Xcloud.id

Tag: Josua Pardede

  • Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) resmi mengangkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2025–2026.

    Forum ini dibentuk untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan strategis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait isu-isu statistik nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

    “Forum Masyarakat Statistik harus menjadi mitra strategis BPS dalam menjawab berbagai isu penting, mulai dari penghitungan angka kemiskinan hingga mengenai pertumbuhan ekonomi. Dengan data akurat dan dapat dipercaya, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Saat ini, BPS disebut sebagai lembaga statistik resmi Indonesia yang menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dan peringkat ke-37 di dunia dalam hal pengelolaan data statistik.

    Pencapaian ini dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas data, sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga statistik nasional di mata internasional.

    Melalui FMS, pemerintah berharap adanya sinergi lebih kuat antara pengambil kebijakan, pakar, dan masyarakat dalam mengawal penyediaan data yang akurat, inklusif, serta mudah diakses.

    Dengan begitu, lanjutnya, data statistik dapat menjadi landasan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendorong pembangunan Indonesia lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

    Anggota FMS beranggotakan 25 orang, terdiri atas perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan reputasi, karya penelitian, serta kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan praktik statistik.

    Keberagaman latar belakang anggota forum ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam menyusun rekomendasi strategis bagi BPS.

    “Tantangan kita saat ini adalah literasi statistik masyarakat. FMS diharapkan dapat membantu menjembatani pemahaman publik agar data tidak sekadar menjadi angka, tetapi bisa dimengerti dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucap Kepala Bappenas.

    Berikut struktur kepengurusan FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Ketua: Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si

    Wakil Ketua I: Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA

    Wakil Ketua II: Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D

    Sekretaris: Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat

    Ketua Pokja Statistik Pertanian: Prof. Dr. Jamhari, SP, MP

    Ketua Pokja Statistik Sosial: Sudarno Sumarto, Ph.D

    Ketua Pokja Statistik Ekonomi: Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D

    Ketua Pokja Metodologi Statistik: Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si

    Secara keseluruhan, berikut susunan anggota FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Perwakilan Akademisi:

    Prof. Dr. Jamhari, SP, MP Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D Prof. Sri Astuti Thamrin, S.Si, M.Stat, Ph.D Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D Dr. Agustinus Prasetyantoko Drs. Ec. Bambang Eko Afiatno, MSE, Ph.D

    Perwakilan pemerintah/lembaga:

    Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D Riza Tyas Utami Hirsam, S.E.Akt., M.Sc. Rama Gutama Notowidigdo, BS, MBA

    Perwakilan pakar:

    Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA Sudarno Sumarto, Ph.D Josua Pardede, S.Si, M.Sc, MSE Prof. Dr. Sofyan Sjaf Sri Soelistyowati, MA Ary Santoso, S.Stat, M.Si, M.I.Pol Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si Agus Muhammad Maksum, S.Si

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Soal Reshuffle Menkeu, Ekonom Pastikan Fundamental Ekonomi RI Sehat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Serah terima jabatan antara keduanya pun juga telah dilakukan pada Selasa (9/9/2025).

    Pergantian yang terjadi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan pasar keuangan, sejumlah ekonom menilai fondasi makroekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun para ekonom mengingatkan bahwa momen reshuffle dapat menimbulkan risiko baru, terutama terkait kredibilitas fiskal dan kepercayaan investor.

    Kepala Departemen Makroekonomi Indef, Muhammad Rizal Taufikurrahman menilai kondisi fundamental Indonesia relatif sehat. Pertumbuhan moderat, inflasi terkendali, dan sistem perbankan solid. Namun dirinya menyoroti kenaikan risk premium akibat ketidakpastian arah kebijakan pasca pergantian Menteri Keuangan.

    “Artinya, keseimbangan risiko saat ini lebih ditentukan oleh kredibilitas jangkar kebijakan yakni disiplin defisit kurang dari 3% terhadap PDB, konsistensi APBN, dan koordinatif fiskal-moneter ketimbang sekadar narasi optimism,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Rizal mengatakan, bila respons kebijakan cepat, terukur, dan berbasis aturan akan menurunkan persepsi risiko. Tetapi jika sinyal pemerintah tidak jelas arahnya, volatilitas rupiah maupun yield obligasi akan cepat menekan ruang fiskal.

