Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Dilarang Tim Dokter Keluar Rumah, Jokowi Batal Hadiri Kongres III Projo

    Dilarang Tim Dokter Keluar Rumah, Jokowi Batal Hadiri Kongres III Projo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal menghadiri Kongres III Projo 2025 di Jakarta, pada Sabtu (1/11/2025).

    Hal itu diungkap Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah yang merupakan ajudan Jokowi.

    Kompol Syarif menyebut ketidakhadiran Jokowi disebabkan kondisi kesehatan yang mengharuskannya beristirahat penuh atas anjuran tim dokter.

    Dia membeberkan bahwa tim dokter meminta agar Jokowi itu tetap beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan.

    “Karena pertimbangan tim dokter yang menganjurkan Bapak Jokowi untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan, beliau belum dapat menghadiri Kongres III Projo,” beber Syarif kepada awak media.

    Syarif menambahkan bahwa Presiden Jokowi sedang berada di kediamannya di Solo.

    Jokowi dikabarkan hanya mengirimkan video singkat arahan kepada seluruh kader Projo yang hadir.

    “Sebagai gantinya, Bapak telah mengirimkan video singkat berisi pesan dan semangat bagi seluruh Keluarga Besar Projo dan peserta kongres,” urai Syarif.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) sowan ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jumat (24/10/2025).

    Itu merupakan pertemuan perdana setelah Budi Arie terkena reshuffle dari Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Minggu depan tanggap 1 da 2 November 2025, Projo akan menggelar kongres di Jakarta dengan tema ‘Selalu setia di garis rakyat’. Karena itu kami sowan ke Pak Jokowi karena sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka Kongres ke-3 Projo pada 2025,” kata Budie Arie di kediaman Jokowi di Solo pada Jumat (24/10/2025) lalu. (bs-sam/fajar)

  • Deretan Blunder Admin Medsos Pejabat, Dari Makian ke Warganet hingga Candaan soal Bencana

    Deretan Blunder Admin Medsos Pejabat, Dari Makian ke Warganet hingga Candaan soal Bencana

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah kesalahan dalam pengelolaan media sosial pejabat publik kembali memantik perhatian warganet. Mulai dari unggahan sensitif, komentar bernada emosi, hingga candaan yang dianggap tidak etis, beberapa admin akun pejabat bahkan tercatat harus meminta maaf dan mundur dari jabatannya.

    “Kalau ngomong jangan kurang ajar. Kalau diperiksa penegak hukum, mampus kamu nanti,” demikian respons admin akun Instagram Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, saat menanggapi pertanyaan warganet terkait program daerah.

    Kasus serupa pernah terjadi pada akun media sosial Presiden Joko Widodo ketika masih menjabat. Sebuah cuitan yang dinilai tidak relevan dengan kapasitas seorang kepala negara memicu kritik dan berujung pergantian admin. “Wuooohh mantab! Jadi teringat deg-degannya di momen Senbatsu Uza pekan lalu,” tulis akun @jokowi kala itu.

    Di Surabaya, blunder juga menimpa akun resmi Wakil Wali Kota Armuji. Komentar admin mengenai bencana hujan es di Sidoarjo dinilai tidak empatik oleh warganet. “Lek hujan es, enak tinggal cari sirupe tok,” tulisnya dalam kolom komentar.

    Blunder terbaru terjadi pada akun milik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Saat live Instagram jeda, admin terdengar bercanda mengenai dokumentasi kegiatan lapangan.

    “Kalau ada hujan lagi, rekaman video bapak wali turun ke lapangan kita simpan aja. Nanti bisa diunggah lagi kalau ada hujan,” ujar admin tersebut.

    Potongan video itu viral dan memunculkan kesan kurang menguntungkan bagi wali kota, meski Eri saat itu tidak mengetahui percakapan karena sedang berada di lapangan. Admin terkait kemudian menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan mundur dari tim pengelola media sosial. [asg/kun]

  • Budi Arie Ingin Gabung Gerindra, Sadar Jokowi Tak Punya Kekuatan Lagi?

    Budi Arie Ingin Gabung Gerindra, Sadar Jokowi Tak Punya Kekuatan Lagi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Hal itu disampaikan di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

    “Pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini,” kata Budi Arie.

