Xcloud.id

Tag: Josua Pardede

  • Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Efisiensi Anggaran ala Presiden Prabowo: Ekonomi Kuartal I/2025 Diprediksi Tak Sampai 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan melambat dan tak mampu mencapai 5% karena adanya efisiensi belanja yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Ekonom Bank Central Asia (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93% pada kuartal I/2025. Ia mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat menjadi salah satu sebab pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan, selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Dari kacamata riil, David melihat yang masih membantu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah inflasi yang rendah, khususnya untuk konsumsi (PDB konsumsi riil stagnan). Sementara itu, untuk investasi, sebagian besar indikator menunjukkan perlambatan. 

    Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi -2,88% secara tahunan atau year on year (YoY). 

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024. 

    Pelemahan belanja tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025, yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah baru mencapai 17,1% dari pagu. 

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun,” ujar Josua. 

    Josua memproyeksikan pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,91%, mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang masih solid namun melemah, belanja pemerintah yang tertahan, serta investasi dan ekspor yang belum sepenuhnya pulih akibat tekanan global. 

    Ketidakpastian eksternal, khususnya tarif dagang AS dan prospek perlambatan global, menambah risiko terhadap outlook jangka pendek. Dalam konteks ini, kata Josua, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan permintaan domestik di kuartal-kuartal berikutnya.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama ekonomi diperkirakan tumbuh 4,50% YoY, melambat dari 4,91% pada kuartal I/2024. 

    Investasi (PMTB) diperkirakan tumbuh 3,11% YoY, relatif stabil, ditopang oleh realisasi investasi riil yang meningkat 15,9% YoY pada kuartal I/2025 menjadi Rp465,2 triliun. 

    Namun, secara kuartalan, pertumbuhan investasi diperkirakan terkontraksi -6,50%, mengindikasikan kehati-hatian investor, terutama dari sisi PMA yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding PMDN (19,1% YoY). 

    Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi.

    Adapun BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada pekan depan, Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global mereda

    Rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global mereda

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global mereda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan nilai tukar (kurs) rupiah menguat seiring optimisme tensi perdagangan global yang mereda.

    “Rupiah melanjutkan tren apresiasi pasca meningkatnya optimisme terkait meredanya tensi perdagangan global,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Optimisme ini tergambar dari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani executive order untuk memberikan pengecualian bagi beberapa tarif impor yang berkaitan dengan sektor otomotif di AS.

    The Wall Street Journal melaporkan bahwa langkah AS itu akan membebaskan produsen mobil yang saat ini sudah dikenai tarif atas kendaraan dari beban tarif tambahan lainnya, khususnya atas baja dan aluminium. Produsen mobil juga bisa mendapatkan pengembalian atas tarif yang telah mereka bayarkan.

    Pada saat yang sama, tarif atas suku cadang luar negeri yang digunakan untuk merakit mobil di AS, yang awalnya diperkirakan mencapai 25 persen dan mulai berlaku pada Sabtu (26/4), juga kemungkinan akan dikurangi.

    Josua juga melaporkan bahwa sebagian besar mata uang Asia menguat terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, termasuk rupiah.

    Pada hari Jumat (2/5) mendatang, pasca libur hari buruh, rupiah disebut berpotensi melanjutkan penguatan akibat kemungkinan data ketenagakerjaan serta Produk Domestik Bruto (PDB) di AS yang melemah. Hal ini berpotensi meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, sehingga sentimen risk-on kembali meningkat pada perdagangan dua hari lagi.

    “Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.525-16.650 per dolar AS pada hari Jumat mendatang,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 158 poin atau 0,94 persen menjadi Rp16.603 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.856 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu sore juga menguat ke level Rp16.679 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.787 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Hari Ini Bank Indonesia Bakal Tahan Suku Bunga di Level 5,75 Persen, Ini Alasannya – Halaman all

    Hari Ini Bank Indonesia Bakal Tahan Suku Bunga di Level 5,75 Persen, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga BI-Rate di level 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2025.

