Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Hilangkan Tradisi Intelektual

    10 Tahun Pemerintahan Jokowi Hilangkan Tradisi Intelektual

    GELORA.CO -Budaya intelektual melekat di setiap pemimpin Indonesia dari era Bung Karno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun pada era Joko Widodo (Jokowi), tradisi ini hilang dan coba dihidupkan kembali di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

    Demikian disampaikan Rocky Gerung dalam podcast bersama wartawan senior Hersubeno Arief dikutip dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 2 November 2025. 

    “Masuk pada era Pak Jokowi berhenti itu (tradisi intelektual), kebiasaan untuk mempersoalkan sesuatu secara konseptual, tidak ada dalam tradisi Pak Jokowi. karena itu, Pak Jokowi mengandalkan buzzer, mengandalkan apa yang sekarang disebut sebagai termul (ternak Mulyono),” ucap Rocky.

    “Kita kehilangan kondisi akademis ketika 10 tahun Presiden Jokowi memerintah itu, jadi kehilangan kemampuan berargumentasi, itu intinya,” tambah dia.

    Menurut Rocky, saat ini pemerintahan Prabowo mengalami dampak 10 tahun era Jokowi yang menghilangkan tradisi intelektual.

    “Pak Prabowo pasti mulai merasakan impact dari 10 tahun tidak ada semacam argumentatif society atau community of thought mengakibatkan berantakan, apa yang pada akhirnya kita peroleh hari ini itu kerusakan ekonomi, kerusakan sosial, kerusakan persahabatan, kerusakan daya berpikir yang disebabkan 10 tahun Jokowi,” jelasnya. 

    Akademisi yang dikenal kritis ini menilai slogan ‘kerja-kerja’ ala Jokowi terlihat tidak punya konsep sehingga berantakan. 

    “Sangat mungkin Presiden Prabowo memahami bahwa negeri ini didesain dengan pikiran akhirnya berantakan karena selama 10 tahun di istana itu tulisannya bukan no smoking, tapi no thinking,” tandasnya. 

  • Pesan Jokowi untuk Projo: Terus Berbuat untuk Rakyat

    Pesan Jokowi untuk Projo: Terus Berbuat untuk Rakyat

    Pesan Jokowi untuk Projo: Terus Berbuat untuk Rakyat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesannya kepada kelompok relawan Projo untuk selalu bekerja sama untuk Indonesia.
    Hal itu disampaikannya lewat video ucapan yang ditayangkan dalam Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
    “Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat, terus jaga semangat, jaga persaudaraan dan terus berbuat untuk rakyat,” pesan Jokowi dalam tayangan video.
    Tidak lupa, Jokowi menyampaikan salam hangat kepada seluruh keluarga besar relawan Projo yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi.
    “Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo, terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga untuk mendukung arah pembangunan bangsa,” ujar Jokowi.
    Diketahui, Jokowi batal menghadiri dan membuka Kongres III Projo secara langsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
    Faktor kesehatan dan saran dari dokter menjadi alasan Jokowi tidak bisa menghadiri forum terbesar kelompok relawan tersebut.
    Ketua Umum Projo, Budi Arie mengajak para relawan untuk mendoakan kesehatan Jokowi.
    “Marilah kita berdoa bersama semoga Pak Jokowi diberi kesehatan,” kata Budi Arie dalam Kongres III Projo.
    Budi mengatakan, dirinya sempat menyambangi Jokowi di kediamannya pada Minggu lalu. Saat itu, kondisi Jokowi sudah lebih pulih.
    Namun ia memahami adanya anjuran dokter yang membuat Jokowi tidak dapat hadir dalam Kongres III. Lanjutnya, semangat Jokowi tetap ada di ruangan tempat kongres berlangsung.
    “Tapi yang pasti semangat itu ada di ruangan ini, bahwa kesetiaan kita adalah kepada rakyat,” ujar Budi Arie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Bongkar Fakta Lama Soal Kereta Cepat Whoosh, Sebut-Sebut Jokowi

    PDIP Bongkar Fakta Lama Soal Kereta Cepat Whoosh, Sebut-Sebut Jokowi

    Jakarta, CNBC Indonesia — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sejak awal sempat mempertanyakan urgensi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Hasto menyebut Megawati lebih menekankan pentingnya proyek yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, irigasi, dan penyediaan pupuk bagi petani.

    “Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto usai berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, dikutip dari Detik.com, Minggu (2/10/2025).

    Hasto menilai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, bendungan bagi petani, hingga penyediaan pupuk di masa tanam seharusnya menjadi prioritas utama.

    “Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita. Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) kereta api dibanding proyek kereta cepat. Menurutnya, hal itu akan lebih berdampak luas bagi transportasi publik di berbagai daerah.