    Pegiat Media Sosial, Chusnul Chotimah menyebut Budi Arie telah menyadari bahwa Jokowi sudah tak memiliki kekuatan lagi.

    “Dia sadar kedepan Jokowi sudah ga punya kekuatan makanya lebih memilih gabung Gerindra daripada PSI partainya Jokowi,” tuturnya. 

    Apalagi kata dia, Bos Relawan Jokowi itu selama ini tak bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Fakta sederhana, sekelas ketua relawan Jokowi ternyata ga mau bergabung ke PSI partainya Jokowi, lalu kalian bermimpi PSI mau ngalahin PDIP?,” tandasnya. 

  • Gus Qowim Apresiasi Persami dan Bela Negara KKRI, Bentuk Generasi Muda Berkarakter Kuat dan Cinta Tanah Air

    Gus Qowim Apresiasi Persami dan Bela Negara KKRI, Bentuk Generasi Muda Berkarakter Kuat dan Cinta Tanah Air

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, memberikan apresiasi terhadap kegiatan Latihan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) dan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang III Tahun 2025 yang digelar Kodam V Brawijaya di Brigif 16/Wira Yudha, Sabtu (1/11/2025). Upacara pembukaan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Inf Batara, selaku Inspektur Upacara.

    Dalam sambutannya, Kolonel Batara menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, terutama kepada Komandan Brigif 16/Wira Yudha beserta jajaran yang telah memfasilitasi penyelenggaraan latihan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sekolah-sekolah serta dewan guru yang mempercayakan putra-putri terbaiknya untuk mengikuti kegiatan bela negara ini.

    Kegiatan Persami dan Bela Negara KKRI tahun ini diikuti oleh sekitar 500 pelajar SMK dari wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Latihan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik atau baris-berbaris, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, serta kesadaran bela negara.

    “Latihan ini adalah investasi karakter untuk menanamkan nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila, serta membentuk generasi yang disiplin, berjiwa kepemimpinan, dan profesional,” ungkap Komandan Korem 082/CPYJ.

    Kepada para peserta, ia berpesan agar menjadikan seluruh proses latihan sebagai pengalaman berharga untuk menempa diri. Setiap kegiatan perlu diikuti dengan semangat, dedikasi, dan tanggung jawab tinggi. “Buktikan bahwa kalian adalah generasi tangguh dan siap menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI,” pesannya.

    Sementara itu, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin atau yang akrab disapa Gus Qowim, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, latihan bela negara seperti Persami KKRI selaras dengan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam membentuk generasi muda yang berkarakter kuat, cinta tanah air, dan siap menghadapi tantangan zaman.

    “Harapan kami, dari kegiatan seperti ini akan lahir generasi Kediri yang berkarakter kuat dan memiliki semangat bela negara. Ini merupakan langkah nyata menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ungkap Gus Qowim.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Komandan Brigif 16/Wira Yudha Letkol Inf M. Sujoko, Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Danki Brimob 1 Yon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim AKP Joko Widodo, perwakilan Polres Kediri Kota, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, serta para kepala sekolah SMK dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka

    Kasus Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru, Selangkah Lagi Ada Tersangka

    GELORA.CO — Penanganan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memasuki fase krusial.

    Penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan segera menggelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI untuk menetapkan tersangka.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya dan merupakan SOP dalam proses penyidikan. Ada komunikasi dengan jaksa, ada proses ekspos atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Sabtu (1/11/2025).

    Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 11 dari 12 terlapor. Satu terlapor berinisial ES belum diperiksa karena sakit.

    “Yang bersangkutan sedang sakit keras dan sedang berobat ke luar negeri sesuai surat pemberitahuan,” jelas Budi.

    Panggilan dua kali telah dikirim dan diterima oleh keluarga serta pengacara ES, namun belum direspons.

    Dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan ke Kejati DKI, tercantum 12 nama terlapor.

    Di antaranya Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.

    Lalu , ada Abraham Samad, Mikhael Sinaga, Nurdian Susilo, serta Aldo Husein.

    Duduk Perkara: Laporan Jokowi dan Lain Jadi Dasar Penyidikan

    Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini ditangani oleh Polda Metro Jaya.

    Penanganan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diajukan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2025. 

    Selain itu, sejumlah laporan serupa juga masuk ke berbagai Polres dari pihak lain.

