Myawaddy dan Maesot.

    Setiba di wilayah Maesot, otoritas Thailand melakukan pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan national referral mechanism untuk indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Turut hadir Gubernur Provinsi Tak untuk memonitor proses yang dijalankan otoritas Thailand.

    Selanjutnya, Tim Kemlu akan membawa para WNI itu ke Bangkok untuk diterbangkan menuju Tanah Air.

     

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 84 WNI Korban Penipuan di Myanmar Berhasil Dipulangkan

    84 WNI Korban Penipuan di Myanmar Berhasil Dipulangkan

    Jakarta –

    Sebanyak 84 warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam jaringan penipuan di Myanmar akhirnya dibebaskan dan dijadwalkan pulang ke Indonesia pada hari Jumat (28/02). Mereka adalah bagian dari lebih dari 7.000 orang yang ditahan di Myawaddy, kota perbatasan Myanmar, setelah operasi gabungan oleh Thailand, Myanmar, dan Cina membongkar sindikat jaringan penipuan di Myanmar.

    Ratusan ribu orang diperkirakan telah diperdaya untuk bekerja di Myanmar, Kamboja, dan Laos dengan iming-iming pekerjaan menarik. Namun, kenyataannya mereka justru dipaksa melakukan berbagai modus penipuan, seperti penipuan asmara, investasi bodong, hingga perjudian ilegal. Banyak dari mereka yang akhirnya terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi.

    Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, 84 WNI tersebut terdiri dari 69 pria dan 15 perempuan, dalam kondisi sehat. Mereka diterbangkan ke Jakarta menggunakan tiga penerbangan komersial pada hari Jumat (28/02). Sebelumnya, Kemlu RI menyebut ada sekitar 270 WNI yang terjebak di Myanmar, tetapi belum jelas mengapa hanya 84 orang yang bisa dipulangkan dalam gelombang pertama ini.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 6.800 warga Indonesia telah menjadi korban penipuan kerja ilegal. Mereka dipaksa bekerja di operasi perjudian online dan skema investasi bodong di Myanmar dan negara lain.

    Operasi pemberantasan penipuan masih minim hasil

    Upaya yang sedang berlangsung untuk memberantas pusat-pusat penipuan di sepanjang perbatasan Thailand dengan Myanmar sejauh ini baru berhasil menyelamatkan sebagian kecil pekerja. Seorang anggota parlemen oposisi terkemuka di Thailand menyerukan tindakan yang lebih komprehensif untuk memberantas industri ilegal yang terus berkembang pesat ini.

    Thailand, dengan dukungan Cina, berusaha membongkar pusat-pusat penipuan di wilayah Myawaddy, Myanmar. Wilayah ini merupakan bagian dari jaringan operasi ilegal bernilai tinggi di Asia Tenggara yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperdagangkan ratusan ribu orang ke dalam jeratan sindikat kriminal, menurut laporan PBB.

    Operasi pemberantasan jaringan penipuan di Myanmar ini dilakukan setelah pertemuan antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan Presiden Cina, Xi Jinping, di Beijing pada awal Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Thailand berkomitmen untuk menindak jaringan penipuan internasional. Sebagai bagian dari upaya ini, Thailand telah memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke beberapa wilayah di Myanmar yang diketahui menjadi pusat aktivitas penipuan di perbatasan.

    Rangsiman Rome, tokoh utama dalam upaya menindak pusat-pusat penipuan yang telah merugikan masyarakat Thailand hingga ratusan juta dolar, mengungkapkan kepada Reuters bahwa sekitar 300.000 orang bekerja di pusat-pusat penipuan di Myawaddy. Namun, kurang dari 10.000 orang telah berhasil diselamatkan.

    “Itu berarti kerajaan penipuan ini masih berdiri… kita hanya mengguncangnya sedikit,” ujar Rangsiman, ketua komite parlemen Thailand untuk keamanan nasional dan urusan perbatasan.

    Ia yang telah mengunjungi beberapa daerah perbatasan itu mengatakan ada sekitar 40 pusat penipuan di sana, meski tidak menyebutkan bukti spesifik. “Jika kita berhenti sekarang, mereka bisa terus menjalankan bisnisnya,” tambahnya.

