Tag: Josua Pardede

  • Rupiah menguat pasca pengumuman revisi kebijakan terbaru DHE SDA

    Rupiah menguat pasca pengumuman revisi kebijakan terbaru DHE SDA

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan penguatan rupiah berkat dorongan ekspektasi stabilitas nilai tukar (kurs) mata uang tersebut pasca pengumuman revisi kebijakan terbaru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan terbaru ini diharapkan dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah karena ada dua perubahan besar, yakni lama penyimpanan DHE SDA dan persentasenya. Pemerintah memutuskan menambah kedua potensi tersebut secara signifikan,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Masa penempatan DHE SDA disebut akan berlangsung selama satu tahun dan persentase DHE yang harus ditempatkan meningkat jadi 100 persen. Hal ini berpotensi menambah cadangan devisa Indonesia lebih dari 90 miliar dolar Amerika Serikat (AS) menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pada hari ini, yield Surat Berharga Negara (SBN) ikut turun mengikuti tren apresiasi rupiah. Volume perdagangan obligasi pemerintah pada Rabu (22/1) menurun jadi Rp16,92 triliun dari Rp38,99 triliun pada Selasa (21/1).

    Kepemilikan asing pada obligasi IDR juga menurun Rp520 miliar menjadi Rp867 triliun atau 14,29 persen dari total per dua hari yang lalu.

    “USD/IDR diperkirakan akan berada di rentang Rp16.250-Rp16.350 pada perdagangan hari ini,” ungkap Josua.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta menguat 16 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.264 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.280 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penerapan tarif impor AS yang lebih moderat perkuat kurs rupiah

    Penerapan tarif impor AS yang lebih moderat perkuat kurs rupiah

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pidato pelantikan terkait pendekatan tarif impor yang lebih moderat.

    “Akibatnya, ekspektasi inflasi AS menurun, sehingga meningkatkan kemungkinan The Fed memangkas suku bunga kebijakan lebih dari satu kali tahun ini, dari sebelumnya 25 bps (basis points) menjadi 50 bps,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Pada Selasa (21/1), yield Surat Berharga Negara (SBN) juga menurun 1-4 bps berkat ekspektasi inflasi AS yang lebih rendah, sehingga mendorong optimisme terhadap penurunan suku bunga 50 bps dari Federal Reserve (The Fed) di tahun ini.

    Volume perdagangan obligasi pemerintah juga tercatat Rp38,99 triliun pada Selasa (21/1), jauh lebih tinggi dari volume perdagangan Senin (20/1) sebesar Rp10,15 triliun.

    Pemerintah dinyatakan berhasil menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp26 triliun dari penawaran yang diterima dalam lelang sebesar Rp54,47 triliun.

    Untuk kepemilikan asing pada obligasi IDR, mengalami penurunan sebesar Rp3,43 triliun menjadi Rp868 triliun, atau 14,29 persen dari total hingga Senin (20/1).

    Di sisi lain, pasca pelantikan Donald Trump, sentimen risk on mulai mereda akibat ancaman tarif Trump terhadap Meksiko dan Kanada sebesar 25 persen.

    Dolar AS juga menguat pada pagi hari ini karena Trump menegaskan pertimbangan mengenakan tarif 10 persen terhadap China sebagai balasan atas peredaran Fentanyl.

    “ Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di rentang Rp16.275 – Rp16.400 pada perdagangan hari Rabu ini,” kata Josua.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari ini menguat 64 poin atau 0,39 persen menjadi Rp16.279 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.343 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu juga menguat ke level Rp16.327 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.331 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah Menguat terhadap Dolar AS di Tengah Rencana Tarif Perdagangan Donald Trump – Page 3

    Rupiah Menguat terhadap Dolar AS di Tengah Rencana Tarif Perdagangan Donald Trump – Page 3

    Sebelumnya, nilai tukar (kurs) rupiah menguat terhadap dolar AS pada Selasa pagi. Rupiah menguat 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp16.265 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.283 per dolar AS.

    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, nilai tukar atau kurs rupiah melemah seiring tren apresiasi dolar Amerika Serikat (AS) karena dipicu rilis data pasar tenaga kerja AS yang menguat.

