Xcloud.id

Tag: Juda Agung

  • BI: KLM Januari 2025 fokus pada sektor yang serap lapangan kerja

    BI: KLM Januari 2025 fokus pada sektor yang serap lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) terus mendorong peningkatan pertumbuhan kredit, termasuk dengan memperkuat strategi Likuiditas Makroprudensial (KLM) mulai Januari 2025 yang akan diarahkan untuk mendorong kredit perbankan yang dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

    “Mulai tanggal 1 Januari 2025, BI akan memberlakukan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang baru, yang difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap lapangan kerja, ada pertanian, perdagangan, perumahan, industri pengolahan, dan sebagainya,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Juda menyampaikan bahwa BI sudah mencoba melakukan simulasi untuk KLM yang baru untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap likuiditas perbankan per 1 Januari 2025.

    “Total likuiditas yang akan diterima bank kami perkirakan sebesar Rp290 triliun, naik dari total yang diterima oleh bank di bulan Desember 2024 sebesar Rp251 triliun. Ada kenaikan tambahan likuiditas sebesar Rp39 triliun, dari Rp251 triliun ke Rp290 triliun,” kata Juda.

    Ia mengatakan bahwa total terdapat 124 bank yang akan menerima insentif likuiditas tersebut. Rinciannya, sebanyak 5 bank BUMN akan menerima sebesar Rp126 triliun, 73 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp129 triliun, 39 Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp30 triliun, serta 7 Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp4,9 triliun.

    “Berbeda dengan yang lama, semua bank akan menerima karena sektornya memang sektor yang seperti perdagangan itu kan banyak sekali kreditnya sehingga semua bank akan menerima, totalnya Rp290 triliun,” kata Juda.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat bahwa pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada November 2024 tetap kuat yakni mencapai 10,79 persen (year-on-year/yoy).

    Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta besarnya dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK.

    Menurut BI, pertumbuhan kredit perbankan juga dipengaruhi adanya dampak positif KLM BI yang disalurkan kepada sektor-sektor prioritas seperti sektor hilirisasi minerba dan pangan, sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air (LGA), sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM dan hijau.

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga, termasuk pada korporasi yang berorientasi ekspor.

    Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,92 persen (yoy), 13,77 persen (yoy), dan 10,94 persen (yoy) pada November 2024. Pembiayaan syariah tercatat tumbuh sebesar 11,24 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 4,02 persen (yoy).

    “Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10-12 persen dan akan meningkat pada 2025 pada kisaran 11-13 persen,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ajakan Frugal Living Gara-Gara PPN 12% Bahayakan Ekonomi RI

    Ajakan Frugal Living Gara-Gara PPN 12% Bahayakan Ekonomi RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Indonesia menggemakan kampanye gaya hidup superhemat atau frugal living di media sosial, menghadapi komitmen pemerintah merealisasikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, tren itu sebetulnya bisa berimplikasi kuat menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak heran, karena konsumsi rumah tangga mendominasi dalam struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan share 53,0% per kuartal III-2024.

    Laju konsumsi rumah tangga selama tiga kuartal tahun ini sebetulnya juga sudah tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal I-2024 hanya 4,91%, kuartal II 4,93%, dan kuartal III sebesar 4,91%. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi per kuartal III-2024 pun hanya mencapai 4,95%, jauh lebih lambat dari pertumbuhan kuartal III-2023 yang sebesar 5,05%.

    “Kalau itu benar-benar terjadi kan konsumsi kita tinggal 4,9%, bisa turun lebih dalam lagi mungkin 4,8%-4,75%,” kata Eko saat ditemui di kawasan Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Tren itu pun sudah mendapat perhatian khusus dari Bank Indonesia. Otoritas moneter bahkan telah mendesain kebijakan antisipatif untuk menahan lebih lanjut pelemahan daya beli masyarakat dengan menggelontorkan insentif likuditas mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor usaha yang menciptakan lapangan kerja secara luas.

    Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung mengatakan, dengan insentif yang disebut kebijakan likuidtas makroprudensial (KLM) itu, maka akan mendorong sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja akan kembali bergeliat, sehingga mendukung daya beli masyarakat ke depan.

    “Frugal living sebagai sebuah tren itu gaya hidup, tetapi dalam konteks BI kita dalam kebijakan insentif likuiditas, kita memang sasar sektor-sektor yang dorong penyerapan lapangan kerja artinya dorong daya beli masyarakat sehingga ini juga tentu pada akhirnya beri kesejahteraan ke masyarakat,” ucap Juda.

    Hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

    Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

    (haa/haa)

  • Ratusan Rekening Bank Terindikasi Dipakai Judi Online, Siapa Terbanyak?

    Ratusan Rekening Bank Terindikasi Dipakai Judi Online, Siapa Terbanyak?

    Bisnis.com, JAKARTA -Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta perbankan memblokir 651 rekening bank yang disinyalir digunakan untuk judi online. Sejumlah nama perbankan besar masuk di dalam daftar.  

    Meutya mengatakan pemerintah melalui desk judi online sudah menutup lebih dari 104.000 situs judi online sedari tanggal 4 November hingga 19 November 2024. Selain itu, untuk mencegah transaksi judi online, pemerintah juga meminta kepada perbankan untuk menutup rekening-rekening yang diduga digunakan untuk judi online. 

    “Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening Bank untuk bulan November saja, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening Bank ini ditindaklanjuti atau diblokir,” kata Meutya dalam konferensi pers di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

    Meutya menyampaikan dilakukannya pengajuan pemblokiran rekening karena rekening bank merupakan nadi dari judi online. Maka dari itu, pemerintah sedang menggalakan hal tersebut dengan melakukan kerja sama bersama OJK dan Bank Indonesia.

    Lebih lanjut, Meutya menuturkan bahwa pemerintah sedang memantau seluruh bank dan salah satu yang paling dipantau adalah BCA. 

    “Teman-teman di industri bank juga untuk membantu, kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain,” ujarnya.

    Tercatat,  sedari Agustus 2023 hingga November 2024 berdasarkan catatan desk pemberantasan perjudian daring, terdapat 517 rekening bank BCA yang diajukan untuk di blokir karena terindikasi judi online.

    Posisi BCA diikuti oleh BRI dengan 126 rekening, Mandiri dengan 75 rekening, BNI dengan 58 rekening, dan CIMB Niaga dengan 24 rekening.

    Logo Bank BCAPerbesar

    Kemudian, terdapat BSI dengan 12 rekening, Danamon dengan 3 rekening, dan 6 bank lainnya yaitu Sinarmas, Permata, Maybank, Seabank, Paninbank, dan Mega Bank yang masing masing 1 rekening.

    “Artinya sekali lagi kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana,” ucap Meutya.

    Rekening Judi Online Diajukan ke Bank (Periode 8 Agustus 2023 – 19 November 2024)

    1. BCA: 517 rekening

    2. BRI: 126 rekening

    3. BNI: 58 rekening

    4. Mandiri: 75 rekening

    5. CIMB Niaga: 24 rekening

    6. BSI: 12 rekening

    7. Danamon: 3 rekening

    8. Sinarmas: 1 rekening

    9. Permata: 1 rekening

    10. Maybank: 1 rekening

    11. Seabank: 1 rekening

    12. Paninbank: 1 rekening

    13. Mega: 1 rekening

    Transaksi Judi Online di e-wallet

    Tidak hanya itu,  Meutya Hafid juga mengumumkan bahwa DANA menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan untuk judi online dengan persentase 25,68%, diikuti oleh GoPay yang mencatatkan 24,84%. 

    LinkAja menyusul dengan 21,47%, sementara OVO memiliki porsi sebesar 21,26%. Penggunaan Sakuku dan ShopeePay lebih kecil, masing-masing dengan persentase 2,32% dan 2,11%.

