Xcloud.id

Tag: Josua Pardede

  • Kebijakan Tarif Trump Dapat Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI 0,06%

    Kebijakan Tarif Trump Dapat Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI 0,06%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada sejumlah negara diproyeksikan akan berdampak minim terhadap ekonomi Indonesia. 

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan Indonesia yang bersifat small-open economy, yang lebih mengandalkan konsumsi domestik dalam ekonominya. 

    “Indonesia memiliki dampak yang relatif terbatas sekitar 55% dari PDB disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga,” ujarnya dalam Permata Bank 2025 Economic Outlook, Senin (10/2/2025). 

    Meski demikian, kebijakan Trump sedikit banyak akan tetap berdampak negatif. Hal ini karena Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia. Adapun pangsa ekspor ke AS sebesar 11,22%, satu peringkat di bawah China dengan pangsa ekspor yang mencapai 26,4% pada Desember 2024. 

    Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada 2024 tercatat senilai US$26,31 miliar atau lebih tinggi dari 2023 yang senilai US$23,23 miliar. 

    Merujuk data Dana Moneter Internasional atau Inetrnational Monetary Fund (IMF), perang dagang 2.0 akan memangkas pertumbuhan ekonomi global  sebesar 0,8% pada 2025, dan 1,3% pada 2026. 

    Josua menilai apabila Trump mengenakan tarif universal 10% kepada China, maka AS dan China yang akan paling besar merasakan dampaknya. Ekonomi AS pada 2025 diproyeksikan dapat terpangkas 0,64%, sementara ekonomi China dapat anjlok 0,68%. 

    “Dampak terhadap ekonomi Indonesia, relatif lebih kecil 0,06%. Ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi domestik masih tetap dominan. Itu kata kuncinya,” ucapnya. 

    Dia memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2025 akan stabil berada dikisaran 5% hingga 5,2% yang akan terdorong oleh konsumsi domestik. 

    Sebelumnya, dalam laporan Global Economic Prospects (GEP) edisi Januari 2025 memaparkan kenaikan tarif AS sebesar 10% pada semua mitra dagang pada tahun 2025, tanpa adanya tarif pembalasan yang diberlakukan sebagai tanggapan, akan mengurangi pertumbuhan global sebesar 0,2% pada tahun tersebut. 

    Selain itu, pertumbuhan akan lebih lemah sebesar 0,1% setiap kenaikan tarif sebesar 10% tersebut untuk negara berkembang (emerging market and developing economies/EMDE) di mana Indonesia termasuk ke dalam kategori tersebut. 

    Namun, apabila terdapat tarif pembalasan yang proporsional oleh mitra dagang, maka efek negatif pada pertumbuhan global dan EMDE relatif terhadap baseline akan meningkat menjadi sekitar 0,3% dan 0,2%.  

    “Dampak-dampak ini dapat semakin meningkat jika peningkatan proteksionisme perdagangan global disertai dengan ketidakpastian kebijakan yang meningkat,” tulis Bank Dunia. 

  • Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Baja dan Aluminium 25 Persen – Page 3

    Donald Trump Bakal Kenakan Tarif Impor Baja dan Aluminium 25 Persen – Page 3

    Sebelumnya, pasar global masih mencermati kebijakan Presiden AS, Donald Trump terkait rencana penerapan tarif kepada beberapa negara, terutama pada China. Lantas bagaimana dampaknya pada ekonomi Indonesia jika Donald Trump benar-benar mengenakan tarif tinggi pada beberapa negara?

    Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menjelaskan, jika Trump jadi mengenakan tarif 10 persen untuk universal dan 60 persen untuk China dampaknya akan lebih besar kepada AS dan China itu sendiri.

    “Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia lebih relatif kecil atau hanya sekitar 0,06 persen poin. Ini mengindikasikan kondisi ekonomi domestik masih dominan dalam mendorong pertumbuhan di Indonesia,” kata Josua dalam acara PIER Economic Review 2024, Senin (10/2/2025).

    Tantangan Ekonomi Indonesia pada 2025

    Tak hanya soal kebijakan tarif Trump yang perlu dicermati, Josua mengungkapkan perlambatan ekonomi AS dan China juga menjadi salah satu risiko yang mempengaruhi ekonomi domestik dan global. 

    Perlambatan ekonomi China dan AS yang menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia perlu dicermati karena dapat mempengaruhi kinerja impor Indonesia pada 2025. 