    “Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk, saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik,” katanya.

    Hasto menambahkan, PDIP telah tiga kali memberikan masukan terkait paradigma transportasi publik, termasuk soal proyek kereta cepat. Ia menyebut pertimbangan geologis kawasan Bandung dan kondisi ekonomi rakyat harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

    “Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, tentu itu keputusan dari presiden. Namun, sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai tiga kali berkaitan hal tersebut,” ujarnya.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usai Digoda Prabowo, Budi Arie Merapat ke Gerindra?

    Usai Digoda Prabowo, Budi Arie Merapat ke Gerindra?

    Usai Digoda Prabowo, Budi Arie Merapat ke Gerindra?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, mengaku ingin segera bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
    Ia menyatakan komitmennya untuk memperkuat serta mendukung agenda-agenda politik pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi menegaskan, langkah politiknya itu merupakan bentuk kesetiaan terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo.
    “Kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” ujar Budi.
    Dalam pernyataannya, Budi Arie tak menutup-nutupi ke mana arah politiknya berlabuh. Ia secara gamblang menyebut Gerindra sebagai partai tujuannya.
    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini,” ujarnya.
    Isyarat bergabungnya Budi Arie ke Partai Gerindra sebenarnya sudah muncul beberapa waktu lalu.
    Dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025), Prabowo sempat menggoda Budi Arie yang kala itu masih menjabat Menteri Koperasi.
    “Menteri Koperasi, Saudara Budi Arie Setiadi. Ini masuk PSI kau? Bukan? PSI atau Gerindra kau?” canda Prabowo disambut tawa para peserta kongres.
    Budi Arie sempat merespons candaan Prabowo itu dengan mengaku siap ikut perintah Presiden.
    “Ikut perintah Presiden, ikut presiden,” kata Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    Menanggapi kabar rencana bergabungnya Budi Arie, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambut positif hal itu.
    Ia menegaskan bahwa Gerindra selalu terbuka terhadap siapa pun yang ingin memperkuat perjuangan partai.
    “Kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir,” jelas Dasco.
    Dasco juga mengingatkan bahwa Projo sejak awal telah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sebelum malah. Nah, sehingga kita apresiasi. Untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres,” tandas Dasco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    GELORA.CO – Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

    Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

    Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

    Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

    Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

    “Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

    Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

    Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

    Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

    “Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

    Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

    Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

    Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

    “Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

    Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

    Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

    Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

    Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

    Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

    Beberapa proyek disebut memiliki cost overrun atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

    Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

    “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

    Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

    Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

    Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

    Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

    Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

    Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

    Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

    Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

    Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

    Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

    “Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

    Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

    Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

    Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

    Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

    Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

    Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

    Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

  • Projo itu Bukan Pro Jokowi, itu Sebutan dari Media aja

    Projo itu Bukan Pro Jokowi, itu Sebutan dari Media aja

    GELORA.CO –  Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, menjelaskan soal makna dari nama Projo. Dia membantah bahwa nama Projo memiliki keterkaitan dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Dia menjelaskan, kata Projo diambil dari bahasa Sansekerta dan Jawa Kawi, yang memiliki makna negara dan rakyat. 

    Hal tersebut disampaikan Budi Arie kepada awak media, di sela-sela kegiatan Kongres ke-III Projo yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (1/11/2025). 

    “Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” ujar Budi Arie. 

    Meskipun memiliki logo wajah Jokowi, Budi Arie menegaskan bahwa Projo tidak pernah memperkenalkan diri dengan sebutan Pro Jokowi. Dia lantas menuding bahwa sebutan tersebut justru datang dari awak media. 

    “Projo. Memang enggak ada. Cuman teman-teman media kan ya Projo, Pro Jokowi, itu kan karena gampang dilafalkan aja,” ucapnya. 

    Bersamaan dengan itu, Projo juga akan melakukan perubahan logo dan mengganti gambar Jokowi agar organisasi relawan ini tidak terkesan individual. 

    “Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu. Iya, kemungkinan (tidak wajah Jokowi lagi),” ungkapnya.

  • Rocky Gerung Kembali Sentil Purbaya: Begitu Sudah di Puncak, Dia akan Turun

    Rocky Gerung Kembali Sentil Purbaya: Begitu Sudah di Puncak, Dia akan Turun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tampak terlihat santai tapi penuh ketegasan menjadi daya tarik masyarakat Indonesia.

    Purbaya juga dikenal ceplas-ceplos dalam berbicara hingga tak jarang membuat tersindir bahkan tersiggung sebagian orang.

    Meski demikian gebrakan yang dilakukannya mengundang respons positif dari masyarakat.

    Dia bahkan menjelma menjadi idola baru karena gaya kepemimpinannya yang dianggap nyeleneh tapi diniali solutif.