    Maka dari itu, Meutya menuturkan pihaknya meminta kepada perusahaan e-wallet yang dipakai untuk giat judi online untuk memberantas hal tersebut.

    “Kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan (penggunaan untuk judi online) di e-wallet mereka masing-masing,” kata Meutya. 

    Pengguna membuka hape di depan logo DANAPerbesar

    Bank Indonesia 

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat sudah melakukan pembekuan terhadap 7.500 rekening yang terindikasi judi online.

    Deputi Gubernur BI, Juda Agung menyatakan, rekening yang dilakukan pembekuan tersebut disinyalir menjadi tempat penampungan hasil judi online.

    “Rekening-rekening yang telah ditemukan oleh PJP dan oleh Bank Indonesia itu ada 7500 dan hampir 100 persen sudah dibekukan,” kata Juda saat konferensi pers capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

    Juda menjelaskan, langkah pembekuan dilakukan sebagai upaya dari BI untuk melindungi sistem pembayaran yang digunakan sebagai fasilitas judi online. 

    Maka dari itu BI melakukan dua langkah pencegahan. Pertama, pencegahan pada penyedia jasa pembayaran, baik bank dan nonbank. 

    Dalam hal ini, PJP wajib memiliki fraud detection system atau sistem pendeteksi penipuan guna mengidentifikasi rekening yang digunakan dalam transaksi judi online dan fraud lainnya.

    Kemudian, memperkuat sistem deteksi kecurangan digital atau Fraud Detection System. Sehingga dapat mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi terkait tindak pidana, seperti judi online.

    Sehingga, daftar rekening yang teridentifikasi digunakan untuk judi online atau fraud lainnya bisa dilakukan antisipasi, seperti pembekuan untuk mencegah terjadinya transaksi lebih jauh.

    “Rekening Itu juga disampaikan kepada Bank Indonesia dan oleh Bank Indonesia rekening data rekening itu kemudian masuk ke dalam sistem BI-Fast untuk memastikan bahwa begitu transaksi ini digunakan di dalam BI-Fast maka akan ditolak,” ucapnya.

  • DPR Putuskan Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK dan Tetapkan 5 Anggota Dewas

    DPR Putuskan Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK dan Tetapkan 5 Anggota Dewas

    Jakarta Beritasatu.com – Isu politik terkini pada Kamis (21/11/2024) diramaikan pemberitaan seputarudi online dan pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 serta anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.

    Pemberitaan judi online begitu masif, dari 7.500 rekening yang diblokir Bank Indonesia, pengungkapan 619 kasus, hingga 734 tersangka ditangkap Polri pada November 2024.

    Pemberitaan lainnya adalah seputar pemilihan pimpinan KPK periode 2024-2029 dan anggota Dewas KPK periode yang sama. Setyo Budiyanto terpilih menjadi ketua KPK, sedangkan wakilnya, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo

    Berikut isu politik terkini pada Kamis (21//2024):

    1. 7.500 Rekening Terkait Judi Online Dibekukan Bank Indonesia
    Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi dan membekukan 7.500 rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Tindak lanjut ini merupakan langkah tegas Bank Indonesia dalam memerangi perjudian digital di Indonesia.

    “Rekening yang terdeteksi oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Bank Indonesia mencapai 7.500, dan hampir 100% dari rekening tersebut sudah dibekukan,” ujar Juda Agung dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Juda menambahkan bahwa pembekuan rekening ini adalah bagian dari upaya Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran untuk mengatasi masalah judi online. Terdapat dua langkah utama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menghadapi isu ini.

    Langkah pertama adalah memastikan bahwa setiap penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun nonbank, memiliki sistem deteksi penipuan atau fraud detection system (FDS). Sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi rekening yang digunakan untuk judi online atau penipuan lainnya.

    “Daftar rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan judi online atau penipuan lainnya akan dibagikan kepada seluruh industri. Dengan demikian, setiap pihak dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat,” kata Juda.