    Maka dari itu, menurutnya, dari sudut stabilitas pasar, pergantian Menteri Keuangan ini tidak ideal. Pasalnya menambah ketidakpastian kebijakan saat volatilitas tinggi.

    “Namun dampaknya bisa dinetralisir apabila dalam hitungan hari Menkeu baru menegaskan 3% sebagai hard ceiling, mempublikasikan peta jalan pembiayaan program yang kredibel, dan memperlihatkan rencana eksekusi APBN yang sequenced dan doable. Dengan demikian, penting kiranya, bahwa kredibilitas ditentukan oleh aturan dan eksekusi, bukan figur semata,” ujarnya.

    Namun Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren fiskal Indonesia justru mengkhawatirkan. Penerimaan negara terbatas, sementara belanja terus melejit karena program prioritas dan pembayaran bunga utang yang membengkak.

    “Burden sharing SBN memperburuk situasi dengan meningkatkan ketergantungan kita terhadap utang,” ujar Wijayanto kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Wijayanto menilai pergantian Menteri Keuangan di periode krusial ini justru memperbesar risiko. Menurutnya, kinerja Sri Mulyani sebenarnya relatif memuaskan, sehingga pergantian seharusnya dilakukan setelah 2026, bukan saat memasuki masa berat pembiayaan.

    “Tahun 2026 adalah tahun terberat dimana kita perlu refinancing utang dan menerbitkan utang baru senilai Rp 1.400 T; investor confidence sangat diperlukan. Jika memang harus mengganti, idealnya pasca 2026. Saya pribadi menilai sesungguhnya kinerja bu Sri Mulyani relatif memuaskan,” ujarnya.

    Di sisi lain Ekonom Center for strategic and international Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai masalah ekonomi Indonesia tidak hanya soal stabilitas makro, tetapi juga lemahnya sektor riil dan ketenagakerjaan. Industri manufaktur belum kompetitif dibandingkan negara pesaing, sehingga penciptaan lapangan kerja tidak maksimal.

    “Dampaknya sektor industri yang lemah adalah penciptaan lapangan kerja juga jadinya tidak bisa terlalu masif, apalagi pekerjaan yang berkualitas. Sekarang ini masyarakat banyak bekerja di sektor jasa yang tidak terlalu produktif, termasuk gig economy seperti ojol. Ini yang harus menjadi concern,” ujar Riandy kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Terkait pergantian Menteri Keuangan, Riandy melihat faktor politik ikut berperan. Dirinya menyebut langkah Presiden sebagai bagian dari meredam protes publik, sekaligus momentum berpisahnya jalan Presiden Prabowo Subianto dengan Sri Mulyani.

    “Tidak ada waktu yang benar-benar tepat, saya melihat ini sebagai upaya presiden meredam protes yang beredar termasuk untuk statement yang dirasa oleh publik tone deaf yang juga sempat dilontarkan oleh menteri keuangan, walau dengan level yang jauh lebih mild daripada statement anggota DPR yang bermasalah,” ujarnya.

    Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan meskipun fundamental ekonomi masih stabil, pasar finansial sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan. Seperti pelemahan rupiah pasca pengumuman reshuffle, kenaikan imbal hasil SBN, serta koreksi IHSG menunjukkan bahwa transmisi dari sisi kepercayaan pasar dapat cepat menekan variabel makro keuangan bila komunikasi kebijakan tidak solid.

    “Dengan kata lain, fondasi makro masih memadai, tetapi penyangga kepercayaan pasar harus segera diperkuat agar volatilitas jangka pendek tidak berubah menjadi pelemahan yang berkepanjangan,” ujar Josua kepada CNBC Indonesia, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, langkah kunci pemerintah adalah mempercepat komunikasi kebijakan. Kejelasan outlook defisit fiskal, rencana pembiayaan utang, serta pola komunikasi yang konsisten akan menentukan apakah pasar kembali percaya atau justru semakin meragukan stabilitas ekonomi.

    “Jika sinyal ini cepat keluar, dampak negatif dari penentuan waktu dapat ditekan dan kepercayaan segera pulih,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dihimpit Isu Global, Rupiah Melemah Tipis – Page 3

    Dihimpit Isu Global, Rupiah Melemah Tipis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis dan cenderung stagnan pada penutupan perdagangan Kamis sore ini, meski sentimen global seharusnya mendukung penguatan. Para ahli ekonomi menyebutkan beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memengaruhi pergerakan mata uang Garuda ini.

