Xcloud.id

Tag: Josua Pardede

  • Anomali! Prabowo Rajin Guyur Insentif, Masyarakat Pilih Tahan Konsumsi

    Anomali! Prabowo Rajin Guyur Insentif, Masyarakat Pilih Tahan Konsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Anomali perilaku konsumen terjadi penghujung 2025. Di tengah guyuran insentif fiskal pemerintah dan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), masyarakat justru cenderung mengerem belanja dan mempertebal tabungan.

    Berdasarkan data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi pada Desember 2025 tercatat sebesar 74,3%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi November 2025 sebesar 74,6% dan Oktober 2025 yang mencapai 74,7%.

    Meski periode akhir tahun jelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan konsumsi yang meningkat, tetapi ternyata kali ini masyarakat lebih memilih menahan belanjanya. Apalagi, pada saat yang sama, pemerintah juga menggelontorkan berbagai insentif fiskal untuk dorong konsumsi masyarakat.

    Nyatanya, masyarakat terlihat lebih agresif dalam mempertebal bantalan likuiditas. Survei BI mencatat porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan (savings to income ratio) merangkak naik jelang akhir 2025.

    Pada Desember 2025, porsi pendapatan yang ditabung berada pada level 14,87%, naik dari posisi November sebesar 14,44% dan posisi Oktober 2025 sebesar 14,32%.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pergeseran struktur penggunaan pendapatan masyarakat tersebut sebagai penanda kecemasan masyarakat akan ketidakpastian.

    “Secara ekonomi, kombinasi ini lazim muncul ketika rumah tangga memilih bersikap lebih hati-hati dan membangun bantalan kas, baik karena ketidakpastian maupun guncangan lokal,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

    Alasan Insentif Tak Laku

    Josua membedah alasan mengapa insentif jumbo seperti Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra senilai Rp29,9 triliun, diskon transportasi, hingga program magang fresh graduate perguruan tinggi bergaji UMK tidak serta-merta menggenjot rasio konsumsi.

    Pertama, sifat insentif akhir tahun lebih bersifat defensif untuk menjaga daya beli, bukan pemicu lonjakan belanja non-essential. Dana bantuan lebih banyak terserap untuk kebutuhan pokok atau mengurangi beban cicilan seperti yang terlihat dari penurunan rasio cicilan utang menjadi 10,81% pada Desember 2025, dari 10,98% pada bulan sebelumnya.

    Kedua, tekanan inflasi pangan yang masih persisten. Josua mencatat inflasi komponen bergejolak (volatile food) mencapai 6,21% pada akhir tahun lalu, yang membuat ruang belanja masyarakat menyempit hanya untuk kebutuhan perut, memaksa mereka menahan belanja barang sekunder dan tersier.

    “Momentum Nataru memang mendorong belanja, tetapi bila pada akhir tahun sebagian rumah tangga menerima tambahan pendapatan musiman dan memilih menyimpannya, maka porsi tabungan naik dan porsi konsumsi bisa turun secara rasio,” jelasnya.

    Selain itu, penurunan perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh sentimen domestik yang tidak merata. Josua mencontohkan penurunan optimisme di kota-kota seperti Medan dan Padang yang terdampak bencana alam di Sumatra, yang turut menyeret rata-rata indeks nasional.

    Pada 2026, Josua mengingatkan pemerintah bahwa meskipun konsumen masih optimis, mereka semakin selektif. Konsumsi diproyeksi tetap tumbuh, namun tidak akan agresif jika masyarakat terus memprioritaskan tabungan.

    “Implikasi kebijakan yang paling relevan adalah memastikan stabilitas harga pangan agar daya beli riil tidak cepat terkikis, serta menajamkan desain insentif agar lebih cepat tersalur pada kelompok dengan kecenderungan belanja tinggi,” pungkasnya.

    Hanya Kelompok Bawah yang Tingkatkan Konsumsi

    Jika dibedah berdasarkan kelompok pengeluaran maka tampak kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan menjadi satu-satunya kategori yang mengalami kenaikan porsi konsumsi pada Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.

    Tercatat, proporsi pendapatan yang dibelanjakan kelompok ini melonjak ke level 77,3% pada akhir tahun, naik dari posisi November 2025 sebesar 76,5%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perilaku kelompok pengeluaran lainnya yang kompak menahan belanja.