    Laporan utama dari Jokowi dilayangkan ke Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

    Laporan tersebut mencakup dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong.

    Secara hukum, laporan ini mengacu pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Selain itu, juga mencantumkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Pasal 27A, 32, 35, dan 51 ayat (1).

    Video Tuduhan dan Narasi Palsu di Mesos

    Laporan Presiden Jokowi mencakup unggahan video dan narasi di media sosial yang menyebut ijazahnya palsu.

    Konten tersebut menuduh Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, menggunakan dokumen tidak sah saat mencalonkan diri, dan menyebarkan informasi yang dianggap fitnah dan bohong.

    Barang bukti berupa tangkapan layar, tautan video, dan salinan unggahan diserahkan ke penyidik sebagai dasar pelaporan.

    Polda Metro Jaya kemudian menggabungkan dua objek perkara dalam proses penyidikan.

    Pertama, dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi. Dan kedua, dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan oleh pihak lain ke sejumlah Polres.

    Kedua objek perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan menjadi dasar untuk pemanggilan para terlapor serta rencana gelar perkara.

    Bukti dan Pemeriksaan: Ijazah Jokowi Sudah Diserahkan

    Berkas ijazah Jokowi dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada (UGM) telah diserahkan kepada penyidik.

    Penyerahan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Jokowi di Polresta Solo pada 23 Juli 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menyebut bahwa penyidik telah memeriksa 117 saksi dan 25 ahli untuk mendalami kasus ini.

    “Kami pastikan semua proses dilakukan hati-hati dan sesuai prosedur,” ujarnya.

    Irisan Kasus: Laporan TPUA Mandek, Roy Suryo Desak Buka Lagi

    Kasus pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya beririsan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi yang sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Desember 2024.

    Meski objek hukumnya berbeda, kedua kasus melibatkan isu yang sama dan aktor publik yang saling bersilang.

    TPUA melaporkan dugaan pemalsuan ijazah ke Bareskrim, dengan pelapor utama Rizal Fadillah dan Eggi Sudjana.

    Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran sejumlah pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Di antaranya adalah Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 264 mengenai pemalsuan dokumen autentik, serta Pasal 266 yang mengatur pemberian keterangan palsu dalam akta otentik.

    Selain itu, laporan juga mencantumkan Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 55 serta Pasal 56 terkait penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana.

    TPUA mengklaim bahwa ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota dan presiden tidak sesuai dengan data akademik yang mereka telusuri.

    Mereka juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian format, tanda tangan, dan nomor seri dokumen.

    Namun, setelah dilakukan gelar perkara internal, pada  22 Mei 2025, Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan kasus tersebut dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana. 

    Keputusan itu disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Sumarto.

    Tidak lama penyelidikan kasus itu dihentikan, Roy Suryo, salah satu terlapor dalam kasus di Polda Metro Jaya, secara terbuka meminta agar Bareskrim membuka kembali penyelidikan.

    Ia mengklaim telah menerima salinan dokumen dari KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat yang menunjukkan ketidaksesuaian data.

    “Saya tidak asal bicara. Ini berdasarkan dokumen resmi yang saya terima langsung dari KPU,” ujarnya.

    Roy menyebut bahwa ijazah Jokowi “99,9 persen palsu” berdasarkan analisisnya. Ia juga berencana meminta salinan tambahan dari KPU Solo untuk membandingkan data lintas tahapan pencalonan Jokowi.

    “Kalau memang tidak ada masalah, buka saja kembali penyelidikannya agar terang-benderang,” tegasnya.

    Klaim Roy dan langkah-langkahnya mengumpulkan dokumen lintas lembaga menambah dimensi baru dalam polemik ini.

    Meski belum ada verifikasi resmi atas kesimpulan yang ia sampaikan, pernyataan tersebut telah memicu kembali perdebatan publik soal transparansi dan akurasi data kepemiluan.

    Publik Menanti Kepastian Hukum

    Meski belum ada nama yang resmi ditetapkan sebagai tersangka, gelar perkara yang akan digelar dalam waktu dekat menjadi penentu arah hukum kasus ini.

    Di tengah sorotan terhadap integritas informasi publik, masyarakat berharap proses ini tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum

  • Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    GELORA.CO  – Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah Semar, menanggapi langkah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan ijazahnya kepada relawan.

