Xcloud.id

Tag: Josua Pardede

  • Ekonom Kasih Ramalan Kondisi Ekonomi RI di Akhir Tahun, Ini Isinya

    Ekonom Kasih Ramalan Kondisi Ekonomi RI di Akhir Tahun, Ini Isinya

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di bawah 5% disebut-sebut hanya akan terjadi di kuartal III 2024. Pada periode berikutnya, yakni kuartal IV, Oktober-Desember, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 dapat didorong sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru.

    Kemudian di akhir tahun biasanya pemerintah juga akan menghabiskan sisa anggaran belanja yang pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan siklus perekonomian RI dari tahun ke tahun.

    “(Pertumbuhan ekonomi) masih bisa (di atas 5%). Kan biasanya di akhir tahun itu memang ada kenaikan ya, biasanya siklus pertumbuhan ekonomi memang biasa begitu,” ucap Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

    “Di akhir tahun itu kan biasanya pemerintah genjot belanja, menghabiskan anggaran. Kedua di akhir tahun itu kan ada libur panjang dan perayaan keagamaan, ada natal dan tahun baru. Jadi konsumsi akan naik pada periode itu,” terangnya lagi.

    Belum lagi sepanjang kuartal IV ini ada agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Di mana peningkatan dari konsumsi masyarakat ini akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ada lagi faktor ketiga yang di tahun ini kan ada pilkada pada akhir November. Berarti harusnya ada dongkrakan (pertumbuhan ekonomi) untuk di akhir tahun,” jelas Piter.

    Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga berpendapat laju pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV akan kembali mengalami peningkatan karena sejumlah faktor seperti perayaan natal dan tahun baru tadi.

    Dalam hal ini, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode terakhir 2024 ini dapat mencapai 5,01-5,02%. Sehingga rata-rata pertumbuhan RI sepanjang tahun ini berada di kisaran 5%

    “Biasanya sih (laju pertumbuhan ekonomi RI kuartal IV) naik sih ya, tapi nggak besar ya. Paling perkiraan saya sekitar 5,01-5,02%. Nah secara agregat (sepanjang 2024) ya 5% lah,” ucapnya.

    Kemudian ada juga Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, yang memprediksi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal IV 2024 ini akan kembali ke atas 5%. Proyeksi ini didukung oleh kemungkinan peningkatan belanja pemerintah dan Pilkada jelang akhir tahun.

    “Proyeksi untuk akhir tahun menunjukkan kemungkinan pertumbuhan tahunan sekitar 5,04%, dengan dukungan dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan belanja terkait pemilihan daerah pada kuartal IV,” jelas Josua.

    Kemudian ada juga perayaan natal dan tahun baru yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi faktor lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi RI di akhir tahun.

    “Peningkatan konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan terjadi seiring dengan pengendalian inflasi yang relatif rendah, terutama menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru yang cenderung mendorong permintaan domestik,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Lingkaran Setan Pertumbuhan di Bawah 5% Jadi Ancaman, Apa Jalan Keluarnya?

    Lingkaran Setan Pertumbuhan di Bawah 5% Jadi Ancaman, Apa Jalan Keluarnya?

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

    Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

    Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

    “Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja,” ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

    “Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik,” sambungnya.

    Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

    “Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi,” kata Piter.

    Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

    “Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita,” terang Piter.

    “UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia,” pungkasnya.

    Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

    Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

    Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

    “Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR,” ucapnya.

    Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

    “Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal,” jelas Tauhid.

    “Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas,” sambungnya.

    Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

    Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

    Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

    “Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli,” terang Josua.

    Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

    “Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian,” paparnya.

    Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

    “Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja,” jelas Josua.

    Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

    (fdl/fdl)

  • Trump Menang, Apa Untungnya buat Ekonomi RI?

    Trump Menang, Apa Untungnya buat Ekonomi RI?

    Jakarta –

    Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, diperkirakan kuat akan memenangkan kontestasi pilpres 2024. Sebab hingga saat ini jumlah suara yang didapat Trump jauh lebih unggul dari saingannya, capres Partai Demokrat Kamala Harris.

    Melansir dari update laporan CNBC, Rabu (6/11/2024) per pukul 04:00 waktu AS atau 16.00 WIB, Donald Trump unggul dengan 266 suara elektoral dibandingkan Kamala Harris yang mendapat 219 suara elektoral. Namun hasil akhir masih belum diumumkan mengingat proses perhitungan suara masih berlangsung.