    Penurunan porsi konsumsi paling tajam terjadi pada kelas menengah, khususnya kelompok pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta. Kelompok ini memangkas porsi belanjanya dari 73,8% pada November 2025 menjadi 70,9% pada Desember 2025.

    Sejalan, kelompok pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta mengalami penurunan rasio konsumsi dari 73,8% pada November 2025 menjadi 73,2% pada Desember 2025. Begitu juga kelompok pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta juga mencatatkan penurunan rasio konsumsi dari 75% pada November 2025 menjadi 74,6% pada Desember 2025.

    Adapun, kelompok masyarakat kelas atas (pengeluaran di atas Rp5 juta) makin defensif. Porsi konsumsi kelompok ini menyusut dari 71,4% pada November 2025 menjadi 70,84% pada Desember 2025, terendah dibandingkan seluruh kategori lainnya.

  • Kurs Dolar AS Hari Ini 7 Januari 2026 Perkasa, Rupiah Melempem ke Level Segini

    Kurs Dolar AS Hari Ini 7 Januari 2026 Perkasa, Rupiah Melempem ke Level Segini

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah hari ini Rabu 7 Januari 2025 bergerak melemah 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.761 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.758 per dolar AS.

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung memberikan sentimen pelemahan terhadap kurs rupiah.

    “Untuk hari ini, rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.700-Rp16.800 per dolar AS,” ungkapnya dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2025).

    Mengutip Sputnik, pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, lalu membawa keduanya ke New York.

    Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam “narko-terorisme” serta dianggap sebagai ancaman, termasuk bagi AS.

    Serangan AS itu pun mengundang kecaman luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mengkhawatirkan aksi tersebut dapat menjadi preseden yang sangat buruk dalam hubungan internasional.

    Ketidakpastian seputar Rupiah juga membebani pasar obligasi, sebagaimana tercermin dalam tren kenaikan surat berharga negara (SBN) sepanjang sesi perdagangan Selasa (6/1/2026).

    Tercatat, imbal hasil seri acuan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun ditutup masing-masing pada 5,49 persen (+2 basis points/bps), 6,10 persen (+1 bps), 6,39 persen (0 bps), dan 6,50 persen (+1 bps).

    Volume perdagangan obligasi pemerintah mencapai Rp50,28 triliun pada Selasa (6/1/2026), jauh lebih tinggi dibandingkan Senin (5/1/2026) yang mencapai Rp29,02 triliun.

    “Sementara itu, pada lelang SUN tanggal 6 Januari 2026, Kementerian Keuangan menyerap Rp40 triliun dari total penawaran sebesar Rp90,96 triliun,” ujar Josua.

     

  • Ekonom: Dampak penarikan SAL Rp75 T ditentukan oleh strategi bank

    Ekonom: Dampak penarikan SAL Rp75 T ditentukan oleh strategi bank

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai bahwa dampak penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp75 triliun dari Himbara ditentukan oleh strategi masing-masing bank dalam merespons perubahan likuiditas, sehingga tidak otomatis menekan penyaluran kredit.

    Dalam hal ini, dampak penarikan dana akan bergantung pada pilihan bank, apakah menaikkan bunga dana serta memperketat kredit untuk menjaga margin dan likuiditas, atau tetap agresif karena permintaan kredit kuat dan likuiditas pasar uang masih longgar.

    Josua, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa penarikan SAL pada dasarnya membuat likuiditas menjadi lebih ketat terutama jika dana tersebut selama ini menjadi sumber pendanaan yang relatif stabil.

    Namun, dari sisi pemerintah, penarikan tersebut dilakukan secara bertahap. Dana akan dibelanjakan kembali melalui belanja pusat dan daerah, sehingga secara sistem tidak benar-benar keluar dari perekonomian.

    “Artinya, secara sistem uangnya tidak benar-benar keluar, hanya berubah jalur dari penempatan SAL pemerintah di perbankan menjadi uang yang beredar lewat pembayaran belanja,” jelas Josua.

    Ia mengatakan bahwa dampaknya terhadap industri perbankan umumnya lebih terasa pada perubahan sebaran dana. Sejumlah bank bisa kehilangan simpanan, sementara bank lain justru menerima tambahan dana dari pihak yang memperoleh pembayaran belanja.

    Karena itu, ujar Josua, risiko kenaikan biaya dana paling nyata bukan di level sistem, melainkan pada bank yang harus menutup kekosongan likuiditas dengan menaikkan bunga simpanan atau mencari sumber pendanaan lain.