    Pada Kamis (4/9/2025), nilai tukar rupiah tercatat melemah 9 poin atau 0,05% menjadi Rp 16.425 per dolar AS, dari sebelumnya Rp 16.416. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) dari Bank Indonesia juga melemah ke level Rp 16.438 per dolar AS.

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, pergerakan rupiah yang terbatas sejalan dengan sikap para investor yang menahan diri menjelang rilis data-data ekonomi penting dari AS.

    “Rupiah melanjutkan tren pergerakan yang terbatas pada perdagangan hari Kamis, sejalan dengan investor yang mengantisipasi data ketenagakerjaan AS di hari Jumat (5/9/2025) dan juga antisipasi dari libur Maulid Nabi di hari Jumat (5/9/2025),” ujar Josua dikutip dari Antara. 

    Ia menambahkan, pasar tengah menunggu rilis data Purchasing Managers’ Index (PMI) Jasa AS dan data ketenagakerjaan atau Non-Farm Payrolls (NFP) AS yang akan dirilis pada Jumat. Sementara itu, di dalam negeri, sentimen positif sempat muncul setelah demonstrasi mereda, membuat rupiah sempat menguat 0,43% week to week.

    Josua memprediksi, jika data-data ekonomi AS menunjukkan adanya deflasi dan peningkatan angka pengangguran, rupiah berpotensi menguat pada pekan depan. Ia memperkirakan, nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.325 hingga Rp16.450 per dolar AS.

     

  • Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.300-Rp16.425 per dolar AS

    Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.300-Rp16.425 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan nilai tukar (kurs) rupiah bergerak di kisaran Rp16.300-Rp16.425 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Ketegangan antara Presiden AS Donald Trump dan The Fed, yang dinilai mengganggu independensi bank sentral, turut mendorong sikap risk-off investor, meski sebagian menilai kondisi ini berpotensi memperbesar peluang pemangkasan suku bunga pada FOMC (Federal Open Market Committee) September 2025,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Seiring dengan itu, terdapat risiko ketidakpastian perang dagang pasca AS memberlakukan tarif lebih tinggi terhadap India.

    Secara resmi, Trump telah menggandakan tarif impor dari India hingga 50 persen. Kebijakan itu disebut menambah tarif sebesar 25 persen terhadap pembelian minyak Rusia oleh India di atas tarif 25 persen yang terlebih dahulu sudah dikenakan pada berbagai produk India.

    Saat ini, total bea masuk atas produk seperti garmen, perhiasan, alas kaki, perlengkapan olahraga, furnitur, serta bahan kimia mencapai 50 persen, menjadi salah satu yang tertinggi yang diberlakukan AS, dan setara dengan Brasil.

    Josua mengatakan India bakal melakukan aksi balasan dengan alasan kebijakan AS tak adil, sementara negara lain yang juga mengimpor minyak Rusia, termasuk Tiongkok, menghadapi tarif lebih ringan sebesar 30 persen.

    “Namun, Trump memperingatkan bahwa negara-negara lain yang membeli minyak dari Rusia juga berpotensi menghadapi tarif yang lebih tinggi dalam waktu dekat,” kata Josua.

    Pasar juga cenderung bersikap wait and see menunggu rilis data ekonomi AS pekan ini, terutama estimasi kedua Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) yang menjadi acuan utama The Fed.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta menguat sebesar 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.360 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.368 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) didukung antisipasi pasar terkait potensi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan.

    “Pasar mengantisipasi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) 19–20 Agustus 2025 pekan depan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat sebesar 88 poin atau 0,54 persen menjadi Rp16.202 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.237 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.298 per dolar AS.

    Ekspektasi ini dinilai menjaga daya tarik imbal hasil rupiah, dan mendorong aliran dana asing ke pasar obligasi pemerintah.

    Optimisme tersebut turut diperkuat persepsi stabilitas kebijakan moneter BI di tengah ketidakpastian global.

    Melihat dari faktor global, kinerja rupiah diuntungkan pelemahan dolar AS pasca rilis data Consumer Price Index (CPI) dan Producer Price Index (PPI) AS pada Juli 2025 yang melambat, yakni inflasi di angka 2,7 persen year on year (yoy) dari perkiraan 2,8 persen. Hal ini memicu ekspektasi pasar atas kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada kuartal IV-2025.

