Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • 2 Rumah Pensiun Pemberian Negara yang Sempat Ditolak Jokowi Kini Hampir Tuntas Regional

    2 Rumah Pensiun Pemberian Negara yang Sempat Ditolak Jokowi Kini Hampir Tuntas Regional

    Rumah Pensiun Pemberian Negara yang Sempat Ditolak Jokowi Kini Hampir Tuntas
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rumah pemberian negara untuk mantan presiden Joko Widodo di Jalan Jalan Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, hampir rampung.
    Rumah yang berdiri di atas lahan 12.000 meter persegi itu kini dalam tahap penyelesaian akhir atau
    finishing
    .
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (21/10/2025), rumah baru Jokowi itu masih tertutup pagar seng. Beberapa pekerja tampak masih beraktivitas di area pembangunan.
    Rumah yang dibangun sejak Juni 2024 ini dibangun dalam dua tahap.
    “Cukup lama karena dua tahap. Tahap pertama sudah 100 persen, yang tahap kedua
    finishing
    masih berjalan,” kata Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono.
    Slamet menuturkan, proyek rumah dua lantai sudah mencapai 90-95 persen untuk bangunan utama.
    “Kalau progres saat ini masih tahap finishing. Masih ada kegiatan keluar masuk pekerja. Sebatas pengetahuan kami seperti itu untuk finishing-nya. Paling 90–95 persen untuk bangunan utama,” kata Slamet saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (21/10/2025).
    Namun, ia mengaku belum mengetahui kapan pembangunan akan selesai sepenuhnya.
    “Kami belum tahu kapan selesai karena pembangunan pagar juga baru sekitar 50 persen,” ujarnya.
    Slamet mengungkapkan, tanah di kawasan tersebut tembus Rp 10 juta per meter persegi.
    “Luas tanahnya sekitar 12.000 meter persegi atau empat patok. Harga tanah di sana sudah di atas Rp 10 juta per meter, bahkan ada yang menawarkan sampai Rp 15 juta,” jelasnya.
    Awalnya, tanah itu milik warga sipil, kemudian dibeli untuk keperluan pembangunan ”rumah pensiun” bagi presiden.

    Slamet menambahkan, lokasi rumah baru Jokowi tidak berbatasan langsung dengan permukiman warga, tetapi dengan area usaha seperti rumah makan dan hotel.
    “Tidak bersinggungan dengan rumah warga, hanya dengan lokasi usaha seperti rumah makan dan perhotelan,” ujarnya.
    Rumah tersebut diapit oleh dua restoran dan rumah makan di samping kanan dan kiri, serta berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
    Jarak antara rumah pensiun Jokowi dengan Bandara Adi Sumarmo juga terbilang dekat karena berjarak 5,4 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 13 menit.
    Ia berharap pembangunan bisa segera selesai sehingga Jokowi dapat menempati rumah tersebut dan tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
    “Harapannya bisa segera selesai dan ditempati. Warga juga berharap bisa berinteraksi dengan beliau,” tutupnya.
    Rumah pensiun Jokowi di Colomadu merupakan pemberian dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
    Berdasarkan UU tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
    Rumah pensiun tersebut direncanakan selesai dibangun pada 2018 atau satu tahun sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada periode pertama.
    “Namun, Pak Jokowi (saat itu) menolak,” ujar Bey pada 17 Desember 2022.
    Kemensetneg kemudian memulai pengadaan tanah untuk kediaman Jokowi pada Oktober 2022 melalui Sekretariat Negara.
    Lokasi yang dipilih untuk dibangun rumah pensiun Jokowi berada di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, tepat di samping rumah makan Taman Sari. Namun, pembangunan baru dimulai pada Juni 2024.
    Pratikno, saat menjadi Menteri Sekretaris Negara, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan rumah pensiun sebenarnya sudah disampaikan kepada Jokowi saat tahun ketiga di periode pertamanya menjabat sebagai presiden.
    Meski sudah mendapat tawaran, Jokowi menolak hal tersebut sampai ia terpilih lagi sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.
    Lagi-lagi, Kemensetneg menyampaikan kepada Jokowi bahwa negara akan memberikan rumah pensiun saat masa jabatan presiden memasuki tahun ketiga di periode kedua.
    “Tapi, beliaunya enggak-enggak, enggak-enggaknya itu akhirnya sekarang (rumah pensiun Jokowi di Colomadu) belum jadi,” jelas Pratikno pada Oktober 2024.
    (Penulis: Kontributor Solo dan Karanganyar, Romensy Augustino)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pak Nadiem, Guru Indonesia Butuh Lebih dari Ajakan Perubahan Kecil