    Keterkaitan oknum militer Myanmar dalam sindikat penipuan

    Militer Myanmar diduga terlibat dalam jaringan penipuan yang beroperasi di perbatasan, terutama di Myawaddy. Wilayah ini menjadi pusat aktivitas sindikat yang memperdagangkan ribuan orang untuk bekerja di pusat penipuan digital, termasuk skema investasi palsu dan perjudian ilegal.

    Salah satu tokoh yang disebut berperan besar adalah Kolonel Saw Chit Thu, pemimpin Pasukan Penjaga Perbatasan (Border Guard Force/BGF) Myanmar. Kelompok ini merupakan milisi pro-junta yang beroperasi di Myawaddy dan diduga memberikan perlindungan bagi operasi penipuan di wilayah tersebut. “Kami tahu dia memiliki hubungan kuat dengan pihak Thailand,” ujar anggota parlemen oposisi Thailand, Rangsiman Rome.

    Sementara, Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menegaskan bahwa pemberantasan pusat penipuan ini adalah prioritas pemerintah. Perhatian terhadap masalah ini meningkat setelah penculikan aktor Cina Wang Xing di Thailand bulan lalu. Wang ditemukan di Myawaddy, diselamatkan, dan dipulangkan ke negaranya setelah insiden tersebut memicu kemarahan besar di media sosial Cina.

    Saat ini, lebih dari 7.000 warga asing, sebagian besar dari Cina, menunggu untuk dipulangkan dari Myanmar. Namun, Thailand masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas jaringan penipuan ini karena adanya keterlibatan pejabat setempat.

    “Sudah saatnya menghentikan korupsi di Thailand,” tegas Rangsiman, seraya menyerukan tindakan lebih tegas terhadap pihak-pihak yang melindungi operasi ilegal ini.

    rs/ha (AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Seorang WNI Dideportasi AS di Tengah Pengetatan Keimigrasian Trump

    Seorang WNI Dideportasi AS di Tengah Pengetatan Keimigrasian Trump

    Jakarta –

    Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Francisco mengonfirmasi seorang WNI telah dideportasi dari Amerika Serikat. Kasus ini mencuat di tengah kabar bahwa lebih dari 4.000 WNI di AS masuk daftar deportasi setelah Presiden Donald Trump mengetatkan keimigrasian.

    Konsul Penerangan Sosial dan Budaya KJRI San Francisco, Mahmudin Nur Al-Gozaly, mengatakan WNI yang dideportasi itu adalah SM, 21 tahun, yang merupakan mahasiswa jurusan ekonomi University of San Francisco.

    Mahmudin mengatakan deportasi ini adalah “voluntarily deportasi atau pemulangan atas keputusan sendiri”.

    Menurut Mahmudin pemulangan terjadi setelah ada proses pemanggilan SM oleh badan penegak hukum urusan cukai dan keimigrasian AS, yakni ICE.

    Menurut Mahmudin, SM telah pulang ke Indonesia pada 29 Januari 2025.

    Status keimigrasian

    Mahmudin mengatakan status keimigrasian SM tak aktif.

    “Sehingga dilakukan investigasi, yang berujung pada pemanggilan dan pemeriksaan yang bersangkutan oleh ICE pada 28 Januari 2025,” kata Mahmudin kepada wartawan Johanes Hutabarat yang meliput untuk BBC News Indonesia.

    “Keputusan pulang oleh yang bersangkutan setelah ditanya oleh ICE apakah pulang secara voluntarily [sukarela] ke Indonesia atau ditahan pada 29 Januari 2025,” tambahnya.

    Menurut Mahmudin, awalnya KJRI tidak mendapat pemberitahuan mengenai pemulangan SM, baik dari keluarga, kampus, atau otoritas setempat.

    Pihak KJRI baru mengetahui informasi pemulangan ini dari pihak keluarga pada akhir pekan pertama Februari 2025.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pihak KJRI, kata Mahmudin, menelusuri informasi tersebut ke ICE dan kampus.

    Mahmudin mengatakan “Permintaan pulang oleh ICE dikarenakan status yang bersangkutan dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa penuh sejak Musim Semi (Spring) 2023 namun masih berada di AS”.

    Menurut Mahmudin, pihak kampus mengonfirmasi soal status kemahasiswaan SM yang sudah tak lagi aktif.