    Adapun pada level sistem, likuiditas perbankan tercatat masih memadai, sebagaimana data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Per Oktober 2025, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) berada di level 84,26 persen serta alat likuid perbankan berada di angka Rp2.875 triliun, sehingga masih terdapat ruang penyesuaian.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penarikan dana senilai Rp75 triliun dari sistem perbankan bakal digunakan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), di mana ia menjamin langkah tersebut tak akan mengganggu jalannya sistem perekonomian.

    “Itu buat belanja rutin kementerian/lembaga. Saya tarik, seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi. Jadi, langsung masuk ke sistem perekonomian, tidak mengganggu uang beredar di sistem perekonomian,” kata Purbaya dalam wawancara cegat seusai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (2/1).

    Justru, kata dia, penarikan dana tersebut bakal mendongkrak efek berganda (multiplier effect) pada sistem ekonomi.

    Sebab, pemerintah pusat dan daerah bakal membelanjakan peralihan uang itu sehingga makin mendorong aktivitas ekonomi.

    “Malah harusnya lebih bagus, karena ada dampak multiplier dari belanja pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi itu nggak apa-apa, tapi yang Rp201 triliun masih saya taruh di perbankan,” ujarnya.

    Pada akhir tahun kemarin (31/12/2025), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menarik dana sebesar Rp75 triliun dari total Rp276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan.

    Pemerintah sebelumnya menempatkan dana Rp276 triliun yang berasal dari SAL ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD).

    Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp80 triliun, BTN Rp25 triliun, BSI Rp10 triliun, serta Bank DKI Rp1 triliun.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom: Kenaikan laba bank 2026 bergantung biaya dana & risiko kredit

    Ekonom: Kenaikan laba bank 2026 bergantung biaya dana & risiko kredit

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang peluang kenaikan laba industri perbankan pada 2026 lebih banyak ditentukan dua hal, yakni terkait biaya dana (cost of fund) dan risiko kredit.

    Dari sisi biaya, menurut dia, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, kecepatan bank menurunkan biaya dana tanpa kehilangan dana pihak ketiga (DPK) menjadi faktor penentu.

    Sementara, dari sisi risiko kredit, kualitas kredit terutama pada segmen rumah tangga dan UMKM perlu dijaga agar beban pencadangan tidak meningkat.

    Josua menjelaskan kinerja laba perbankan menunjukkan gambaran yang cenderung moderat, seiring margin bunga bersih dan laba atas aset yang sudah sedikit menurun, sementara risiko kredit masih relatif terkendali.

    Sebagaimana proyeksi Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit diperkirakan berada pada kisaran 8-11 persen pada 2025 serta 8-12 persen pada 2026.

    Josua menilai proyeksi kredit pada tahun ini mengarah pada perbaikan bila pelonggaran kebijakan, insentif likuiditas, dan percepatan belanja pemerintah benar-benar menurunkan biaya dana dan mendorong aktivitas riil.

    Berdasarkan data terakhir dari BI, kredit perbankan per November 2025 tumbuh sebesar 7,74 persen (year on year/yoy).

    Josua menilai, ruang untuk mengejar target 8-11 persen sepanjang 2025 masih ada tetapi cenderung mengarah pada batas bawah, karena kenaikan kredit membutuhkan dorongan serentak dari sisi permintaan dan sisi penawaran.

    “Bank Indonesia menekankan perlunya langkah bersama yakni menurunkan praktik bunga deposito special rate bagi deposan besar, memperkuat keyakinan dunia usaha dan perbankan, serta mempercepat belanja pemerintah agar konsumsi dan investasi riil naik,” jelas Josua.

    Ia juga mengingatkan hambatan utama terletak pada biaya dana yang turun terbatas karena bunga deposito khusus masih tinggi, sehingga suku bunga kredit sulit turun dan penyaluran kredit tidak seagresif yang diharapkan.

    Dari sisi komposisi, Josua memperkirakan penopang utama pertumbuhan kredit lebih mungkin datang dari kredit investasi dan segmen korporasi, serta banyak dikontribusikan bank-bank BUMN.

    Sedangkan, kredit rumah tangga dan UMKM, menurutnya, cenderung lebih tertahan karena kualitas dan permintaan yang belum pulih merata.

    Berdasarkan data BI, kredit UMKM pada November 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen (yoy).

    Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Desember 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan peran kredit perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan.

    Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat.

    Sementara, dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03 persen (yoy) pada November 2025.