    Lalu apakah Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih jika Donald Trump benar terpilih sebagai presiden AS?

    Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede menjelaskan sejumlah rencana kebijakan Donald Trump jika terpilih sebagai presiden nanti dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

    Salah satunya ada rencana Donald Trump yang ingin memangkas pajak perusahaan dari 21% menjadi 15% untuk perusahaan yang memproduksi di dalam negeri (AS) dan tidak ada perubahan pada pajak capital gain.

    “Kebijakan ini akan membuat investasi di dalam negeri AS lebih menarik, sehingga ada risiko capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju AS. Ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah karena potensi arus modal keluar,” terang Josua saat dihubungi detikcom.

    Kemudian jika Trump diasumsikan kembali menjadi presiden AS, maka terdapat potensi penguatan nilai dolar terhadap mata uang lain sebagai hasil dari pendapatan tarif yang mungkin dialokasikan untuk stimulus fiskal.

    “Penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor bagi Indonesia dan menambah tekanan inflasi domestik,” jelasnya.

    Kemudian menurut Josua berbagai kebijakan ekonomi Trump yang cenderung meningkatkan defisit fiskal lebih besar dapat mendorong inflasi di AS. Sehingga rencana penurunan suku bunga The Fed (bank sentral AS) ke depannya pun juga akan sangat terpengaruh.

    Kembali lagi, kondisi ini diperkirakan akan kembali menekan nilai mata uang rupiah terhadap AS. Pada akhirnya penguatan dolar ini akan mempersempit peluang Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan.

    “Defisit fiskal AS yang lebih besar dapat mendorong inflasi di AS, yang berpotensi membatasi ruang penurunan suku bunga Fed ke depannya diperkirakan berpotensi mendorong penguatan dollar AS terhadap mata uang negara berkembang termasuk rupiah,” papar Josua.

    “Potensi penguatan dolar AS tersebut berimplikasi pada berkurangnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia,” tambahnya.

    Kemudian ada juga sejumlah rencananya terkait China yang secara tak langsung akan berdampak terhadap RI. Di mana Trump berpotensi menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China yang diperkirakan dapat membatasi kinerja ekspor hingga pertumbuhan ekonomi negara itu.

    Disebut-sebut ia ingin memberi bea tambahan 60%-100% untuk impor dari China. Padahal pelemahan ekonomi China diperkirakan akan berdampak negatif pada permintaan komoditas dari Indonesia.

    “Indonesia yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang utama bisa mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah,” ungkap Josua.

    Belum lagi rencana penambahan bea impor ini turut berpotensi dihadapi RI mengingat Trump juga ingin menambahkan bea impor 10%-20% secara menyeluruh. Kenaikan harga komoditas tertentu yang dipicu tarif juga dapat meningkatkan biaya impor bagi Indonesia

    Pada akhirnya Josua berpendapat berbagai rencana kebijakan Donald Trump ke depan dapat memberikan dampak yang cukup buruk terhadap perekonomian RI. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Kebijakan Donald Trump yang lebih proteksionis dan pro-Amerika bisa menciptakan lingkungan ekonomi global yang lebih menantang bagi Indonesia dengan potensi penguatan dollar AS ke depannya, tekanan inflasi, dan ketegangan tensi dagang antara China dan AS,” pungkasnya.

    Sementara itu Ekonom sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, berpendapat terpilihnya Trump sebagai presiden kemungkinan besar tidak akan memberi dampak langsung terhadap RI.

    Namun ia mengkhawatirkan salah satu isi kampanye Trump yang mengatakan ia akan mengenakan sanksi kepada negara yang enggan menggunakan dolar AS dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang ditakutkan akan menyasar Indonesia juga.

    “Donald Trump sudah dalam kampanyenya mengatakan bahwa siapa saja negara yang dalam perdagangan internasional tidak menggunakan dolar ini akan mendapatkan saksi 100%. Nah, ini apakah nanti akan diterapkan atau tidak, kita tinggal lihat saja nanti,” kata Ibrahim.

    Kemudian ia juga menggarisbawahi peluang perang dagang AS lawan China jilid dua yang sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Negeri Tirai Bambu. Padahal China hingga saat ini merupakan mitra dagang utama atau terbesar Indonesia.