    Tercatat, data tenaga kerja AS Non Farm Payrolls (NFP) pada Desember 2024 tercatat sebesar 256 ribu, lebih baik dari bulan sebelumnya yang sebesar 212 ribu.

    “Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS masih ketat pada Desember 2024, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas arah kebijakan suku bunga The Fed yang high for longer,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

    Depresiasi kurs rupiah dan kenaikan yield UST (US Treasuries) mempengaruhi yield Surat Berharga Negara (SBN) yang naik 7-11 basis points (bps).

    Sepanjang hari Senin, 13 Januari 2025, volume perdagangan obligasi pemerintah membukukan Rp16,81 triliun, lebih tinggi dari volume perdagangan Jumat, 10 Januari 2025 sebesar Rp12,23 triliun.

    “Pemerintah menggelar lelang obligasi pada Senin, 13 Januari 2025 untuk seri SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan target indikatif sebesar IDR10 triliun. Seri yang dilelang dalam lelang ini adalah SPNS6mo, SPNS9mo, PBS003, PBS030, PBS034, PBS039, dan PBS038,” kata dia.

    Di sisi lain, laporan terbaru dari tim ekonomi Presiden AS terpilih Donald Trump mengenai pendekatan moderat untuk kenaikan tarif impor memicu sentimen risk on di pasar keuangan. Namun, investor cenderung tetap berhati-hati hari ini karena mereka akan menunggu rilis data Consumer Price Index (CPI) AS Desember 2024 pada Rabu, 15 Januari 2025.

     

     

  • Rupiah diperkirakan melemah seiring tren apresiasi dolar AS

    Rupiah diperkirakan melemah seiring tren apresiasi dolar AS

    pasar tenaga kerja AS masih ketat pada Desember 2024, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas arah kebijakan suku bunga The Fed

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, nilai tukar (kurs) rupiah melemah seiring tren apresiasi dolar Amerika Serikat (AS) karena dipicu rilis data pasar tenaga kerja AS yang menguat.

    Tercatat, data tenaga kerja AS Non Farm Payrolls (NFP) pada Desember 2024 tercatat sebesar 256 ribu, lebih baik dari bulan sebelumnya yang sebesar 212 ribu.

    “Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS masih ketat pada Desember 2024, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas arah kebijakan suku bunga The Fed yang high for longer,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Depresiasi kurs rupiah dan kenaikan yield UST (US Treasuries) mempengaruhi yield Surat Berharga Negara (SBN) yang naik 7-11 basis points (bps).

    Sepanjang hari Senin (13/1), volume perdagangan obligasi pemerintah membukukan Rp16,81 triliun, lebih tinggi dari volume perdagangan Jumat (10/1) sebesar Rp12,23 triliun.

    “Pemerintah menggelar lelang obligasi (pada Senin 13/1) untuk seri SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan target indikatif sebesar IDR10 triliun. Seri yang dilelang dalam lelang ini adalah SPNS6mo, SPNS9mo, PBS003, PBS030, PBS034, PBS039, dan PBS038,” kata dia.

    Di sisi lain, laporan terbaru dari tim ekonomi Presiden AS terpilih Donald Trump mengenai pendekatan moderat untuk kenaikan tarif impor memicu sentimen risk on di pasar keuangan. Namun, investor cenderung tetap berhati-hati hari ini karena mereka akan menunggu rilis data Consumer Price Index (CPI) AS Desember 2024 pada Rabu (15/1).

    Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp16.265 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.283 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Ini Keuntungan Masuknya Indonesia Ke BRICS

    Jakarta, FORTUNE – Meskipun hubungan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara anggota BRICS, seperti India dan Cina, sudah berlangsung baik dan cukup erat, namun keanggotaan resmi Indonesia diperkirakan akan semakin memperkuat hubungan tersebut.

    Kepala Ekonom BCA, David Sumual, mengatakan “bargaining chip” Indonesia dalam negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi bakal semakin menguat. Namun, sayangnya, secara daya saing produk, posisi Indonesia sebenarnya kurang menguntungkan. Ini karena produk yang dijual hampir mirip di antara negara-negara Selatan-Selatan anggota BRICS.