    Pak Nadiem, Guru Indonesia Butuh Lebih dari Ajakan Perubahan Kecil

    JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem sempat membagikan dua lembar pidato jelang Hari Guru Nasional dan viral di media sosial. Dalam pidatonya itu, mengutarakan pikiran Nadiem akan sistem pendidikan di Indonesia. 

    Mantan CEO Gojek itu paham, untuk membawa perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia tak mudah. Dirinya pun tak ingin membagikan janji-janji kosong selama menjadi mendikbud.

    Setidaknya harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkatnya menjadi seorang menteri, karena Nadiem adalah orang yang berani mengeluarkan gagasan tidak biasa atau Out of The Box. Hal itulah yang diharapkan akan memunculkan loncatan besar, sekiranya gambaran dalam program jangka pajang dan tidak hanya sekadar arahan kecil semata. 

    “Saya tidak akan membuat janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia,” tutur Nadiem dalam lembar pidatonya untuk Hari Guru Nasional, Senin, 25 November.

    #SahabatDikbud, berikut pidato Mendikbud Nadiem Makarim pada upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional 2019. Naskah pidato dapat diunduh di laman https://t.co/7Cp0fjWeWK.#HariGuruNasional #HGN2019 #MerdekaBelajar #GuruPenggerak pic.twitter.com/Yu6ZVv1i6l

    — Kemendikbud (@Kemdikbud_RI) 2019. november 23.

    Nadiem meminta para guru mulai melakukan perubahan kecil di dalam kelas. Mulai dari mengajak kelas berdiskusi bukan hanya mendengar, kemudian beri kesempatan pada murid untuk mengajar di kelas, cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas, temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri, dan tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan.

    Dalam poin-poin tersebut, bisa dikatakan Nadiem ingin agar guru-guru dapat mengubah sistem pembelajaran yang mereka lakukan selama ini. Hanya saja, sepertinya Nadiem lupa kalau guru-guru itu mengikuti aturan dari kurikulum yang dibuat oleh Kemendibud. 

    “Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak. Selamat hari guru,” ucap Nadiem.

    #SahabatDikbud, bagaimana pendapatmu tentang pesan Mendikbud Nadiem Makarim mengenai “Merdeka Belajar” dan “Guru Penggerak”?#HariGuruNasional2019 #MerdekaBelajar #GuruPenggerak pic.twitter.com/eKfIgSjiO8

    — Kemendikbud (@Kemdikbud_RI) 2019. november 25.

    Kendala yang dialami guru Indonesia

    Para guru bisa saja melakukan gebrakan-gebrakan yang diimbau oleh Menteri Nadiem. Hanya saja, Nadiem juga harus melihat betapa luasnya daerah di Indonesia sehingga tidak bisa menyamaratakan satu permasalahan. 

    Salah satu permasalahan yang kerap menjadi pembicaraan adalah kesejahteraan para guru di tiap daerah. Dikutip dari Business Insider, tunjangan dan gaji guru di Indonesia bahkan berada di level yang sama dengan Slovakia dan Lituania. 

    Menurut data Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), rata-rata tunjangan dan gaji guru di Indonesia sekitar USD 2.830 per tahun atau sekitar Rp39 juta dalam kurs rupiah saat ini. Angka itu masih lebih rendah bila dibandingkan dengan gaji guru di Lituania sekalipun, sebesar USD 20.000 per tahun.