    “Proyeksi masih dipertahankan BI 7 DDR di level 5,75 persen,” kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

    “Faktornya pelemahan kurs rupiah sejauh ini masih bisa ditahan dengan cadangan devisa. Per maret 2025 cadev masih 157 miliar dolar AS, atau masih cukup untuk intervensi tanpa naikkan suku bunga,” imbuh dia.

    Bhima menyebut, BI masih akan menjaga suku bunga sebagai stimulus di sektor riil agar tidak terjadi kenaikan beban bunga pinjaman baik kredit usaha maupun kredit konsumsi. 

    Meski begitu, menurutnya Bank Indonesia perlu memperhatikan nilai tukar rupiah yang masih berisiko tertekan. Terutama pada musim pembagian dividen karena ada repatriasi dana keluar negeri. 

    “Investor asing setelah mendapat dividen cenderung mentransfer kembali ke negara asalnya. Kemudian perlu diperhatikan puncak pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo rentan menurunkan cadangan devisa,” ungkap dia.

    Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan BI akan menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen.

    “BI diperkirakan akan mempertahankan BI-rate pada level 5,75 persen,” kata Josua dalam keterangannya.

    Menurut Josua, hal tersebut mengindikasikan kebijakan moneter yang pro-stability. Kemudian mempertimbangkan BI mengutamakan stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global yang tinggi akibat perang dagang, tekanan inflasi dari kebijakan tarif AS, serta volatilitas pasar keuangan internasional.

    “Dengan mempertahankan suku bunga tetap di level 5.75 persen, BI berupaya menjaga daya tarik aset dalam negeri, sehingga mencegah capital outflow yang berpotensi memperlemah Rupiah secara signifikan,” ucap dia.

    “Dalam jangka pendek dan menengah, ketidakpastian global masih cukup tinggi, sehingga mendorong investor untuk mengambil sikap menghindari risiko dan mengalihkan modal mereka ke aset-aset yang lebih aman (safe haven),” sambungnya.

    Selain itu, kondisi defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia yang berpotensi melebar karena agenda pemerintah yang pro-pertumbuhan dan peningkatan impor. 

    “Pemangkasan suku bunga berisiko memperbesar tekanan defisit transaksi berjalan dan melemahkan stabilitas eksternal, terutama ketika ekspor terancam melemah akibat perang tarif global,” ungkapnya.

  • Surplus Neraca Dagang US,33 Miliar pada Maret 2025, Rekor 59 Bulan Beruntun

    Surplus Neraca Dagang US$4,33 Miliar pada Maret 2025, Rekor 59 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan mencatatkan surplus senilai US$4,33 miliar pada Maret 2025.

    Sebagai informasi, pada Februari 2025 surplus neraca perdagangan tercatat sebesar US$3,12 miliar. Secara kumulatif, neraca perdagangan selama Januari hingga Maret 2025 mencapai US$10,92 miliar.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan nilai surplus tersebut naik US$1,23 miliar secara bulanan. “Indonesia mencatatkan surplus 59 bulan beruntun sejak Mei 2020,” ujarnya dalam Rilis BPS, Senin (21/4/2025).

    Amalia menyebutkan surplus ditopang komoditas nonmigas dengan surplus perdagangan senilai US$6 miliar. Sejumlah komoditas pendorong surplus antara lain lemak dan hewan minyak nabati, bahan bakan mineral, serta besi dan baja.

    “Pada saat yang sama, neraca perdagangan migas defisit US$1,67 miliar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah,” jelasnya.

    Surplus tersebut juga didorong oleh kinerja ekspor Indonesia yang tumbuh 3,16% YoY menjadi US$23,25 miliar pada Maret 2025. Sementara, total nilai impor mencapai Us$18,92 miliar atau naik 5,34% YoY.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan surplus neraca perdagangan yang berasal dari kinerja ekspor dan impor akan melanjutkan tren penurunan pada Maret 2025.

    Josua menilai meski pada bulan tersebut belum terdampak efek tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump, tetapi penurunan mulai terjadi akibat faktor musiman. Umumnya, selama bulan Ramadan menyebabkan kinerja ekspor melemah dan impor meningkat.