    Hanya saja, ada berbeda dari pengamat politik Rocky Gerung. Dia mempertanyakan apa yang telah dilakukan Purbaya sebagai Menteri Keuangan.

    Rocky Gerung menilai, Purbaya memiliki ambisi terlihat dalam setiap kebijakan dibuat.

    Tak hanya itu gaya komunikasi Purbaya terkesan mencari sensasi untuk merawat popularitasnya.

    “Mungkin beliau sedang kejar-kejaran dengan 2029 supaya elektabilitasnya naik,” kata Rocky Gerung melalui podcast berjudul ‘Rocky Perkarakan Dulu Jokowi Ketimbang Memberi Gelar Pahlawan Kepada Soeharto’.

    Podcast itu tayang di kanal YouTube DeddySitorusOfficial pada Rabu (29/10/2025) lalu.

    “Orang seperti Purbaya pasti sudah berpikir menjadi calon presiden atau wakil presiden, itu ambisinya terlihat,” ujar Rocky Gerung

    Pendapat ini disampaikan Rocky Gerung karena dirinya merasa cukup mengenal sosok Purbaya.

    “Saya tau cara berpikirnya, saya tahu jejak kariernya itu. Jadi bisa saya rumuskan ada momentum tiba-tiba Purbaya dari sekedar researcher atau stafnya Pak LBP misalnya, tiba-tiba melesat karena dielu-elukan atau mengelu-elukan pejabat,” urai Rocky.

  • KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    KPK jangan kasih publik tebak buah manggis

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merahasiakan beberapa pihak yang diperiksa dalam dugaan rasuah proyek kereta cepat atau Whoosh. Alasannya, “kasus ini masih pada tahap penyelidikan sehingga nama pihak yang diperiksa belum dapat diungkap oleh lembaga antirasuah.”

    Semestinya KPK sudah ‘ngelotok’ (piawai) terkait tehnis beracara bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada eksplisit yang melarang penyidik menyampaikan informasi pada tingkat penyelidikan (klarifikasi dan atau investigasi) terhadap nama bakal terperiksa.

    Dan pastinya Pihak penyidik KPK  tidak terkecuali mesti tunduk kepada asas keterbukaan yang terdapat diantara asas asas good governannce yang berlaku terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara dan terlebih asas transparansi justru merupakan perintah sesuai KUHAP,  UU. Polri dan UU. Tentang KPK Jo. UU. Tentang TIPIKOR. Maka oleh sebab hukum, setidaknya KPK cukup memberikan inisial para oknum yang sedang dalam status lidik(penyelidikan), selain dan oleh sebab hukum penerapan ‘pola transparansi’ KPK terhadap adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparar penyelenggara negara, tidak bertentangan dengan UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi maupun UU. Tentang Keterbukaan Informasi Publik,  tekecuali terhadap informasi yang “bersinggungan dengan rehasia dibidang petahanan negara.”

    Selain itu,  terhadap yang berhubungan dengan informasi kasus whoosh nyata sudah booming dan santer ditelinga publik, bahkan signal kuat adanya aroma korupsi pada PSN kereta api cepat (woosh) bertambah akibat pernyataan (implisit) yang publis datang dari Purbaya (Menkeu), termasuk komentar dari Mahfud MD figur Menkopolhukam bekas pembantu setia Jokowi, lalu deras beredar dibeberapa artikel.

    Sehingga ulah (Penyidik) KPK yang tidak bercerminkan rules, justru melahirkan banyak tanda tanya publik.  Kenapa KPK menyembunyikan nama atau sekedar inisial ?

    Andaipun sikap KPK ini didasari ‘prudential principle’. Tentu KPK  paham betul tentang orang yang dalam status ‘lidik dan dik’ sesuai asas presumption of innocence (KUHAP) adalah bukan orang yang sudah patut dinyatakan bersalah?  Bahkan andaipun kasus whoosh dimaksud sudah berjalan pada tahap persidangan, maka terhadap diri Terdakwa sekalipun belum dapat di judge bersalah.

    Sementara ulah KPK menurut publik diibaratkan meniru “tebak buah manggis” tentang orang dan jumlah orang yang masuk daftar panggilan namun dirahasiakan oleh KPK dengan menggunakan “metode ketertetutupan publik.”

