Xcloud.id

Tag: Josua Pardede

  • Trump Menang, Apa Untungnya buat Ekonomi RI?

    Trump Menang, Apa Untungnya buat Ekonomi RI?

    Jakarta –

    Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, diperkirakan kuat akan memenangkan kontestasi pilpres 2024. Sebab hingga saat ini jumlah suara yang didapat Trump jauh lebih unggul dari saingannya, capres Partai Demokrat Kamala Harris.

    Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 04:00 waktu AS atau 16.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 219 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

    Lalu apakah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih jika Donald Trump benar terpilih sebagai presiden AS?

    Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika terpilih sebagai presiden nanti dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

    Salah satunya ada rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di dalam negeri (AS) dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

    “Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar,” terang Josua saat dihubungi detikcom.

    Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai dolar terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

    “Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik,” jelasnya.

    Kemudian menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS. Sehingga rencana penurunan suku bunga The Fed (bank sentral AS) ke depannya pun juga akan sangat terpengaruh.

    Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan akan kembali menekan nilai mata uang rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar ini akan mempersempit peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan.

    “Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dollar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah,” papar Josua.

    “Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia,” tambahnya.

    Kemudian ada juga sejumlah rencananya terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap RI. Di mana Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

    Disebut-sebut ia ingin memberi bea tambahan 60%-100% untuk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan akan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

    “Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah,” ungkap Josua.

    Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi RI mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10%-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

    Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Donald Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian RI. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro-Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS,” pungkasnya.

    Sementara itu Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap RI.

    Namun ia mengkhawatirkan salah satu isi kampanye Trump yang mengatakan ia akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

    “Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti,” kata Ibrahim.

    Kemudian ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid dua yang sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama atau terbesar Indonesia.

    “Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan peran dagang dengan Tiongkok,” ucapnya.

    “Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi,” terang Ibrahim lagi.

    Saksikan juga video: Reaksi Selebriti Hollywood atas Kemenangan Trump di Pilpres AS

    (fdl/fdl)

  • Rupiah Tertekan Menanti Rilis PDB

    Rupiah Tertekan Menanti Rilis PDB

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melanjutkan pelemahannya pada pembukaan perdagangan hari ini.
     
    Mengacu data Bloomberg, Selasa, 5 November 2024 rupiah pada pagi ini melemah 34 poin atau setara dengan 0,22 persen menjadi Rp15.786 per USD.
     
    Sedangkan berdasarkan Yahoo Finance rupiah melemah 35 poin menjadi Rp15.784 per USD, dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin di level 15.749 per USD.
    Untuk perdagangan hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran level Rp15.747 hingga Rp15.789 per USD.
     
    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, rupiah dibuka merosot menjelang rilis data produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan III-2024.
     
    “Hari ini, Badan Pusat Statistik akan merilis PDB triwulan III-2024. Kami memperkirakan pertumbuhan PDB triwulan III-2024 sedikit melambat menjadi 5,02 persen year on year dari 5,05 persen year on year di triwulan II-2024,” kata Josua dilansir Antara.
     

    Pertumbuhan PDB bakal sedikit melambat
    Pertumbuhan PDB triwulan III-2024 diperkirakan sedikit melambat terutama karena pertumbuhan investasi yang melambat.
     
    Sementara Surat Berharga Negara (SBN) diperdagangkan sideways pada Senin meskipun rupiah sedang dalam tren pelemahan. Hari ini, pemerintah akan melakukan lelang obligasi untuk seri SBSN, dengan target indikatif sebesar Rp9 triliun.
     
    Seri yang dilelang dalam lelang ini adalah SPNS6mo, SPNS9mo, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, dan PBS038.
     
    Dari sisi eksternal, pergerakan kurs rupiah dipengaruhi oleh sentimen politik terkait Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS).
     
    Investor saat ini masih menunggu hasil pemilu AS dan pengumuman pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) November 2024 untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan fiskal dan moneter AS di masa mendatang.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Ekonom proyeksikan inflasi 0,03 persen pada IHK Oktober 2024

    Ekonom proyeksikan inflasi 0,03 persen pada IHK Oktober 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom proyeksikan inflasi 0,03 persen pada IHK Oktober 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 mengalami inflasi bulanan sebesar 0,03 persen month on month (mom), dibandingkan deflasi -0,12 persen mom pada September 2024.

    “Kami memperkirakan inflasi di bulan Oktober 2024, setelah lima bulan berturut-turut mengalami deflasi. Indeks Harga Konsumen pada bulan Oktober diperkirakan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,03 persen mom,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Kamis (31/10).