    “Banyak ekspor Indonesia ditujukan ke Tiongkok, tahun ini ekonomi tiongkok diprediksi alami perlambatan ini akan berdampak pada permintaan ekspor barang-barang komoditas dari Indonesia seperti CPO, batu bara. Ini akan mempengaruhi kinerja impor indonesia,” jelas Josua. 

  • Konsep BPI Danantara Perlu Dikaji Ulang, Simak Alasannya – Page 3

    Konsep BPI Danantara Perlu Dikaji Ulang, Simak Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Aceh Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang yang kini dikenal sebagai UU BUMN.

    Salah satu poin utama dalam UU ini adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang bertujuan mengelola dan mengoptimalkan aset-aset BUMN sebagai sumber pembiayaan strategis.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa meskipun ia belum memperoleh akses ke rincian lengkap UU BUMN yang baru disahkan, inisiatif pembentukan BPI Danantara sangat relevan dengan kebutuhan pembiayaan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Saya belum mempelajari secara detail isi UU BUMN yang disepakati. Namun, jika melihat dari inisiatif awalnya, memang benar bahwa kita membutuhkan sumber pendanaan yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi,” ujar Josua saat ditemui di Banda Aceh, Minggu (9/2/2025).

    Dorongan Investasi untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

    Menurut Josua, salah satu alasan utama pembentukan BPI Danantara adalah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius, yakni sekitar 8%. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai angka tersebut, pertumbuhan investasi harus mencapai minimal 7%.

    “Nah, untuk merealisasikan target ini, diperlukan investasi yang cukup besar. Salah satu modal awalnya adalah dengan mengonsolidasikan aset-aset BUMN agar dapat dioptimalkan. Jika aset ini dikelola dengan baik, dana kelolaannya akan meningkat dan bisa menjadi sumber pembiayaan bagi perekonomian,” jelasnya.

    Josua menambahkan bahwa ide dasar dari BPI Danantara adalah menciptakan Sovereign Wealth Fund (SWF) ala Indonesia yang dapat mengelola dan memanfaatkan aset BUMN secara lebih efektif. Melalui konsolidasi ini, diharapkan BPI Danantara dapat meningkatkan dana kelolaan sehingga mampu menjadi sumber pembiayaan yang lebih besar.

    “Pada akhirnya, konsepnya mirip dengan beberapa SWF global, tetapi model bisnisnya masih perlu dipelajari lebih lanjut, apakah akan seperti Temasek atau memiliki pendekatan lain,” tambahnya.

     

  • UU BUMN Disahkan, Ini Sederet Dampaknya – Page 3

    UU BUMN Disahkan, Ini Sederet Dampaknya – Page 3

    Terpisah, Ekonom Josua Pardede mengatakan,BP Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien. Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun (sekitar USD 605 miliar), yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN.

    Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal dan defisit APBN, keberadaan Danantara dapat memberikan pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional. Indonesia membutuhkan pengelola aset negara yang setara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Oleh sebab itu urgensi BP Danantara cukup mendesak, tetapi harus didukung oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan.

    Beberapa peluang BP Danantara dalam jangka pendek antara lain: pertama. Danantara akan mengelola aset dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar (Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID). Kedua, dengan model yang mirip dengan Temasek, Danantara berpotensi menarik lebih banyak investor strategis global. Ketiga, sebagai penyedia pendanaan alternatif, Danantara dapat membantu proyek strategis seperti hilirisasi industri dan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah.

    Beberapa hambatan dalam jangka pendek antara lain governance di mana bila tidak ada tata kelola yang kuat, badan ini bisa menjadi tempat penyalahgunaan aset negara. Jadi diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa Danantara tetap independen dari intervensi politik berlebihan.

    Ketiga, jika pengelolaan aset BUMN tidak optimal, maka dapat berpotensi menggerus nilai perusahaan negara.Jadi secara keseluruhan, keberadaan BP Danantara cukup mendesak, terutama untuk mempercepat investasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Peluang dalam jangka pendek cukup besar, terutama dalam menarik investasi asing dan mendukung proyek pemerintah. Hambatan utama adalah belum adanya payung hukum dan tantangan tata kelola, yang harus diselesaikan sebelum operasional dimulai.

  • Menyorot Lahirnya UU BUMN yang Baru: Dari Danantara, Tata Kelola hingga Perbaikan Daya Saing – Halaman all

    Menyorot Lahirnya UU BUMN yang Baru: Dari Danantara, Tata Kelola hingga Perbaikan Daya Saing – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2/2025) kemarin.

    Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tampak hadir perwakilan pemerintah, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Dasco.

    “Setuju,” sahut anggota yang mengikuti rapat dan diikuti ketukan palu penanda sah oleh Dasco.

    Dalam UU yang baru disahkan ini termasuk soal pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Tingkatkan Daya Saing BUMN

    UU BUMN yang baru disahkan DPR RI mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan ekonom. 

    Salah satunya adalah Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang menilai regulasi ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMN di tengah dinamika perekonomian nasional.

    Aditya menyatakan bahwa RUU BUMN memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengelola aset negara serta meningkatkan transparansi dalam operasional BUMN.

    “Revisi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja jangka panjang. Pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam RUU ini adalah salah satu langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan menghindari konflik kepentingan di dalam BUMN,” ujar Aditya, Selasa (4/2/2025).

    Tata Kelola yang Lebih Akuntabel

    RUU ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk pembentukan Badan Pengelola Danantara (BP Danantara) yang bertugas mengelola aset BUMN secara lebih efektif.

    Menurut Aditya, keberadaan BP Danantara akan memastikan bahwa aset-aset negara digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian.

    “Keberadaan BP Danantara dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset BUMN, sehingga tidak hanya menjadi beban, tetapi justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

    Selain itu aturan mengenai pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam pengelolaan BUMN dinilai dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Hal ini penting untuk menghindari monopoli serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara,” tambah Aditya.

    Dorong  Inklusi dan Pemberdayaan

    RUU ini juga menegaskan komitmen terhadap inklusivitas dengan mengatur peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam sektor BUMN.

    Selain itu, ada ketentuan yang memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, termasuk direksi dan dewan komisaris.

    “Ini adalah langkah maju dalam mengakomodasi prinsip kesetaraan dan inklusi di dalam BUMN. Dengan adanya aturan ini, kita bisa melihat lebih banyak tenaga kerja yang beragam dan inovatif, yang pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing perusahaan,” tutur Aditya.

    Dampak terhadap UMKM dan Koperasi

    Salah satu poin yang dianggap sebagai aspek positif dari RUU BUMN adalah kewajiban BUMN untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

    Menurut Aditya, ketentuan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Ketika BUMN secara aktif membina dan bekerja sama dengan UMKM serta koperasi, ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis yang lebih sehat. UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok BUMN, yang pada akhirnya mendorong pemerataan ekonomi,” ujarnya.

    Meski demikian, Aditya menyoroti bahwa implementasi RUU ini akan sangat bergantung pada pengawasan dan komitmen dari berbagai pihak.

     Menurutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan undang-undang ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun benar-benar dijalankan dengan baik.

    “Kita perlu mengawasi bagaimana aturan ini diterapkan di lapangan. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses privatisasi BUMN, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan aset adalah faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan implementasi RUU ini,” tegasnya.

    Dengan berbagai pengaturan baru dalam RUU BUMN, diharapkan perusahaan-perusahaan milik negara dapat beroperasi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.

    Langkah ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi serta memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional.

    Pendanaan Alternatif

    Sementara itu, Ekonom Josua Pardede mengatakan BP Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien.

    Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun (sekitar USD 605 miliar), yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN. 

    Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal dan defisit APBN, keberadaan Danantara dapat memberikan pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional.

    Indonesia membutuhkan pengelola aset negara yang setara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 

    Oleh sebab itu urgensi BP Danantara cukup mendesak tetapi harus didukung oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan.

     

  • Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 5 Persen

    Ekonom Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 5 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kalangan ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi selama 2024 akan berada di angka 5%. Angka ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,2%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi.

    “Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan berkisar 5 % yoy (year on year) dari 2023 yang tercatat 5,05% yoy,” ucap Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede pada Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 diperkirakan hanya mencapai 4,91% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95% yoy.

    Menurut dia, perlambatan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 4,85% yoy pada kuartal IV 2024 dari kuartal sebelumnya 4,91% yoy.

    Beberapa indikasi dari perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir 2024 antara lain yaitu perlambatan uang beredar dalam arti luas pada kuartal IV 2024 yang tercatat 4,35% yoy dari kuartal sebelumnya 7,19% .

    Selanjutnya, laju penjualan ritel pada kuartal IV 2024 juga cenderung melambat menjadi 1,00% yoy dari 4,75% yoy pada kuartal sebelumnya. 