    Menurut Semar, hal tersebut adalah hak Jokowi.

    Kata dia, terserah Jokowi, kepada siapa saja, ijazahnya ditunjukkan.

    Hal ini disampaikan Semar dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (31/10/2025).

    “Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapa pun, itu haknya Pak Jokowi,” kata Semar.

    Selanjutnya, Semar memaparkan jika Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo cs, publik tidak bisa memprotesnya.

    Roy Suryo cs, termasuk bersama ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma (Tifa), notabene merupakan sederet tokoh yang vokal meragukan keabsahan ijazah milik ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terutama, ijazah kuliah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa, beserta sejumlah orang lain juga menjadi pihak yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah terkait tudingan ijazah palsu.

    “Jangan diprotes juga, kalau dia enggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu haknya Pak Jokowi, mau memberitahu ke siapa saja ijazahnya, karena itu memang milik dia. Kan gitu,” jelas Semar.

    Selanjutnya, Semar menyebut, Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya ke pihak kepolisian.

    Semar bersikeras, Jokowi berhak menentukan kepada siapa saja ia ingin memperlihatkan ijazahnya, meski bukan kepada khalayak umum.

    “Aparat kepolisian kan sudah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus, hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya,” papar Semar.

    “Pihak kepolisian minta, sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi.”

    Semar pun meyakini, ijazah Jokowi pada akhirnya nanti akan tetap ditunjukkan di dalam proses peradilan.

    Ia lantas meminta agar Roy Suryo cs tidak marah atau memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya.

    Menurut Semar, Roy Suryo cs tidak memiliki kewenangan untuk mendesak Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memampangkan bukti kelulusan pendidikan.

    Lebih lanjut, Semar percaya, kubu Roy Suryo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya,” ujar Semar.

    “Jangan marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo.”

    “Itu kan juga bukan kewenangannya Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi.”

    “Kalau dalam proses [peradilan], tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu.”

    Rampai Nusantara merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

    Organisasi ini didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022.

    Jokowi Tunjukkan Ijazah kepada Relawan

    Sementara itu, sejumlah elite dari organisasi relawan ProJo (Pro-Jokowi) mengaku sudah melihat langsung ijazah milik suami Iriana tersebut.

    Menurut Wakil Ketua Umum ProJo Freddy Alex Damanik, pihaknya dikasih lihat ijazah Jokowi saat berkunjung ke kediaman sang mantan presiden di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (24/10/2025).

    “Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah itu ada,” ungkap Freddy.

    Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi tak perlu diungkit lagi, karena sudah terbukti keasliannya.

    “Sebetulnya, ijazah tanya Mas Roy (Suryo) sajalah. Sebetulnya sudah bolak-balik ijazah ini, Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada,” jelas Freddy.

    Dengan ditunjukkan ijazah ke relawan, Freddy menilai, hal tersebut dapat meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi memang ada dan tak perlu diragukan lagi.

    “Dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ke rektor, dekan. Bukan hanya menepis semua isu dan keraguan ijazah Pak Jokowi hilang terbakar memang ada dikeluarkan oleh UGM dan dipegang. Jadi selesai isu ijazah itu,” tuturnya.

    Nama Terlapor dalam Laporan Jokowi

    Pada Agustus 2025, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mengungkap, ada 12 nama terlapor dalam laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Kuasa hukum dari Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademksi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, 12 nama terlapor itu terbagi menjadi tiga cluster (klaster), berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterimanya.

    Rinciannya adalah:

    Klaster media: Nurdiansyah Susilo, Arif Nugroho, YouTuber Michael Sinaga, dan Aldo Rido

    Klaster akademisi: mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar

    Klaster aktivis: Eggi Sudjana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan advokat Kurnia Tri Royani

    Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu itu masih berlangsung.

    Update terbaru, Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga bakal dilibatkan dalam gelar perkara.

    “Dalam rangka tindak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamneg dengan rekan-rekan dari jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI,” kata Budi, Sabtu (1/11/2025), diwartakan TribunJakarta.

    Namun, Budi belum dapat memastikan jadwal gelar perkara tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan rencana kegiatan dalam proses penyidikan kasus ini.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya, dan ini merupakan SOP, kerjasama. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa ada proses ekspose atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 117 saksi yang 11 di antaranya merupakan terlapor.