    “Ada ketakutan peran dagang, karena ya Donald Trump sendiri sudah mengatakan akan melakukan peran dagang dengan Tiongkok,” ucapnya.

    “Indonesia saat ini kan fokus kebanyakan ekspor-impornya, perdagangannya kan kebanyakan adalah dengan Tiongkok. Ya, dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Sehingga yang sekarang sedang difokuskan oleh Indonesia itu adalah bagaimana Tiongkok ini agar kembali pulih dari perlambatan ekonomi,” terang Ibrahim lagi.

    Saksikan juga video: Reaksi Selebriti Hollywood atas Kemenangan Trump di Pilpres AS

    (fdl/fdl)

  • Rupiah Tertekan Menanti Rilis PDB

    Rupiah Tertekan Menanti Rilis PDB

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melanjutkan pelemahannya pada pembukaan perdagangan hari ini.
     
    Mengacu data Bloomberg, Selasa, 5 November 2024 rupiah pada pagi ini melemah 34 poin atau setara dengan 0,22 persen menjadi Rp15.786 per USD.
     
    Sedangkan berdasarkan Yahoo Finance rupiah melemah 35 poin menjadi Rp15.784 per USD, dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin di level 15.749 per USD.
    Untuk perdagangan hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran level Rp15.747 hingga Rp15.789 per USD.
     
    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, rupiah dibuka merosot menjelang rilis data produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan III-2024.
     
    “Hari ini, Badan Pusat Statistik akan merilis PDB triwulan III-2024. Kami memperkirakan pertumbuhan PDB triwulan III-2024 sedikit melambat menjadi 5,02 persen year on year dari 5,05 persen year on year di triwulan II-2024,” kata Josua dilansir Antara.
     

    Pertumbuhan PDB bakal sedikit melambat
    Pertumbuhan PDB triwulan III-2024 diperkirakan sedikit melambat terutama karena pertumbuhan investasi yang melambat.
     
    Sementara Surat Berharga Negara (SBN) diperdagangkan sideways pada Senin meskipun rupiah sedang dalam tren pelemahan. Hari ini, pemerintah akan melakukan lelang obligasi untuk seri SBSN, dengan target indikatif sebesar Rp9 triliun.
     
    Seri yang dilelang dalam lelang ini adalah SPNS6mo, SPNS9mo, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, dan PBS038.
     
    Dari sisi eksternal, pergerakan kurs rupiah dipengaruhi oleh sentimen politik terkait Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS).
     
    Investor saat ini masih menunggu hasil pemilu AS dan pengumuman pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) November 2024 untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan fiskal dan moneter AS di masa mendatang.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Ekonom proyeksikan inflasi 0,03 persen pada IHK Oktober 2024

    Ekonom proyeksikan inflasi 0,03 persen pada IHK Oktober 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom proyeksikan inflasi 0,03 persen pada IHK Oktober 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 mengalami inflasi bulanan sebesar 0,03 persen month on month (mom), dibandingkan deflasi -0,12 persen mom pada September 2024.

    “Kami memperkirakan inflasi di bulan Oktober 2024, setelah lima bulan berturut-turut mengalami deflasi. Indeks Harga Konsumen pada bulan Oktober diperkirakan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,03 persen mom,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Kamis (31/10).

    Menurut dia, inflasi tersebut akan menandai berakhirnya deflasi selama lima bulan berturut-turut. Karena peningkatan pasokan dari panen baru-baru ini mulai berkurang, perkiraan kenaikan harga makanan adalah faktor utama yang mendorong inflasi Oktober 2024.

    Ia juga memperkirakan inflasi harga bergejolak, yang sebagian besar terdiri dari bahan makanan, akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,19 persen mom, dibandingkan -1,34 persen mom pada September 2024.

    Selain itu, sebagai akibat dari penurunan harga bahan bakar nonsubsidi dan harga tiket pesawat, inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah diproyeksikan mencatat deflasi bulanan sebesar 0,44 persen mom.

    “Karena moderasi biaya pendidikan yang terjadi baru-baru ini terus berlanjut, inflasi inti diperkirakan turun menjadi 0,14 persen mom dari 0,16 persen mom pada bulan September,” ujarnya.

    Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa inflasi kumulatif dari Januari hingga Oktober 2024 akan menjadi sekitar 0,77 persen year to date (ytd), penurunan yang signifikan dari 1,89 persen ytd pada periode yang sama tahun 2023.

    Josua memperkirakan tingkat inflasi tahunan akan tetap berada di bawah titik tengah kisaran target. Tingkat inflasi IHK tahunan diproyeksikan kembali melandai menjadi 1,67 persen year on year (yoy) pada Oktober, tetap berada di bawah titik tengah kisaran target tahun ini sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.

    Sementara itu, inflasi IHK inti tahunan diproyeksikan tetap stabil di level 2,09 persen year on year (yoy), karena penurunan harga energi dan pangan global yang sedang berlangsung.

    “Kami memperkirakan inflasi akan mencapai sekitar 2 persen pada akhir tahun 2024, dengan proyeksi kenaikan sekitar 3 persen di tahun mendatang. Kami juga memperkirakan inflasi akan tetap berada dalam kisaran target 1,5 hingga 3,5 persen yang ditetapkan Bank Indonesia,” katanya.

    Karena pemerintah telah menunda pengenaan cukai pada plastik dan minuman kemasan berpemanis untuk mendukung daya beli konsumen dan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi harga energi global, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, diperkirakan akan diimbangi oleh potensi penurunan permintaan global, yang dipimpin oleh Tiongkok.

    Meskipun ekonomi Amerika Serikat masih bergejolak, bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, masih berpotensi untuk menurunkan suku bunga acuan pada akhir 2024, yang dapat mengurangi tekanan pada rupiah dan membantu menahan inflasi impor.

    Tingkat inflasi 2024 diperkirakan sekitar 2,33 persen, turun dari 2,81 persen pada 2023. Proyeksi inflasi yang lebih rendah itu dapat memungkinkan Bank Indonesia untuk mempertimbangkan penurunan BI-Rate bersamaan dengan penurunan suku bunga Federal Reserve. Dengan penerapan kebijakan pemerintah yang berbeda, inflasi diproyeksikan akan meningkat pada 2025.

    Menurut Nota Keuangan 2025, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dan menaikkan cukai pada minuman kemasan berpemanis. Selain itu, efek low base juga akan memengaruhi inflasi setelah perlambatan inflasi yang signifikan pada 2024.

    Di luar dampak kebijakan, meningkatnya permintaan konsumen dapat menyebabkan kenaikan inflasi permintaan. Meskipun ada kenaikan yang diantisipasi, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali sekitar 3,12 persen pada akhir 2025, tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia yakni 1,5 sampai dengan 3,5 persen.

    Sumber : Antara

  • Setelah 5 Bulan Deflasi, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Inflasi Ringan pada Oktober 2024

    Setelah 5 Bulan Deflasi, Ekonomi Indonesia Diperkirakan Inflasi Ringan pada Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pada Oktober 2024, Indonesia akan mengalami inflasi setelah lima bulan berturut-turut mengalami deflasi. Inflasi diperkirakan akan mencapai 0,03% secara bulanan (month to month) akibat penurunan pasokan dari panen yang baru-baru ini berkurang, sehingga harga makanan mengalami kenaikan.

    “Indeks Harga Konsumen pada bulan Oktober diperkirakan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,03% dibandingkan dengan deflasi -0,12% pada bulan September. Ini menandai berakhirnya deflasi selama lima bulan berturut-turut,” ujar Josua Pardede, Kamis (31/10/2024).

    Josua juga memperkirakan komponen inflasi harga bergejolak akan mencapai 0,19% month-to-month, sementara komponen harga yang diatur oleh pemerintah mengalami deflasi bulanan sebesar 0,44%. Hal ini disebabkan oleh moderasi biaya pendidikan yang baru-baru ini terus berlanjut, sehingga inflasi inti diperkirakan turun menjadi 0,14% month-to-month.

    “Perkiraan ini menunjukkan bahwa inflasi kumulatif dari Januari hingga Oktober 2024 akan mencapai sekitar 0,77% year-to-date (ytd), penurunan yang signifikan dari 1,89% ytd pada periode yang sama tahun 2023,” jelasnya.