    “Cina justru lebih diuntungkan dalam hal bargaining position karena ekspor komoditas kebanyakan ke Cina,” katanya kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menambahkan BRICS juga menawarkan alternatif dari dominasi ekonomi Barat. Resminya Indonesia menjadi anggota BRICS akan semakin memperkuat kerja sama dengan Tiongkok, India, dan negara anggota lainnya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor strategis seperti teknologi dan energi.

    Selain itu Indonesia akan mendapat akses ke New Development Bank (NDB) BRICS untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang bisa dimanfaatkan untuk energi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “NDB menawarkan pendanaan tanpa conditionality yang ketat, memberikan fleksibilitas kepada Indonesia,” kata Josua kepada Fortune Indonesia, Kamis (9/1).

    Di samping itu, Josua menilai penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang.

    Kendati demikian, bergabungnya Indonesia dalam BRICS dapat dilihat oleh negara-negara Barat sebagai keberpihakan pada blok alternatif, berpotensi memengaruhi hubungan dengan AS dan mitra Barat lainnya.

    “Perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara anggota BRICS dapat membatasi efektivitas kolaborasi. Selain itu, ekonomi negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, yang dapat memengaruhi stabilitas blok,” kata Josua.

    Dengan demikian manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia dari keanggotaan BRICS diperkirakan tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek, terutama karena perdagangan intra-BRICS masih rendah dan sebagian besar berpusat pada Tiongkok.

    Jadi secara keseluruhan, bergabungnya Indonesia ke BRICS menawarkan peluang untuk diversifikasi ekonomi dan promosi agenda Global South, namun juga menghadirkan tantangan dalam bentuk risiko geopolitik dan ketergantungan yang lebih besar pada Tiongkok.

  • Masukan Ekonom untuk Dongkrak Ekspor 2025: Perluas Pasar hingga Ekspansi Pembiayaan

    Masukan Ekonom untuk Dongkrak Ekspor 2025: Perluas Pasar hingga Ekspansi Pembiayaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Perluasan pasar hingga ekspansi pembiayaan di sektor UMKM perlu dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencapai target ekspor sebesar US$294,45 miliar pada 2025.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menuturkan untuk mendongkrak ekspor Indonesia, pemerintah perlu melaksanakan sejumlah strategi kebijakan, salah satunya adalah perluasan pasar.

    Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada beberapa pasar utama seperti China atau India. Josua menuturkan, ketergantungan ini membuat ekspor Indonesia rentan terhadap perubahan permintaan. 

    “Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjajaki pasar baru di kawasan seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara tertentu juga perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin,” jelas Josua pada Senin (6/1/2025). 

    Selain itu, dia menilai ekspor Indonesia masih dominan pada komoditas mentah atau produk setengah jadi seperti minyak sawit dan batu bara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong investasi pada industri hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk seperti pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik. 

    Tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan ekspor adalah teknologi produksi di beberapa sektor yang belum kompetitif.

    Menurutnya, untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mendorong kolaborasi dengan mitra internasional untuk transfer teknologi serta memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan. 

    Selain itu, pelaku usaha, terutama UMKM, menghadapi keterbatasan akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Menurut Josua, diperlukan ekspansi pembiayaan ekspor terutama bagi para pelaku UMKM. 

    Josua menambahkan, produk Indonesia juga kurang dikenal di pasar global dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam atau Thailand.

    Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu memfasilitasi dengan mengadakan pameran dagang internasional secara konsisten.

  • Ekonom: PPN 12 persen tingkatkan pendapatan negara secara signifikan

    Ekonom: PPN 12 persen tingkatkan pendapatan negara secara signifikan

    Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendukung pembangunan ekonomi,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Economist PermataBank sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede memproyeksikan, implementasi tarif baru sebesar 12 persen atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang mewah dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.

    Dengan basis penerimaan yang meluas (impor barang, penyerahan jasa/produk, dan pemanfaatan barang/jasa dari luar negeri), Josua mengatakan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan basis pajak secara substansial. Kebijakan ini mencakup penyesuaian pada barang mewah seperti kendaraan bermotor.