    “Melemahnya CPI menandakan tekanan harga di AS mulai mereda, sehingga mengurangi tekanan terhadap mata uang negara berkembang,” ujar Taufan.

    Sentimen risk-on global juga meningkat setelah data manufaktur Tiongkok menunjukkan perbaikan, lanjutnya, sehingga mendorong arus modal masuk ke emerging markets.

    Kombinasi ekspektasi kebijakan moneter BI, pelemahan dolar, dan optimisme global ini dianggap menjadi katalis utama yang mengangkat kurs rupiah di tengah dinamika fluktuasi pasar.

    Senada, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah karena faktor CPI AS. Berdasarkan angka tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebutkan bahwa pemotongan 50 basis points (bps) oleh The Fed perlu dipertimbangkan, sejalan dengan tekanan Presiden AS Donald Trump agar pelonggaran lebih agresif.

    Efeknya, lanjut Josua, Asia-Pacific Currencies (Asia FX) serempak menguat dengan Rupiah dan Baht memimpin, sementara imbal hasil UST 10Y cenderung turun.

    Melihat dari sisi domestik, minat asing ke Surat Berharga Negara (SBN) meningkat. Lelang SBN terbaru membukukan penawaran Rp162 triliun, tertinggi sejak tahun 2016. Selain itu, yield Indo 10Y stabil turun, sehingga menambah pasokan valas dan menopang rupiah.

    Arus pada SBN pasca lelang dan antisipasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebut menjadi penentu tambahan. “Dampaknya ke rupiah akan terbatas selama disiplin fiskal (lebih kecil dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) terjaga,” ungkap Josua. 

    Sumber : Antara

  • Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

    Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melanjutkan efisiensi belanja seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN. Terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan efisiensi berjalan pada jalur yang benar. 

    Untuk diketahui, PMK tersebut mengatur ihwal efisiensi belanja yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. 

    Menariknya di dalam beleid itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 pos yang diefisiensi kalau membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Adapun kalau merujuk beleid baru tersebut, pos-pos anggaran yang kena efisiensi antara lain alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

    Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memberikan empat poin catatan bagi pemerintah untuk melaksanakan efisiensi belanja ke depannya. Pertama, penerapan efisiensi jangan diberlakukan secara keseluruhan di seluruh pos anggaran atau across-the-board. 

    Sebab, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 yang menjadi acuan efisiensi belanja pemerintah pada awal tahun ini memasukkan pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin ke dalam area identifikasi.

    “Sehingga ada risiko salah sasaran bila pemangkasan tak berbasis output,” jelas Josua kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

    Kedua, percepatan realokasi dan lelang agar pergeseran ke belanja modal atau capital expenditure (capex) tidak menimbulkan pengeluaran yang rendah (low disbursement) pada paruh kedua. Josua mewanti-wanti pemerintah agar menggunakan mekanisme ‘blokir-buka’ anggaran yang cepat, bukan penahanan berkepanjangan.

    Ketiga, layanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta proyek yang didanai skema khusus seperti pinjaman/hibah/BLU/SBSN sesuai koridor Inpres/PMK. 

    Keempat, penguatan terhadap reviu belanja secara kuartalan berbasis kinerja. Hal itu termasuk koordinasi dengan daerah saat penyesuaian transfer ke daerah (TKD). 

    “Agar efisiensi benar-benar menekan biaya input seremonial/operasional, bukan mengorbankan output pelayanan publik atau serapan capex yang menopang investasi,” ujar Josua.

    Menurut pengamatan Josua, arah kebijakan efisiensi yang diatur pada PMK No.56/2025 dalam melanjutkan mandat Inpres No.1/2025 itu relatif tepat sasaran. Sebab, PMK yang baru diterbitkan Sri Mulyani pada akhir Juli lalu itu secara eksplisit menyasar pos-pos dengan efek berganda atau multiplier effect rendah di belanja barang/jasa dan sebagian belanja modal (perjalanan dinas, rapat/semiloka, sewa, jasa profesional, iklan/publikasi, pengadaan kendaraan, percetakan/souvenir, dan lain-lain).

    Di sisi lain, efisiensi yang dicanangkan pemerintah itu dinilai sambil tetap melindungi belanja pegawai dan bantuan sosial. 