    Di sisi lain, tingkat inflasi tahunan diproyeksikan tetap berada di bawah titik tengah kisaran target. Inflasi tahunan diperkirakan melandai menjadi 1,67% year-on-year (yoy) pada bulan Oktober, tetap berada di bawah titik tengah kisaran target tahun ini yang berkisar antara 1,5% hingga 3,5%.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga memperkirakan inflasi tahunan pada Oktober 2024 akan mencapai 1,73% dan inflasi bulanan sebesar 0,09%. Dari perhitungan tersebut, deflasi dipastikan akan berakhir pada bulan Oktober 2024.

    “Melihat kondisi saat ini, kemungkinan besar kita tidak akan mengalami deflasi lagi karena tidak ada faktor besar yang menyebabkan penurunan harga,” kata Hosianna.

    Hosianna menekankan pentingnya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar stabilitas inflasi tetap terjaga. Upaya ini perlu dilakukan dengan kebijakan yang dapat merangsang daya beli masyarakat.

    “Dalam menghadapi perkembangan inflasi yang rendah ini, sebaiknya kebijakan pemerintah diarahkan untuk menggerakkan daya beli dan memberikan stimulus, khususnya pada sektor yang padat karya,” tambahnya.

    Sementara itu, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga memperkirakan inflasi tahunan pada Oktober 2024 akan mencapai 2%. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini didorong oleh stabilnya harga bahan pangan pasca periode panen.

    “Pemerintah perlu memastikan inflasi tetap dalam koridor Bank Indonesia, yaitu antara 1,5% – 3,5%, dan memastikan kecukupan stok pangan di berbagai daerah,” tutup Riefky.

  • Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Jakarta, 29 Oktober 2024 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja solid dan sustain dengan laba mencapai Rp5,11 triliun atau tumbuh 21,60 persen. Laba BSI Tumbuh diatas rata-rata industri perbankan nasional. Foto diri-kanan: Paparan disampaikan oleh Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, Wakil Direktur Utama BSI Bob T.Ananta, Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah), Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah, Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna, dan Direktur Information Technology BSI Saladin D. Effendi di Kantor Pusat BSI, Gedung The Tower Jakarta. (ANTARA/Humas BSI)

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 09:25 WIB

    Elshinta.com – Penguatan permodalan dan aset perbankan syariah menjadi satu langkah penting dalam memperkokoh ketahanan dan memperluas peran perbankan syariah dalam ekosistem keuangan nasional.

    Dengan permodalan dan aset yang kuat, perbankan syariah dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan, antara lain, terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, sektor berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021, Indonesia membutuhkan anggaran Rp67 ribu triliun untuk pendanaan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030, sementara terdapat selisih keperluan pembiayaan sekitar Rp14 ribu triliun.

    Namun, skala usaha industri perbankan syariah nasional saat ini masih relatif kecil sehingga kurang kompetitif di industri perbankan nasional. Dari total 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia, 11 BUS dan 17 UUS masih berada pada kelas aset di bawah Rp40 triliun dan hanya ada dua BUS dan tiga UUS memiliki aset di atas Rp40 triliun.

    Di tengah dorongan terhadap peningkatan aset, beberapa BUS dan UUS sebenarnya mempunyai induk dengan kapasitas aset yang cukup besar. Oleh karenanya, dukungan optimal dari bank induk maupun pemegang saham pengendali (PSP) cukup besar dalam mendorong pengembangan anak usaha syariah agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di industri perbankan nasional.

    Guna mendukung pengembangan perbankan syariah, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah perlu dilakukan untuk memastikan kapasitas perbankan syariah yang lebih besar dengan modal dan aset yang lebih tinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi antara lain konsolidasi bank syariah, penguatan unit usaha syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.

    Konsolidasi bank syariah dapat dilaksanakan, antara lain, melalui pemenuhan modal inti, merger, akuisisi, dan membentuk kelompok usaha bank (KUB) terintegrasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar kekuatan finansial, dan meningkatkan kapasitas layanan sehingga dapat memperkuat daya saing perbankan syariah.

    Merujuk pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsolidasi memiliki tujuan untuk menciptakan entitas perbankan syariah yang lebih efisien dari sisi jumlah dan memiliki kapasitas yang lebih memadai, baik dari sisi modal, teknologi, dan ekspansi pembiayaan.