    “Hal ini akan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan PPN, mengingat konsumsi barang mewah cenderung meningkat pada kelompok masyarakat atas. Dengan penyesuaian penghitungan nilai lain sebagai DPP (sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor), negara dapat memitigasi potensi kebocoran pajak,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak langsung berupa pembiayaan program sosial yang lebih besar melalui peningkatan pendapatan negara. Dana ini dapat digunakan untuk subsidi dan program bantuan sosial yang mendukung kelompok rentan.

    Meski tarif PPN naik, Josua mengatakan bahwa penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang lebih rendah (selama periode awal) memberikan ruang bagi konsumen akhir untuk beradaptasi dengan kebijakan ini.

    “Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendukung pembangunan ekonomi,” imbuh dia.

    Namun, agar dampak positif dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, ia mengingatkan, pemerintah perlu memastikan penggunaan dana tambahan ini untuk program-program yang pro-rakyat. Langkah mitigasi inflasi juga diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Adapun kebijakan ini juga menegaskan penerapan PPN dengan tarif 12 persen, termasuk pada impor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri.

    Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil, terutama dengan mempertimbangkan konsistensi regulasi sesuai Undang-Undang Pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak agar lebih relevan dengan nilai transaksi sebenarnya (contohnya, nilai impor atau harga jual).

    “Pendekatan ini memungkinkan pengenaan pajak lebih sesuai dengan daya beli masyarakat dan kondisi pasar,” ujar dia.

    Josua juga menilai, penerapan tarif yang disesuaikan untuk BKP dan JKP yang tergolong mewah menciptakan mekanisme redistribusi fiskal.

    Pendekatan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari kelompok dengan daya beli tinggi. Selain itu, juga mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dengan tidak membebani kebutuhan dasar secara berlebihan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah berbagai tantangan baik dari sisi global maupun domestik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran bersama dunia usaha dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan secara optimal menuju 8 persen. 

    Untuk itu, Kadin telah membuat catatan khusus dan rekomendasi. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi.

    Menurutnya, untuk menghadirkan investasi ke Indonesia yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai kepastian hukum yang akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan dari investasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Anin, demikian sapaan akrabnya, dalam sambutannya secara daring melalui video conference di acara “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

    Acara yang mengusung tema “Mengorkestrasi Tantangan Perekonomian Global & Domestik Sebagai Peluang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Kesejahteraan Publik” itu dihadiri 58 undangan yang datang langsung, dan 279 undangan yang hadir secara daring baik dari Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia dan jajarannya, Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, serta para pimpinan media nasional.

    “Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil dan Inggris, Bapak Presiden memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini suatu start yang bagus yang bisa membuat momentum yang baik ke depannya,” tutur Anin dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Menurutnya, program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas juga akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang ke depannya. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.

    Program-program seperti makanan bergizi gratis dan lumbung pangan, juga program pengampunan utang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga bisa membuat para pelaku UMKM beraktivitas kembali dalam dunia usaha.

    Selain itu, lanjut Anin, program rumah murah akan berdampak sangat baik, demikian juga dengan investasi jangka panjang seperti di dalam pendidikan, kesehatan, dan juga infrasruktur digital yang tentu merupakan sektor yang prospektif untuk Indonesia bisa berkompetisi dan bisa membuat kesejahteraan lebih baik.

    “Jadi singkatnya, kami melihat bahwa ke depannya competitiveness (daya saing) dari Indonesia ini sangat besar, memang saya tidak menutup mata banyak tantangan seperti yang tadi disebutkan isu yang lagi marak mengenai PPN 12%, daya beli masyarakat terutama kelas menengah, isu penggantian tenaga kerja dan lain-lain, tapi semua itu tentu di sinilah tugas Kadin ada dua, yang pertama bekerja dengan konstituen, yaitu Kadin Provinsi dan juga seluruh perusahaan, termasuk BUMN dan koperasi yang di bawah naungan Kadin untuk bisa mengarungi semua ini dengan baik. Dan kedua, Kadin menjadi mitra strategis pemerintah yang baik dalam program mendorong pertumbuhan ekonomi 8?n menurunkan kemiskinan bahkan sampai 0%,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengatakan, meski ada tantangan dari eksternal tetapi potensi di domestik (dalam negeri) sangat besar. 