    Penjualan otomotif baik mobil dan motor pun juga mengalami perlambatan dengan penjualan mobil pada kuartal IV 2024 tercatat 3,77% yoy dari kuartal sebelumnya 14,82% yoy.

    “Sama halnya, penjualan motor pun juga mengalami perlambatan pada kuartal IV 2024 tercatat minus 3,60% yoy dari kuartal sebelumnya 11,96% yoy,” terang Josua.

    Sementara, ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memprediksi, pertumbuhan ekonomi 2024 akan mencapai 5,03%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 akan sebesar 5,02%.  

    Prognosa ini disebabkan  oleh faktor musiman, seperti lonjakan konsumsi pada akhir tahun, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mendukung permintaan domestik.

    “Selain itu, kenaikan harga komoditas global yang berkelanjutan juga berperan positif, terutama pada sektor ekspor yang membantu perekonomian Indonesia,” tutur Hosianna.

    Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil pada tahun 2025. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi nasional akan disangga oleh komponen konsumsi rumah tangga.

    “Konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh didorong oleh daya beli yang mulai pulih, meski masih ada tantangan dari kenaikan harga barang dan biaya produksi,” terang Hosianna.

    Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7–5,5%.

    Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 sedikit di bawah perkiraan dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan domestik, baik konsumsi maupun investasi.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” kata Perry.

    Sementara itu pada 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga cenderung lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan  negara-negara mitra dagang utama, kecuali AS.

    Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

    “Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan, baik domestik maupun ekspor,” terang Perry dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi 2024.

  • Ekonom Beberkan Indikasi Ekonomi Kuartal IV/2024 Melambat, Tak Sampai 5%

    Ekonom Beberkan Indikasi Ekonomi Kuartal IV/2024 Melambat, Tak Sampai 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan realiasasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2024 akan melambat ke 4,91% dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,95% year on year/YoY.

    Perlambatan tersebut bukan hanya terjadi untuk periode kuartalan, namun juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 2024 yang diperkirakan berkisar 5% YoY dibandingkan dengan pertumbuhan 5,05% YoY pada 2023.

    Josua menuturkan untuk kuartal IV/2024, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yand diperkirakan tumbuh sebesar 4,85% YoY dari kuartal sebelumnya 4,91%. 

    “Beberapa indikasi dari perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir tahun 2024 antara lain, perlambatan M2 uang beredar dalam arti luas pada kuartal IV/2024 tercatat 4,35% YoY dari kuartal sebelumnya 7,19%,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).

    Indikator lainnya juga terlihat dalam laju penjualan ritel yang juga cenderung melambat menjadi 1% YoY dari 4,75% pada kuartal III/2024. 

    Selain itu, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan penumpang transportasi darat, udara dan kereta api juga masing-masing turun 0,12% YoY, -14,57% dan -5,23%, sekalipun pada kuartal IV/2024 terdapat faktor musiman libur Natal dan Tahun Baru.

    Pada periode yang sama, penjualan otomotif baik mobil dan motor pun juga mengalami perlambatan dengan penjualan mobil yang tercatat naik 3,77% YoY dari kuartal sebelumnya 14,82%.

    Penjualan motor pun juga mengalami perlambatan yang signifikan dari 11,96% YoY pada kuartal III/2024 menjadi -3,60%.

    Dari sisi investasi, Penanaman Modal Tetap Bruto/PMTB diperkirakan melambat menjadi 3,59% YoY dari kuartal sebelumnya 5,15%. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan investasi bangunan yang terindikasi dari penjualan semen yang terkontraksi lebih dalam. 

    Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal terakhir 2024 juga mengalami perlambatan yakni di kisaran -1,30% YoY dari kuartal sebelumnya 4,62%. Di saat realisasi belanja pegawai hingga bansos bergerak negatif, Josua menyoroti realisasi belanja pembayaran bunga utang yang meningkat. 

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengestimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5% YoY pada kuartal IV/2024 di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

    Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan sedikit melemah, mencapai 4,8% YoY pada kuartal IV/2024 dari 4,9% pada kuartal sebelumnya, tetapi tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi.

    “Kinerja nilai ekspor yang meningkat pun akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, didukung oleh kinerja ekspor Indonesia yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian,” tuturnya. 

    Sementara pengeluaran pemerintah diproyeksikan sedikit melambat karena adanya efek dasar yang tinggi dari tahun sebelumnya. 