    Selain itu, sebanyak 19 ahli juga telah diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa enam ahli lainnya.

    “19 ahli diantaranya telah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian enam ahli lainnya ini masih dalam proses, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Budi

  • Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Bukan ke Publik, Rampai Nusantara Pasang Badan: Itu Kan Hak Dia

    GELORA.CO  – Ketua Umum Rampai Nusantara (RN), Mardiansyah Semar, menanggapi langkah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan ijazahnya kepada relawan.

    Menurut Semar, hal tersebut adalah hak Jokowi.

    Kata dia, terserah Jokowi, kepada siapa saja, ijazahnya ditunjukkan.

    Hal ini disampaikan Semar dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (31/10/2025).

    “Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapa pun, itu haknya Pak Jokowi,” kata Semar.

    Selanjutnya, Semar memaparkan jika Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo cs, publik tidak bisa memprotesnya.

    Roy Suryo cs, termasuk bersama ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma (Tifa), notabene merupakan sederet tokoh yang vokal meragukan keabsahan ijazah milik ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

    Terutama, ijazah kuliah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa, beserta sejumlah orang lain juga menjadi pihak yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah terkait tudingan ijazah palsu.

    “Jangan diprotes juga, kalau dia enggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu haknya Pak Jokowi, mau memberitahu ke siapa saja ijazahnya, karena itu memang milik dia. Kan gitu,” jelas Semar.

    Selanjutnya, Semar menyebut, Jokowi juga sudah menunjukkan ijazahnya ke pihak kepolisian.

    Semar bersikeras, Jokowi berhak menentukan kepada siapa saja ia ingin memperlihatkan ijazahnya, meski bukan kepada khalayak umum.

    “Aparat kepolisian kan sudah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus, hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya,” papar Semar.

    “Pihak kepolisian minta, sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi.”

    Semar pun meyakini, ijazah Jokowi pada akhirnya nanti akan tetap ditunjukkan di dalam proses peradilan.

    Ia lantas meminta agar Roy Suryo cs tidak marah atau memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya.

    Menurut Semar, Roy Suryo cs tidak memiliki kewenangan untuk mendesak Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memampangkan bukti kelulusan pendidikan.

    Lebih lanjut, Semar percaya, kubu Roy Suryo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.

    “Ya, pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya,” ujar Semar.

    “Jangan marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo.”

    “Itu kan juga bukan kewenangannya Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi.”

    “Kalau dalam proses [peradilan], tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu.”

    Rampai Nusantara merupakan salah satu organisasi masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh muda dari berbagai kelompok aktivis dan elemen dengan warna politik dan latar belakang profesi berbeda-beda.

    Organisasi ini didirikan atau dikukuhkan pada 27 Maret 2022.

    Jokowi Tunjukkan Ijazah kepada Relawan

    Sementara itu, sejumlah elite dari organisasi relawan ProJo (Pro-Jokowi) mengaku sudah melihat langsung ijazah milik suami Iriana tersebut.

    Menurut Wakil Ketua Umum ProJo Freddy Alex Damanik, pihaknya dikasih lihat ijazah Jokowi saat berkunjung ke kediaman sang mantan presiden di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (24/10/2025).

    “Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah itu ada,” ungkap Freddy.

    Menurutnya, persoalan ijazah Jokowi tak perlu diungkit lagi, karena sudah terbukti keasliannya.

    “Sebetulnya, ijazah tanya Mas Roy (Suryo) sajalah. Sebetulnya sudah bolak-balik ijazah ini, Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada,” jelas Freddy.

    Dengan ditunjukkan ijazah ke relawan, Freddy menilai, hal tersebut dapat meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi memang ada dan tak perlu diragukan lagi.

    “Dan Pak Jokowi sudah menunjukkan ke rektor, dekan. Bukan hanya menepis semua isu dan keraguan ijazah Pak Jokowi hilang terbakar memang ada dikeluarkan oleh UGM dan dipegang. Jadi selesai isu ijazah itu,” tuturnya.

    Nama Terlapor dalam Laporan Jokowi

    Pada Agustus 2025, Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis mengungkap, ada 12 nama terlapor dalam laporan yang dilayangkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

    Kuasa hukum dari Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademksi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, 12 nama terlapor itu terbagi menjadi tiga cluster (klaster), berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterimanya.