    Sebagai informasi, Inpres No.1/2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan efisiensi total Rp306,7 triliun, yang meliputi anggaran kementerian/lembaga Rp256,1 triliun, serta Rp50,6 triliun pada TKD. 

    Efisiensi pada PMK itu juga, lanjut Josua, memprioritaskan agar pemangkasan tidak berasal dari pinjaman/hibah, Rupiah Murni Pendamping, PNBP-BLU yang disetor ke kas negara, maupun proyek yang menjadi underlying SBSN—sehingga ruang fiskal dialihkan ke program prioritas Presiden tanpa menurunkan layanan dasar.

    Di sisi lain, PMK baru itu juga merinci 15 jenis belanja sebagai objek efisiensi yang dinilai teknisnya untuk mendorong “value for money”.

    Belum Ada Penjelasan Rinci Efisiensi Anggaran Lanjutan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih enggan menjelaskan lebih lanjut perincian efisiensi APBN yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah pelaksanaan pertama di awal tahun ini. 

    Namun demikian, Suahasil menjelaskan bahwa kementeriannya bakal mengumumkan lebih lanjut soal implementasi PMK tersebut. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menuturkan, efisiensi akan terus dilakukan karena merupakan keinginan setiap lembaga. 

    “Kalau efisiensi kan memang sudah menjadi keinginan kita setiap lembaga. Terus mencari efisiensi dalam anggaran. Jadi lanjut terus aja, dalam pelaksanaan, dalam perencanaan,” tuturnya di Istana Kepresidenan. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, PMK Nomor 56/2025 itu mengatur bahwa anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah. 

    “Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tertulis dalam beleid itu, dikutip pada Rabu (6/8/2025).

    Menariknya di dalam beleid itu, Sri Mulyani tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 pos yang terkena efisiensi kalau membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Meski demikian, aturan baru tersebut belum menyebut secara spesifik berapa nilai besaran anggaran yang terdampak efisiensi. PMK itu hanya menekankan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menyesuaikan item anggaran yang terkena efisiensi sesuai arahan presiden. 

    Selain itu, meski tetap merujuk kepada kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh presiden, Menteri Keuangan berhak menetapkan besaran efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

  • Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

    Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara agresif melakukan efisiensi belanja untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ironisnya, aksi gencar efisiensi belanja itu dilakukan ketika outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 terkerek naik dari 2,53% menjadi 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).

    Pelebaran ruang fiskal di tengah beban anggaran yang cukup besar dan penerimaan pajak yang terkontraksi hingga 7% pada semester 1/2025, tentu berisiko. Outlook defisit anggaran yang mencapai 2,78% dari PDB juga tercatat tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

    Risiko lainnya, pemerintah harus menambah utang yang diperkirakan mencapai Rp772,9 triliun sampai akhir tahun. Meski lebih rendah dari target senilai Rp775,9 triliun, outlook utang pemerintah 2025 diperkirakan mengerek rasio utang terhadap PDB hingga 41,6%. Alhasil, sebagai jalan pintas, pemerintah kemudian menggunakan sisa anggaran lebih alias SAL tahun 2024 senilai Rp85,6 triliun untuk meminimalkan risiko fiskal akibat pembengkakan utang dan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB.

    Di sisi lain, melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 yang mengatur efisiensi belanja, pemerintah sejatinya telah memberikan sinyal bahwa efisiensi anggaran kemungkinan terjadi lebih radikal atau sebaliknya, karena dalam Pasal 4 ayat 6 PMK tersebut, pelaksanaan efisiensi akan memperhitungkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

    “PMK ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan pencapaian target penerimaan perpajakan secara keseluruhan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada Bisnis belum lama ini.

    Aturan PMK Efisiensi

    Sekadar informasi bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

    Lewat aturan tersebut, Kemenkeu menekankan bahwa efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Cakupan anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah. 

    Menariknya di dalam beleid itu, Sri Mulyani tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan item belanja kena efisiensi dari 16 menjadi 15 pos dibandingkan yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Adapun kalau merujuk beleid baru tersebut, pos-pos anggaran yang kena efisiensi antara lain, alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan. Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

    Meski demikian, aturan baru tersebut juga tidak menyebut secara spesifik berapa nilai besaran anggaran yang terdampak efisiensi. PMK itu hanya menekankan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menyesuaikan item anggaran yang terkena efisiensi sesuai arahan presiden. 