    Di sisi lain, PMTB diperkirakan akan melambat dari 5,2% menjadi 4,9% karena perusahaan-perusahaan telah melakukan belanja modal di kuartal sebelumnya untuk mengoptimalkan penggunaan akhir tahun. 

    BPS akan mengumumkan realiasi PDB kuartal IV/2024 dan secara keseluruhan tahun pada Rabu (5/2/2025) pukul 11.00 WIB. 

  • Ekonom Proyeksi Rupiah Masih Akan Melemah dan Inflasi Tetap Rendah pada Februari 2025

    Ekonom Proyeksi Rupiah Masih Akan Melemah dan Inflasi Tetap Rendah pada Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai rupiah masih akan melemah dan inflasi masih terjaga rendah, setidaknya pada Februari 2025.

    Banjaran pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu belakangan diakibatkan oleh sentimen eksternal, terutama penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, penerapan sejumlah kebijakan pemerintahan baru AS di bawah presiden Donald Trump yang cenderung proteksionis mendorong penguatan indeks dolar AS.

    “Rupiah diperkirakan masih melanjutkan tren pelemahan dalam jangka pendek, tertekan oleh sentimen eksternal,” ujar Banjaran kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    Kendati demikian, dia meyakini Bank Indonesia (BI) memiliki daya intervensi agar pelemahanan rupiah tidak semakin memburuk. Banjaran meyakini BI bisa melakukan intervensi di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan pasar surat berharga agar cadangan devisa negara tetap kuat.

    Apalagi, penanaman modal asing tumbuh melampaui ekspektasi pasar yaitu sebesar 33,3% pada Kuartal IV/2024. Oleh sebab itu, sambungnya, sentimen positif perekonomian domestik ke depan masih besar.

    Sementara itu, dia menilai inflasi masih terjaga tetap rendah dalam jangka pendek terutama karena andil diskon tarif listrik dari pemerintah yang berlaku hingga akhir Februari 2025.

    “Inflasi diperkirakan tetap rendah di kisaran 1,3% yoy [year on year/secara tahunan] pada Februari 2025 mengingat kebijakan insentif tarif listrik dari pemerintah masih berlaku,” jelasnya.

    Menurut Banjaran, kenaikan inflasi baru akan terjadi pada Maret 2025 seiring periode Ramadan yang akan mendorong konsumsi masyarakat.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan inflasi baru akan melonjak pada Maret 2025 usai diskon tarif listrik akan berakhir.

    Secara keseluruhan, Josua pun memproyeksikan tingkat inflasi mencapai sekitar 2,33% pada akhir tahun 2025. Proyeksi tersebut meningkat dari 1,57% pada akhir tahun 2024.

    Sekalipun inflasi cenderung terkendali hingga akhir 2025, namun Josua melihat BI tidak akan serta merta menurunkan suku bunga acuan. Menurutnya, ketidakpastian kondisi global membuat BI punya ruang kecil menurunkan suku bunga.

    “BI juga perlu mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah yang akan banyak dipengaruhi oleh sentimen global baik dari kebijakan Trump terkait tarif impor, perlambatan ekonomi Tiongkok serta, ketidakpastian geo politik global terutama di Timur Tengah,” jelas Josua kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

  • Rupiah melemah hingga 144 poin jadi RP16.448 per dolar AS

    Rupiah melemah hingga 144 poin jadi RP16.448 per dolar AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah hingga 144 poin jadi RP16.448 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah kuat hingga 144 poin atau 0,88 persen menjadi Rp16.448 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.304 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin turut melemah ke level Rp.16.453 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.312 per dolar AS.

    “Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali ancaman tarif terhadap Kanada dan Meksiko (yang membuat indeks dolar AS menguat dan melemahkan kurs rupiah,” ujar Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede kepada Antara di Jakarta, Senin.

    Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif penerapan tarif 25 persen atas barang-barang impor dari Kanada, Meksiko, sementara China 10 persen.

    Trump juga menyatakan bakal memberlakukan tarif untuk berbagai macam produk, termasuk aluminium, farmasi, hingga minyak dan gas. Ia menegaskan tarif tersebut yang mulai berlaku efektif mulai Selasa (4/2/2025) tak akan mendorong inflasi domestik yang lebih tinggi.

    Penegasan dari Presiden AS tersebut mendorong ketidakpastian yang lebih tinggi di pasar keuangan global, sehingga mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang global.

    “Rupiah melemah karena meningkatnya ketidakpastian mengenai kebijakan tarif AS,” ucap dia.