    Menurut dia, inflasi tersebut akan menandai berakhirnya deflasi selama lima bulan berturut-turut. Karena peningkatan pasokan dari panen baru-baru ini mulai berkurang, perkiraan kenaikan harga makanan adalah faktor utama yang mendorong inflasi Oktober 2024.

    Ia juga memperkirakan inflasi harga bergejolak, yang sebagian besar terdiri dari bahan makanan, akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,19 persen mom, dibandingkan -1,34 persen mom pada September 2024.

    Selain itu, sebagai akibat dari penurunan harga bahan bakar nonsubsidi dan harga tiket pesawat, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah diproyeksikan mencatat deflasi bulanan sebesar 0,44 persen mom.

    “Karena moderasi biaya pendidikan yang terjadi baru-baru ini terus berlanjut, inflasi inti diperkirakan turun menjadi 0,14 persen mom dari 0,16 persen mom pada bulan September,” ujarnya.

    Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa inflasi kumulatif dari Januari hingga Oktober 2024 akan menjadi sekitar 0,77 persen year to date (ytd), penurunan yang signifikan dari 1,89 persen ytd pada periode yang sama tahun 2023.

    Josua memperkirakan tingkat inflasi tahunan akan tetap berada di bawah titik tengah kisaran target. Tingkat inflasi IHK tahunan diproyeksikan kembali melandai menjadi 1,67 persen year on year (yoy) pada Oktober, tetap berada di bawah titik tengah kisaran target tahun ini sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.

    Sementara itu, inflasi IHK inti tahunan diproyeksikan tetap stabil di level 2,09 persen year on year (yoy), karena penurunan harga energi dan pangan global yang sedang berlangsung.

    “Kami memperkirakan inflasi akan mencapai sekitar 2 persen pada akhir tahun 2024, dengan proyeksi kenaikan sekitar 3 persen di tahun mendatang. Kami juga memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target 1,5 hingga 3,5 persen yang ditetapkan Bank Indonesia,” katanya.

    Karena pemerintah telah menunda pengenaan cukai pada plastik dan minuman kemasan berpemanis untuk mendukung daya beli konsumen dan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi harga energi global, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, diperkirakan akan diimbangi oleh potensi penurunan permintaan global, yang dipimpin oleh Tiongkok.

    Meskipun ekonomi Amerika Serikat masih bergejolak, bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, masih berpotensi untuk menurunkan suku bunga acuan pada akhir 2024, yang dapat mengurangi tekanan pada rupiah dan membantu menahan inflasi impor.

    Tingkat inflasi 2024 diperkirakan sekitar 2,33 persen, turun dari 2,81 persen pada 2023. Proyeksi inflasi yang lebih rendah itu dapat memungkinkan Bank Indonesia untuk mempertimbangkan penurunan BI-Rate bersamaan dengan penurunan suku bunga Federal Reserve. Dengan penerapan kebijakan pemerintah yang berbeda, inflasi diproyeksikan akan meningkat pada 2025.

    Menurut Nota Keuangan 2025, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dan menaikkan cukai pada minuman kemasan berpemanis. Selain itu, efek low base juga akan memengaruhi inflasi setelah perlambatan inflasi yang signifikan pada 2024.

    Di luar dampak kebijakan, meningkatnya permintaan konsumen dapat menyebabkan kenaikan inflasi permintaan. Meskipun ada kenaikan yang diantisipasi, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali sekitar 3,12 persen pada akhir 2025, tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia yakni 1,5 sampai dengan 3,5 persen.

    Sumber : Antara

  • Setelah 5 Bulan Deflasi, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Inflasi Ringan pada Oktober 2024

    Setelah 5 Bulan Deflasi, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Inflasi Ringan pada Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pada Oktober 2024, Indonesia akan mengalami inflasi setelah lima bulan berturut-turut mengalami deflasi. Inflasi diperkirakan akan mencapai 0,03% secara bulanan (month to month) akibat penurunan pasokan dari panen yang baru-baru ini berkurang, sehingga harga makanan mengalami kenaikan.

    “Indeks Harga Konsumen pada bulan Oktober diperkirakan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,03% dibandingkan dengan deflasi -0,12% pada bulan September. Ini menandai berakhirnya deflasi selama lima bulan berturut-turut,” ujar Josua Pardede, Kamis (31/10/2024).

    Josua juga memperkirakan komponen inflasi harga bergejolak akan mencapai 0,19% month-to-month, sementara komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami deflasi bulanan sebesar 0,44%. Hal ini disebabkan oleh moderasi biaya pendidikan yang baru-baru ini terus berlanjut, sehingga inflasi inti diperkirakan turun menjadi 0,14% month-to-month.