    “Pihak kampus juga telah menginformasikan hal tersebut kepada pihak keluarga SM,” kata Mahmudin.

    Mahmudin mengatakan sejauh dari informasi yang ia terima, baru satu WNI yang bermukim di wilayah Pantai Barat Utara AS yang dideportasi setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden, Januari 2025 lalu.

    Lebih jauh ia mengatakan KJRI belum mendapat informasi lebih jauh dari pemerintah AS mengenai jumlah spesifik WNI di wilayah itu yang masuk daftar final untuk dipulangkan.

    Keterangan orangtua SM soal deportasi dari AS

    Getty ImagesFoto ilustrasi. Petugas ICE melakukan penindakan terhadap imigran ilegal, Los Angeles, California, 2022.

    Kabar pendeportasian SM bermula saat orang tuanya, yang merupakan seorang pengamat politik di Indonesia, membeberkannya kepada media.

    RM, orang tua WNI berinisial SM, menceritakan bahwa anaknya tersebut merupakan mahasiswa University of San Francisco, seperti diberitakan Tempo.

    Menurutnya, anaknya dideportasi karena terdampak kebijakan pengetatan keimigrasian Trump.

    RM mengatakan bahwa SM memiliki dokumen imigrasi yang lengkap serta tabungan yang cukup untuk bermukim di San Francisco.

    Namun, menurut RM, SM dimintai keterangan terkait urusan keimigrasiannya di kantor Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, pada 29 Januari 2025 lalu.

    Saat itu, RM menyebut SM diinterogasi tanpa alasan yang jelas.

    “Selama tujuh jam, handphone-nya [SM] diambil, paspornya diambil,” kata RM.

    RM mengatakan bahwa anaknya ditanyai mengenai maksud dan tujuannya datang ke AS. Setelah proses interogasi tersebut, kata RM, petugas Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksikan agar SM keluar dari AS.

    Menurut RM, dua orang petugas sempat menemani SM ke apartemen untuk mengemas barang-barangnya, lalu memintanya membeli tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. SM pun diantar sampai ke bandara untuk naik pesawat pulang ke Indonesia.

    RM bilang anaknya telah berkuliah selama 3,5 tahun dengan mengambil program studi ekonomi sebagai jurusan utama, dan jurusan komputer sebagai program studi kedua. Menurut RM, sedianya SM diwisuda pertengahan Desember 2025.

    Menurut RM, setelah dideportasi SM tidak diperbolehkan masuk AS selama lima tahun ke depan. Ia pun mengeklaim pihak kampus sudah berkomitmen membantu kelulusan SM sampai wisuda.

    Pengetatan keimigrasian oleh pemerintahan Trump

    Getty ImagesAksi menentang ICE di San Francisco, Februari 2024.

    Pendeportasian SM terjadi setelah Presiden Donald Trump mengetatkan keimigrasian.

    Diaspora Indonesia dan WNI di AS mengungkap “kecemasan dan kekhawatiran” mereka setelah pemerintah AS memasukkan 4.276 WNI ke dalam daftar untuk segera dideportasi dari negara itu.

    Ginokkon Aseando, WNI yang bermukim di Queens, New York, AS, mengatakan perintah deportasi ini paling utama untuk mereka yang “tidak bersurat” dan memiliki “catatan kriminal”.

    Sementara itu, Sinta Penyami Storms, pendiri komunitas diaspora Indonesia, Gapura Philadelphiayang mengedukasi warga negara Indonesia (WNI) mengenai hak-hak mereka di mata regulasi ASmengaku sudah lama mendengar kabar perintah deportasi kepada sejumlah WNI.

    Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

    Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

    Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

    ‘Saat inagurasi, langsung terjadi kepanikan, orang-orang histeris’

    Sinta Penyami Storms, 47, diaspora Indonesia di Philadelphia yang sudah menjadi warga negara AS mengaku setelah Trump resmi kembali menjabat presiden AS, “terjadi kepanikan” di kalangan WNI di AS.

    “Pada saat inaugurasi [Trump] itu langsung terjadi kepanikan, orang-orang histeris gitu,” kata Sinta, kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (07/02).

