Tag: joko widodo

Jokowi Pakai Topi Inisial J, Apa Artinya?

Jakarta –

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tampak memakai topi huruf J saat keluar rumah di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo. Jokowi terlihat semringah saat meninggalkan kediamannya dengan mengenakan topi tersebut.

Dilansir detikJateng, Kamis (30/10/2025), Jokowi memakai kemeja panjang berwarna putih dipadukan dengan celana hitam. Jokowi juga terlihat memakai topi berwarna putih dengan tulisan J berwarna hitam.

Jokowi sempat melayani permintaan foto dari warga yang datang ke rumahnya. Wartawan pun sempat menanyakan perihal topi Jokowi saat hendak memasuki mobilnya.

“Gimana?” sapa Jokowi kepada awak media, sebelum memasuki mobilnya, Kamis (30/10).

“Topinya baru pak? Kok J apa Pak?” tanya awak media.

“Ya apa?” jawab Jokowi sembari masuk mobil.

Saat hendak pergi, ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah sempat berseloroh mengenai inisial J itu. Ia menyebut J yang berada di topi Jokowi yakni inisial nama Jan Ethes

Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sampai hari ini belum juga mengumumkan sosok Bapak J yang sudah resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

Meski demikian, sosok Bapak J belakangan mengerucut kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Jeffrie Geovanie. Jokowi dikaitkan dengan Bapak J lantaran yang bersangkutan merupakan ayah dari Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Kemudian, Jeffrie Geovanie juga mencuat lantaran yang bersangkutan merupakan salah satu pendiri PSI. Ia, pada periode sebelumnya, juga merupakan Ketua Dewan Pembina PSI.

Kaesang sebelumnya juga sempat buka suara terkait sosok Bapak J. Sosok Bapak J disebut memiliki dua profesi

“(Latar belakangnya) politisi dan pengusaha,” kata Kaesang kepada wartawan seusai pelantikan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). Baik Jokowi maupun Jeffrie adalah politikus dan juga pengusaha.

Baca selengkapnya di sini

(lir/lir)

31/10/2025 05:33
Prabowo Tidak Mungkin Hadiri Acara Projo

Oleh: Damai Hari Lubis

Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Informasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri Kongres III Pro Jokowi (Projo), organisasi pendukung Joko Widodo, pada 1 dan 2 November 2025 mendatang.

Terkait “PROJO” publik umumnya mengetahui Projo adalah akronim nama dari sebuah kelompok Pro Jokowi atau Pro Presiden Jokowi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan dan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan tentu saja sifatnya temporer, yakni untuk kebutuhan menjaring konstituen saat jelang kontes pemilihan presiden (Pemilu Pilpres) atau kelompok yang mendukung kelada bakal capres-cawapres. Atau paling tidak mendukung kebijakan presiden yang dirasakan positif atau bermanfaat secara general terhadap kehidupan sosial bangsa dan negara.

Namun untuk saat ini eksistensi Projo jika ditilik dari makna kepanjangan Projo, dan andai makna substantif tersebut dijabarkan pada kondisi kontemporer ? Jokowi saat ini hanya seorang negarawan yang menjabat dewan penasehat PT. Danantara? Dan sesuai konstitusi mantan Presiden RI yang pernah menjabat 2 kali berturut turuti (2 Periode), tidak dapat lagi mencalonkan diri menjadi presiden RI.

Sedangkan terminologi kata Pro, atau pendukung tentu bakal membuka ruang perspektif publik ada pihak kontra ? Maka pertanyaan logisnya, projo kontra kepada kelompok yang mana ? Sementara semua bangsa ini bersaudara ?

Andai pun ada ketidaksepemahaman diantara warga negara atau diantara golongan tertentu, tentu bisa difasilitasi melalui ruang dialog atau diskusi elegan sebagai bentuk penyelesaian perbedaan pendapat.

Pun jika ada peristiwa hukum yang dianggap mencibir Jokowi atau menghinakan Jokowi tentu bisa dilakukan upaya melalui ranah hukum melalui pihak kepolisian (Polri) sesuai makna konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Maka tentu saja tidak layak seorang presiden RI menghadiri acara Projo. Jika Prabowo hadir tentu kehadirannya bakal melahirkan asumsi publik dari sisi pandang sosial politik adalah “Presiden RI telah melegitimasi sebuah kelompok primordialisme yang mengkultuskan seorang sosok (tokoh sipil?)