    Langkah kedua adalah dengan memasukkan daftar rekening yang teridentifikasi ke dalam sistem BI Fast, yang merupakan sistem transaksi pembayaran yang cepat dan efisien di Indonesia. Dengan demikian, jika rekening tersebut digunakan untuk transaksi melalui BI Fast, maka transaksi tersebut akan secara otomatis ditolak.

    “Rekening judi online yang sudah teridentifikasi akan dimasukkan ke dalam sistem BI Fast untuk memastikan transaksi yang menggunakan rekening tersebut akan ditolak,” tambahnya.

    Selain 7.500 rekening terkait judi online dibekukan, Bank Indonesia juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Hal itu untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya dan dampak negatif judi online. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi dan media sosial.

  • 7.500 Rekening Terkait Judi Online Dibekukan Bank Indonesia

    7.500 Rekening Terkait Judi Online Dibekukan Bank Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi dan membekukan 7.500 rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Tindak lanjut ini merupakan langkah tegas Bank Indonesia dalam memerangi perjudian digital di Indonesia.

    “Rekening yang terdeteksi oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Bank Indonesia mencapai 7.500, dan hampir 100% dari rekening tersebut sudah dibekukan,” ujar Juda Agung dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Juda menambahkan bahwa pembekuan rekening ini adalah bagian dari upaya Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran untuk mengatasi masalah judi online. Terdapat dua langkah utama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menghadapi isu ini.

    Langkah pertama adalah memastikan bahwa setiap penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun non-bank, memiliki sistem deteksi penipuan atau fraud detection system (FDS). Sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi rekening yang digunakan untuk judi online atau penipuan lainnya.

    “Daftar rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan judi online atau penipuan lainnya akan dibagikan kepada seluruh industri. Dengan demikian, setiap pihak dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat,” kata Juda.

    Langkah kedua adalah dengan memasukkan daftar rekening yang teridentifikasi ke dalam sistem BI Fast, yang merupakan sistem transaksi pembayaran yang cepat dan efisien di Indonesia. Dengan demikian, jika rekening tersebut digunakan untuk transaksi melalui BI Fast, maka transaksi tersebut akan secara otomatis ditolak.

    “Rekening judi online yang sudah teridentifikasi akan dimasukkan ke dalam sistem BI Fast untuk memastikan transaksi yang menggunakan rekening tersebut akan ditolak,” tambahnya.

    Selain 7.500 rekening terkait judi online dibekukan, Bank Indonesia juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Hal itu untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya dan dampak negatif judi online. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi dan media sosial.

  • Desk Pemberantasan Judol Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank – Espos.id

    Desk Pemberantasan Judol Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan pada November 2024, Desk Pemberantasan Perjudian Daring telah mengajukan 651 permohonan pemblokiran rekening bank yang terkait dengan aktivitas judi online.

    “Untuk permohonan pemblokiran rekening bank, untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Desk Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir,” ujar Meutya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Meutya turut menampilkan data mengenai rekening judi online yang diajukan ke bank untuk diblokir pada periode 8 Agustus 2023 hingga 19 November 2024.

    Pada periode tersebut, rekening judi online yang diajukan untuk diblokir ke bank BCA sebanyak 517 rekening, BRI (126), BNI (58), Mandiri (75), CIMB Niaga (24), BSI (12), Danamon (3), Sinarmas (1), Permata (1), Maybank (1), SeaBank (1), Paninbank (1), dan Mega (1).

    “Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain,” kata Meutya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia mengatakan kerja sama yang solid dengan sektor perbankan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak aktivitas perjudian online.

    “Kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan karena sekali lagi nadi dari judi online ini ada justru di rekening atau aliran dana,” kata dia.

    Meutya menyebutkan bahwa situs judi online hanya merupakan salah satu elemen, sementara aliran dana melalui rekening bank menjadi “nadi” utama praktik ilegal tersebut.