    “Kepanikan” dan “histeria” ini cukup beralasan, menurut Sinta, sebab saat itu makin banyak polisi imigrasi berkeliaran di Philadelphia Selatan.

    Ini kontras dengan apa yang terjadi sebelum inaugurasi Trump pada awal Januari silam.

    “Jadi situasinya memang banyak kecemasan dan kekhawatiran,” kata dia.

    Getty ImagesPetugas ICE Philadelphia melakukan operasi penegakan hukum di tempat pencucian mobil dan menangkap tujuh orang pada 28 Januari 2025 di Philadelphia, Pennsylvania.

    “Kalau dibilang ketakutan ya mungkin ada juga, tapi lebih banyak cemas,” tutur Sinta.

    “Apakah saya aman kalau saya berangkat kerja, apakah saya aman kalau saya mengantarkan anak saya sekolah, atau mungkin pergi berbelanja,” ujarnya kemudian.

    Sita bilang hal serupa juga dialami WNI yang tinggal di wilayah lain, seperti Chicago di wilayah Barat Tengah, hingga California di pesisir Barat.

    Umumnya, kata Sinta, kecemasan dan ketakutan dirasakan mereka yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa.

    Getty ImagesSalah satu dari tujuh imigran yang ditangkap oleh petugas ICE Philadelphia dalam operasi penegakan hukum di tempat pencucian mobil pada 28 Januari 2025.

    Lebih lanjut, Sinta mengungkapkan kabar perintah deportasi kepada sejumlah WNI sudah lama tersiar, utamanya terhadap mereka yang mencari suaka akibat Peristiwa 1998.

    “Perintah deportasi itu ada yang sudah lama sekali.”

    “Mereka datang dengan asylum karena kerusuhan dan turunnya Suharto dan lain-lain. Jadi yang dijadikan target adalah orang-orang yang seperti itu,” jelas Sinta.

    “Kalau perintah deportasi yang akhir-akhir ini mungkin enggak terlalu banyak.”

    Getty ImagesPenindakan petugas ICE Philadelphia terhadap imigran pada 28 Januari 2025 silam. Sebanyak delapan imigran gelap ditangkap.

    Sinta mengatakan para petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) sejauh ini cenderung melakukan penindakan kepada para imigran asal negara-negara Amerika Latin.

    Menurut Sinta, wilayah yang paling rentan bagi para imigran adalah di negara bagian Floridayang baru-baru ini mengeluarkan beleid menyasar para imigran.

    Aturan yang diteken Gubernur Ron DeSantis pada Februari 2025 ini mengatur peningkatan hukuman dan penolakan pembayaran jaminan bagi imigran yang ditindak dan kedapatan tak memegang dokumen resmi.

    Kebijakan ini juga mengatur hukuman mati bagi imigran yang tak memiliki dokumen valid dan tertangkap melakukan tindak pidana pembunuhan tingkat pertama dan pemerkosaan anak.

    “Jadi saat ini, untuk orang-orang yang sebetulnya sangat berbahaya untuk tinggal di Florida,” kata Sinta.

    Dua WNI ditahan otoritas AS

    Ginokkon Aseando, WNI yang bermukim di Queens, New York, AS, mengatakan kewaspadaan WNI yang bermukim dan bekerja di AS memang hal yang umum dirasakan.

    Ia mencontohkan seorang temannya yang baru pindah ke AS selama satu tahun begitu sigap dalam mengurus izin perizinan tinggalnya, karena takut bermasalah di kemudian hari.

    Meski begitu, ia berpendapat para WNI yang tinggal di kota New York seperti dirinya, tak perlu merasa cemas. Sebab, New York adalah salah satu kota “sanctuary”.

    Status sanctuary ini memungkinkan administrasi kota bisa mengambil kebijakan yang tak tegak lurus dengan aturan pemerintah federal AS, salah satunya dalam hak keimigrasian.

    “Seharusnya sih aman kalau tidak melakukan kriminal,” kata Nando.

    Getty ImagesProtes di New York terhadap kebijakan Presiden Donald Trump terkait imigran.

    Kendati begitu, dia mengaku mendengar kabar WNI ditindak otoritas AS. Salah satu dari mereka bermukim di wilayah tempat dia tinggal di New York.