    Rinciannya adalah:

    Klaster media: Nurdiansyah Susilo, Arif Nugroho, YouTuber Michael Sinaga, dan Aldo Rido

    Klaster akademisi: mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar

    Klaster aktivis: Eggi Sudjana selaku Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah, Rustam Efendi, dan advokat Kurnia Tri Royani

    Hingga saat ini, proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik/fitnah yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu itu masih berlangsung.

    Update terbaru, Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga bakal dilibatkan dalam gelar perkara.

    “Dalam rangka tindak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamneg dengan rekan-rekan dari jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI,” kata Budi, Sabtu (1/11/2025), diwartakan TribunJakarta.

    Namun, Budi belum dapat memastikan jadwal gelar perkara tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan rencana kegiatan dalam proses penyidikan kasus ini.

    “Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya, dan ini merupakan SOP, kerjasama. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa ada proses ekspose atau gelar perkara,” ujar Kabid Humas.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa 117 saksi yang 11 di antaranya merupakan terlapor.

    Selain itu, sebanyak 19 ahli juga telah diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya masih akan memeriksa enam ahli lainnya.

    “19 ahli diantaranya telah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian enam ahli lainnya ini masih dalam proses, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Budi

  • Hapus Siluet Jokowi, Projo Mau Ganti Logo

    Hapus Siluet Jokowi, Projo Mau Ganti Logo

    GELORA.CO  – Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie mengatakan akan mengganti logo organisasi yang dipimpinnya. Salah satunya dengan menghapus siluet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk transformasi organisasi. 

    “Dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi, yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo,” kata Budi saat ditemui seusai pembukaan Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jakarta, Sabtu (1/11/2025). 

    Eks Menteri Koperasi ini menjelaskan, pergantian logo ini dimaksudkan menghilangkan penghormatan lebih terhadap sosok pribadi tertentu.

    “Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu,” ujarnya. 

    Diketahui, Projo kini menggunakan logo berupa siluet wajah Jokowi yang dengan lingkaran putih. Kemudian, di bawahnya tertulis Projo. 

    “Iya, kemungkinan (menghapus siluet wajah Jokowi),” ujar Budi

  • Singgung Polemik Whoosh, Budi Arie Ungkap Jokowi-Prabowo Sering Diadu Domba

    Singgung Polemik Whoosh, Budi Arie Ungkap Jokowi-Prabowo Sering Diadu Domba

    Singgung Polemik Whoosh, Budi Arie Ungkap Jokowi-Prabowo Sering Diadu Domba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto kerap diadu domba dalam sejumlah isu.
    Seharusnya, kata Budi, politik persatuan mewarnai perjalanan Indonesia.
    “Makanya saya selalu bilang, ini kok semua isinya adu domba, mau diadu domba Pak Prabowo, Pak Jokowi, diadu domba lagi si A, si B,” kata Budi Arie dalam Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi menganalogikan, adu domba seperti melihat Indonesia berada dalam kubangan yang sama terus-menerus.
    “Ini negara ini kok kayak kita berkubang dengan diri kita sendiri. Kita bukannya melihat kemajuan yang sudah pesat dilakukan negara lain, kita masih mikirin problem ini ditanyakan lagi,” tutur Budi.
    Ia lalu menyinggung polemik Whoosh yang isinya mempermasalahkan keputusan Jokowi karena menginstruksikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tersebut.
    Padahal, kata Budi, kereta cepat sudah saatnya dimiliki sesuai peradaban zaman. Ia pun mempersilakan aparat penegak hukum memeriksa proyek tersebut.
    “Whoosh, Whoosh itu perlompatan peradaban zaman. Kalau ada problematika nanti di pelaksanaan teknisnya, silakan aja aparat penegak hukum periksa,” ucap Budi.
    “Tetapi jangan sedikit-sedikit programnya dipersoalkan dan lain-lain,” imbuh Budi.
    Lebih lanjut, ia menyatakan akan terus mendukung berbagai program Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan sebagainya.
    “Saya yakin kalau program Pak Prabowo ini berjalan, ini akan membawa manfaat dan kemajuan yang penting bagi bangsa Indonesia ke depan. Selanjutnya, kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo, agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid,” tandas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.