    “Perkiraan ini menunjukkan bahwa inflasi kumulatif dari Januari hingga Oktober 2024 akan mencapai sekitar 0,77% year-to-date (ytd), penurunan yang signifikan dari 1,89% ytd pada periode yang sama tahun 2023,” jelasnya.

    Di sisi lain, tingkat inflasi tahunan diproyeksikan tetap berada di bawah titik tengah kisaran target. Inflasi tahunan diperkirakan melandai menjadi 1,67% year-on-year (yoy) pada bulan Oktober, tetap berada di bawah titik tengah kisaran target tahun ini yang berkisar antara 1,5% hingga 3,5%.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga memperkirakan inflasi tahunan pada Oktober 2024 akan mencapai 1,73% dan inflasi bulanan sebesar 0,09%. Dari perhitungan tersebut, deflasi dipastikan akan berakhir pada bulan Oktober 2024.

    “Melihat kondisi saat ini, kemungkinan besar kita tidak akan mengalami deflasi lagi karena tidak ada faktor besar yang menyebabkan penurunan harga,” kata Hosianna.

    Hosianna menekankan pentingnya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar stabilitas inflasi tetap terjaga. Upaya ini perlu dilakukan dengan kebijakan yang dapat merangsang daya beli masyarakat.

    “Dalam menghadapi perkembangan inflasi yang rendah ini, sebaiknya kebijakan pemerintah diarahkan untuk menggerakkan daya beli dan memberikan stimulus, khususnya pada sektor yang padat karya,” tambahnya.

    Sementara itu, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga memperkirakan inflasi tahunan pada Oktober 2024 akan mencapai 2%. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini didorong oleh stabilnya harga bahan pangan pasca periode panen.

    “Pemerintah perlu memastikan inflasi tetap dalam koridor Bank Indonesia, yaitu antara 1,5% – 3,5%, dan memastikan kecukupan stok pangan di berbagai daerah,” tutup Riefky.

  • Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Jakarta, 29 Oktober 2024 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja solid dan sustain dengan laba mencapai Rp5,11 triliun atau tumbuh 21,60 persen. Laba BSI Tumbuh diatas rata-rata industri perbankan nasional. Foto diri-kanan: Paparan disampaikan oleh Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, Wakil Direktur Utama BSI Bob T.Ananta, Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah), Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah, Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna, dan Direktur Information Technology BSI Saladin D. Effendi di Kantor Pusat BSI, Gedung The Tower Jakarta. (ANTARA/Humas BSI)

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 09:25 WIB

    Elshinta.com – Penguatan permodalan dan aset perbankan syariah menjadi satu langkah penting dalam memperkokoh ketahanan dan memperluas peran perbankan syariah dalam ekosistem keuangan nasional.

    Dengan permodalan dan aset yang kuat, perbankan syariah dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan, antara lain, terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, sektor berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021, Indonesia membutuhkan anggaran Rp67 ribu triliun untuk pendanaan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030, sementara terdapat selisih keperluan pembiayaan sekitar Rp14 ribu triliun.

    Namun, skala usaha industri perbankan syariah nasional saat ini masih relatif kecil sehingga kurang kompetitif di industri perbankan nasional. Dari total 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia, 11 BUS dan 17 UUS masih berada pada kelas aset di bawah Rp40 triliun dan hanya ada dua BUS dan tiga UUS memiliki aset di atas Rp40 triliun.

    Di tengah dorongan terhadap peningkatan aset, beberapa BUS dan UUS sebenarnya mempunyai induk dengan kapasitas aset yang cukup besar. Oleh karenanya, dukungan optimal dari bank induk maupun pemegang saham pengendali (PSP) cukup besar dalam mendorong pengembangan anak usaha syariah agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di industri perbankan nasional.

    Guna mendukung pengembangan perbankan syariah, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah perlu dilakukan untuk memastikan kapasitas perbankan syariah yang lebih besar dengan modal dan aset yang lebih tinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi antara lain konsolidasi bank syariah, penguatan unit usaha syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.

    Konsolidasi bank syariah dapat dilaksanakan, antara lain, melalui pemenuhan modal inti, merger, akuisisi, dan membentuk kelompok usaha bank (KUB) terintegrasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar kekuatan finansial, dan meningkatkan kapasitas layanan sehingga dapat memperkuat daya saing perbankan syariah.