    Adapun rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Oktober 2025 meningkat menjadi sebesar 26,38 persen.

    Rasio yang tinggi ini menandakan bank semakin mampu untuk menyerap risiko.

    Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,25 persen (bruto) dan 0,90 persen (neto) pada Oktober 2025.

    Namun, NPL (bruto) UMKM masih tinggi, yaitu sebesar 4,50 persen pada November 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah diiringi keputusan BI tahan suku bunga

    Rupiah melemah diiringi keputusan BI tahan suku bunga

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis, bergerak melemah tipis 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.695 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

    Pelemahan kurs rupiah menyusul setelah keluar keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan BI Rate.

    “BI mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah di 4,75 persen, dengan alasan ketidakpastian global yang berkelanjutan, sambil menegaskan bahwa masih ada ruang untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ucap Chief Economist Permata Bank Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu (17/12).

    Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

    Melihat sentimen global, berasal dari pernyataan dovish dari pejabat Fed Christopher Waller.

    “(Ia) mencatat bahwa suku bunga kebijakan saat ini berada sekitar 100 bps (basis points) di atas level netral, menunjukkan ruang yang cukup untuk penurunan suku bunga di masa mendatang,” ungkap dia.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diperkirakan diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.650–16.750 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penguatan rupiah diiringi data ekonomi AS yang lesu

    Penguatan rupiah diiringi data ekonomi AS yang lesu

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu, bergerak menguat 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.665 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.691 per dolar AS.

    Penguatan kurs rupiah diiringi data ekonomi AS yang lesu sebagai dampak penutupan pemerintahan AS.

    “Data pasar tenaga kerja dan sektor riil menunjukkan bahwa ekonomi AS tetap lesu pada November 2025,” ucap Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Tercatat, data Non-Farm Payrolls (NFP) AS menyusut sebesar 105 ribu pada Oktober 2025, membalikkan peningkatan sebesar 108 ribu pada bulan sebelumnya, sebelum pulih sedikit dengan melonjak 64 ribu pada November 2025.

    Secara keseluruhan, NFP turun bersih sebesar 41 ribu selama Oktober-November 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan peningkatan sebesar 25 ribu.

    Tingkat pengangguran AS juga disebut mengalami kenaikan menjadi 4,6 persen pada November 2025 dari 4,4 persen pada September 2025, melebihi perkiraan konsensus sebesar 4,5 persen.

    Angka-angka pasar tenaga kerja ini, lanjut dia, menggarisbawahi dampak buruk penutupan pemerintah terhadap ekonomi AS.

    Indikator lain lebih lanjut menunjukkan momentum ekonomi yang melemah, dengan penjualan ritel AS pada Oktober 2025 bergerak stagnan di 0,0 persen month to month (mom), turun dari 0,1 persen mom sebelumnya dan di bawah ekspektasi peningkatan 0,1 persen mom.

    Di sisi lain, investor berhati-hati jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada hari ini.

    “BI dijadwalkan mengumumkan hasil RDG BI hari ini, dan kami memperkirakan suku bunga kebijakan akan dipertahankan di 4,75 persen, mencerminkan sikap hati-hati yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas rupiah. Oleh karena itu, kami memperkirakan rupiah akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.625–Rp16.725 per dolar AS selama sesi perdagangan hari Rabu,” ungkap Josua.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penguatan rupiah diiringi data ekonomi AS yang lesu

    Penguatan rupiah diiringi data ekonomi AS yang lesu

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Rabu, bergerak menguat 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.665 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.691 per dolar AS.

    Penguatan kurs rupiah diiringi data ekonomi AS yang lesu sebagai dampak penutupan pemerintahan AS.

    “Data pasar tenaga kerja dan sektor riil menunjukkan bahwa ekonomi AS tetap lesu pada November 2025,” ucap Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Tercatat, data Non-Farm Payrolls (NFP) AS menyusut sebesar 105 ribu pada Oktober 2025, membalikkan peningkatan sebesar 108 ribu pada bulan sebelumnya, sebelum pulih sedikit dengan melonjak 64 ribu pada November 2025.

    Secara keseluruhan, NFP turun bersih sebesar 41 ribu selama Oktober-November 2025, jauh di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan peningkatan sebesar 25 ribu.

    Tingkat pengangguran AS juga disebut mengalami kenaikan menjadi 4,6 persen pada November 2025 dari 4,4 persen pada September 2025, melebihi perkiraan konsensus sebesar 4,5 persen.