    Sehingga kalau pun nanti ada kebijakan di AS dan China terkait dengan perdagangan, maka Indonesia harus fokus pada pasar domestik yang sebenarnya bisa dikembangkan. Avi, sapaan akrab Aviliani, juga mengatakan, terkait dengan hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah agar nilai tambahnya tinggi, maka harus dibicarakan juga mengenai end product-nya. 

    “Kemudian kita bicara juga hulunya karena kita juga masih hampir 70 persen tergantung pada bahan-bahan impor. Tapi kita juga harus bicara hilirnya agar rekomendasi kita ke depan adalah bicara hulu dan hilir,” kata Aviliani.

    Avi menilai, ke depan suku bunga diperkirakan masih akan menjadi tantangan karena walaupun turun hanya akan mencapai 50 basis poin. “Nah di sisi yang lain, rupiah itu akan tergerus karena memang insentif yang diberikan oleh eksternal yaitu AS dan China bisa membuat capital outflow (arus modal keluar). 

    Sehingga tantangan ke depan ini masih akan terjadi bunga tinggi maka pengusaha harus pandai-pandai kalau bunga tinggi apa yang harus dilakukan? Apakah dia melunasi utang? Apakah dia bisa IPO? Ini adalah sebuah challenge buat pengusaha,” ujar Avi.

    Selain suku bunga, tantangan lainnya adalah nilai tukar yang diprediksi masih akan berfluktuasi cukup tinggi dengan range Rp 16.000-Rp 16.500. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada inflasi. 

    “Berarti bagaimana mengatasi inflasi tentu pengusaha sudah bicara dari sekarang itu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

    Avi berharap agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan suplai pangan yang tinggi tidak membuat inflasi naik. 

    “Nah jangan sampai inflasi juga melonjak gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suplai. Makanya tadi diusulkan bagaimana suplai ini harus dipikirkan dari sekarang supaya kebijakan pemerintah ini bisa jalan tanpa meningkatkan inflasi. Karena inflasi itu bisa turun kalau kita bisa memenuhinya,” kata Avi.

    Mengenai potensi masuknya investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo, Avi sependapat dengan Anin.

    “Sebenarnya di bidang apa sih potensi investasi itu akan masuk ke Indonesia? Jadi pertama kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah di sektor pertambangan. Karena pertambangan itu kita punya hulunya kan. Yang di negara-negara lain tidak punya,” ujar Avi.

    Selain sektor pertambangan, Avi juga menyebutkan potensi di sektor transportasi dan sektor keuangan.

    “Sekarang kan ada dari Vietnam masuk di (sektor transportasi) taksi ya. Sebenarnya ada taksi dari Vietnam itu cukup banyak jumlahnya. Jadi mereka masih melihat sektor-sektor jasa juga menarik buat mereka karena potensi market di Indonesia itu masih sangat besar,” kata dia

    Berbicara potensi dari sektor pangan, Avi berharap ke depan ada gebrakan kebijakan di sektor pertanahan. 

    “Lahan masih menjadi masalah, nah kemandirin pangan butuh kebijakan di sektor pertanahan. Nah ini yang mungkin masih butuh waktu,” ujarnya.

    Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, Avi berharap agar nantinya kebijakan tidak hanya berdasarkan pada sektoral saja, tetapi lebih berkaitan pada ekosistem yang bisa membuat pengusaha ataupun investor itu lebih mudah.

    “Membangun ekosistem kebijakan itu jadi penting. Jadi tidak ada lagi kebijakan by sektoral, tapi bagaimana kebijakan diuraikan secara orkestrasi. Jadi harus ada orkestra dari kebijakan-kebijakan itu,” pungkasnya.

    Dalam diskusi “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” itu turut hadir menjadi pembicara dari perspektif pengusaha yaitu Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik, WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara, dan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dyah A. Prihapsari. 

    Hadir juga sebagai panelis Ketua Komite Tetap (Kakomtap) Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia David E. Sumual, Kakomtap Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Enrico Tanuwijaya, Kakomtap Kajian Kebijakan Publik Kadin Indonesia Hermanto Siregar, Kakomtap Kajian Ekonomi Daerah Kadin Indonesia Telisa A. Faunty, Wakil Ketua Komite Tetap (Wakakomtap) I Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia Abdul Manap Pulungan, Wakakomtap II Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Josua Pardede, serta Wakakomtap II Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia, Andry Satrio Nugroho.