    Merujuk pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsolidasi memiliki tujuan untuk menciptakan entitas perbankan syariah yang lebih efisien dari sisi jumlah dan memiliki kapasitas yang lebih memadai, baik dari sisi modal, teknologi, dan ekspansi pembiayaan.

    Konsolidasi perbankan syariah merupakan bagian dari upaya kolektif OJK untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah. OJK mendorong konsolidasi BUS maupun bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) dengan fokus pada integrasi rencana bisnis, evaluasi berkala, dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, konsolidasi memungkinkan bank syariah untuk menciptakan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat posisi pasar mereka.

    Upaya itu akan memperkokoh fondasi bank syariah untuk bersaing dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, menjawab tuntutan pasar yang semakin kompleks, dan juga memberikan layanan dan produk yang lebih inovatif serta beragam kepada masyarakat atau konsumen.

    Melalui strategi tersebut, diharapkan dapat tercipta bank umum syariah dengan aset berskala besar dan bank perekonomian rakyat syariah yang tangguh.

    Dengan demikian, ke depan bank syariah dapat bersaing secara nasional, memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan industri perbankan syariah, dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

    Kebijakan spin-off

    Pengembangan perbankan syariah yang tangguh tentu tak lepas dari upaya penguatan unit usaha syariah, yang dapat dilakukan melalui kebijakan spin-off. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan sektor perbankan syariah di Indonesia.

    Spin-off merupakan proses pemisahan unit usaha dari perusahaan induk untuk berdiri menjadi entitas atau perusahaan yang mandiri.

    Kebijakan spin-off dapat mendorong UUS untuk melakukan berbagai pengembangan, penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis demi penguatan dari aspek kelembagaan, dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespons tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset mencapai 50 persen dari total nilai aset BUK induknya atau minimal Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS.

    Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah baru atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada bank umum syariah yang sudah ada.

    Tentunya, komunikasi aktif antarpemangku kepentingan disertai koordinasi yang erat dengan otoritas terkait menjadi bagian penting dari pelaksanaan upaya tersebut, terutama bagi UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    Dengan begitu, proses pemisahan dapat berjalan dengan baik sehingga terbentuk BUS hasil spin-off yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus memastikan semua UUS memenuhi persyaratan dana usaha minimal sebesar Rp1 triliun sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Selain kebijakan spin-off, Peraturan OJK tentang UUS juga mendorong semangat pengembangan UUS dengan melibatkan peran strategis dari BUK induknya. BUK yang memiliki UUS didorong untuk serius dalam mengakselerasi pertumbuhan UUS yang signifikan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

    Melalui peran BUK induk, diharapkan UUS existing dapat tumbuh lebih signifikan sehingga dalam jangka panjang dapat lebih siap untuk bersaing di industri perbankan nasional.

    Menurut ekonom Josua Pardede, dengan meningkatnya ukuran dan kapasitas bank syariah atau unit usaha syariah, sektor ini dapat lebih mampu bersaing dengan bank konvensional di pasar domestik maupun global.

    Bank syariah ke depan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, dengan mendorong pembiayaan sektor riil, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan UMKM sehingga bank syariah dapat menjadi katalis utama dalam pengembangan ekonomi.
     

    Sinergi

    Lebih lanjut, penguatan ketahanan perbankan syariah juga perlu didukung dengan sinergi perbankan, yakni kerja sama antarbank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.

    Sinergi tersebut ditujukan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam RP3SI 2023–2027.

    Dalam mengoptimalkan sinergi antarbank syariah dan integrasi layanan bank induk, langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi sinergi perbankan syariah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi sinergi.

    Pada saat yang bersamaan, dibutuhkan upaya untuk mendorong standardisasi layanan bank syariah melalui sinergi dengan bank induk, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing bank syariah.

    Dalam hal ini, realisasi aktivitas bisnis, layanan, dan operasional, termasuk sarana dan prasarana yang disinergikan dengan bank induk perlu dimonitor secara berkala.

    Selanjutnya untuk mengukur peningkatan layanan perbankan syariah melalui sinergi perbankan, survei untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, juga perlu dilakukan.

    Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai penambahan jumlah aktivitas bisnis, layanan, dan operasional sinergi perbankan, efisiensi dalam operasional BUS, serta peningkatan kualitas layanan yang lebih terstandardisasi.

    Pengembangan dan penguatan perbankan syariah ke depan menjadi salah satu modal penting dalam memperkokoh ketahanan sektor ekonomi dan keuangan nasional. Sinergi antarbank dan antarpemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang lebih tangguh dan berkelanjutan serta berkontribusi lebih bagi perekonomian bangsa.

    Sumber : Antara