Jika Projo dilegitimasi dengan kehadiran sosok Presiden RI. Kemungkinan terjadi preseden bakal lahir menjamur kelompok kelompok pendukung fanatis kepada individual seorang tokoh.

Idealnya Jokowi yang negarawan selaku mantan presiden paham model primordial seperti Projo ini harus dia bubarkan pasca lengser dari presiden 2 periode. Dan sesuai fiksi hukum, seorang Jokowi yang eks Presiden RI dianggap tahu (pahami perbedaan antara ormas sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan bertujuan demi kepentingan sosial yang dilandasi UUD 1945 dan turunannya UU. Tentang Ormas, dengan sebuah kelompok yang didasari sekedar simpati dan kultusisasi terhadap sosok pribadi, dengan kata lain tidak memiliki asas legalitas.

Terlebih isu primordial tidak mendidik karena bisa berdampak menimbulkan pecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehingga pengamat meyakini Prabowo Subianto yang merupakan sosok cerdas tahu tentang fungsi Presiden RI yang diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan tanah air bangsa dan negara, sehingga tentu saja beliau tidak akan menghadiri kongres projo ke III pada tanggal 1 dan 2 november 2025. Walau Prabowo resmi sudah menerima undangan.

Ref.

https://nasional.kompas.com/read/2025/10/30/12352751/dasco-sebut-prabowo-sudah-terima-undangan-kongres-projo-akan-hadir

30/10/2025 21:58
KPK Harus Panggil Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

GELORA.CO – Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Agus menjelaskan, sejak awal proyek kereta cepat ini dinilai bermasalah dari sisi perencanaan dan tata kelola antikorupsi.

Menurutnya, proses pembangunan minim transparansi dan sulit diakses publik.

“Setidaknya ada dua hal. Pertama, proyek kereta cepat ini sejak awal sudah gagal dalam konteks perencanaan. Kedua, ada masalah serius dalam tata kelola antikorupsinya, karena minim sekali informasi yang bisa diakses publik, mulai dari studi kelayakan, kontrak, mekanisme tender, hingga pengadaan,” ujar Agus Sarwono, saat hadir dalam acara Overview Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proyek strategis nasional tersebut sangat terbatas.

Bahkan, lembaga legislatif yang seharusnya memiliki fungsi kontrol dinilai tidak menjalankan perannya secara optimal.

“Sayangnya, teman-teman di DPR juga minim sekali melakukan pengawasan. Dalam proses pembangunan dari awal sampai akhir, DPR punya peran penting, tetapi nyatanya yang bersuara hanya sedikit. Saat itu, hanya PKS yang mempertanyakan perencanaan proyek ini,” lanjut Agus.

Terkait dengan dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi proyek Whoosh, Agus menilai penting bagi aparat penegak hukum untuk mendalami apakah ada potensi kerugian negara atau tidak.

“Ini ranah penegak hukum. Dari masyarakat sipil, kami mendorong aparat untuk menyelidiki jika memang terjadi korupsi atau mark up. Siapapun yang diduga terlibat harus diperiksa, termasuk jika perlu KPK memanggil Jokowi. Jika beliau datang, itu justru akan lebih baik,” tegasnya.

Agus menilai, langkah penegakan hukum yang tegas dan transparan akan menjadi momentum penting bagi publik untuk kembali mempercayai lembaga antirasuah.

Ia juga menekankan bahwa proyek sebesar kereta cepat seharusnya dikelola secara akuntabel, mengingat dana dan dampaknya yang besar bagi masyarakat.

Diketahui Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sendiri telah beroperasi sejak 2023 dengan nilai investasi sekitar Rp113 triliun.

Namun, sejak awal pembangunannya, proyek ini kerap menuai kritik karena dianggap sarat masalah, mulai dari pembengkakan biaya hingga minimnya keterbukaan informasi publik.

Dugaan Korupsi Proyek Masih Didalami KPK

KPK terus menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Fokus utama lembaga antirasuah itu adalah menelusuri secara mendalam apakah terdapat unsur pidana dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa perkara ini masih berada pada tahap penyelidikan, di mana tim berupaya mengurai secara menyeluruh konstruksi peristiwa untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana.

“Tim masih terus bekerja melakukan penyelidikan, menelusuri peristiwa dugaan tindak pidananya terlebih dahulu,” ujar Budi, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa tahap penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Penyelidikan bertujuan menemukan indikasi peristiwa pidana, sedangkan penyidikan dilakukan setelah ditemukan cukup bukti untuk menetapkan tersangka.

“Kalau nanti sudah ada kecukupan alat bukti, barulah naik ke tahap penyidikan,” katanya.

Terkait alat bukti maupun substansi penyelidikan, Budi enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menegaskan bahwa tim akan memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui konstruksi perkara untuk memberikan keterangan.

“Setiap informasi dan data dari berbagai pihak tentu penting bagi proses penyelidikan,” ucapnya.

Meski proses hukum tengah berjalan, KPK mengingatkan agar masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat Whoosh karena penyelidikan tidak mengganggu operasional publik.

Selain itu, KPK juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk membantu proses penyelidikan.

Adapun penyelidikan proyek Whoosh telah berlangsung sejak awal 2025.

Kasus ini semakin mendapat perhatian publik setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark up biaya pembangunan.

Ia menyoroti perbedaan mencolok antara biaya konstruksi per kilometer di Indonesia, yang mencapai 52 juta dolar AS, dibandingkan dengan China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

30/10/2025 21:50
Setelah Bertamu ke Jokowi, Abu Bakar Ba’asyir Bertemu Dasco, Bahas Apa?

GELORA.CO – Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir bertandang ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10) untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Momen silaturahmi diunggah legislator fraksi Gerindra itu melalui Instagram akunnya @sufmi.dasco, Kamis.

“Menerima dan bersilaturahmi dengan tokoh ulama Abu Bakar Ba’asyir beserta beberapa tokoh lainnya di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta,” demikian Dasco menulis di akunnya, Kamis.

Tampak, Dasco didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat menyambut Abu Bakar Ba’asyir.

Dasco terlihat mengenakan batik bernuansa krem dan hitam saat menyambut Abu Bakar Ba’asyir beserta rombongan.

Sementara itu, Abu Bakar datang ke kompleks parlemen dengan mengenakan gamis dan jas hitam serta didampingi lima orang lain.

Dasco bersama Abu Bakar Ba’asyir terlihat duduk di sebuah ruangan dengan logo DPR dan bendera Gerindra sebagai latar belakang.

Ketua Harian Gerindra itu tampak menyimak dan sesekali tersenyum ketika berdialog dengan Abu Bakar Ba’asyir beserta rombongan.

Dasco mengatakan pertemuannya dengan Abu Bakar Ba’asyir membahas berbagai hal seperti isu kebangsaan dan keumatan.

“Dalam pertemuan banyak hal yang dibicarakan di antaranya terkait kemaslahatan umat serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” demikian legislator Dapil III Banten itu menuliskan di akunnya.

Sebelum bertemu Dasco, Abu Bakar Ba’asyir lebih dahulu bertandang ke kediaman Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Senin (29/9).

Pertemuan Ba’asyir dengan Jokowi berlangsung singkat sekitar 15 menit. Dalam pertemuan itu, Ba’asyir mengaku mengajak Jokowi untuk ikut memperjuangkan Islam.

30/10/2025 21:10
Chusnul Chotimah Balas Jubir PSI: Ini Saya Setuju, Makanya Segera Adili Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, membalas komentar Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, yang menyinggung kasus Century hingga Wisma Atlet Hambalang saat menanggapi polemik proyek Kereta Cepat Whoosh.

Chusnul sontak mempertanyakan maksud dari pernyataan jubir PSI yang mengaitkan proyek Whoosh dengan dua kasus lama tersebut.

Ia menegaskan bahwa kasus Century maupun Hambalang sudah memiliki tersangka dan telah melalui proses hukum.

“Bukankah Century hingga Wisma Atlet Hambalang sudah ada tersangkanya dan diadili?,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (30/10/2025).

Ia mengaku memahami arah sindiran yang mungkin ingin disampaikan jubir PSI tersebut, yakni agar penegakan hukum juga berlaku untuk proyek Whoosh yang kini tengah menuai polemik.

“Saya tahu, mungkin maksud jubir PSI ini, biar adil Kereta Cepat Whoosh juga harusnya segera ada tersangkanya dan diadili,” tandasnya.

Chusnul bilang, gagasan agar kasus Whoosh juga diusut tuntas jika ditemukan adanya penyimpangan memang perlu dilakukan.

“Ini saya setuju, makanya segera adili Jokowi,” kuncinya.

Sebelumnya, Dian Sandi Utama, merespons langkah KPK yang mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Dikatakan Dian, KPK memang wajib menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

“Aduan atau laporan dari masyarakat harus ditindak lanjut,” ujar Dian di X @DianSandiU (29/10/2025).

Hanya saja, ia juga menyinggung sejumlah kasus besar yang hingga kini terkesan jalan di tempat.

“Tapi jangan lupa juga banyak kasus besar seperti BLBI, Century, Wisma Atlet Hambalang,” sebutnya.

30/10/2025 18:38
Penyelidikan Dugaan Korupsi Whoosh, Ini yang Tengah Diusut KPK

Bisnis.com, JAKARTA – Dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh masuk ke tahap penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan rasuah itu telah diselidiki sejak awal tahun 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyelidik tengah menelusuri peristiwa yang mengarah pada tindak pidana.

“Tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana,” kata Budi, dikutip Kamis (30/10/2025).

Budi menjelaskan, proses ini bagian dari prosedur hukum yang harus ditaati saat mengusut suatu perkara sehingga memperoleh bukti-bukti yang kuat, jika nantinya naik ke tahap penyidikan hingga persidangan.

“Dalam setiap proses penegakan hukum, tentu KPK harus betul-betul firm untuk mencari bukti-buktinya. Jadi ini memang KPK selalu memastikan agar proses-proses hukum ini baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan,” tutur Budi.

Budi belum dapat merincikan materi penyelidikan yang menerpa proyek unggulan mantan Presiden RI, Joko Widodo. Namun, dirinya meminta kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dapat melaporkan ke KPK.

Sekadar informasi, kasus ini kembali ramai diperbincangkan setelah Mahfud MD mengatakan adanya dugaan mark-up dalam proyek tersebut.

Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan China biaya per kilometer US$17-18 juta.

“Dugaan markup-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di China sendiri hitungannya US$17 sampai 18 juta dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).

30/10/2025 13:41
KPK Buka Peluang Panggil KCIC Usut Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait pihak-pihak yang berpeluang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Salah satunya peluang memanggil PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan pelat merah yang mengoperasikan dan bertanggungjawab atas tata kelola Whoosh.

Juru Bicara KPK Budir Prasetyo mengatakan, penyelidik lembaga antirasuah berencana memanggil pihak-pihak terkait yang mengetahui dugaan korupsi proyek PSN era Presiden ke-7, Joko Widodo itu.

“Kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan perkara ini,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (30/10/2025).

Namun, Budi menyampaikan belum bisa merincikan pihak-pihak yang akan diminta keterangan karena proses pengusutan masih tahap penyelidikan.

Sebelumnya, KPK mengumumkan sudah melakukan penyelidikan dugaan mark-up proyek Whoosh.

“Ya, benar jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Budi menyebut bahwa tahap penyelidikan sudah berjalan sejak awal tahun 2025. “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

30/10/2025 13:25
Purbaya Tak Sama dengan Dedi Mulyadi

Oleh: Erizal

BERUNTUNG Purbaya Yudhi Sadewa tak seperti Dedi Mulyadi, disamakan dengan Joko Widodo alias Jokowi. Dedi Mulyadi sedang naik daun dan populer dikatakan banyak orang, termasuk oleh Rocky Gerung, adalah Mulyono Jilid II. Mulyono Jilid I, siapa lagi kalau bukan Jokowi. Bisa habis juga Dedi Mulyadi.

Jokowi dulu, dikritik oleh banyak orang, bisa dipastikan bukan Jokowinya yang salah, tapi banyak orang yang mengkritik itu, meski kritikan itu benar sekalipun. Kini justru sebaliknya, siapa pun yang mengkritik Jokowi dipastikan benar, meski kritikan itu salah sekalipun.

Di situlah ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi, karena akhirnya bisa buruk. Hanya keledai yang mau masuk pada lubang yang sama. Artinya, orang tak melihat yang dilakukannya tulus. Hanya pencitraan. Padahal, bisa jadi memang berbeda dengan Jokowi.

Dulu, jangankan IKN dan kereta cepat Whoosh, mobil Esemka saja dijual Jokowi banyak orang yang percaya. Kini, jangankan mobil Esemka, ijazahnya pun orang banyak yang tak percaya, meski sudah diakui oleh UGM dan Bareskrim melalui pengujian forensik sekalipun. 99,9% palsu kata Roy Suryo cs.

Betapa ruginya Dedi Mulyadi disamakan dengan Jokowi saat ini. Kalau dulu, baru untung. Banyak kepala daerah yang meniru-niru gaya Jokowi, meski tak semua beruntung. Blusukan orang, blusukan pula dia. Blusukan Jokowi tetap pakai bansos, tidak hanya tangan kosong.

Secara personal, tak ada yang bisa disamakan antara Dedi Mulyadi dan Jokowi. Dedi Mulyadi orator, Jokowi tidak. Kalau ditanya wartawan, jawabannya panjang, Jokowi pendek saja. Malah, tak dijawab sama sekali. Sudah, tapi belum. Dedi Mulyadi mana bisa begitu.

Pendukung Dedi Mulyadi memang terlihat tak suka idolanya disamakan dengan Jokowi. Tapi pendukung Jokowi, terlihat sebaliknya. Mungkin agar sosok Jokowi terlihat masih relevan. Padahal setiap zaman tak hanya orangnya saja yang berbeda, tapi juga karakteristiknya.

Tak hanya pendukung Jokowi yang terlihat suka mendekatkan diri pada tokoh populer seperti Dedi Mulyadi. Gibran Rakabuming Raka pun terlihat begitu. Ia mendekatkan diri kepada Dedi Mulyadi saat melesat. Malah saat Purbaya melesat pun ia ikut nimbrung dengan mengatakan dukungan terhadap gaya ceplas-ceplos Purbaya. Entah untuk apa pula dukungan seperti itu sebagai Wapres?

Pengalaman tiga kali menang Pilpres, termasuk Gubernur dan Wali Kota, membuat Jokowi dan para pendukungnya hafal betul tokoh mana yang sedang dielu-elukan. Kalau ketemu dengan tokoh seperti itu, maka mendekati lebih baik daripada menjauhi, apalagi melawan. Cita rasa pemilih pada pemimpin, mungkin sudah hafal di luar kepala. Kekuasaan adalah candu.

Purbaya beruntung, karena tak seperti Dedi Mulyadi, yang disamakan Jokowi. Bagaimana pula bisa menyamakan Purbaya dan Jokowi? Bak langit dan bumi. Purbaya bisa jadi penyakit pula buat Jokowi. Justru Purbaya lebih bisa disamakan dengan Prabowo.

Ceplas-ceplos, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Yang terasa dalam hati itulah yang disampaikan. Bukan harimau dalam perut, tapi kambing juga yang keluar. Jokowi dalam perutnya entah apa dan yang keluar anaknya bisa jadi Wapres. Purbaya dan Prabowo lebih mudah ditafsirkan. Lurus dan tak banyak belok-belok.

Tidak saja publik yang menghakimi, kalau Purbaya diserang orang lain seperti Jokowi dan Dedi Mulyadi, tapi Purbaya itu sendiri. Purbaya mana ada relawan, apalagi buzzer. Bahkan, Dedi Mulyadi menyerangnya langsung diserang balik, tanpa peduli persepsi publik.

Sayang, Dedi Mulyadi tak mau mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan bagi pemimpin populer memang tak mudah. Tapi Purbaya santai saja dan tak peduli lagi.

Jokowi pun dibenarkannya sedikit saat mengatakan transportasi publik seperti Whoosh memang bukan untuk mencari untung. Dibenarkan sedikit, karena mungkin saja ia tahu kesalahan yang banyak dalam persoalan itu.

Hasan Nasbi yang ikut-ikutan mengkritik jadi tak berkutik. Ini tak akan terjadi pada sosok Jokowi dulu. Jadi kalau fenomena Dedi Mulyadi masih bisa disamakan dengan Jokowi, Purbaya tidak. Sama sekali berbeda.

Purbaya bukan fenomena masuk gorong-gorong atau membersihkan sungai. Ia menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana dan dipahami semua orang. Ini permainan otak yang tak bisa dimainkan oleh otak kosong. Bukan pula olah tubuh ke sana-sini melihat gestur dan politik simbol yang multitafsir.

Kelemahannya, orang jadi menuntut lebih dari Purbaya, bahkan di atas dari semua yang dikatakannya. Tapi ini pula bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar bekerja tanpa agenda apa-apa.

Sangat berkebalikan dengan Jokowi dan mungkin juga Dedi Mulyadi, tak banyak dituntut diawal, tapi terbukti mengambil jauh lebih banyak diakhir daripada yang dikerjakannya.

Purbaya enteng menolak masuk partai politik.dan memilih fokus pada pekerjaan yang diberikan Presiden. Tapi nanti kita tak pernah tahu.

Direktur ABC Riset & Consulting

30/10/2025 13:17
HUT Ke-74, Humas Polri Gelar Diskusi Keteladanan Pendiri Brimob M Jasin

Jakarta –

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan hidup Mohammad Jasin, pendiri Brigade Mobile (Brimob) yang juga dikenal sebagai ‘Bapak Brimob’. Keteladanannya pada masa lampau dapat ditiru oleh seluruh aparat penegak hukum.

Pada hari jadi ke-74, Divisi Humas Polri menggelar diskusi mengenai keteladanan Mohammad Jasin, Kamis (30/10). Hadir sebagai narasumber yakni Sejarawan Lorenzo Youwerissa, Kapuspen Polri Tahun 2001 Komjen (Purn) Didi Widayadi, dosen Universitas Indonesia (UI), serta pengamat sosial dan komunikasi Devie Rahmawati.

Lorenzo selaku sejarawan mulanya bercerita mengenai momen Jasin membacakan ikrar sebagai Polisi Republik Indonesia pada tahun 1945. Setelah Jepang kalah dari sekutu, terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia.

Pada 19 Agustus 1945, Jasin, yang kala itu menjabat Komandan Pasukan Polisi Istimewa Surabaya, didatangi oleh para pemuda. Ia ditanya, apakah polisi masih berpihak kepada Jepang atau kini membela Indonesia.

“Dari sanalah dari tanggal 20 (Agustus 1945) malam, Pak Jasin mengumpulkan beberapa anggota polisi istimewa yang lain dan keputusan akhirnya adalah membacakan ikrar polisi istimewa adalah Polisi Republik Indonesia (pada) 21 Agustus 1945 jam 7 pagi,” kata Lorenzo.

“Ini adalah merupakan sebuah inisiatif dengan penggunaan diskresi yang tepat. Apa dampaknya? Status hukum yang jelas,” ujarnya.

Di saat yang sama, Jasin juga membina Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Jasin beserta anggotanya membina dan melatih badan-badan perjuangan dan pelajar mengenai cara menggunakan senjata.

“Ini menjalin hubungan yang baik dan mengajarkan mereka (para pelajar) bagaimana menjaga Kamtibmas ketika mungkin polisi kekuatannya terbatas hanya 250 orang kala itu,” sambungnya.

Lorenzo menjelaskan diplomasi juga menjadi kekuatan Jasin. Usai kalah dari sekutu, sebagian tentara Jepang masih berada di Indonesia.

Terdengar kabar Belanda dan sekutunya akan kembali ke Indonesia. Jasin kemudian diminta oleh rakyat Indonesia, yang kala itu tak punya senjata api, untuk meminta senjata api kepada otoritas Jepang.

Namun, Jepang khawatir bila rakyat Indonesia diberikan senjata, maka bisa berdampak fatal bagi keselamatan tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Dengan kekuatan diplomasinya, Jasin bisa melobi militer Jepang untuk memberikan senjata kepada rakyat Indonesia.

“Sifat-sifat diplomasinya beliau sebenarnya yang bisa meyakinkan Jepang ‘tenang kalian (Jepang) aman, tidak perlu khawatir, saya komandan polisi’. Maka dari itu Pak Jasin bisa memberikan win win solution dari pihak rakyat mendapatkan senjata sesuai dengan keinginan mereka, sementara Jepang yang meminta keamanan dari Pak Jasin, menjamin keamanan,” jelas Lorenzo.

Tak hanya itu, Lorenzo mengatakan Jasin juga pernah menolak kenaikan pangkat dari Presiden Megawati Soekarnoputri. Jasin, kata Lorenzo, tak mau menerima kenaikan pangkat sebelum anak buahnya naik pangkat.

“Dia berpikir ‘kenapa saya harus naik pangkat kalau anak buah saya tidak naik pangkat. Naikkan dulu pangkat anak buah saya, baru saya mau terima’,” tutur Lorenzo menirukan reaksi Jasin.

Dosen UI sekaligus pengamat sosial dan komunikasi, Devie Rahmawati, juga memuji keteladanan Jasin semasa hidupnya. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Jasin.

“Dari beliau kita belajar komunikasi adalah taktik, bukan pelengkap di medan Surabaya hingga konsolidasi Brimob. Kemenangan bukan hanya soal daya tempur melainkan daya menjelaskan mengapa polisi hadir, apa yang kita lakukan, dan bagaimana rakyat dapat berperan,” ucap Devie.

“Itu bahasa komunikasi komando yang meredakan panik,” lanjutnya.

Karena keahlian komunikasinya, Jasin, terang Devie, memberikan pengalaman yang menyejukkan. Devie mengatakan Jasin bisa menyatukan langkah dan mengundang partisipasi aktif rakyat.

“Kenapa mereka (rakyat) mau partisipasi? karena mereka mereka percaya karena komunikasi yang dilakukan polisi saat itu oleh Pak Jasin,” ujar Devie.

“Menunjukkan polisi yang diwakili Pak Jasin saat itu melewati zamannya. Kini teladan itu makin relevan,” lanjutnya.

Kapuspen Polri 2001, Komjen (purn) Didi Widayadi, mengatakan polisi masa kini perlu meneladani Didi. Polisi, tutur Didi, harus bisa melanjutkan semangat Jasin.

“Tentunya kita harus bisa mengidentifikasi apa nilai-nilai Jasin dengan semangat perjuangan dan justifikasinya mengapa kok (Jasin) dapat nilai-nilai organik, nilai-nilai mendasar itu sampai revolusi,” imbuh Didi.

Sebagai informasi, Mohammad wafat pada 3 Mei 2012 di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No. 116/TK/Tahun 2015 menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada M Jasin.

Ia menjadi polisi pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang memperoleh gelar tersebut. Penghargaan ini menegaskan perannya sebagai tokoh pejuang, pendiri Brimob, serta sosok polisi teladan yang tidak hanya berjuang di medan tempur, tetapi juga di panggung diplomasi dan kenegaraan.

Halaman 2 dari 4

(isa/dhn)

30/10/2025 13:15
Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Tak Disangka, Ternyata…

Setelah membongkar kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung atau Whoosh, kini pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyoroti tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana dikoar-koarkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa.

“Rismon, Roy Suryo, Tifa kita tahu apa jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, bagaimana Bareskrim (Polri) menangani ini kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah kalau saya sih makanya nggak ikut-ikut campur bicara (ijazah Jokowi),” kata Mahfud dikutip Monitorindonesia.com dari YouTube Mahfud MD Official, Kamis (30/10/2025).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengaku lelah melihat tuduhan ini terus digembar-gemborkan seolah-olah benar adanya.

Mahfud mengaku sedih dengan meningkatnya polarisasi politik di masyarakat pasca Pemilihan Presiden 2024. Kini bukan lagi rivalitas antara Prabowo Subianto dan Jokowi. Istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ tak lagi relevan. Istilah tersebut ramai dibicarakan pada 2014.

Setelah jargon-jargon tersebut menguap dengan sendirinya seiring bersatunya dua kubu yang tadinya berlawanan, kini muncul lagi istilah baru yang tak kalah bombastisnya: Termul alias Ternak Mulyono.

Nama ‘Mulyono’ merujuk pada Jokowi. Artinya termul diasumsikan sebagai loyalis, pendukung, atau orang dekat Jokowi. “Kampret dan kecebong, dulu itu kan ramai. Pengikutnya Pak Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Ketika terbentuk kabinet baru 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung dalam satu kabinet,” jelas Mahfud.

Setelah ramai Cebong dan Kampret. Kini dia menyoroti adanya istilah Termul. “Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih. Termul. Ternak Mulyono. Ini sungguh. Saya sedih dengan istilah ternak ini,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud menilai diksi ternak ibaratnya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Istilah ternak tersebut keterlaluan. Apalagi disematkan pada pengikut Jokowi. “Sehingga saya katakan agak keterlaluan nyebut ternak. Kepada pengikutnya Pak Jokowi,” ungkapnya.

Dia kemudian merujuk pada ayat di Al Quran yang menjelaskan soal ini bajwa ternak adalah sehina-hinanya manusia. “Karena dalam Al Quran, itu ternak adalah manusia yang paling jelek. Nah jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hinanya manusia,” tandasnya.

Dugaan korupsi Whoosh: Jokowi dan anak buahnya kudu diperiksa KPK

Mahfud MD, menyarankan beberapa nama tokoh yang bisa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

KPK menyebut telah mulai melakukan penyelidikan kasus mega proyek Rp116 triliun ini. Bahkan, komisi antirasuah mengklaim telah melakukannya sejak awal tahun 2025.

Mahfud pun membeberkan beberapa tokoh yang sempat menjabat sebagai menteri di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama.

Mereka adalah Rini Soemarno (Menteri BUMN), Sofyan Djalil (Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, dan Kepala BPN), dan Darmin Nasution (Menko Perekonomian).

Mahfud mengungkapkan pemanggilan ketiga menteri Jokowi ini dalam rangka untuk menyelidiki isi kerjasama antara Indonesia dengan China terkait proyek pembangunan Whoosh.

“Kalau melihat catatan pemberitaan yang saya lihat, pada waktu itu yang aktif Rini Soemarno, lalu ada Sofyan Djalil mungkin dia Kepala Bappenas atau Kepala Pertanahannya (BPN), lalu ada Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian,” kata Mahfud, Selasa (28/10/2025).

Sebenarnya, Mahfud juga menyarankan KPK memanggil anggota DPR. Namun, dia menjelaskan ketika Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN, DPR melarang yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat.

Sehingga, DPR pun dianggap tidak pernah memperoleh perkembangan terbaru soal proyek Whoosh. “Agak susah manggil DPR karena waktu itu Rini Soemarno itu resmi menteri tapi tidak pernah boleh datang ke DPR. Waktu itu kan DPR menolak keberadaan Rini.”

“Ini kan kacau nih sistem prosedurnya. Di mana letak pengawasan DPR kemudian kalau menterinya tidak pernah boleh datang untuk menyampaikan laporan-laporan dan minta pertimbangan tentang itu (proyek Whoosh),” tambah Mahfud.

Soal apakah Jokowi turut bisa dipanggil KPK, Mahfud mengiyakan. Namun, dia menuturkan pemanggilan baru bisa dilakukan ketika ada indikasi terjadinya korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.

Selain itu, Jokowi, kata Mahfud, selaku penggagas pembangunan Whoosh. “Kalau terjadi korupsi di situ, sesudah diteliti terjadi korupsi di situ, yang bertanggung jawab pertama tentu Presiden dong karena dia yang menjaminkan dirinya itu (Whoosh) ide saya (Jokowi) dan kita semua percaya.”

“Kan sampai saat ini kita percaya kalau Whoosh itu penting untuk investasi sosial, politik ekonomi, dan pemicu perkembangan ekonomi, gitu ya,” tuturnya.

Di sisi lain, Mahfud tetap mendukung pernyataan Jokowi yang menyatakan pembangunan Whoosh bukan bertujuan untuk mencari untung, tetapi demi kepentingan transportasi publik.

Hanya saja, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kembali mengingatkan pemanggilan Jokowi jika memang ditemukan adanya bukti korupsi dalam pengadaan proyek Whoosh alih-alih mempermasalahkan kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut.

“Bisa diterima (pernyataan Jokowi). Yang kita persoalkan keanehan prosedurnya itu dan kita nggak pernah tahu kontraknya dan kapan itu dibahas dengan DPR,” ujarnya.

“Prosedur-prosedur yang melanggar itu yang saya sering sebut detournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang,” sambung Mahfud.

Dia juga mengingatkan kepada KPK untuk berfokus kepada pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan jika mereka memang terbukti melakukan korupsi.

“Kalau di tingkat lapangan terjadi korupsi di saat nego-nego, pemeriksaan difokuskan kepada nego-nego,” ujarnya.

Penyelidikan KPK

KPK mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Whoosh. Secara khusus, KPK mengungkapkan penanganan perkara ini telah dimulai sejak awal tahun 2025.

“Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” sambungnya.

Budi menjelaskan, karena statusnya masih dalam tahap penyelidikan, KPK belum bisa membeberkan temuan atau progres rinci kepada publik. Pihaknya masih berfokus mencari keterangan dan bukti terkait unsur-unsur peristiwa pidananya.

“Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detil terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci,” jelas Budi.

Mengenai proses penyelidikan yang memakan waktu hampir satu tahun namun belum naik ke tahap penyidikan, Budi menampik adanya kendala khusus.

“Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini,” jelasnya.

Budi juga menolak memerinci materi substansi penyelidikan, termasuk saat dikonfirmasi apakah dugaan korupsi tersebut terkait dengan penggelembungan anggaran atau mark up yang ramai dibicarakan publik. “Itu masuk ke materi penyelidikan, sehingga kami belum bisa menyampaikan materi substansi dari perkara ini,” jelasnya.

Sikap tertutup yang sama ditunjukkan Budi saat ditanya mengenai pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, seperti direksi PT KCIC atau pejabat terkait lainnya. Budi menegaskan KPK tidak mempublikasikan pihak yang dipanggil dalam tahap penyelidikan.

“Namun kami pastikan ya, KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengurai, untuk memperjelas, dan membuat terang dari perkara ini,” tandasnya.

30/10/2025 13:02