    Permasalahan itu diperburuk dengan penempatan guru-guru yang tersebar di sejumlah daerah tertinggal, terdepan dan terpencil atau 3T. Selain dituntut untuk mengajar peserta didik di daerah yang sangat sulit dijangkau, para guru juga mendapatkan gaji kecil dan kurang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

    Salah satunya dialami oleh Maria Marseli yang mengajar di salah satu sekolah di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Maria yang sudah mengajar selama 7 tahun di SDN Kepeketik, Sikka, NTT, hanya menerima gaji sebesar Rp75 ribu per bulan. Meski begitu, Maria tetap meneruskan niatnya untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah tempat tinggalnya. 

    “Saya mengabdi dengan tulus di sini. Satu hal yang paling penting adalah masa depan anak-anak. Kalau tidak ada yang mengajar di sini, masa depan anak-anak pasti suram. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa ini,” kata Maria, dilansir dari laman Kompas. 

    Penyebaran guru yang tidak merata juga seharusnya menjadi perhatian untuk Kemendikbud. Menurut data Kemendikbud persebaran guru terbanyak berada di Jawa Timur yaitu sebesar 190.878 guru.

    Hal ini Berbanding terbalik dengan daerah Papua Barat yang hanya memiliki 8.517 guru. Padahal, Kemendikbud juga menyatakan jumlah guru di Indonesia terbilang banyak yaitu sekitar 2 juta.

    Seperti yang dilaporkan katan Guru Indonesia (IGI), guru harus mengerjakan hal lain di luar sekolah. Misalnya membuat laporan pembelajaran ke pengawas sekolah, sertifikasi, dan kenaikan pangkat untuk mendapatkan gaji yang layak. 

    Belum lagi, penyertifikasian guru yang harus menyiapkan berbagai berkas-berkas untuk bisa mengikuti proses seleksi. Proses pengajaran jadi dilakukan ala kadarnya, karena guru memiliki hal lain yang ia harus kerjakan. 

    Mendikbud Nadiem sendiri pun mengakui beban guru di Indonesia bertambah akibat sistem adminstrasi. Imbauan Nadiem untuk mengajak guru-guru berubah harusnya dibarengi dengan gebrakan apa yang ia akan lakukan untuk mendukung perubahan  tersebut. Seperti pidato yang ia sampaikan, perubahan itu sulit, oleh karena kesulitannya itu seharusnya kementerian dan guru-guru bisa bersinergi untuk menggerakkan perubahan tersebut. 

  • 22 Oktober Hari Apa? Ini Deretan Peringatan Menarik! – Page 3

    22 Oktober Hari Apa? Ini Deretan Peringatan Menarik! – Page 3

    Mengutip dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), setiap 22 Oktober masyarakat Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’.

    Momentum ini tidak hanya menjadi penanda sejarah, melainkan juga menjadi reflektif untuk mengingat kembali peran penting para santri dalam perjuangan merebut kemerdekaan, membangun negeri, serta meneguhkan nilai-nilai Islam yang damai dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

    Sejarah Hari Santri Nasional dimulai pada peristiwa penting yaitu Resolusi Jihad yang diserukan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

    Seruan ini menjelaskan bahwa menjaga kemerdekaan adalah kewajiban agama, sekaligus memicu semangat perjuangan rakyat Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan.

    Kini, makna jihad yang dulu dilakukan melalui perjuangan fisik telah berkembang menjadi bentuk jihad lain seperti pengabdian di bidang intelektual, sosial, dan budaya.

    Perayaan Hari Santri memperlihatkan perubahan semangat ini, dari perjuangan di medan perang menjadi perjuangan di bidang pendidikan, moral, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan demikian, para santri masa kini melanjutkan perjuangan para leluhurnya dalam membangun Indonesia yang adil dan maju.

    Hari Santri pertama kali ditetapkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015 melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Tanggal 22 Oktober dipilih merujuk pada peristiwa bersejarah, yaitu dikeluarkannya Resolusi Jihad oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya.

    Resolusi Jihad tersebut menyerukan kepada para ulama, santri, dan seluruh umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kala itu terancam oleh kembalinya tentara sekutu (NICA-Belanda) ke tanah air. Seruan itu menjadi pemicu semangat perlawanan rakyat dalam Peristiwa 10 November 1945, yang kelak dikenal sebagai Hari Pahlawan.

    Di tengah tantangan zaman seperti krisis identitas, intoleransi, dan arus informasi yang begitu cepat, santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan moral bangsa.