    Selain itu, meski tetap merujuk kepada kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh presiden, aturan itu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada masing-masing kementerian atau lembaga. 

    Catatan Ekonom Soal Efisiensi

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memberikan empat poin catatan bagi pemerintah untuk melaksanakan efisiensi belanja ke depannya. Pertama, penerapan efisiensi jangan diberlakukan secara keseluruhan di seluruh pos anggaran atau across-the-board. 

    Sebab, Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang menjadi acuan efisiensi belanja pemerintah pada awal tahun ini memasukkan pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin ke dalam area identifikasi. “Sehingga ada risiko salah sasaran bila pemangkasan tak berbasis output,” jelas Josua.

    Kedua, percepatan realokasi dan lelang agar pergeseran ke belanja modal atau capital expenditure (capex) tidak menimbulkan pengeluaran yang rendah (low disbursement) di paruh kedua. Josua mewanti-wanti pemerintah agar menggunakan mekanisme ‘blokir-buka’ anggaran yang  yang cepat, bukan penahanan berkepanjangan. 

    Ilustrasi pembangunan

    Ketiga, layanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta proyek yang didanai skema khusus seperti pinjaman/hibah/BLU/SBSN sesuai koridor Inpres/PMK. Keempat, penguatan terhadap reviu belanja secara kuartalan berbasis kinerja. Hal itu termasuk koordinasi dengan daerah saat penyesuaian transfer ke daerah (TKD). 

    “Agar efisiensi benar-benar menekan biaya input seremonial/operasional, bukan mengorbankan output pelayanan publik atau serapan capex yang menopang investasi,” ujar Josua.

    Menurut pengamatan Josua, arah kebijakan efisiensi yang diatur pada PMK No.56/2025 dalam melanjutkan mandat Inpres No.1/2025 itu relatif tepat sasaran. Sebab, PMK yang baru diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhir Juli lalu itu secara eksplisit menyasar pos-pos dengan efek berganda atau multiplier effect rendah di belanja barang/jasa dan sebagian belanja modal (perjalanan dinas, rapat/semiloka, sewa, jasa profesional, iklan/publikasi, pengadaan kendaraan, percetakan/souvenir, dan lain-lain).

    Penerimaan Pajak Jadi Kunci

    Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan bahwa defisit anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tahun depan, pemerintah akan melanjutkan sejumlah program unggulan atau prioritas yang mulai dijalankan tahun ini.

    Program tersebut menurutnya juga akan mengalami penyesuaian target penerima, yang berpotensi bertambah. Peningkatan jumlah penerima ini akan mendorong kebutuhan anggaran lebih besar untuk belanja prioritas.

    Di sisi lain, tantangan pada pos penerimaan pajak diperkirakan masih akan berlanjut tahun depan. Indikator tax buoyancy yang rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB belum mampu secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak. Kondisi ini dipengaruhi antara lain oleh tingginya tingkat informalitas di sektor usaha serta kebutuhan pemberian insentif pajak.

    Terkait efisiensi, pemerintah akan mengarahkannya pada pos-pos yang tidak berhubungan langsung dengan program prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, seminar, dan belanja barang.

    “Namun, porsi pos-pos ini relatif kecil terhadap total anggaran, sehingga dampak efisiensinya terhadap penurunan belanja secara keseluruhan tidak signifikan. Hal ini karena belanja terbesar tetap dialokasikan untuk program-program utama yang tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi.”

  • Rupiah menguat sejalan potensi pemotongan suku bunga Fed

    Rupiah menguat sejalan potensi pemotongan suku bunga Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat sejalan potensi pemotongan suku bunga Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:05 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi kemungkinan pemotongan suku bunga The Fed dalam waktu dekat.

    “Salah satu pejabat Fed, Lisa Cook, menyatakan bahwa laporan pekerjaan AS ‘mengkhawatirkan’, yang dapat menyebabkan pergeseran tren ekonomi AS. Pernyataannya meningkatkan kemungkinan anggota FOMC (Federal Open Market Committee) Fed untuk sepakat terkait dengan pemotongan suku bunga kebijakan dalam waktu dekat,” katanya, di Jakarta, Kamis.

    Sentimen tersebut menyebabkan pelemahan dolar AS yang diikuti sentimen risiko di pasar saham AS.

