Xcloud.id

Tag: Josua Pardede

  • Harga Emas dan Pangan Lebih Stabil, Laju Inflasi November 2025 Diprediksi Tertahan

    Harga Emas dan Pangan Lebih Stabil, Laju Inflasi November 2025 Diprediksi Tertahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan harga alias deflasi pada komoditas pangan strategis serta normalisasi harga emas perhiasan diprediksi menjadi faktor utama yang meredam laju inflasi November 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengungkapkan bahwa tekanan harga emas yang sempat melonjak tajam pada Oktober 2025 mulai kehilangan tenaganya. Dia pun meyakini inflasi inti, komponen yang mencerminkan kecenderungan harga jangka menengah, akan turun signifikan.

    “Pelemahan tekanan inflasi bulanan terutama berasal dari normalisasi harga emas. Lonjakan inflasi inti pada Oktober banyak didorong oleh kenaikan harga emas, sehingga pada November [2025] efek dorongnya mulai menghilang,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Josua memproyeksikan inflasi inti bulanan bakal turun tajam dari kisaran 0,39% menjadi hanya 0,11% (month to month/MtM).

    Selain emas, Josua menyoroti peran beras sebagai penyeimbang di kelompok harga bergejolak (volatile food). Meskipun ada tekanan musiman dari daging ayam dan bawang merah, perbaikan pasokan dan program stabilisasi pemerintah sukses menekan harga beras.

    “Kondisi ini sebagian diimbangi oleh deflasi beras seiring perbaikan pasokan, sehingga tekanan kenaikan harga pangan tidak sekuat beberapa bulan lalu,” tambahnya.

    Secara tahunan, Josua memprediksi inflasi berada di level 2,70% (year on year/YoY), turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,86% (YoY).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mencatat daftar komoditas pangan yang mengalami koreksi harga cukup dalam sehingga menjaga inflasi tetap rendah.

    Berdasarkan catatannya, cabai rawit menjadi komoditas dengan penurunan harga paling tajam, yakni mencapai -8,5%. Penurunan ini diikuti oleh komoditas pokok lain yang pasokannya mulai melimpah.

    “Harga bergejolak diperkirakan semakin melunak didukung deflasi beras [-1,2%], daging ayam [-0,9%], bawang putih [-0,8%], dan bawang merah [-1,2%],” jelas Asmo dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (30/11/2025).

    Kombinasi antara koreksi harga pangan (food deflation) dan melambatnya harga emas ini membuat Andry memproyeksikan inflasi umum November 2025 akan melandai ke level 0,2% (MtM), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,3% (MtM). Secara tahunan, Asmo mematok angka inflasi di level 2,7% (YoY).

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan IHK periode November 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

    Konsensus Ekonom

    Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi turun moderat pada November 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    15 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada November 2025 mengalami inflasi sebesar 0,20% secara bulanan (MtM). Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,28% (MtM) pada bulan sebelumnya atau Oktober 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang sebesar 0,29% (MtM). Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Australia & New Zealand Banking Group Ltd Krystal Tan sebesar 0,10% (MtM).

    Sedangkan secara tahunan (YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada November 2025 berada di zona inflasi sebesar 2,74%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,86% YoY pada Oktober 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom Oxford Economics Ltd Adam Ahmad Samdin. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 2,60% oleh Goldman Sachs & Co LLC.

  • Ekonom Proyeksi Inflasi November 2025 Turun Moderat, Terpengaruh Harga Emas

    Ekonom Proyeksi Inflasi November 2025 Turun Moderat, Terpengaruh Harga Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan inflasi turun moderat pada November 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode November 2025 pada Senin (1/12/2025) besok.

    Berdasarkan proyeksi 15 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah atau median IHK November 2025 mengalami inflasi sebesar 0,20% secara bulanan (month to month/MtM). Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,28% (MoM) pada bulan sebelumnya atau Oktober 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang sebesar 0,29% (MtM). Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Australia & New Zealand Banking Group Ltd Krystal Tan sebesar 0,10% (MtM).