    Maka publik banyak yang mendeskripsikan sosok sosok yang bakal dipanggil olrh KPK adalah Jokowi, Luhut, Sri Mulyani dan Erick Thohir, lalu dalam hubungannya dengan kelembagaan, publik memprediksi para oknum lainya yang bakal diinterogasi KPK adalah para petinggi di tubuh Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP,  Ketua KPK dan Kemensetneg serta mengarah ke Senayan. (*)

  • IKN Dilabeli Media Asing Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Update Berkala

    IKN Dilabeli Media Asing Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Update Berkala

    IKN Dilabeli Media Asing Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Update Berkala
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan perkembangan pembangunan IKN pasca disebut kota hantu oleh media asing.
    Ia menyebut, label kota hantu harus segera dijawab Otorita IKN dengan hasil kinerja yang akseleratif dan publikasi progres report secara berkala kepada publik.
    “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin dalam siaran pers, Sabtu (1/11/2025).
    Khozin menyampaikan label yang disematkan itu perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi OIKN dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya di bidang komunikasi publik.
    Ia tidak memungkiri, komunikasi publik menjadi salah satu persoalan hingga label itu muncul.
    Adapun label tersebut juga disebutkan oleh salah satu media asing.
    “Karena salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” ungkap Khozin.
    Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah secara jelas sudah mengatur bahwa pembangunan IKN terus berjalan.
    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
    Regulasi ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
    “Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” tutur Khozin.
    Khozin menyampaikan, pasca terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, IKN disebut sebagai Ibu Kota Politik yang menjadikan pembangunannya makin jelas.
    Seharusnya, Perpres ini menjadi penyemangat bagi OIKN untuk meningkatkan kinerjanya.
    “Artinya, target itu mesti dikawal dengan optimal oleh OIKN dari pelbagai aspek, termasuk urusan komunikasi publik,” ujarnya.
    Khozin pun menilai pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing akan berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal, apabila tidak dilakukan mitigasi dan upaya netralisasi oleh OIKN.
    “Bagaimanapun ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing, image yang baik harus terus dijaga tentunya berbasis kondisi real di lapangan. Di antara cara yang bisa ditempuh dengan perbaikan pola komunikasi publik,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, media asal Inggris, The Guardian, merilis laporan panjang lebar soal kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas sejak era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam artikel yang dipublikasikan pada Rabu (29/10/2025), Guardian menyoroti bagaimana muncul sebuah ide dari pemerintah Indonesia untuk membangun ibu kota di tengah-tengah hutan Kalimantan.
    Guardian menulis, gedung-gedung pemerintahan dibangun dengan menelan anggaran sangat besar, misalnya Istana Negara yang dibangun dengan arsitektur mirip elang bersayap.
    Media ini menyoroti bagaimana kota ini dibangun sedemikian masif namun masih belum digunakan sebagaimana mestinya.
    “Di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya di IKN sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran,” tulis Guardian.
    Menanggapi soal kekhawatiran IKN jadi kota hantu, Otorita IKN atau OIKN menyebut pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan pembangunan dengan skala yang masif.
    OIKN mengeklaim, pembangunan saat ini berjalan semakin masif menuju target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan sasaran kuantitatif dan kualitatif yang telah tercantum secara jelas dalam Perpres tersebut.
    “Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN,” tulis OIKN dalam keterangan resminya, Sabtu (1/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Unggahan PSI yang Menyerang Keluarga Cendana Kembali Viral

    Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Unggahan PSI yang Menyerang Keluarga Cendana Kembali Viral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini mendukung Presiden ke-2 RI, HM Soeharto, jadi pahlawan nasional. Hal itu dinilai kontras dengan sikap PSI sebelumnya.

    Pada 15 Mei 2018, PSI melalu akun resminya di X mengunggah sebuah video yang membandingkan keluarga Presiden ke-7 Jokowi dengan Soeharto. Di situ, PSI membeberkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) keluarga Cendana alias Soeharto.

    “Anak-anak Jokowi mah gak manfaatin jabatan bapaknya. Beda sama anak penguasa rezim Orba,” tulis PSI di video tersebut, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Setelahnya, dugaan KKN itu dipaparkan. Misalnya anak Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, serta anaknya yang lain.

    “Tutut misalnya, punya ribuah hektare lahan sawit, stasiun tv, dan jalan tol.
    Bambang bangun bimantara dan manfaatkan Bulog untuk impor pangan,” paparnya.

    “Tommy memonopili impor barang mewah dan tata niaga cengkeh,” sambungnya.

    Selain itu, disebutkan pula banyak yayasan dibentuk. Bahkan, kroni Soeharto pun disebut dipermudah membangun kerajaan bisnis.

    “Banyak yayasan mereka didirikan untuk keruk keuntungan. Para kroninya juga dipermudah menguasai lahan bisnis,” jelasnya.

    “1998, Cendana mengantongi kekayaan Rp200 triliun rupiah. Lawan rezim KKN, dukung presiden jujur!” tambahnya.

    Sebelumnya, PSI menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan langkah yang tepat dan berani. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh – bukan hanya dari sisi kontroversinya, tapi juga dari kontribusinya yang besar bagi pembangunan nasional.