    Di sisi lain, pasar saat ini mengantisipasi pencalonan pengganti Adrianna Kugler untuk mendapatkan arahan yang lebih jelas tentang arah kebijakan FOMC ke depan.

    “Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan menunjuk seorang calon untuk menggantikan Kugler pada akhir minggu ini, dan mengungkapkan bahwa ia telah mempersempit daftar kandidat pengganti Ketua Fed Jerome Powell menjadi empat finalis,” ujar dia.

    Dia turut mengungkapkan bahwa penguatan kurs mata uang Indonesia didorong pula oleh meningkatnya permintaan rupiah, di tengah berbagai ketidakpastian di kawasan Asia.

    “Rupiah diperkirakan akan bergerak dalam rentang Rp16.275-Rp16.400 per dolar AS,” ujar Josua.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta menguat sebesar 44 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.318 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.362 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Buka Karya Kreatif Indonesia 2025, Bos BI Ungkap Alasan UMKM Pilar Ekonomi RI – Page 3

    Buka Karya Kreatif Indonesia 2025, Bos BI Ungkap Alasan UMKM Pilar Ekonomi RI – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,50%, serta langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) menjadi 4% diperkirakan membawa dampak positif bagi sektor riil, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor padat karya.

    Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menyatakan penurunan kedua indikator ini berpotensi mendorong permintaan kredit dari pelaku UMKM dan perusahaan padat karya, yang umumnya sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

    “Penurunan BI-Rate dan TBP berpotensi mendorong permintaan kredit, terutama dari sektor UMKM dan padat karya yang sensitif terhadap suku bungam,” kata Josua kepada Liputan6.com, Jumat (30/5/2025).

    Bisa Ekspansi

    Dia menuturkan, dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan untuk ekspansi atau menjaga arus kas, terutama dalam menghadapi tekanan biaya produksi pasca-kenaikan upah dan harga bahan baku.

    Ia menambahkan, penurunan suku bunga juga akan mendorong sektor padat karya untuk mempertahankan tenaga kerja dan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi. Hal ini dinilai dapat mempercepat pemulihan konsumsi rumah tangga serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

    “Di sektor padat karya, suku bunga yang lebih rendah dapat membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerja dan meningkatkan utilisasi kapasitas, yang pada gilirannya mendukung pemulihan konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

     

  • Sederet Fakta Kinerja Ekonomi Kuartal II/2025 yang Bikin Ekonom dan Pasar Terkejut

    Sederet Fakta Kinerja Ekonomi Kuartal II/2025 yang Bikin Ekonom dan Pasar Terkejut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 di luar ekspektasi pasar yakni di angka 5,12%. Banyak pihak menyoroti data tersebut, meskipun kalau dilihat secara historis beda proyeksi pasar dengan BPS sudah beberapa kali terjadi. 

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 ditopang oleh sejumlah komponen baik dari sisi lapangan usaha maupun pengeluaran. Pada dasarnya dari sisi pengeluaran seluruh komponen masih tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi. 

    “Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,25% dan tumbuh 4,37% [YoY],” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/8/2025). 

    Edy melanjutkan, konsumsi rumah tangga juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64% dari total 5,12% pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menyusul dibelakangnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dengan porsi sebesar 27,83% terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 6,99% yoy. Adapun, andil PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 adalah 2,06%.

    Kontributor lain terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 adalah net ekspor sebesar 0,22%, dan sektor lain sebesar 0,22%. Komponen lain, yaitu konsumsi pemerintah tercatat masih terkontraksi 0,22%.

    Sumber data: BPS

    Edy menjelaskan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjadi seiring dengan meningkatnya belanja kebutuhan primer dan mobilitas rumah tangga. Dia menjelaskan, kebutuhan bahan makanan dan makanan meningkat karena aktivitas pariwisata selama periode libur hari besar keagamaan nasional dan juga hari libur sekolah.

    “Mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong peningkatan konsumsi untuk transportasi dan restoran,” lanjutnya.

    Sementara itu, pertumbuhan PMTB didorong oleh investasi swasta dan pemerintah. Dia menjelaskan, belanja modal pemerintah pada kuartal II/2025 tumbuh 30,37% secara year on year terutama pada komponen mesin dan peralatan.

    “Sementara itu, impor barang modal jenis mesin tumbuh 28,16% secara year on year,” ujarnya. 