    Sedangkan secara tahunan (year on year/YoY), 25 ekonom memproyeksi median IHK pada November 2025 berada di zona inflasi sebesar 2,74%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,86% (YoY) pada Oktober 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom Oxford Economics Ltd Adam Ahmad Samdin. Sebaliknya, estimasi terendah di angka 2,60% oleh Goldman Sachs & Co LLC.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK November 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,15% (MtM). Angka ini melambat dibandingkan realisasi Oktober 2025 yang mendekati 0,28% (MtM).

    Secara tahunan, Josua memprediksi inflasi berada di level 2,70% (YoY), turun tipis dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,86% (YoY).

    “Gambaran umumnya adalah inflasi tetap positif, tetapi dengan tekanan harga yang mulai mereda. Pelemahan tekanan inflasi bulanan ini terutama berasal dari normalisasi harga emas,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Josua menjelaskan, lonjakan inflasi inti pada Oktober 2025 lalu banyak didorong oleh kenaikan harga emas yang memuncak. Hanya saja pada November, efek dorong tersebut mulai menghilang, yang tecermin dari proyeksi inflasi inti bulanan yang diprediksi turun tajam dari kisaran 0,39% menjadi hanya 0,11%.

    Dari sisi harga bergejolak (volatile food), Josua melihat masih adanya tekanan inflasi ringan dari daging ayam ras, cabai, dan bawang merah akibat faktor musiman. Namun, kondisi ini diredam oleh deflasi beras seiring perbaikan pasokan dan program stabilisasi pemerintah.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan inflasi umum akan berada di level 0,2% MoM pada November 2025, melandai dari 0,3% (MtM) pada bulan sebelumnya. Secara tahunan, Asmo mematok angka inflasi di level 2,7% (YoY).

    Berbeda dengan Josua yang melihat kenaikan harga ayam, Asmo justru mencatat adanya deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama.

    “Harga bergejolak diperkirakan semakin melunak, didukung oleh deflasi berkelanjutan pada komoditas pangan utama seperti beras [-1,2%], daging ayam [-0,9%], bawang putih [-0,8%], dan bawang merah [-1,2%],” jelas Asmo dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Selain itu, dia menyoroti koreksi tajam pada harga cabai rawit sebesar -8,5% yang turut menjaga inflasi harga bergejolak tetap rendah.

    Meski tekanan harga melandai, Asmo mencatat adanya sedikit tekanan dari sisi permintaan, yang tercermin dari Mandiri Spending Index (MSI) yang naik 6,2% (MtM) pada awal kuartal IV/2025.

    Selain itu, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) diproyeksikan meningkat tipis didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara jelang akhir tahun dan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi.

  • Rupiah Tertekan Jelang Rilis Neraca Pembayaran

    Rupiah Tertekan Jelang Rilis Neraca Pembayaran

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah atau kurs dolar bergerak melemah pada pembukaan perdagangan Kamis (20/11/2025) pagi. Rupiah dibuka turun 25 poin atau 0,15 persen ke level Rp 16.733 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp 16.708 per dolar AS.

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, pelemahan rupiah terjadi seiring pelaku pasar menanti rilis data neraca pembayaran Indonesia untuk kuartal III-2025.

    “Rupiah diproyeksikan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.675–16.775 per dolar AS,” ujar Josua dikutip dari Antara. 

    Bank Indonesia dijadwalkan merilis data neraca pembayaran hari ini, termasuk transaksi berjalan. Josua memperkirakan transaksi berjalan pada kuartal III-2025 akan membukukan surplus 2,93 miliar dolar AS atau setara 0,79 persen dari PDB.

    Angka ini membaik dibanding kuartal sebelumnya yang mencatat defisit 3,01 miliar dolar AS (-0,84 persen dari PDB), didorong lonjakan surplus perdagangan barang.

    Pergerakan kurs dolar juga dipengaruhi sentimen global, terutama dari Amerika Serikat yang sedang menunggu data ketenagakerjaan terbaru.

     

  • Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengingatkan sejumlah risiko penting dalam penggunaan data transaksi elektronik untuk penilaian kelayakan penyaluran kredit atau skoring kredit.

    Josua menyampaikan, risiko pertama adalah risiko penilaian yang keliru akibat data yang tidak lengkap atau tidak mewakili kondisi usaha sebenarnya.