    “Setelah mencatat surplus sebesar US$3,12 miliar pada Februari 2025, kami memproyeksikan surplus akan turun menjadi US$2,62 miliar pada Maret 2025,” ujarnya, Senin (21/4/2025).

    Proyeksi tersebut sedikit lebih rendah dari konsensus 15 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah atau median surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2025 diproyeksikan sebesar US$2,9 miliar.

  • Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Ekonom Ungkap Efek Jika Keyakinan Konsumen Lanjut Turun, Potensi Investasi Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai indeks keyakinan konsumen yang menurun selama tiga bulan terakhir, memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi di tingkat produsen maupun membuat investor menunda rencana penanaman modalnya.  

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat penurunan optimisme konsumen tersebut dapat berdampak negatif terhadap berbagai macam hal, termasuk rencana kegiatan produksi dan persepsi investor. 

    Dengan menurunannya persepsi konsumen, termasuk di dalamnya indeks ekspektasi ekonomi (IEK), maka para produsen di Indonesia mungkin dapat menurunkan kapasitas produksinya dalam jangka waktu dekat dan memilih untuk menggunakan stok yang sudah ada. 

    “Jika penurunan IKK tersebut terus berlanjut secara berkepanjangan, maka investor juga dapat melihat hal tersebut dan menunda kegiatan investasi mereka,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/4/2025).

    Sementara pemerintah telah menargetkan investasi senilai Rp1.905 triliun. Lebih tinggi dari realisasi investasi sebesar Rp1.650 triliun pada 2024.

    Per Maret 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatat penurunan 5,3 poin dari 126,4 pada Februari 2025 menjadi 121,1. Sebelumnya, juga terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,8 poin Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 dan 0,5 poin pada Januari 2025.

    IKE tercatat sebesar 110,6, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 114,2. Begitu juga IEK yang berada di level optimis 131,7, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,7. 

    IEK menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 7 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang juga turun 6,4 poin, indeks ekspektasi penghasilan turun 6,3 poin, dan penurunan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang turun 5,9 poin.

    Josua lebih lanjut melihat pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memperkuat konsumsi maupun keyakinan konsumen akan ekonomi, bukan hanya untuk masyarakat kurang mampu, tetapi juga kelas menengah dan aspiring middle class.

    “Diperlukan juga dukungan pemerintah, misalnya melakukan spending dengan lebih efektif dan tepat sasaran untuk bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen,” tuturnya. 

    Pasalnya, melihat data Mandiri Spending Index (MSI) per 6 April 2025, kelompok bawah tergerus daya beli, sementara kelompok menengah menahan belanja. 

    Terbukti bahwa tingkat tabungan kelompok bawah yang biasanya meningkat di periode Ramadan (84,4 pada Maret 2024), namun tahun ini terus melambat dan berada di level terendah ke level 79,8 (Maret 2025). Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan daya beli yang semakin tergerus. 

    Sementara tingkat tabungan kelompok menengah stabil dan relatif sama dengan di Ramadan 2024, dari 101,1 (Maret 2024) menjadi 101,8 (Maret 2025). 

    Di sisi lain, tingkat tabungan kelompok atas dalam tren melambat, dari 97,4 (Maret 2024) menjadi 93,3 (Maret 2025). Kondisi ini mengindikasikan belanja lebih banyak dilakukan oleh kelompok atas. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau Bank BCA David Sumual pun melihat kebiasaan masyarakat akan bergeser untuk membeli barang tahan lama yang lebih murah (downtrading).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati irit bicara saat disodorkan pertanyaan soal keyakinan konsumen yang menurun dalam tiga bulan terakhir. Padahal, terdapat Ramadan maupun Lebaran yang menjadi momen peningkatan daya beli. 

    “Kita akan tingkatkan [keyakinan konsumen],” ujarnya sambil masuk ke mobil usai menghadiri Taklimat Media di Gedung Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

    Sementara saat ditanya terkait langkah pemerintah untuk memperkuat keyakinan konsumen, Sri Mulyani memilih diam. 

  • Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor AS, Tepatkah? – Page 3

    Indonesia Pilih Negosiasi soal Tarif Impor AS, Tepatkah? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengapresiasi langkah tepat Pemerintah Indonesia dalam merespons tarif impor AS dengan mengambil strategi diplomasi, perluasan kerja sama dagang, dan deregulasi kebijakan impor.

    Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah tersebut turut andil dalam membantu menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global.

    “Dengan demikian, meskipun kondisi pasar global sedang bergejolak akibat eskalasi perang dagang, respons pasar yang relatif stabil terhadap Indonesia mencerminkan persepsi bahwa perekonomian domestik tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal,” tutur Josua dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).

    Selain itu, Josua menuturkan pasar juga masih melihat Indonesia memiliki daya tahan fundamental ekonomi yang baik.

    Sementara, perusahaan efek Verdhana Sekuritas dalam laporannya menilai respons pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto dan jajarannya terhadap tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah tepat, dalam melindungi ekonomi RI dari dampak kebijakan AS itu.

    “Ini adalah sebuah perkembangan besar yang disambut baik oleh komunitas bisnis. Persyaratan tingkat komponen dalam negeri juga akan beralih dari mandat yang kaku ke kerangka kerja berbasis insentif untuk meningkatkan daya saing,” kata Verdhana.

    Dalam merespons tarif resiprokal AS, Verdhana menuturkan Indonesia memandang adanya peluang untuk mengalihkan impor ke produk-produk Amerika Serikat, seperti pertanian, energi, dan teknologi.

    Di sisi lain, pemerintah akan memberikan insentif fiskal guna memacu impor AS dan mempertahankan daya saing ekspor. Pemerintah juga berencana mendalami pasar baru seperti Uni Eropa dan kawasan lain.

    Pemerintah juga akan melakukan deregulasi pajak dan kepabeanan untuk meringankan beban pelaku usaha Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perlindungan sektor padat karya dalam negeri, baik terhadap tarif maupun impor ilegal.

     

     

  • Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump

    Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom tekankan diversifikasi pasar ekspor hadapi tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, Indonesia sebaiknya melanjutkan dan memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor.

    Selain itu, ia menuturkan Indonesia dapat memanfaatkan peluang pergeseran rantai pasok global, dan memaksimalkan keunggulan di sektor-sektor yang memiliki preferensi tarif lebih rendah seperti pakaian jadi dan alas kaki.

    “Tarif yang lebih rendah untuk Indonesia dibandingkan Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja memberikan ruang untuk ekspansi pasar yang lebih agresif,” kata Josua saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu mempercepat deregulasi, terutama terkait Non-Tariff Measures (NTM) yang masih membebani 70 persen nilai impor Indonesia, serta memperbaiki efisiensi logistik dan proses perizinan, yang saat ini jauh lebih lambat dibandingkan negara pesaing di ASEAN.

    Josua menilai, ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak tarif Trump juga relatif solid. Stabilitas sektor keuangan, pertumbuhan kredit yang tetap positif, serta cadangan devisa dan CAR perbankan yang kuat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bantalan yang cukup untuk menahan guncangan eksternal.

    Meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar mengalami tekanan, fundamental ekonomi tetap tumbuh positif, dan daya saing nasional meningkat signifikan (peringkat ke-27 dunia, naik tujuh peringkat).

    Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sisi ketergantungan pada ekspor komoditas strategis yang harganya tengah mengalami penurunan akibat lemahnya permintaan global.

    Josua merekomendasikan sejumlah langkah strategis ke depan untuk menghadapi tarif Trump, yakni pertama, peningkatan daya saing industri padat karya melalui insentif fiskal, fasilitasi akses bahan baku, dan pembiayaan produktif.

    Kedua, akselerasi implementasi perjanjian dagang seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA), dan BRICS+ untuk memperluas akses pasar dan mitigasi risiko tarif AS.