    Beda Data Bukan Hal Baru 

    Perbedaan antara proyeksi ekonom dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejatinya bukan hal baru. Fenomena anomali data antara konsensus ekonom dengan BPS pernah terjadi pada kuartal II tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada kuartal II/2021 misalnya, kalangan ekonom meramalkan perekonomian Indonesia berada di angka 5,5%. Namun demikian BPS kemudian merilis data bahwa pertumbuhan ekonomi selama kuartal II/2021 tembus di angka 7,07%.

    Tren serupa juga terjadi pada kuartal II/2022. Waktu itu rata-rata ekonom memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di median angka 5,01% dan yang paling optimistik di kisaran 5,17%. Menariknya, BPS kemudian merilis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2022 tembus di angka 5,44%. 

    Pada kuartal II/2023, BPS merilis pertumbuhan ekonomi 5,17%. Padahal kalangan pasar pada waktu itu memprediksi ekonomi akan tumbuh di kisaran 5%. Namun pada kuartal II/2024, gap antara proyeksi ekonom dengan realisasi agak menciut. Proyeksi ekonom waktu itu pertumbuhan ekonomi di angka 5%, sedangkan realisasi versi BPS 5,05%. 

    Sementara itu pada kuartal 2025, terjadi polemik karena deviasi antara proyeksi ekonom dengan realisasi pertumbuhan ekonomi mencapai 0,3%. Kalau menilik data Bloomberg, konsensus ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi di angka 4,8%. Namun demikian, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi 5,12%.

    Pasar Terkejut

    Adapun kalangan ekonom menyebut pasar cukup terkejut dengan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kinerja ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh mencapai 5,12%. Estimasi optimistik mereka sebelumnya, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB kuartal II/2025 adalah adalah 4,8% yoy. Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6% yoy.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia, sedangkan terendah oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang sebesar 4,6%. 

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%. 

    Ilustrasi bursa

    Salah satu ekonom yang proyeksinya dihimpun oleh Bloomberg, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebelumnya memperkirakan PDB kuartal II/2025 hanya tumbuh 4,76% yoy. Dia menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis hari ini mengejutkan pasar. 

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 sebesar 5,12% (yoy) yang diumumkan oleh BPS memang mengejutkan pasar, terutama karena seluruh estimasi konsensus Bloomberg berada di bawah angka tersebut—bahkan estimasi tertingginya hanya menyentuh 5,0%,” terang Josua kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Josua menuturkan data pertumbuhan yang dirilis BPS itu tidak hanya melampaui ekspektasi pasar, tetapi juga terjadi di tengah narasi yang kontras. Salah satunya adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi selama kuartal tersebut, yakni berkisar 49.

    Tidak hanya itu, persepsi umum menunjukkan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih. “Maka, muncul pertanyaan fundamental: dari mana sebenarnya sumber pertumbuhan yang mengejutkan ini?,” ungkap Josua. 

    Pada sisi konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi terbesar kepada PDB, pertumbuhannya secara tahunan hanya naik tipis dari 4,95% ke 4,97%. Namun, Josua melihat karakteristik pemulihannya cukup berbeda dari kuartal sebelumnya yakni kuartal I/2025. 

    BPS, terangnya, bersama-sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sama-sama menyoroti pergeseran preferensi konsumsi dari belanja offline ke online. Data transaksi online dari e-commerce dan marketplace tumbuh sebesar 7,55% secara kuartalan, dan konsumsi elektronik (uang elektronik, kartu debit, kredit) tumbuh 6,26% secara tahunan, pada kuartal II/2025.

    Josua mengatakan, data-data itu menunjukkan bahwa meskipun indeks penjualan eceran secara riil masih lemah, masyarakat mulai kembali aktif berbelanja melalui kanal digital, terutama saat momentum Idulfitri maupun libur sekolah. 

    Dia menilai kenaikan konsumsi itu lebih banyak karena faktor musiman dan pola belanja digital ketimbang karena kenaikan pendapatan yang merata.

    “Namun, apakah ini berarti daya beli telah benar-benar pulih? Jawabannya masih relatif. Pertumbuhan konsumsi belum sepenuhnya solid di semua lapisan masyarakat, terlihat dari masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi makanan pokok dan inflasi yang tetap rendah (1,87% yoy), yang bisa mencerminkan lemahnya pricing power produsen dan konsumen yang masih berhati-hati,” terangnya.