    “UMKM yang masih sangat tunai, musiman, atau baru mulai memakai QRIS bisa tampak berisiko tinggi karena volumenya kecil, padahal usahanya sebenarnya sehat,” kata Josua, Senin (17/11/2025).

    Sebaliknya, lanjut Josua, usaha yang agresif mengarahkan pembayaran melalui QRIS tetapi memiliki biaya tinggi dan margin tipis bisa terlihat sangat prospektif di data, padahal daya tahannya lemah.

    Menurutnya jika tidak diimbangi penilaian kualitatif, hal ini berpotensi melahirkan bentuk baru dari ketertinggalan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang tertinggal dalam adopsi teknologi.

    Risiko kedua yakni perlindungan data dan penyalahgunaan informasi. Josua menuturkan, data QRIS pada dasarnya menunjukkan pola belanja dan pemasukan yang sangat pribadi bagi pelaku usaha maupun pemiliknya.

    Tanpa tata kelola yang kuat, Josua menilai data ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak disampaikan dengan jelas kepada pemilik data, misalnya penawaran produk yang berlebihan, penjualan data ke pihak lain, atau penetapan syarat kredit yang merugikan kelompok tertentu.

    Josua mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menekankan pentingnya pelindungan konsumen dan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan inovasi teknologi, termasuk melalui pengawasan penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan agregasi jasa keuangan yang memroses ratusan juta permintaan data skor kredit dalam setahun.

    Dia menambahkan, tingginya pengaduan terkait keuangan ilegal dan penipuan digital juga menunjukkan bahwa risiko kebocoran dan penyalahgunaan data bukan hal yang bersifat teoritis semata, tetapi sudah nyata terjadi dan perlu diantisipasi secara serius.

    Risiko selanjutnya yakni ketidakadilan dan bias dalam model penilaian. Menurutnya, ketika penilaian kelayakan sangat bergantung pada data transaksi elektronik, wilayah dan kelompok masyarakat yang akses internetnya lemah, literasi digitalnya rendah, atau lebih banyak bertransaksi tunai akan cenderung memperoleh skor yang lebih rendah.

    “Ini bisa menimbulkan bias terhadap daerah tertinggal, pelaku usaha di pasar tradisional, dan pelaku usaha perempuan yang sering kali berada di sektor mikro dengan keterbatasan teknologi,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, model penilaian yang rumit dan bersifat kotak hitam menyulitkan debitur untuk memahami alasan penolakan. “Padahal dari sisi pelindungan konsumen mereka berhak atas penjelasan yang wajar dan kesempatan untuk mengajukan keberatan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital QRIS dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

    Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

    Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya. 

    “Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. 

    Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

    “Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya.

  • Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan ekonom menilai efek Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah terasa bagi aktivitas ekonomi Tanah Air kendati baru dua bulan menjabat.

    Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan. Setelah dilantik, Purbaya menempatkan dana Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96% pada Agustus menjadi 7,2%.

    “Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69% naik menjadi 10,04%,” ujar Sunarsip dalam keterangan resmi acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.

    Dia menilai, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04%.

    “Itu sebabnya saya bilang Purbaya Effect sudah bekerja,” kata Sunarsip.

    Sunarsip menilai, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49% pada kuartal III/2025.

    Sunarsip menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya fokus pada peningkatan permintaan, kini perlu diarahkan pada penguatan suplai sektoral.

    “Kalau saya, lebih baik perbaiki sisi supply-nya, bukan demand,” ujarnya.

    Dia menilai, konsumsi rumah tangga yang masih stagnan di bawah 5% disebabkan oleh belum pulihnya sejumlah sektor industri pascapandemi Covid-19.

    Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka.

    “Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan.

    Luthfi Ridho mengatakan, tahun depan pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya beli kelompok kelas menengah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi saat ini masih bisa dimaksimalkan potensinya.

    “Tren konsumsi rumah tangga turun, dan ini yang ingin kami balikkan. Kelas menengah harus percaya diri atas peluang pendapatan ke depan,” ucap Luthfi.

    Dia menekankan, ada dua kebijakan besar yang menjadi fokus tahun depan, yaitu formula UMP yang seimbang dan perbaikan aturan investasi termasuk terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

    “Semoga keduanya bisa menjawab turunnya daya beli. Tapi output-nya tetap perlu kerja sama semua pihak agar Indonesia semakin kompetitif,” kata Luthfi.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 sebesar 5,04%secara year on year (yoy). Angka tersebut dinilai sebagai capaian yang baik.

    Menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, capaian di kuartal III/2025 sudah sesuai ekspektasi. Hal itu sekaligus membuka ruang optimistis untuk tahun depan terutama jika konsumsi kelas menengah bisa dipulihkan.

    “Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik dari tahun ini. Kuncinya ada pada sinergitas kebijakan internal, yakni fiskal, moneter, dan sektor riil, sembari memberi ‘vitamin C’, yaitu confidence. Demand dan suplai harus dijaga bersama,” ujar Josua.

    Secara kuartalan, merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibanding kuartal II yang mencapai 5,12%. Namun, dilihat secara tahunan, pencapaian kuartal III lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Kuartal III sesuai proyeksi kami, termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga yang sifatnya musiman. Motor pertumbuhan tetap konsumsi, lalu investasi, dan net ekspor. Tapi memang data BPS menunjukkan daya beli kelas menengah turun,” tutur Josua.

  • Rupiah melemah seiring potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS

    Rupiah melemah seiring potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah didorong optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS.

    “Rupiah melemah karena permintaan global terhadap dolar AS menguat, sehingga memperkuat dolar AS. Peningkatan permintaan ini didorong oleh meningkatnya optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS, yang mendorong minat terhadap aset berdenominasi dolar AS,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.716 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    “Rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.625–Rp16.725 per dolar AS,” ujar Josua.

    Seperti dikutip Anadolu, Senat AS telah memutuskan untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengakhiri penutupan pemerintah (government shutdown) terlama yang pernah ada, yakni memasuki hari ke-41.

    Dengan suara 60-40, Senat mengesahkan RUU Alokasi dan Perpanjangan Berkelanjutan 2026, sebagaimana telah diamandemen.

    Undang-undang tersebut mencakup paket alokasi dana selama tiga tahun yang mencakup lembaga dan program penting sekaligus memulihkan pegawai federal yang kehilangan posisi mereka selama penutupan.

    Majelis tinggi sedang mengirimkan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan akhir.

    Pada hari ini, majelis rendah diperkirakan akan kembali bersidang untuk pertama kalinya sejak 19 September setelah Ketua DPR AS Mike Johnson mendesak para anggota parlemen pada Senin (10/11), untuk mulai kembali menyelesaikan penutupan pemerintahan yang terus mengganggu perjalanan udara di seluruh negeri.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Turun Moderat pada Oktober 2025

    Konsensus Ekonom Proyeksi Inflasi Turun Moderat pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus sejumlah ekonom memproyeksikan terjadinya penurunan inflasi secara moderat pada Oktober 2025, baik secara bulanan maupun tahunan.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Oktober 2025 pada Senin (3/11/2025) esok.

    17 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah IHK pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,08% secara bulanan (month on month/MoM).

    Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi inflasi sebesar 0,21% MoM pada bulan sebelumnya atau September 2025.

    Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang dan Ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman masing-masing sebesar 0,23%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sebesar -0,05%.

    Sementara secara tahunan (year on year/YoY), 28 ekonom memproyeksi median IHK pada Oktober berada di zona inflasi sebesar 2,64%. Nilai tersebut juga turun tipis dibandingkan realisasi inflasi sebesar 2,65% YoY pada September 2025.

    Estimasi tertinggi terpantau berada di angka 2,9% yang dikeluarkan oleh Ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi terendah di angka 2,25% oleh Ekonom Capital Economics Ltd Gareth Leather.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memperkirakan inflasi naik 0,02% MtM. Dia menilai inflasi utama tetap rendah, ditopang oleh stabilnya harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan koreksi musiman pada harga pangan.

    Dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dijelaskan komponen harga bergejolak (volatile prices) diperkirakan akan terjadi deflasi ringan sebesar -0,3% MtM, sejalan dengan pola musiman selama periode panen di kuartal III/2025.

    Penurunan harga terjadi pada beberapa komoditas utama, antara lain beras turun 0,8%, bawang merah 7,6%, dan cabai rawit 6,2%. Sementara itu, sejumlah komoditas lain justru mencatat kenaikan, seperti telur ayam naik 2,6% dan cabai merah 3,3%.