    Selain itu, Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index AS di bulan Desember 2024 naik dari 2,4 persen menjadi 2,6 persen year on year (yoy), sejalan dengan ekspektasi pasar. Kemudian, Personal Spending AS di bulan yang sama turut naik menjadi 0,7 persen atau melebihi estimasi 0,5 persen.

    “(Ini) mencerminkan permintaan konsumen yang lebih kuat, dan berkontribusi terhadap apresiasi dolar AS,” kata Josua.

    Sumber : Antara

  • BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025 terpantau deflasi 0,76%.

    Kepastian terjadinya deflasi bulanan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparan bulanan hari ini, Senin, (3/2/2025).

    “Pada Januari 2025 secara bulanan atau MtM dan tahun kalender ytd terjadi deflasi 0,76% atau terjadi penurunan IHK dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025”, kata Amalia.

    Dia menyebut deflasi bulanan terjadi di tengah kebijakan pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan PLN hingga 2200 VA, kenaikan harga BBM non subsidi, kenaikan harga eceran produk tembakau, dan curah hutan kriteria menengah dan diatas normal sehingga berdampak kepada produksi hortikultura. 

    Deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu kondisi kenaikan harga secara terus-menerus. Deflasi dapat menyebabkan dampak negatif pada perekonomian, seperti penurunan pendapatan bisnis, peningkatan pengangguran, penurunan investasi, stagnasi ekonomi yang berujung meningkatnya beban utang.

    Amalia juga menekankan, deflasi bulanan pada Januari 25 menjadi catatan pertama. Deflasi bulanan terakhir yang dicatat BPS sebelumnya terjadi pada September 2024. 

    “Pada Januari 25 angka bulanan (mtm) dan year to date (ytd) akan sama karena pembandingnya sama. Sementara itu, secara year on year (yoy), terjadi inflasi sebesar 0,76%,” kata Amalia.

    BPS mencatat kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya sebesar 9,16% dan ini memberikan andil deflasi sebesar -1,44%.

    Realisasi ekonomi Januari 2025 itu di luar perkiraan sejumlah analis. Sebelumnya Ekonom memproyeksikan Indeks Harga Konsumen atau IHK bulanan pada Januari 2025 masih akan mencatatkan inflasi, tetapi lebih lambat dari bulan sebelumnya, alias terjadi disinflasi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,4% secara bulanan atau (month to month/MtM). Angka tersebut lebih rendah dari 0,44% pada Desember 2024.

    “Kelompok harga bergejolak menjadi pondorong terbesar inflasi sepanjang bulan Januari yang lalu,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

    Sekalipun menjadi pendorong inflasi, Josua memperkirakan inflasi kelompok harga bergejolak inflasi 1,71% (MtM), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami kenaikan 2,04%.

    Kenaikan komponen inflasi harga bergejolak sejalan dengan pola musiman dari masalah pasokan bahan makanan menjelang musim panen. Di sisi lain, seiring dengan berkurangnya permintaan dari musim liburan, inflasi harga bergejolak cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Indeks harga yang diatur pemerintah secara bulanan diperkirakan akan stabil, karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga yang signifikan untuk energi atau barang/jasa lainnya.

    Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 0,18% (MtM) dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga emas.

    Adapun, secara tahunan (year on year/YoY), Josua memperkirakan tingkat inflasi umum akan meningkat dari 1,57% pada Desember 2024 menjadi 1,94% di Januari 2025. Sebaliknya, inflasi IHK inti tahunan diperkirakan turun tipis menjadi 2,24% dari 2,26% di Desember 2024.

    Indeks harga yang diatur pemerintah diperkirakan akan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 1,05%, sedangkan indeks harga bergejolak diperkirakan mengalami inflasi sebesar 1,82%.

    “Kami memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2% di tahun 2025, seiring dengan revisi peraturan kenaikan tarif PPN oleh pemerintah,” lanjutnya.

    Senada, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meramalkan inflasi Indonesia pada Januari 2025 pada level 0,3% (MtM), dengan inflasi tahunan sebesar 1,83% dan inflasi inti di 2,3% (YoY).

    Hosianna menyebutkan kendati ada faktor musiman yang mempengaruhi harga barang, seperti permintaan tinggi, secara keseluruhan inflasi terjaga dengan baik.

    “Tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, seiring dengan kebijakan moneter yang proaktif dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga,” tuturnya.