    Oleh karena itu, Menkomdigi menilai strategi penanganan tidak hanya terfokus pada pemblokiran situs, tetapi juga menyasar aliran keuangan yang mendukung kegiatan judi online.

    “Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan kita akan bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan juga perbankan dalam hal ini Bank Indonesia,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Meutya menambahkan bahwa sebanyak 104.819 situs terkait judi online telah ditutup sejak pembentukan Desk Pemberantasan Perjudian Daring pada 4 November.

    “Kalau kita hitung dari 20 Oktober 2024 atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian,” kata Meutya.

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin langsung hasil kerja sementara Desk Pemberantasan Judi Online di Jakarta.

    Desk itu, yang dibentuk Menko Polkam, pada 4 November 2024, dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang saat rapat diwakili oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

    Dalam rapat yang sama, seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang terlibat dalam desk tersebut hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Selanjutnya, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Deputi Gubernur BI Juda Agung, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, perwakilan dari KSP dan PCO, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Bank Indonesia Blokir 7.500 Rekening, Diduga Penampung Hasil Judi Online

    Bank Indonesia Blokir 7.500 Rekening, Diduga Penampung Hasil Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat sudah melakukan pembekuan terhadap 7.500 rekening yang terindikasi judi online.

    Deputi Gubernur BI, Juda Agung menyatakan, rekening yang dilakukan pembekuan tersebut disinyalir menjadi tempat penampungan hasil judi online.

    “Rekening-rekening yang telah ditemukan oleh PJP dan oleh Bank Indonesia itu ada 7500 dan hampir 100 persen sudah dibekukan,” kata Juda saat konferensi pers capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

    Juda menjelaskan, langkah pembekuan dilakukan sebagai upaya dari BI untuk melindungi sistem pembayaran yang digunakan sebagai fasilitas judi online. 

    Maka dari itu BI melakukan dua langkah pencegahan. Pertama, pencegahan pada penyedia jasa pembayaran, baik bank dan nonbank. 

    Dalam hal ini, PJP wajib memiliki fraud detection system atau sistem pendeteksi penipuan guna mengidentifikasi rekening yang digunakan dalam transaksi judi online dan fraud lainnya.

    Kemudian, memperkuat sistem deteksi kecurangan digital atau Fraud Detection System. Sehingga dapat mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan dalam transaksi terkait tindak pidana, seperti judi online.

    Sehingga, daftar rekening yang teridentifikasi digunakan untuk judi online atau fraud lainnya bisa dilakukan antisipasi, seperti pembekuan untuk mencegah terjadinya transaksi lebih jauh.

    “Rekening Itu juga disampaikan kepada Bank Indonesia dan oleh Bank Indonesia rekening data rekening itu kemudian masuk ke dalam sistem BI-Fast untuk memastikan bahwa begitu transaksi ini digunakan di dalam BI-Fast maka akan ditolak,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pemerintah sudah membuat 651 permohonan pemblokiran rekening bank yang disinyalir berkaitan dengan judi online.

    Meutya mengatakan pemerintah melalui desk judi online sudah menutup lebih dari 104.000 situs judi online sedari tanggal 4 November hingga 19 November 2024.

    “Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening Bank untuk bulan November saja, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening Bank ini ditindaklanjuti atau diblokir,” kata Meutya dalam konferensi pers di Komdigi, Kamis (21/11/2024).

  • Ini 3 Prioritas Desk Pemberantasan Judi Online – Espos.id

    Ini 3 Prioritas Desk Pemberantasan Judi Online – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap tiga langkah prioritas Desk Pemberantasan Judi Online setelah satuan kerja lintas kementerian/lembaga itu rapat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Kamis (21/11/2024). 

    “Desk gabungan akan kerja sama dengan platform teknologi dan penyedia jasa internet untuk memblokir secara sistematis (website judi online),” kata Budi Gunawan saat jumpa pers setelah rapat sebagaimana dilansir Antara. 