    Komponen inflasi inti (core inflation) diperkirakan meningkat 0,2% mtm, didorong oleh kenaikan harga emas dan perbaikan konsumsi masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Mandiri Spending Index (MSI) yang naik 1,2% mtm pada Oktober 2025.

    “Faktor tersebut sebagian diimbangi oleh depresiasi rupiah yang lebih ringan, yang turut membantu membatasi tekanan inflasi secara keseluruhan,” ujar Asmo dalam laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Untuk kelompok administered prices, diperkirakan terjadi penurunan -0,2% MtM.

    Harga bahan bakar non-subsidi naik rata-rata 0,5% MtM, namun tertahan oleh turunnya tarif angkutan udara sebesar 0,2% MtM, yang memberikan efek penahan terhadap laju inflasi secara keseluruhan.

    Secara tahunan, Asmo memperkirakan inflasi utama Oktober 2025 berada di level 2,6% YoY. Sementara inflasi inti diproyeksikan mencapai 2,2% YoY, mencerminkan aktivitas permintaan domestik yang stabil serta pengaruh kenaikan harga emas sepanjang Oktober.

  • Kurs Dolar AS Lesu, Rupiah Sentuh 16.610 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Kurs Dolar AS Lesu, Rupiah Sentuh 16.610 Usai The Fed Pangkas Suku Bunga

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan Kamis, (30/10/2025). Rupiah naik tujuh poin atau 0,04% menjadi 16.610 per dolar AS dari sebelumnya 16.617.

    Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menuturkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan diperdagangkan di kisaran 16.575-16.700 per dolar AS.

    “Meskipun pasar sebagian besar telah mengantisipasi penurunan suku bunga acuan FOMC (Federal Open Market Committee) bulan Oktober 2025, investor berfokus pada arahan mengenai potensi arah suku bunga kebijakan ke depannya,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

    Pada rapat FOMC, The Fed memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps) ke kisaran target 3,75–4 persen dari sebelumnya 4–4,25 persen.

    Keputusan itu disebut menghasilkan dua dissenting opinion berbeda. Pertama, Gubernur Stephen Miran mendukung penurunan yang lebih besar sebesar 50 bps, konsisten dengan FOMC sebelumnya.

    Adapun Presiden The Fed Kansas City Jeff Schmid lebih memilih mempertahankan suku bunga tak berubah.

    Dalam pidato pasca rapat, Ketua The Fed Jerome Powell mencatat pemotongan suku bunga pada Desember 2025 bukan kepastian. Hal ini menandakan sikap hati-hati di tengah tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS.

    Powell juga menekankan inflasi AS masih tinggi dibandingkan tahun lalu, kendati pertumbuhan ekonomi AS tetap moderat.

    “Meskipun nadanya hati-hati, Powell mengonfirmasi bahwa The Fed akan mengakhiri program quantitative tightening-nya pada Desember 2025,” tutur Josua.

    Seiring komentar Powell, investor menilai akan ada ekspektasi untuk pelonggaran lebih lanjut.

    “Menurut perangkat FedWatch, probabilitas penurunan suku bunga lagi pada di Desember 2025 menurun menjadi sekitar 65 persen dari sekitar 80 persen sebelum pertemuan,” ujar dia.

  • Rupiah akan diperdagangkan berkisar Rp16.575-Rp16.700 per dolar AS

    Rupiah akan diperdagangkan berkisar Rp16.575-Rp16.700 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan nilai tukar (kurs) rupiah akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.575-Rp16.700 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Meskipun pasar sebagian besar telah mengantisipasi penurunan suku bunga acuan FOMC (Federal Open Market Committee) bulan Oktober 2025, investor berfokus pada arahan mengenai potensi arah suku bunga kebijakan ke depannya,” ujar dia kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Pada rapat FOMC, The Fed memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps) ke kisaran target 3,75–4 persen dari sebelumnya 4–4,25 persen.

    Keputusan itu disebut menghasilkan dua dissenting opinion berbeda. Pertama, Gubernur Stephen Miran mendukung penurunan yang lebih besar sebesar 50 bps, konsisten dengan FOMC sebelumnya.