    Angka-angka pasar tenaga kerja ini, lanjut dia, menggarisbawahi dampak buruk penutupan pemerintah terhadap ekonomi AS.

    Indikator lain lebih lanjut menunjukkan momentum ekonomi yang melemah, dengan penjualan ritel AS pada Oktober 2025 bergerak stagnan di 0,0 persen month to month (mom), turun dari 0,1 persen mom sebelumnya dan di bawah ekspektasi peningkatan 0,1 persen mom.

    Di sisi lain, investor berhati-hati jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada hari ini.

    “BI dijadwalkan mengumumkan hasil RDG BI hari ini, dan kami memperkirakan suku bunga kebijakan akan dipertahankan di 4,75 persen, mencerminkan sikap hati-hati yang berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas rupiah. Oleh karena itu, kami memperkirakan rupiah akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.625–Rp16.725 per dolar AS selama sesi perdagangan hari Rabu,” ungkap Josua.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah Perkasa, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini Jumat 12 Desember 2025

    Rupiah Perkasa, Cek Kurs Dolar AS Hari Ini Jumat 12 Desember 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari ini Jumat 12 Desember 2025. Rupiah bergerak menguat 10 poin atau 0,06 persen menjadi 16.666 per dolar AS dari sebelumnya 16.676 per dolar AS.

    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penguatan kurs rupiah dipicu hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan Desember 2025.

    “The Fed memangkas suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 3,50–3,75 persen dan mengumumkan dimulainya kembali pembelian surat berharga Pemerintah AS senilai 40 miliar dolar AS,” ucapnya dikutip dari Antara, Jumat (12/12/2025).

    Menurut dia, pasar menafsirkan langkah-langkah ini sebagai strategi keluar dari Quantitative Tightening (QT) The Fed, yang memicu pelemahan dolar AS secara luas.

    Kenaikan Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir pada Sabtu (6/12) menjadi 236 ribu dari 192 ribu, melampaui perkiraan konsensus sebesar 220 ribu, turut mempengaruhi pelemahan dolar AS.

    “Ini menandai peningkatan mingguan terbesar sejak Maret 2020, memperkuat tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja AS,” ungkap Josua.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, kurs rupiah diperkirakan berkisar Rp16.625–16.725 per dolar AS.

    Menyusul pertemuan FOMC pada Desember 2025, turut membuat yield UST turun, sementara rupiah menguat. Hal ini mendukung penurunan yield SBN, khususnya pada tenor yang lebih pendek.

    Yield SBN benchmark 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing berada di angka 5,63 persen (-3 basis points/bps), 6,18 persen (-1 bps), 6,46 persen (0 bps), dan 6,58 persen (0 bps) pada Kamis (11/12).

    Volume perdagangan obligasi pemerintah mencapai Rp19,98 triliun pada Rabu (10/11), turun dari Rp21,98 triliun yang tercatat pada sesi sebelumnya.

     

  • BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral mendapat mandat baru untuk memperkuat sektor riil lewat sejumlah kebijakan.

    Draf Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi mandat kepada Bank Indonesia (BI) untuk meracik bauran kebijakan yang mampu menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. 

    Pasal 7 UU P2SK menegaskan bahwa BI bertugas menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Untuk mencapai tujuan tersebut, BI meracik bauran kebijakan yang diarahkan menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

    Lebih rinci, beleid itu menuturkan bahwa otoritas moneter melakukan sinergi dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    “…antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau,” demikian bunyi penjelasan pasal 7 ayat (2) draf UU P2SK, dikutip pada Kamis (4/12/2025).

    Menanggapi isi draf tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa sejatinya apa yang diatur dalam draf tersebut telah dilakukan oleh otoritas moneter.

    Namun dengan dicantumkan dalam UU P2SK, hal ini kian memperkuat posisi BI dalam membuat kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan yang dibuat pemerintah dan BI dapat selaras. 

    “Jadi saya tetap melihat bahwa keselarasan ini menunjukkan bahwa ini pun juga mestinya direspon juga oleh positif dari sisi investor, sehingga harapannya nanti akan merefleksikan juga bagaimana soliditas dari sisi komunikasi kebijakan kita,” tutur Josua ketika ditemui di sela-sela media briefing Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

  • Inflasi November 2025 Melambat, jadi Sinyal Pelemahan Ekonomi?