    Konsolidasi perbankan syariah merupakan bagian dari upaya kolektif OJK untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah. OJK mendorong konsolidasi BUS maupun bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) dengan fokus pada integrasi rencana bisnis, evaluasi berkala, dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, konsolidasi memungkinkan bank syariah untuk menciptakan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat posisi pasar mereka.

    Upaya itu akan memperkokoh fondasi bank syariah untuk bersaing dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, menjawab tuntutan pasar yang semakin kompleks, dan juga memberikan layanan dan produk yang lebih inovatif serta beragam kepada masyarakat atau konsumen.

    Melalui strategi tersebut, diharapkan dapat tercipta bank umum syariah dengan aset berskala besar dan bank perekonomian rakyat syariah yang tangguh.

    Dengan demikian, ke depan bank syariah dapat bersaing secara nasional, memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan industri perbankan syariah, dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

    Kebijakan spin-off

    Pengembangan perbankan syariah yang tangguh tentu tak lepas dari upaya penguatan unit usaha syariah, yang dapat dilakukan melalui kebijakan spin-off. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan sektor perbankan syariah di Indonesia.

    Spin-off merupakan proses pemisahan unit usaha dari perusahaan induk untuk berdiri menjadi entitas atau perusahaan yang mandiri.

    Kebijakan spin-off dapat mendorong UUS untuk melakukan berbagai pengembangan, penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis demi penguatan dari aspek kelembagaan, dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespons tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset mencapai 50 persen dari total nilai aset BUK induknya atau minimal Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS.

    Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah baru atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada bank umum syariah yang sudah ada.

    Tentunya, komunikasi aktif antarpemangku kepentingan disertai koordinasi yang erat dengan otoritas terkait menjadi bagian penting dari pelaksanaan upaya tersebut, terutama bagi UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    Dengan begitu, proses pemisahan dapat berjalan dengan baik sehingga terbentuk BUS hasil spin-off yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus memastikan semua UUS memenuhi persyaratan dana usaha minimal sebesar Rp1 triliun sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Selain kebijakan spin-off, Peraturan OJK tentang UUS juga mendorong semangat pengembangan UUS dengan melibatkan peran strategis dari BUK induknya. BUK yang memiliki UUS didorong untuk serius dalam mengakselerasi pertumbuhan UUS yang signifikan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

    Melalui peran BUK induk, diharapkan UUS existing dapat tumbuh lebih signifikan sehingga dalam jangka panjang dapat lebih siap untuk bersaing di industri perbankan nasional.

    Menurut ekonom Josua Pardede, dengan meningkatnya ukuran dan kapasitas bank syariah atau unit usaha syariah, sektor ini dapat lebih mampu bersaing dengan bank konvensional di pasar domestik maupun global.

    Bank syariah ke depan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, dengan mendorong pembiayaan sektor riil, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan UMKM sehingga bank syariah dapat menjadi katalis utama dalam pengembangan ekonomi.
     

    Sinergi

    Lebih lanjut, penguatan ketahanan perbankan syariah juga perlu didukung dengan sinergi perbankan, yakni kerja sama antarbank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.

    Sinergi tersebut ditujukan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam RP3SI 2023–2027.

    Dalam mengoptimalkan sinergi antarbank syariah dan integrasi layanan bank induk, langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi sinergi perbankan syariah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi sinergi.

    Pada saat yang bersamaan, dibutuhkan upaya untuk mendorong standardisasi layanan bank syariah melalui sinergi dengan bank induk, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing bank syariah.

    Dalam hal ini, realisasi aktivitas bisnis, layanan, dan operasional, termasuk sarana dan prasarana yang disinergikan dengan bank induk perlu dimonitor secara berkala.

    Selanjutnya untuk mengukur peningkatan layanan perbankan syariah melalui sinergi perbankan, survei untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, juga perlu dilakukan.

    Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai penambahan jumlah aktivitas bisnis, layanan, dan operasional sinergi perbankan, efisiensi dalam operasional BUS, serta peningkatan kualitas layanan yang lebih terstandardisasi.

    Pengembangan dan penguatan perbankan syariah ke depan menjadi salah satu modal penting dalam memperkokoh ketahanan sektor ekonomi dan keuangan nasional. Sinergi antarbank dan antarpemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang lebih tangguh dan berkelanjutan serta berkontribusi lebih bagi perekonomian bangsa.

    Sumber : Antara