    Ketiga, optimalisasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan menurunkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

    Keempat, penguatan diplomasi ekonomi agar Indonesia tidak hanya menjadi “penerima” kebijakan perdagangan global, tetapi juga aktif membentuk arsitektur perdagangan internasional yang lebih adil dan inklusif.

    Menurut dia, strategi Indonesia menghadapi tarif Trump sudah berada di jalur yang tepat, yaitu dengan menghindari eskalasi, memanfaatkan peluang pasar, memperkuat ketahanan domestik, dan mengedepankan diplomasi serta reformasi struktural sebagai alat utama untuk menghadapi ketidakpastian global.

    Josua mengatakan, langkah Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif Trump menunjukkan pendekatan yang strategis dan adaptif, mencerminkan kematangan dalam pengelolaan kebijakan perdagangan luar negeri di tengah meningkatnya proteksionisme global.

    Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak mengambil langkah retaliasi langsung, melainkan menempuh jalur negosiasi bilateral dan multilateral, serta mendorong penyelesaian melalui kerangka kerja seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).

    “Ini merupakan pendekatan yang bijak mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan surplus perdagangan yang relatif kecil terhadap AS, serta fleksibilitas dalam meningkatkan impor barang-barang strategis dari AS seperti minyak, gas, gandum, hingga alutsista, yang pada gilirannya dapat menyeimbangkan neraca dagang dan memperkuat hubungan ekonomi strategis jangka panjang dengan AS,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Awas Ancaman Petaka Besar Efek Tarif Trump, Hantam Balik AS-RI Bahaya

    Awas Ancaman Petaka Besar Efek Tarif Trump, Hantam Balik AS-RI Bahaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pada hari Rabu (2/4/2025) waktu setempat, Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump mengumumkan tarif baru atas sejumlah negara. Dia optimistis, dengan kebijakan tarif baru ini, perusahaan asing akan terdorong berinvestasi membangun fasilitas produksinya di AS.

    Trump menetapkan, semua barang impor yang masuk ke AS akan dikenai tarif bea masuk (BM) sebesar 10%. Selain itu, bakal diberlakukan tarif resiprokal alias timbal balik ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menurut Trump, Indonesia mengenakan tarif BM 64% atas barang-barang AS, sehingga RI dikenakan tarif timbal balik sebesar 32%.

    Kebijakan tarif baru 10% mulai berlaku pada hari Sabtu, 5 April 2025 dan tarif timbal balik diterapkan mulai hari ini, Rabu (9/4/2025).

    Lalu bagaimana efek kebijakan Trump tersebut? Seberapa besar sebenarnya bahaya yang mengancam?

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kebijakan tarif resiprokal ala Trump berpotensi menjadi senjata makan tuan, terutama bagi AS sendiri.

    “Efek ini dapat muncul dalam jangka pendek hingga menengah, dengan eskalasi dampak tergantung pada respons negara-negara mitra dagang utama serta ketahanan sektor industri dan konsumsi domestik AS,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (9/4/2025).

    Pertama, sambungnya, banyak perusahaan Amerika, khususnya di sektor alas kaki dan tekstil/pakaian jadi (TPT), sangat bergantung pada skema maklon atau produksi di luar negeri, termasuk di Indonesia, Vietnam, dan China.

    “Saat AS mengenakan tarif hingga 32% terhadap produk dari Indonesia (dan bahkan lebih tinggi terhadap negara lain seperti Vietnam 46%, China 34%), maka biaya impor bahan jadi maupun setengah jadi akan naik drastis. Akibatnya, harga barang jadi di pasar domestik AS pun melonjak, menciptakan tekanan inflasi yang tinggi,” jelasnya.

    “Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell yang menyatakan bahwa tarif baru Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS, meskipun The Fed sendiri masih menahan diri dalam mengambil keputusan kebijakan moneter,” terang Josua. 

    Inflasi tinggi ini, lanjutnya, dapat menggerus daya beli konsumen AS, yang pada akhirnya memukul sektor ritel dan manufaktur domestik, terutama yang berorientasi konsumsi.