    Inflasi November 2025 Melambat, jadi Sinyal Pelemahan Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada November 2025 mengalami perlambatan. Padahal, secara historis, inflasi kerap meningkat pada akhir tahun akibat permintaan yang meningkat.

    BPS mencatat inflasi November 2025 melambat ke level 0,17% secara bulanan (month to month/MtM), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,28% MtM.

    Pola ini berbanding terbalik dengan kondisi pada 2019 sampai dengan 2024. Selama itu, grafik inflasi bulanan konsisten menanjak dalam tiga bulan terakhir setiap tahunnya.

    Misalnya pada tahun lalu, inflasi bergerak dari 0,08% MtM pada Oktober 2024 menjadi 0,30% MtM pada November 2024, dan terus mendaki ke 0,44% MtM pada Desember 2024.

    Terakhir kali, perlambatan inflasi pada November terjadi pada 2018. Kala itu, BPS mencatat inflasi sebesar 0,27% atau lebih rendah sedikit dari 0,28% pada bulan sebelumnya atau Oktober 2018.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai anomali perlambatan inflasi pada November 2025 bukan merupakan sinyal permintaan ekonomi yang tajam, melainkan indikasi normalisasi harga pangan dan energi yang justru menguntungkan daya beli masyarakat.

    “Penurunan inflasi November 2025 menurut saya lebih mencerminkan kombinasi normalisasi harga pangan dan energi serta permintaan domestik yang masih terkendali, bukan sinyal bahwa ekonomi tiba-tiba melemah tajam,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

    Josua memaparkan, faktor utama yang membuat inflasi November tampak anomali dibanding pola historis adalah penurunan harga pada sejumlah komoditas pangan yang biasanya justru menjadi pendorong kenaikan harga jelang libur akhir tahun.

    Secara bulanan, terjadi penurunan harga pada daging ayam ras, beras, cabai merah, telur ayam ras, hingga kentang. Perinciannya, daging ayam ras menjadi penahan utama dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,03%.

    Selanjutnya, komoditas beras dan cabai merah masing-masing menyumbang andil deflasi 0,02%. Adapun, telur ayam ras dan kentang turut berkontribusi menahan laju inflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%.

    Menurut Josua, penurunan harga itu mengindikasikan pasokan pangan pokok relatif memadai berkat panen raya dan operasi pasar yang agresif.

    “Di sisi lain, tidak ada penyesuaian besar pada harga yang diatur pemerintah seperti BBM dan tarif listrik, sehingga komponen energi hanya mencatat inflasi tahunan sekitar 0,34%,” tambahnya.

    Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi

    Lantas, apakah inflasi yang melambat ini akan menahan laju pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025? Josua justru memproyeksikan dampak yang positif.

    Dia menjelaskan bahwa inflasi yang landai akan menjaga pendapatan riil masyarakat sehingga ruang konsumsi menjadi lebih longgar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

    “Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 kemungkinan justru cenderung positif bagi daya beli. Inflasi yang lebih rendah membuat kenaikan pendapatan nominal rumah tangga lebih banyak tercermin sebagai kenaikan pendapatan riil,” jelas Josua.

    Dia juga menyoroti adanya dukungan stimulus fiskal di akhir tahun, termasuk bantuan sosial (bansos) tunai skala besar yang diproyeksikan mencapai Rp30 triliun pada kuartal terakhir tahun ini. Bansos, sambungnya, akan menyuntikkan tambahan permintaan ke sektor perdagangan dan jasa di akar rumput.

    Dari sisi perilaku konsumen, Josua mencatat adanya sikap kehati-hatian (precautionary motive). Data Survei Konsumen Oktober 2025 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik ke level 121,2, namun porsi pendapatan yang ditabung juga meningkat dari 13,7% menjadi 14,3%.

    “Artinya, konsumen merasa lebih optimis ke depan tetapi masih berhati-hati dalam belanja saat ini, cenderung memperkuat tabungan,” tuturnya.

    Meskipun demikian, indikator sisi produksi menunjukkan penguatan. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik ke level 53,3 pada November, tertinggi sejak Februari, yang mencerminkan peningkatan pesanan domestik.

    Dengan kombinasi faktor tersebut, Josua optimistis pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun akan tetap terjaga. “Yang lebih mungkin terjadi, inflasi yang rendah akan membantu menahan perlambatan konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian global, sehingga pertumbuhan triwulan IV tetap bertahan di kisaran sekitar 5%,” tutupnya.