     

  • Kurs rupiah menguat 10 poin jadi Rp16.132 per dolar AS

    Kurs rupiah menguat 10 poin jadi Rp16.132 per dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada hari ini ditutup menguat 10 poin menjadi Rp16.132 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.142 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa turut menguat ke level Rp16.157 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.162 per dolar AS.

    “Rupiah menjadi mata uang terkuat di antara mata uang Asia pada hari Senin (30/12), didukung oleh data ekonomi AS yang dirilis pada hari Jumat (27/12), serta penurunan permintaan domestik terhadap dolar AS,” ujar Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Tercatat, volume perdagangan obligasi pemerintah menurun dari Rp12,14 triliun pada Jumat (27/12) menjadi Rp11,78 triliun pada Senin (31/12).

    Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan bahwa indeks dolar AS menurun jadi 107,9 dari sebelumnya 108,2 yang terkoreksi defisit perdagangan AS sebesar -102,86 miliar dolar AS dari perkiraan -100,7 miliar dolar AS.

    Selain itu, permintaan dolar AS dari korporasi domestik sudah hampir terpenuhi seluruhnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Inflasi Desember 2024 Diprediksi Capai 1,6%, Terkerek Harga Bahan Pokok dan Emas

    Inflasi Desember 2024 Diprediksi Capai 1,6%, Terkerek Harga Bahan Pokok dan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memporyeksikan inflasi pada akhir tahun atau Desember 2024 akan mencapai kisaran 1,6% secara tahunan atau year on year/YoY. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat proyeksi yang lebih tinggi dari realisasi inflasi November sebesar 1,55% YoY tersebut sejalan dengan adanya efek low base dari komponen harga bergejolak atau bahan pangan. 

    “Inflasi sedikit akselerasi karena efek low base dari volatile food lebih moderat, ditambah sedikit akselerasi YoY dari beras, daging ayam, dan telur ayam,” ujarnya, Senin (30/12/2024). 

    Sementara inflasi inti yang diproyeksikan mencapai 2,33% YoY pada Desember, juga lebih tinggi dari November (2,26%) utamanya terhadap komponen jasa restoran, perawatan pribadi, dan minyak goreng. 

    Untuk inflasi transportasi, David memproyeksikan akan cenderung stagnan meski memasuki musim liburan. 

    Adapun menurut konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg hingga Senin (30/12/2024) sore, median atau nilai tengah dari 11 ekonom di angka 1,53% YoY. Estimasi tertinggi dari ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang yang memproyeksikan sebesar 1,73%. 

    Proyeksi terendah berasal dari ekonom Citigroup Securities Indonesia Helmi Arman di angka 0,35% YoY. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede yang juga termasuk dalam konsensus, memprediksi Indeks Harga Konsumen (IHK) akan inflasi akan mencapai 1,67% YoY terdorong akibat inflasi musimam. 

    Membandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi tahunan pada 2024 jauh lebih rendah, turun dari 2,81% YoY. Sebaliknya, dibandingkan dengan tahun 2023, inflasi inti tahunan diperkitakan akan meningkat menjadi 2,29% dari 1,80%. 

    “Kenaikan inflasi inti tahun 2024 terkait dengan tren kenaikan harga emas dan depresiasi rupiah, sehingga mempengaruhi harga emas domestik,” ungkapnya. 

    Josua memproyeksikan untuk inflasi harga diatur pemerintah, akan sedikit menurun dari 0,82% YoY di bulan November menjadi 0,69%. Sementara inflasi harga bergejolak diperkirakan akan pulih dari deflasi 0,32% menjadi inflasi 0,48% di akhir tahun. 

    Secara umum, prediksi dari para ekonom tersebut terpantau berada dalam batas bawah target pemerintah dan Bank Indonesia yang sebesar 1,5% hingga 3,5%. Proyeksi tersebut juga tercatat lebih rendah dari asumsi dasar pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,8%. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan capaian IHK Indonesia secara bulanan dan tahunan 2024 pada Kamis (2/01/2025) pukul 11.00 WIB.