    Pemerintah pun kini terus mendukung eksistensi pesantren melalui berbagai kebijakan, seperti UU Pesantren, bantuan kemandirian ekonomi, hingga digitalisasi pesantren.

     

  • Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Jebolan Pesantren, 5 Menteri Prabowo yang Pernah Jadi Santri – Page 3

    Deretan Menteri Jebolan Santri – Page 3

    Cak Imin alias Muhaimin Iskandar merupakan seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Menteri kelahiran 24 September 1966 ini juga merupakan salah satu menteri di pemerintahan Presiden Prabowo yang mengenyam bangku pendidikan pesantren.

    Ia menempuh pendidikan di kampung halamannya, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri Waruduwur, Jombang. Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Jombang. Setelah itu, Cak Imin menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1, Jombang.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Cak Imin pernah tergabung di beberapa organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PMII sejak tahun 1994 dan ditunjuk Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari tim asisten pembentukan PKB.

    Mengawali kariernya, Menko PM ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999–2004. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan pada era Presiden Joko Widodo, Cak Imin kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

     

  • Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    Buktikan Keberadaan Mafia Migas Jadi Tugas Ahok di Pertamina

    JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Komisaris Utama di Pertamina. Dia akan menjadi pengawas di lembaga yang mengurusi minyak itu.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra El Talattov mengatakan, tantangan Ahok di Pertamina adalah membuktikan keberadaan mafia minyak dan gas (Migas).

    Menurut Abra, Ahok dapat memulai investigasi keberadaan mafia migas melalui hasil laporan tim satgas anti mafia migas yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    “Kan ada ekspektasi publik bahwa Pak Ahok bisa memberantas mafia migas. Kan masih bertanya-tanya siapa, dan di mana sih? Kita memberikan tantangan kepada Pak Ahok. Apakah mau dan berani untuk menindaklanjuti laporan dari tim mafia migas itu, untuk mencari tahu apakah praktik mafia migas itu sekarang masih ada atau tidak?” tuturnya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Senin, 25 November.

    Keberadaan mafia migas ini perlu dibuktikan agar publik tak berprasangka buruk terhadap Pertamina. Dengan begitu, Pertamina bisa berkonsentrasi pada pengembangan bisnisnya. Karenanya, menjadi tugas Ahok juga untuk memberantas keberadaan mafia migas tersebut.

    “Mengawal isu ini bersama stakeholder. Karena kan yang mengambil kebijakan bukan komisaris, tetapi kan dari sisi pemerintah regulator dalam hal ini Kementerian BUMN. Pak Ahok itu tidak bisa mengeksekusi tetapi bersama-sama bisa mendorong supaya isu ini bisa tuntas,” ucapnya.

    Ahok, kata Abra, memiliki karakter yang tegas selama memimpin DKI. Ia berharap sikap Ahok yang demikian bisa dibawa ke Pertamina untuk mengungkap ini.

    “Mungkin dari karakter (Ahok) itu bisa diambil, walaupun bisa jadi sampai terlibat sampai ke lingkaran kekuasaan. Jangan tebang pilih,” tuturnya.

    Abra menilai, ada tiga tugas yang bisa dikerjakan Ahok untuk Pertamina. Pertama, meningkatkan poduksi produk migas Pertamina dari sisi hulu. Kedua, mendorong Pertamina untuk segera menyelesaikan program pengembangan maupun pembuatan kilang minyak. Apalagi, saat ini Pertamina mempunyai enam kilang minyak.

    “Empat yang lama, dua yang baru. Dari enam kilang tersebut belum satupun selesai, jadi masih progres. Pak Ahok kita harapkan bisa mendorong supaya direksi dan jajarannya bisa merampungkan proses pembangunan dan pengembangan tersebut,” jelasnya.

    Sedangkan yang ketiga, kata Abra, Ahok harus mendukung mendorong program bio solar ini agar bisa lebih maksimal. Walaupun impor solar tidak ada, tetapi supaya pemanfaatan bio solar ini bisa lebih masif.