    “Setahu saya itu orang katanya sudah sempat daftar buat apply pergantian status imigrasi, tapi ditolak,” ujar pria yang akrab disapa Nando ini.

    “Pas laporan tahunan katanya ditangkap. Nah, kalau misalkan karena laporan tahunan ditangkap, seharusnya dia enggak akan dideportasi, cuma akan dirilis,” jelas Nando.

    Meski begitu, Nando mengaku tak tahu kondisi terkini warga yang ia ceritakan ditindak aparat setempat.

    Siapa saja yang masuk dalam daftar deportasi?

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan dua WNI ditahan oleh otoritas AS imbas dari kebijakan anti-imigran gelap Presiden Donald Trump.

    “Satu ditahan di Atlanta, Georgia, dan satu ditahan di New York,” kata Judha dalam konferensi pers, Jumat, (07/02).

    Kedua WNI ini adalah bagian dari 4.276 WNI yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah dan berstatus belum dihukum.

    Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

    Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

    Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

    Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

    BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

    Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

    “Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor,” kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

    Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

    Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

    Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

    Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

    Baca juga:

    Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

    Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

    “Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan,” kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

    Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

    Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

    Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

    Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

    Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

    “Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

    Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

    Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

    “Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia,” kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

    Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut “visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya.”

    Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

    Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

    Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

    Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

    Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

    Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

    Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

    “Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi,” kata Hikmahanto.

    Berita ini akan diperbarui.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 84 WNI Terduga Korban Penipuan Online di Myanmar Diserahkan ke Indonesia

    84 WNI Terduga Korban Penipuan Online di Myanmar Diserahkan ke Indonesia

    Jakarta –

    Pemerintah Myanmar menyatakan mereka telah menyerahkan 84 warga negara Indonesia (WNI) kepada perwakilan pemerintah Indonesia, Kamis (27/02), untuk dipulangkan melalui Thailand. Rencananya mereka akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

    Mereka adalah terduga korban perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

    Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut kepada BBC News Indonesia.

    Menurut rencana, 84 orang WNI itu akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02), kata Judha Nugraha.

    Seperti dilaporkan BBC Burma, perwakilan pemerintah Myanmar, Indonesia, dan Thailand telah bertemu pada Kamis (27/02) pagi untuk penyerahan secara resmi 84 orang WNI tersebut.

    Mereka saat ini sedang menunggu di Thailand untuk dipulangkan ke Indonesia pada Jumat (28/02).

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sudah memulangkan 46 orang WNI terduga korban perdagangan manusia di Myanmar pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menurut Kemlu Indonesia, sampai Februari 2025, ada 6.800 WNI yang diduga terlibat TPPO di luar negeri.

    “Angkanya masih terus bertambah,” kata Judha, seperti dikutip Detik.com.

    Judha Nugraha mengatakan mereka dipekerjakan sindikat judi online.

    Data Kemlu menyebutkan ada 10 negara sebagai tujuan untuk bekerja termasuk di Myanmar.

    Delapan WNI dan ratusan WNA dibebaskan dari pusat penipuan online Myanmar

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengonfirmasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) termasuk dalam 260 orang dari 20 negara yang dibebaskan oleh kelompok etnis bersenjata Myanmar dan dibawa ke Thailand.

    Mereka adalah orang-orang yang bekerja di pusat penipuan Myanmar.

    Para pekerja, yang lebih dari separuhnya berasal dari negara-negara Afrika atau Asia termasuk Indonesia dibawa dari Negara Bagian Karen di Myanmar dan diterima oleh tentara Thailand.

    Mereka diperiksa untuk memastikan apakah mereka korban perdagangan manusia.

    Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, membenarkan informasi tersebut. Kendati begitu dia belum memerinci identitas WNI yang dibebaskan.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping, dan berjanji akan menutup pusat penipuan yang tersebar di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

    ReutersWarga negara asing yang menjadi korban penipuan online berdiri di atas kapal yang mengapung menuju sisi perbatasan Thailand melalui Sungai Moei di Distrik Phop Phra, Provinsi Tak, Thailand, 12 Februari 2025.

    Otoritas Thailand telah menghentikan akses listrik dan bahan bakar dari sisi perbatasan Thailand.

    Mereka juga memperketat peraturan perbankan dan visa demi mencegah operator penipuan menjadikan Thailand sebagai negara transit untuk memindahkan pekerja dan uang tunai.