    “Sebagai contoh, merek-merek seperti Nike, Apple, dan Levi’s-yang sangat tergantung pada pabrik-pabrik di luar negeri-akan mengalami kenaikan biaya produksi dan mungkin harus menaikkan harga, mengurangi marjin keuntungan, atau bahkan mengurangi produksi,” sebutnya.

    Ancaman Bahaya Saat Tarif Trump Hantam Balik AS

    Akibatnya, kondisi itu bukan tidak mungkin akan memicu efek domino global. Aksi retaliasi atau tindakan balas dendam alias perang dagang akan terjadi, yang kemudian dapat mengguncang rantai pasok global, memperlemah perdagangan dunia. Bahkan memicu ancaman resesi global, di mana risiko resesi global tahun 2025 kini naik dari 40% menjadi 60%.

    “Secara keseluruhan, studi IMF, OECD, dan bank sentral besar menunjukkan bahwa konflik dagang seperti ini bisa menurunkan PDB global hingga 1,7-5,5% dan menaikkan inflasi global sebesar 1,5-3%,” ujarnya. 

    “Untuk AS sendiri, PDB bisa turun 2-4%, dan jika rantai pasok global terus terganggu, perusahaan AS yang sangat tergantung impor bahan baku akan kesulitan mempertahankan produksi dan tenaga kerja,” tambahnya.

    “Dengan begitu, kebijakan ini berisiko menjadi “bumerang” bagi AS. Alih-alih meningkatkan daya saing dan melindungi pekerjaan domestik, justru bisa menimbulkan inflasi tinggi, pelemahan konsumsi, ketidakpastian pasar keuangan, hingga potensi resesi,” tukas Josua.

    Pada fase inilah ancaman bahaya lebih besar mengintai.

    “Ini adalah ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi global dan dapat memukul pertumbuhan ekonomi dunia secara luas, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” kata Josua mengingatkan. 

    Terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro mengatakan hal senada. 

    “Kebijakan Trump ini memang menyebabkan potensi stagflasi di AS. Kalau ke pertumbuhan, ekspektasinya memang tahun ini potensi resesi di AS meningkat hingga 60% ya,” kata Andry kepada CNBC Indonesia.

    “Efek dominonya bisa lebih besar kalau trade war berkepanjangan. Makin panjang dan makin meluas,” ucapnya.

    (dce/dce)

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Maret 2025 Melonjak

    Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Maret 2025 Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi akan meningkat tajam pada Maret 2025, jelang pengumuman Indeks Harga Konsumen alias IHK oleh Badan Pusat Statistik pada hari ini, Selasa (8/4/2025).

    Berdasarkan konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah dari 20 ekonom sebesar 1,18% secara tahunan atau year on year (YoY). Angka tersebut mengalami lonjakan usai terjadi deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,09% YoY.

    Estimasi tertinggi terpantau berada pada angka 2,3% YoY yang dikeluarkan oleh ekonom JP Morgan Chase Bank Sin Beng Ong. Sementara estimasi terendah di angka -0,02% oleh ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan tingkat inflasi mencapai 1,37% YoY pada Maret 2025. Dia memprediksi inflasi inti meningkat dari 2,48% YoY menjadi 2,51% YoY pada Maret 2025.

    “Didorong oleh permintaan musiman selama Ramadan dan Idulfitri, serta kenaikan harga emas,” ujar Josua kepada Bisnis, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Secara bulanan atau month to month (MtM), dia meyakini tingkat inflasi bulanan sebesar 1,89%. Pada bulan sebelumnya, terjadi deflasi -0,48% MtM.

    Menurutnya, pendorong utama inflasi adalah berakhirnya diskon tarif listrik untuk pelanggan prabayar, yang diperkirakan berkontribusi sebesar 1,47 poin persentase (ppt) terhadap inflasi umum. 