    Anggota Komisi VI Achmad Baidowi mengatakan, pengangkatan Ahok sebagai komisioner utama Pertamina diharapkan bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang berhubungan pada hajat hidup di bidang migas.

    Menurut Baidowi, ranah komisaris bukan ranah teknis. Sehingga yang diperlukan adalah kemampuan dalam pengawasan dan audit internal untuk menyehatkan kinerja usaha BUMN.

    Tidak hanya mengungkap mafia migas, Komisi VI berharap Ahok dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan masalah di Pertamina, seperti mafia migas, yang selama ini tidak kunjung terselesaikan 

    “Ya itu salah satunya (mengungkap mafia migas). Termasuk mengawasi percepatan pembuatan kilang-kilang minyak, neraca ekspor impor Pengalaman Ahok di DKI dalam hal transparansi bisa ditularkan,” ucapnya.

  • Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

    GELORA.CO – Polemik mengenai utang kereta cepat Whoosh yang membengkak kini sedang ramai dibicarakan publik.

    Hal itu terjadi setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan tidak mampu membayar utang tersebut.

    Namun, di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang tersebut menggunakan APBN.

    Baru-baru ini, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung buka suara terkait polemik tersebut.

    Ia menilai bahwa Joko Widodo atau Jokowi berpotensi dipidanakan imbas adanya dugaan mark up atau penggelembungan biaya proyek kereta cepat Whoosh yang dibuat semasa ia menjabat sebagai presiden.

    Pasalnya, proyek yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 itu kini menanggung beban utang hingga mencapai Rp116 triliun.

    “Sebetulnya proyek kereta cepat Whoosh ini bisa disebut sebagai skandal karena dibangun secara tidak hati-hati dalam berbagai aspek,” kata Rocky Gerung dalam sebuah video yang diposting di YouTube Channelnya pada Sabtu (18/10/2025).

    Bahkan ia pun menilai kurangnya esensi dari kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tersebut.

    “Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China.” Jelasnya.

    Oleh karena itu, pantas jika dugaan mark up pada proyek Whoosh yang dikaitkan dengan Jokowi berpotensi menjadi perkara pidana

    “Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar,” ujarnya.

    Menkeu Tolak Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh

    Utang Rp 116 triliun yang membayangi negara telah disikapi tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia secara blak-blakan menolak menggunakan APBN untuk membayar utang jumbo itu.

    Menurutnya, KCIC yang kini berada di bawah BPI Danantara harus bisa membiayai utangnya sendiri.

    Terlebih, Danantara sudah memiliki dividen dari sejumlah BUMN sampai Rp 80 triliun per tahun.

    “Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ungkap Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama govenrment.”

    “Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya,” sambungnya.

    Jokowi Bungkam

    Sementara itu, Jokowi lebih memilih untuk diam saat ia ditanya oleh awak media mengenai utang dari kereta cepat Whoosh.

    Jokowi yang hadir di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Jumat (17/10/2025) tidak mengucapkan sepatah kata apapun ketika ditanya perihal utang Whoosh.

    Ia keluar area acara utama sambil tersenyum dan terlihat bercengkerama dengan sejumlah orang.

    Ketika seorang wartawan bertanya mengenai utang Whoosh, Jokowi pun seperti berpikir, lalu tersenyum dan meninggalkan sesi wawancara tanpa sepatah katapun.

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)

  • Purbaya Soal Peluang Gaji PNS 2026 Naik: Kemungkinan Selalu Ada

    Purbaya Soal Peluang Gaji PNS 2026 Naik: Kemungkinan Selalu Ada

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun depan. 

    Saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Purbaya menyebut kemungkinan bagi pemerintah untuk menaikkan gaji PNS selalu ada. Akan tetapi, dia menyebut pemerintah belum mengetahui berapa peluang kenaikannya. 

    “Kalau kemungkinan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/10/2025) sore. 

    Adapun pendahulu Purbaya, yakni Sri Mulyani Indrawati, pada Agustus 2025 lalu menyebut pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan gaji abdi negara. 

    Sebab, Sri Mulyani menyebut pemerintah masih memiliki berbagai program prioritas pada 2026 yang akan menjadi fokus utama. 

    “Untuk gaji kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas untuk program-program prioritas nasional” katanya Sri Mulyani saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

    Untuk diketahui, PNS terakhir kali mengalami kenaikan gaji pada 2024 pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Kebijakan mengenai gaji PNS pun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

  • Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Langkah Prabowo Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Masih Dinanti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan masih menanti evaluasi kebijakan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat, yang selama ini menjadi perhatian.

    Pemerhati Penerbangan Gerry Soejatman menyampaikan, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto pun, evaluasi batasan harga tiket pesawat belum kunjung rampung. 

    “Kembali lagi, TBA masih harus direvisi naik sesuai perkembangan biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025). 

    Padahal, wacana evaluasi ini telah bergulir sejak 2024 yang kala itu masih dipimpin Jokowi dan Kementerian Perhubungan masih dinahkodai Budi Karya Sumadi. 

    Gerry mendorong pemerintah untuk tidak harus takut jika TBA naik, karena maskapai akan tetap menyesuaikan harga sesuai permintaan. 

    Misalnya, pada low season tahun ini maskapai menurunkan harga karena demand dari perjalanan dinas memang menurun, dan ini cukup membantu masyarakat di low season. Namun, tetap masih tidak masuk akal dipaksakan penurunan TBA sementara pada peak season, karena disitulah demand tinggi.

    Dengan kata lain, peak season menjadi ladang bagi maskapai untuk menutup biaya di low season. 

    Paksaan diskon tiket dari TBA di peak season ini, lanjut Gerry, sama sekali tidak berpihak kepada pihak maskapai, dan kepada industri secara menyeluruh. Kebijakan ini justru menghambat pertumbuhan/pemulihan sektor penerbangan pascapandemi.

    Penerbangan domestik nyatanya masih kesulitan bangkit. Tercermin dari proyeksi Kementerian Perhubungan, di mana recovery rate maskapai domestik hanya akan tumbuh 2% dari 83%, menjadi 85% terhadap 2019. 

    Artinya, penerbangan domestik masih belum pulih 100% dari 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Jauh berbeda dengan internasional yang tumbuh 14% tahun ini dan akan pulih secara penuh.

    Untuk itu, Gerry menegaskan agar pemerintah sebaiknya melihat kepada aspek biaya, seperti kenapa harga avtur Indonesia lebih mahal dari negara sekitar dan mengambil langkah untuk menurunkan biaya avtur. Pasalnya, hal ini menjadi akar masalah biaya operasi maskapai tinggi. 

    Terpisah, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo pun satu suara dengan Gerry. 

    Aris memandang, pemerintah perlu menyiapkan suatu formulasi TBA yang lebih adaptif terhadap parameter operasional maskapai. 

    “Misalnya dari avtur, dari maintenance, leasing pesawatnya, itu mungkin lebih adaptif ke sana sehingga pada saat avturnya naik, itu formula untuk perhitungan TBA itu masih bisa menjaga maskapai untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya. 

    Pada dasarnya, Aris melihat langkah pemerintah dengan memberikan sederet penurunan tarif saat peak season memang menjadi pro rakyat. Namun, pemerintah juga harus sadar bahwa industri penerbangan harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, yakni TBA dan tingginya biaya operasional. 

    Aris berharap, pemerintah dapat meramu kebijakan yang mencapai keseimbangan antara kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Namun, di sisi lain juga harus tetap menjaga keberlangsungan para maskapai untuk melakukan bisnis transportasi udaranya. 

    “Yang penting seimbang, masyarakat bisa terbang dengan nyaman, dengan harga yang kompetitif, di sisi lain maskapai juga masih bisa menjalankan bisnisnya dengan margin yang bisa diterima,” tuturnya.

    Pada April 2025 lalu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan evaluasi TBA akan dilakukan. Pihaknya akan mendengar seluruh masukan dari stakeholder yang berkaitan dengan tiket pesawat.  

    “Dan kita evaluasi lah, kan bisa naik, bisa tidak. Kan namanya evaluasi tidak selalu harus naik kan? Saya kan enggak bisa menentukan sepihak,” kata Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Sayangnya, enam bulan berlalu, belum ada kabar lagi terkait evaluasi TBA dan TBB.