    Beberapa anggota parlemen oposisi di Thailand telah mendorong pemerintah Thailand untuk melakukan tindakan semacam ini selama dua tahun terakhir.

    BBC

    Pekerja asing biasanya dibujuk ke pusat penipuan ini dengan tawaran gaji yang besar, atau dalam beberapa kasus, dijanjikan pekerjaan di Thiland, bukan Myanmar.

    Para penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa yang menjadi sasaran penipuan dunia maya, biasanya bahasa Inggris dan Mandarin.

    Mereka dipaksa melakukan aktivitas kriminal di dunia maya, mulai dari modus penipuan asmara yang dikenal sebagai “jagal babi” dan penipuan kripto, hingga pencucian uang dan perjudian ilegal.

    Beberapa bersedia melakukan pekerjaan itu, tetapi yang lain dipaksa untuk tinggal, dan pembebasan hanya mungkin dilakukan jika keluarga mereka membayar uang tebusan yang besar.

    Beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri menceritakan penyiksaan yang mereka alami.

    Para pekerja asing yang dibebaskan diserahkan oleh DKBA, salah satu dari beberapa faksi bersenjata yang menguasai wilayah di Negara Bagian Karen.

    Getty ImagesLebih dari 250 orang yang diselamatkan dari pusat penipuan daring di Myanmar diserahkan ke Thailand pada 12 Februari, kata seorang pejabat senior militer Thailand, menyusul serangkaian tindakan keras terhadap operasi ilegal tersebut.

    Kelompok bersenjata ini dituduh membiarkan kompleks penipuan itu beroperasi di bawah perlindungan mereka, dan menoleransi penyiksaan yang meluas terhadap korban perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di kompleks itu.

    Pemerintah Myanmar tidak mampu memperluas kendalinya atas sebagian besar wilayah Negara Bagian Karen sejak kemerdekaan pada tahun 1948.

    Pada Selasa (11/02), Departemen Investigasi Khusus Thailandserupa dengan FBI di ASmeminta surat perintah penangkapan untuk tiga komandan kelompok bersenjata lain yang dikenal sebagai Tentara Nasional Karen.

    Thai News PixPara penipu mencari pekerja yang memiliki keterampilan dalam bahasa Inggris dan Mandarin.

    Surat perintah penggeledahan itu mencakup Saw Chit Thu, panglima perang Karen yang membuat kesepakatan pada 2017 dengan sebuah perusahaan China untuk membangun Shwe Kokko, kota baru yang diyakini sebagian besar didanai oleh penipuan.

    BBC mengunjungi Shwe Kokko atas undangan Yatai, perusahaan yang membangun kota tersebut.

    Yatai mengatakan tidak ada lagi penipuan di Shwe Kokko.

    ReutersKorban

    Perusahaan telah memasang papan reklame besar di seluruh kota yang menyatakan, dalam bahasa Mandarin, Burma, dan Inggris, bahwa kerja paksa tidak diperbolehkan, dan bahwa “bisnis daring” harus tutup.

    Namun, kami diberitahu oleh penduduk setempat bahwa bisnis penipuan itu masih berjalan, dan kami mewawancarai seorang pekerja yang pernah bekerja di salah satu tempat itu.

    Seperti DKBA, Saw Chit Thu memisahkan diri dari kelompok pemberontak utama Karen, KNU, pada 1994, dan bersekutu dengan militer Myanmar.

    Thai News PixPekerja asing yang dibebaskan berbaris di luar truk militer untuk dibawa ke wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar

    Di bawah tekanan dari Thailand dan China, Saw Chit Thu dan DKBA mengatakan mereka akan mengusir bisnis penipuan dari wilayah mereka.

    Komandan DKBA menghubungi anggota parlemen Thailand pada Selasa (11/02) untuk mengatur penyerahan 260 pekerja.

    Mereka termasuk 221 pria dan 39 perempuan, dari Ethiopia, Kenya, Filipina, Malaysia, Pakistan, Cina, Indonesia, Taiwan, Nepal, Uganda, Laos, Burundi, Brasil, Bangladesh, Nigeria, Tanzania, Sir Lanka, India, Ghana, dan Kamboja.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu