Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Projo Jadi Parpol atau Masuk PSI? Ini Jawaban Budi Arie

    Projo Jadi Parpol atau Masuk PSI? Ini Jawaban Budi Arie

    Jakarta –

    Muncul isu santer relawan Projo akan menjelma menjadi partai politik atau bahkan masuk PSI yang kini didukung oleh Joko Widodo. Isu ini benar, atau hanya kabar burung?

    Isu Projo menjadi parpol muncul belakangan setelah Joko Widodo tidak lagi menduduki kursi Presiden RI. Namun isu lain muncul yakni spekulasi Projo gabung PSI, setelah Joko Widodo belakangan ini makin intens mendukung PSI yang kini berlogo gajah.

    Terlebih Ketua umum Projo Budi Arie Setiadi sempat sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 sebelum Kongres III Projo bakal digelar di Jakarta. Isu ini makin santer gara-gara Budi Arie bicara tentang rencana transformasi yang akan didorong kencang di Kongres III Projo.

    “Pembentukan Projo pada 2013 memang bermula dari semangat gerakan relawan. Namun, dalam perjalanannya Projo secara realitas berubah menjadi ‘bukan relawan biasa.’ Transformasi Projo sebenarnya sudah terjadi, dan melalui Kongres III kami kembali perumuskan bentuk transformasi baru,” kata Budi Arie kepada detikcom, Jumat (31/10/2025).

    Lantas apakah transformasi akan membawa Projo menjadi partai politik atau bergabung dengan parpol yang sudah ada? “Transformasi bisa dalam banyak aspek, bukan cuma jadi parpol atau tidak,” jawab Budi Arie.

    “Memang sifat dan nilai menempel pada orang atau figur. Figur semacam itu akan muncul di setiap era dengan beberapa pembeda sesuai kebutuhan zaman. Dan Projo akan berupaya selalu relevan sepanjang zaman,” ungkapnya.

    Budi Arie juga menegaskan Projo akan tetap all out mendukung Prabowo-Gibran ke depan.

    Dan, Projo akan terus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dari posisi apapun yang memungkinkan.

    “Projo memang sudah dan sedang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Caranya sdh terjadi, ada kader Projo di pemerintahan, legislatif, BUMN, dll. Selain itu, dukungan Projo konstruktif dan kritis. Contoh, pada era Jokowi, Projo menolak jabatan presiden 3 periode, menolak vaksin Covid berbayar, menolak tes PCR mahal dll. Ini bentuk dukungan solid tapi konstruktif untuk pemerintah dan rakyat. Ada rekam jejaknya. Bisa di searching. Kalau soal rakyat , menyangkut nasib rakyat kami tidak mau kompromi, kami selalu setia di garis rakyat,” pungkasnya.

    (van/idn)

  • Survei Great Institute: 85,8% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo

    Survei Great Institute: 85,8% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Great Institute menyebut 85,8% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Subianto selama satu tahun menjabat, sedangkan 14,2% lainnya merasa tidak puas.

    Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

    “Dari sektor ekonomi, kami menemukan program MBG, program Koperasi Merah Putih, ya kemudian kepuasan Ekonomi Rumah Tangga, kemudian Daya Beli Masyarakat,” kata Sudarto saat konferensi pers, Jumat (31/10/2025).

    Sudarto menjelaskan, 70,4% responden merasa MBG bermanfaat dan 28,9% merasa tidak puas. Kemudian 69,5% merasa program Koperasi Desa Merah Putih yakin terlaksana dan 13% merasa tidak setuju. 

    Dari aspek ekonomi rumah tangga, 71,8% responden merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan 28,2% merasa tidak setuju. Lalu, 62,1% responden setuju bahwa daya beli masyarakat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 37,9% lainnya tidak setuju.

    Dari faktor politik, 89,8% setuju pemberantasan korupsi lebih baik dibanding tahun lalu, 10,2% merasa tidak setuju. Lalu, 81,8% setuju Indikator kebebasan berpendapat lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% tidak setuju. Dari faktor peran Prabowo dalam politik internasional, 89,8% responden setuju, 10,2% tidak setuju.

    Lebih lanjut, 89,5% setuju puas terhadap peran Prabowo dalam kemerdekaan Palestina, 10,5% merasa tidak setuju. Tak hanya itu, masuknya Purbaya di Kabinet Merah Putih juga mendukung kepuasan publik. 

    Great Institute menilai, Purbaya memiliki keberanian mengkritik kebijakan pemerintah hingga menuntaskan permasalahan di sektor ekonomi. 

    Di samping itu, Sudarto mengungkapkan alasan Gibran tidak menjadi variabel dalam survei ini adalah karena Gibran lekat dengan sosok mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga dikhawatirkan memengaruhi penilaian terhadap Prabowo.

    “Berita-berita di media itu seperti memisahkan antara Prabowo dan Gibran. Ini berita ya. Nah berita di media itu seakan memisahkan Prabowo dan Gibran itu berbeda. Nah ini ya itu memengaruhi persepsi publik. Jadi kalau digabung, nah kami khawatir jadi bias hasilnya. Sebenarnya orang ingin apresiasi Prabowo tapi karena ada Gibran maka dia nggak akan apresiasi,” ujar Sudarto.

    Pihaknya memandang Prabowo membawa ideologi sosialisme kerakyatan, dari pikiran dan tindakan-tindakannya. Sedangkan Gibran, dipersepsikan sebagai kepanjangan tangan Jokowi, di mana ideologi Jokowi lebih pada ideologi kapitalisme atau neoliberal.

    Menurutnya hal ini wajar dalam setiap survei, sebab setiap survei memiliki tujuannya masing-masing. 

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5%.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 – 19 Oktober 2025.

  • Menteri PU Ungkap Nggak Banyak Investor Tertarik Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi

    Menteri PU Ungkap Nggak Banyak Investor Tertarik Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi

    Jakarta –

    . Menurut Dody, hal ini disebabkan karena lokasi tol yang bukan merupakan jalur utama kendaraan.

    “Karena yang saya tahu Gilimanuk-Mengwi itu nggak banyak investor yang tertarik, karena rame trafficMenteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan rencana membangun tol terpanjang di Bali, Gilimanuk-Mengwi, nggak banyak dilirik investor bukan di situ. Jadi, masih banyak diskusi. Makanya saya bilang ini masih proses due diligence,” ujar Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dody mengatakan, ada pembicaraan apakah ruas tol tersebut dibangun sesuai rencana awal atau dilakukan perubahan. Yang pasti hal tersebut terus dibicarakan oleh para investor dan pemerintah daerah.

    “Gilimanuk-Mengwi, apakah ruasnya itu apakah mau pakai ruas Gilimanuk-Mengwi atau mau pakai ruas yang lain. Itu benar-benar masih diskusi dengan calon investor-nya dan Pemda setempat,” tutur Dody.

    Bahkan menurutnya, Tol Sentul Selatan-Karawang Barat dan Tol Gedebage-Tasikmalaya akan lebih maju progresnya dibandingkan tol Gilimanuk-Mengwi.

    Dody menargetkan 2 dari 4 proyek tol yang menjadi prioritas bisa selesai tahun depan.

    “Ini yang kemarin sudah kita lempar ke beberapa investor jalan tol Sentul Selatan-Karawang Barat, ini akan lebih maju. Termasuk Gedebage-Tasikmalaya, itu akan lebih maju. Mudah-mudahan sih tahun 2026 bisa kita selesaikan. Dari 4 mungkin 2 lah yang bisa kita selesaikan,” beber Dody.

    Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan kajian sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    (ily/hns)

  • Rismon Sianipar Sebut Presiden Prabowo Sudah Tahu Soal Gibran Tidak Pernah Lulus SMA

    Rismon Sianipar Sebut Presiden Prabowo Sudah Tahu Soal Gibran Tidak Pernah Lulus SMA

    GELORA.CO – Ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali memicu perbincangan publik setelah melontarkan klaim bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA.

    Dalam pernyataan terbarunya, Rismon menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut sudah mengetahui ihwal isu tersebut.

    Dalam keterangannya, Rismon menyatakan telah melakukan penelusuran ke sejumlah sekolah tempat Gibran pernah menempuh pendidikan, termasuk di Singapura.

    Ia juga mengaku memiliki komunikasi dengan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    “Saya kira Pak Prabowo Subianto sudah mengetahui lewat Mendikdasmen-nya. Tinggal tunggu waktu saja kapan ini akan diputuskan. Yang pasti, ini konfirmasi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA,” ujar Rismon dalam keterangannya.

    Pernyataan tersebut menuai perhatian publik karena sebelumnya Rismon juga sempat menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah dari Gibran.

    Ia bahkan telah dua kali melaporkan dugaan penyebaran berita bohong dan dugaan skripsi palsu ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Namun, Rismon mengaku kecewa dengan lambannya proses penyelidikan dua laporannya tersebut.

    Ia menyebut hingga kini penyidik belum memanggil Jokowi maupun saksi yang dilaporkannya, yaitu Kasmujo, untuk dimintai keterangan.

    “Saya datang ke Polda DIY menanyakan progres dua laporan saya, tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan signifikan,” kata Rismon.

    Sementara itu, polemik soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo juga terus bergulir di jalur hukum.

    Sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali berujung deadlock, setelah pihak tergugat, termasuk Jokowi dan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali mangkir dari sidang.

    Kuasa hukum penggugat, Andika Dian Prasetyo, menegaskan akan mengerahkan massa jika pengadilan dianggap tidak berani memeriksa langsung Jokowi.

    “Kalau persidangan tidak berani memeriksa Jokowi, masyarakat akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban,” tegas Andika.

  • Mahfud soal Jokowi yang Alihkan Kerjasama Whoosh dari Jepang ke China: Jangan-jangan Ada Main!

    Mahfud soal Jokowi yang Alihkan Kerjasama Whoosh dari Jepang ke China: Jangan-jangan Ada Main!

    GELORA.CO –  Eks Menko Polhukam Mahfud MD, kembali angkat bicara soal proyek kereta cepat atau Whoosh.

    Kali ini, Mahfud membicarakan langkah Jokowi yang mengalihkan kerjasama Whoosh dari Jepang ke China.

    Mahfud menilai, peralihan kerjasama ke China ini justru memancing kecurigaan publik.

    Bahkan, Mahfud mempertanyakan sikap Jokowi saat China menawarkan kerjasama dengan harga tinggi.

    Dulu kok tiba-tiba pindah ke Cina? Dulu tidak dipersoalkan, harganya begitu tinggi kok mau saja? Jangan-jangan ini ada main? Kan gitu,” ujar Mahfud dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV.

    Mahfud lantas membahas soal studi Deustche Welle, Jerman terkait 142 perjanjian kontrak China dengan 24 negara berkembang.

    Studi itu dipublikasikan pada 31 Maret 2021 yang isinya mengungkap bahwa perjanjian kontrak China yang paling utama adalah kerahasiaan isi kontrak.

    “Utang negara peminjam terhadap China itu adalah utang rakyat, sehingga rakyat tidak boleh minta pemberhentian bayar, karena misalnya pemerintahnya dianggap curang,” katanya.

    Mahfud juga mengatakan bahwa setiap negara yang meminjam ke China harus menyerahkan agunan, jaminan, yang bersifat rahasia dan dokumen-dokumen jaminan itu hanya disimpan oleh China.

    Hal inilah yang menjadi pertanyaan Mahfud, apakah ada jaminan dari Indonesia yang diberikan kepada China untuk proyek Whoosh atau tidak.

    Terlebih dokumen perjanjian dan penghitungan proyek ini sulit diakses, padahal dokumen ini tidak termasuk rahasia negara.

    Mahfud lantas mencontohkan Sri Lanka yang menjadikan pelabuhan sebagai jaminan saat utang ke China.

    Kini pelabuhan internasional Sri Lanka resmi menjadi pangkalan China, karena tidak bisa membayar utang.

    “Nah, kita tidak tahu, apakah Indonesia memberi jaminan itu,” tegas Mahfud.

    Melihat hal ini, Mahfud menilai nantinya akan ada yang diambil China dari Indonesia jika tidak bisa membayar utang Whoosh.

    Bahkan, China juga bisa menganggap Indonesia melakukan wanprestasi dan dianggap gagal bayar.

    Mahfud menilai, hal yang penting dalam penyelidikan dugaan korupsi ini adalah menyelidiki dokumen kesepakatan Indonesia dengan China.

    “Menurut saya, dokumen itu harus dicari lebih dulu oleh KPK, baru cari orang-orang yang terlibat,” ungkap Mahfud.***

  • Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    GELORA.CO – Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik. 

    Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.

    “Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.

    “Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.

    Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.

    “Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.

    Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.

    “Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.

    Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.

    “Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.

    Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.

    “Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.

  • Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah derasnya kritik publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), kader PSI, Sigit Widodo, justru membagikan pengalaman positifnya saat menjajal moda transportasi kebanggaan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Sigit menceritakan perjalanannya bersama rekannya sesama kader PSI, Dian Sandi Utama, menggunakan Whoosh.

    “Kopi di Whoosh cuma 30 ribuan. Apa ngopi di Whoosh aja ya? Belum sarapan, nih,” ujar Sigit di X @sigitwid (31/10/2025).

    “Mas Dian Sandi U sih enak, bawa bekel,” tambahnya.

    Sigit juga menyoroti capaian positif proyek tersebut yang sudah beroperasi selama dua tahun tanpa insiden besar.

    “Ahamdulillah Whoosh dua tahun beroperasi hingga saat ini zero accident,” sebutnya.

    Dikatakan Sigit, biaya pembangunan jalur Kereta Cepat memang lebih mahal dibandingkan kereta konvensional, salah satunya karena standar keamanannya yang tinggi.

    “Biaya pembuatan jalurnya memang lebih mahal dari kereta konvensional karena harus steril,” tandasnya.

    “Jadi tidak ada banteng, kerbau, kambing, atau ayam yang melintas lalu mati tertabrak,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

    Ia mengatakan proyek tersebut sebagai bentuk lompatan besar pemerintah dalam menghadirkan transportasi modern berbasis teknologi tinggi.

    “Kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa,” ujar Bestari dikutip dari unggahan Instagram pribadinya (20/10/2025).

  • Belajar dari Jokowi, Yusuf Tak Ingin Agungkan Purbaya: Saya Takut Dikibuli Lagi

    Belajar dari Jokowi, Yusuf Tak Ingin Agungkan Purbaya: Saya Takut Dikibuli Lagi

    “Maaf pak Menkeu, saya tunggu hasil kerjanya,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengaku tidak terkejut dengan naiknya nama Purbaya hingga digadang-gadang jadi Cawapres terkuat 2029.

    Ia sejak awal sudah memprediksi bahwa langkah dan gaya komunikasi Purbaya memang diarahkan untuk kepentingan politik jangka panjang, bukan semata-mata urusan kinerja.

    “Sejak awal kan saya sudah mengatakan bahwa gaya Purbaya itu punya kepentingan jangka panjang,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    “Bukan kepentingan kinerja sebetulnya, tetapi dia ingin mendapat simpati masyarakat untuk kepentingan politik pada 2029,” tambahnya.

    Ia menilai wajar jika kini muncul hasil survei yang menempatkan Purbaya sebagai calon terkuat untuk Pilpres 2029.

    “Saya tidak heran kalau ada yang mengatakan Purbaya itu calon terkuat sebagai cawapres 2029. Ya memang itulah tujuannya Purbaya,” katanya.

    Namun demikian, Ferdinand mengajak masyarakat untuk tetap berpikir kritis dan tidak mudah terpesona oleh gaya bicara maupun pencitraan yang belum terbukti dengan kinerja nyata.

    “Jangan mudah terhipnotis dengan gaya-gaya pencitraan, ngomong ini ngomong itu, tetapi tidak bisa kerja nyata,” tegasnya.

    Ferdinand lalu mencontohkan salah satu pernyataan Purbaya yang dinilainya tidak terbukti.

    Ia menyebut bahwa pada akhir September lalu, Purbaya sempat berjanji akan menagih utang dari sekitar 200 wajib pajak besar dengan total nilai mencapai lebih dari Rp60 triliun hanya dalam waktu seminggu.

  • Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan banyak bergantung pada skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI).

    Ia menilai kebijakan berbagi beban pembiayaan antara fiskal dan moneter itu sebaiknya tidak lagi menjadi andalan di luar masa krisis.

    Menurut Purbaya, burden sharing pertama kali diterapkan saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah menghadapi lonjakan kebutuhan pembiayaan fiskal. Kala itu, BI, dengan dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer untuk membantu menutup defisit.

    Namun, setelah situasi darurat berakhir, bank sentral kini hanya dapat membeli SBN di pasar sekunder.

    Saat ini pun pemerintah dan BI kembali menjalankan ‘burden sharing’ berdasarkan SKB terbaru beberapa bulan lalu. Keduanya menyepakati berbagi beban bunga pembiayaan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan 3 Juta Rumah. 

    Purbaya menegaskan dirinya tidak berniat memanfaatkan skema tersebut.

    “Itu waktu krisis kemarin kan, Covid. Kami dari Istana enggak pernah minta burden sharing sebetulnya, karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter. Sekarang juga ada perjanjian burden sharing kan? Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu,” terangnya di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025). 

    Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menegaskan pentingnya menjaga independensi kebijakan moneter. Ia menilai keterlibatan BI yang terlalu jauh dalam pembiayaan fiskal berisiko menyeret bank sentral ke ranah politik dan mengaburkan batas otoritas.

    Purbaya menjelaskan bahwa bank sentral dipisahkan dengan pemerintah agar politik tidak memengaruhi independensi otoritas moneter. Sebab, apabila hal itu terjadi, dampaknya bisa jangka panjang.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut skema burden sharing yang terus menerus dilakukan seolah-olah menggabungkan kembali pemerintah dan bank sentral. 

    “Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral me-monetize kebijakan fiskal, itu yang enggak boleh sebetulnya. Di moneter itu holy grail yang enggak boleh dijadiin satu, tetapi waktu krisis mungkin enggak apa-apa. Ke depan akan kami hindari sebisa mungkin,” tuturnya. 

    Adapun BI diketahui aktif membeli SBN pemerintah melalui pasar sekunder. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam beberapa kesempatan bahwa kebijakan itu sejalan dengan kebijakan moneter bank sentral. 

    Dengan tidak adanya opsi burden sharing, pemerintah bakal mencari opsi lain untuk menjaga batas defisit APBN sebesar 3%.

    Per September 2025, APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.

    Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Opsi Ganti Terminologi

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk mengganti terminologi burden sharing. Pada rapat dengan Komisi XI DPR membahas Laporan Kinerja Kuartal III/2025, Senin (22/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo diminta untuk mencari terminologi baru terkait dengan berbagi beban pembiayaan fiskal antara otoritas fiskal dan moneter. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, yang menilai terminologi burden sharing pascapandemi membuat bingung publik. Pasalnya, dia menegaskan bahwa burden sharing untuk program prioritas Prabowo tidak sama dengan yang diterapkan saat pandemi di mana bank sentral bisa membeli SBN pemerintah di pasar perdana (primer) karena kondisi darurat. 

    “Saya cuma ingin menyampaikan, apakah ada nama lain selain burden sharing dalam rangka dukungan bapak itu [untuk program pemerintah], karena nanti takutnya membingungkan dengan burden sharing kita [untuk penanggulangan] covid-19 kemarin. Ini perlu diberikan titling judul baru supaya orang enggak bingung,” ujarnya kepada Perry dan jajaran Dewan Gubernur BI di ruang rapat Komisi XI, dikutip Selasa (23/9/2025). 

    Pendapat Misbakhun itu pun diamini oleh Perry. Gubernur BI dua periode itu lalu menjelaskan bahwa sinergi otoritas moneter dan fiskal yang dilakukan saat ini berbeda dengan yang dilaksanakan selama tiga tahun pandemi. 

    Misalnya, saat era pagebluk, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sampai mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). 

    “Dalam [kondisi] extraordinary itu, BI bisa membeli SBN dari pasar primer karena pas covid pasar berhenti. Pemerintah enggak bisa menjaul SBN, tetapi suku bunga di sekitar 8-9%. Tapi hanya tiga tahun ini saja,” terang Perry. 

    Pada saat pandemi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI pun membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). Dana yang dihasilkan dari pembelian SBN pemerintah oleh BI akan digunakan untuk membeli barang kebutuhan publik atau public goods dan non-public goods, serta juga vaksin. 

    Sementara itu, untuk burden sharing kali ini, di mana defisit APBN kembali normal di bawah 3% terhadap PDB, BI tidak boleh membeli SBN dari pasar primer. Bank sentral hanya membeli SBN di pasar sekunder, di mana nilainya tahun ini per 15 September 2025 sudah melebihi Rp217 triliun.  

    “Jadi betul sekali istilah burden sharing harus kami… nanti kami cari terminologi yang baru,” ujar Perry. 

  • Prabowo-Jokowi Belum Terbelah tapi Sudah Retak

    Prabowo-Jokowi Belum Terbelah tapi Sudah Retak

    GELORA.CO -Hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak baik-baik saja.

    “Hubungan Prabowo dan Jokowi sudah retak, belum terbelah tapi sudah retak,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti dikutip dari tayangan YouTube Abraham Samad, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Salah satu indikasinya adalah dugaan korupsi Whoosh. Dalam kasus ini, Prabowo terkesan diam di saat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini sedang dikuliti bahkan masuk penyelidikan KPK.

    “Whoosh ini dikulik-kulik soal dugaan korupsinya. Whoosh kan ikon Jokowi, kok diganggu. Apakah Prabowo membiarkannya? Ya kalau dia (Prabowo) tidak melakukan apa-apa tentu karena dia membiarkannya. Sesederhana itu,” jelas Ray. 

    Meski demikian, Ray tidak yakin hubungan Prabowo dan Jokowi akan benar-benar terbelah.

    “Saya kira enggak (sampai terbelah) karena Prabowo tetap membutuhkan sayap Jokowi karena bagaimanapun mungkin tetap tersedia orang-orang yang mendukung Jokowi. Itu dibutuhkan secara politik oleh Prabowo sehingga (hubungannya) diretakkan saja, tapi tidak dibelah,” pungkasnya.