    Promosi
    UMKM Keripik Kentang Albaeta Berkembang Pesat Berkat Pemberdayaan BRI

    Dia melanjutkan langkah prioritas kedua, Desk Pemberantasan Judi Online, terus menelusuri aliran uang dari jaringan judi online.

    “Kami upayakan koordinasi lintas negara dengan menyasar tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk melakukan penindakan (hukum),” sambung Budi Gunawan.

    Ketiga, Menko Polkam melanjutkan, Desk Pemberantasan Judi Online yang terdiri atas sejumlah kementerian/lembaga juga memasifkan kampanye dan edukasi mengenai bahaya judi online. Budi memperingatkan masyarakat judi online merupakan bentuk penipuan.

    “Slot atau judi online adalah penipuan. Masyarakat ditipu oleh operator, (pemain) diberi harapan menang, padahal program judi online diatur agar masyarakat pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

    Tiga langkah itu, dia menambahkan, saat ini menjadi prioritas seluruh kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Judi Online.

    Di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini, Menko Polkam memimpin langsung hasil kerja sementara Desk Pemberantasan Judi Online. Desk yang dibentuk Menko Polkam pada 4 November 2024, itu dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang saat rapat diwakili oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

    Dalam rapat yang sama, seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang terlibat hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Deputi Gubernur BI Juda Agung, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, perwakilan dari KSP dan PCO, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Awas! Celah Aplikasi Perbankan Ini Bisa Dieksploitasi Penjahat Siber

    Awas! Celah Aplikasi Perbankan Ini Bisa Dieksploitasi Penjahat Siber

    Jakarta –

    Spentera menggelar seminar bertajuk Cyberwolves Con, Latest Threat Intelligence Brief in Indonesia, yang salah satunya membahas celah-celah di aplikasi perbankan yang bisa dieksploitasi penjahat siber.

    Dalam seminar yang digelar di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (25/4/2024) ini dibahas tema besar mengenai strategi penguatan keamanan siber yang dapat diterapkan oleh industri perbankan sebagai industri yang paling rentan mendapat ancaman.

    Dampak dari serangan siber jelas tidak kecil. Juda Agung, Deputi Gubernur Bank Indonesia, menyatakan bahwa serangan siber memiliki dampak yang signifikan kepada Sistem Stabilitas Keuangan.

    Serangan siber dapat mengganggu layanan keuangan yang diberikan lembaga keuangan dan mendisrupsi sistem integritas keuangan. Pencurian dan manipulasi data dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga keuangan, sedangkan pencurian dana dapat merugikan baik lembaga keuangan sekaligus nasabahnya.

    Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa saat ini, internet banking atau mobile banking terus mengalami tantangan dalam hal keamanan seiring berkembangnya dunia digital.

    Spentera, perusahaan konsultasi keamanan siber, mengungkap beberapa kerentanan yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi pengembangan dalam aplikasi banking. Apa saja?

    Kerentanan tersebut ada pada proses transaksi berupa:

    Transfer, pembayaran, dan penarikan uang menggunakan akun pengguna lainPermintaan pengiriman uang atau permintaan membagi tagihan menggunakan akun pengguna lainMengurangi jumlah pembayaran dan biaya admin dari fitur isi ulang dan penagihanMemodifikasi data penting tanpa persetujuan supervisor

    Sedangkan referensi objek langsung yang tidak aman berupa:

    Melihat saldo dan riwayat transaksi dari akun pengguna lainMelihat informasi detail dari akun pengguna lain.

    “Tingginya eksposur ancaman siber membuat pihak bank harus menerapkan upaya penguatan keamanan siber yang efektif. Spentera dapat menjadi mitra bank untuk memberi perlindungan terbaik dari ancaman siber dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku,” kata Royke Tobing, Direktur Cyber Intelligence Spentera, dalam media briefing yang digelar di Jakarta.

    (asj/fay)