    Adapun Presiden The Fed Kansas City Jeff Schmid lebih memilih mempertahankan suku bunga tak berubah.

    Dalam pidato pasca rapat, Ketua The Fed Jerome Powell mencatat pemotongan suku bunga pada Desember 2025 bukan kepastian. Hal ini menandakan sikap hati-hati di tengah tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS.

    Powell juga menekankan bahwa inflasi AS masih tinggi dibandingkan tahun lalu, kendati pertumbuhan ekonomi AS tetap moderat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Pemotongan DAU di PP 38/2025 logis, harusnya proporsional

    Ekonom: Pemotongan DAU di PP 38/2025 logis, harusnya proporsional

    Jika pemotongan dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, pelayanan publik berpotensi terganggu.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai ketentuan pemotongan DAU atau DBH bagi pemerintah daerah (pemda) yang menunggak pembayaran pinjaman merupakan mekanisme logis sebagai pengaman fiskal, namun pelaksanaannya harus tetap proporsional.

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 telah ditetapkan pada 10 September 2025. PP ini memungkinkan pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada pemdan, BUMN, dan BUMD, dengan menggunakan dana dari APBN.

    “Jika pemotongan dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, pelayanan publik berpotensi terganggu,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Yusuf mengingatkan, kebijakan tersebut bisa menjadi beban tambahan bagi daerah, terutama yang memiliki ruang fiskal sempit dan masih bergantung pada transfer pusat untuk membiayai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

    Karena itu, mekanisme pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) sebaiknya diterapkan secara selektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kemungkinan skema restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran.

    “Prinsip utamanya adalah menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan fungsi layanan publik yang menjadi tanggung jawab daerah,” kata Yusuf.

    Hal senada juga disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede saat dihubungi secara terpisah. Ia memandang, syarat kesediaan pemotongan transfer umum dan bagi hasil bagi pemda adalah alat disiplin yang kuat untuk melindungi APBN dari gagal bayar.

    PP 38/2025 mewajibkan surat pernyataan kesediaan pemotongan serta surat kuasa pemotongan dari kepala daerah sebagai bagian dari berkas permohonan pinjaman.

    Secara manajemen risiko, ujar Josua, mekanisme penyekat seperti ini menurunkan kemungkinan arus kas negara tersendat ketika terjadi tunggakan. Namun di sisi lain, ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut memang berpotensi memberatkan pemda yang sangat bergantung pada transfer pusat.

    “Jika pemotongan dilakukan besar-besaran tanpa batas, layanan dasar tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar bisa terganggu,” kata dia pula.

    Oleh sebab itu, menurut Josua, pemotongan seharusnya diposisikan sebagai langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi. Jika memang harus dilakukan, porsinya harus dibatasi agar tidak menggerus belanja wajib.

    “Pemerintah juga perlu mensyaratkan bahwa pemda yang mengajukan pinjaman telah mengoptimalkan kasnya sendiri dan memastikan proyek yang dibiayai memberi tambahan pendapatan atau penghematan agar beban cicilan tidak murni menekan belanja layanan,” kata Josua.

    Pasal 13 ayat (1) PP 38/2025 merinci mengenai sejumlah dokumen yang harus disertakan pemda dalam permohonan pinjaman kepada pemerintah pusat, salah satunya surat pernyataan kesediaan dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka pembayaran tunggakan. Pemohon juga harus melampirkan surat kuasa pemotongan DAU dan/atau DBH dari gubernur/wali kota/bupati.

    Adapun dokumen lain yang harus dilampirkan, di antaranya persetujuan DPRD, pertimbangan tertulis menteri bidang dalam negeri dan menteri bidang perencanaan pembangunan nasional, studi kelayakan, perhitungan APBD dan rasio kemampuan keuangan daerah, laporan keuangan yang telah diaudit tiga tahun terakhir, serta APBD tahun berjalan.

    Pasal 12 ayat (1) juga merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi pemda, antara lain jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

    Pemda harus memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah paling sedikit 2,5, tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau kreditur lain, dan syarat lainnya.

    Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendukung pembangunan/penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor ekonomi produktif/modal kerja, dan/atau pembangunan/program lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah pusat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.