    Selain itu, harga bahan bakar non-subsidi mengalami kenaikan pada Maret 2025, sehingga berkontribusi terhadap inflasi harga yang diatur pemerintah. Sebaliknya, tarif transportasi udara, yang biasanya meningkat selama Idulfitri, diperkirakan akan menurun karena adanya diskon dari pemerintah sekitar 13%—14%.

    Lebih lanjut, diskon terkait transportasi lainnya termasuk diskon untuk jalan tol dan transportasi darat seperti bus juga membantu menahan inflasi harga yang diatur pemerintah. 

    Pun, permintaan musiman selama Ramadan dan Idulfitri mendorong kenaikan harga pangan. Hanya saja, Josua melihat kenaikan harga akan tetap terkendali usai pasokan makanan diperkirakan akan membaik pada kuartal I/2025.

    “Namun demikian, kami mengantisipasi indeks harga bergejolak untuk kembali ke wilayah inflasi di Maret 2025,” jelasnya.

    Secara kumulatif atau year-to-date, Josua memperkirakan bahwa indeks harga konsumen dari Januari hingga Maret 25 akan mencerminkan tingkat inflasi yang rendah sekitar 0,65%.

    Pada sisa tahun, sambungnya, tingkat inflasi kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah pada 2024. Josua mengantisipasi tekanan inflasi dari berlanjutnya pemulihan permintaan konsumen, yang dapat mendorong inflasi sisi permintaan yang moderat. 

    Selain itu, depresiasi rupiah diperkirakan akan berkontribusi terhadap imported inflation atau inflasi impor sehingga menambah tekanan harga secara keseluruhan.

    Sejalan dengan itu, inflasi dari sisi penawaran telah melampaui inflasi dari sisi permintaan, yang mengindikasikan adanya potensi risiko inflationary pass-through.

    “Kami memperkirakan tingkat inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2,33% pada akhir tahun 2025, naik dari 1,57% pada akhir tahun 2024,” ungkap Josua.

  • Donald Trump Menilai Indonesia Hambat Perdagangan Amerika Serikat, Pakar Ekonomi Bilang Begini

    Donald Trump Menilai Indonesia Hambat Perdagangan Amerika Serikat, Pakar Ekonomi Bilang Begini

    PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang menghambat kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Selain Indonesia, ada 57 negara di dalam daftar tersebut.

    Indonesia dianggap menerapkan kebijakan yang menghambat perdagangan AS. Beberapa diantaranya yaitu tarif, nontarif, dan kebijakan investasi.

    Karena situasi tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perdagangan dengan negara adidaya tersebut.

    Beberapa hal yang perlu dievaluasi, jelasnya, yaitu kebijakan proteksionis, transparansi investasi dan perizinan asing, dan memenuhi standar internasional. Ia pun menyebut bahwa evaluasi ini penting untuk menjaga hubungan baik kedua negara.

    Joshua memaparkan bahwa Amerika Serikat menyoroti besarnya tarif impor yang terus naik setiap tahun. Kebijakan ini dianggap terlalu proteksionis. Selain itu, perihal perizinan asing pun perlu dievaluasi.

    Aturan sertifikat halal pun perlu menjadi perhatian. Joshua menjelaskan bahwa AS menilai kebijakan ini diterapkan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengsn WTO.

    Perizinan impor pun perlu juga menjadi perhatian. Sebabnya, dianggap sulit dan tumpang tindih. Aturan kepemilikan saham dalam sektor jasa keuangan perlu juga dievaluasi.

    Bila keseluruhan evaluasi ini tak dilaksanakan. jelasnya, berisiko berdampak buruk kepada hubungan perdagangan kedua negara. Terlebih bila semakin bertambah.

    Joshua menjelaskan bahwa hambatan ini bisa saja menyebabkan Donald Trump mengambil kebijakan balasan. Karenanya. mempersulit ekspor berbagai produk Indonesia ke AS.

    Josua pun menuturkan bahwa Indonesia dan Amerika bisa berdialog intensif melalui kerangka Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Kerangka ini sudah tercipta antar dua negara.

    Tujuannya, agar kebijakan perdagangan Indonesia tak menghambat kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Begitu pun juga sebaliknya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News