Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Bandingkan Kritikan Rocky Gerung dengan Panjdi, PSI Bilang Ini

    Bandingkan Kritikan Rocky Gerung dengan Panjdi, PSI Bilang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur Palakka mengungkap adanya kekhawatiran bahwa suatu hari Pandji Pragiwaksono akan mengalami sesuatu yang buruk, dengan mengingat kembali kasus Munir yang meninggal dunia justru karena sikapnya yang terlalu kritis dalam negara demokrasi yang ia perjuangkan.

    Namun kata dia, jangan lupa bahwa dalam perjalanan demokrasi bangsa ini, Indonesia juga mengenal kritikus yang jauh lebih keras dan frontal yakni Rocky Gerung.

    “Ia (Rocky Gerung) bahkan bisa diundang ke mana-mana untuk melancarkan kritiknya secara terbuka,” tutur Dedy dalam akun X pribadinya, Selasa, (6/1/2026).

    Menurutnya, nama Jokowi adalah bahan kritik paling empuk dan paling menggairahkan publik.

    “Tetapi apa yang terjadi pada mereka yang mengkritiknya secara tajam? Apakah Rocky Gerung mati setelah melancarkan kritik paling kerasnya? Tidak. Ia justru tetap bebas dan semakin bersemangat melontarkan kritik di era Jokowi,” tambahnya.

    Yang menarik kata dia justru terletak pada sikap penguasa itu sendiri. Kritik Rocky Gerung dianggap biasa-biasa saja oleh Presiden Jokowi saat itu.

    “Mengapa? Karena Jokowi, sebagai penguasa yang kekuasaannya langsung datang dari rakyat, memahami bahwa demokrasi memang membawa konsekuensi berupa kebebasan berpikir dan kebebasan bersuara—termasuk kritik yang diarahkan kepadanya,” lanjutnya.

    Itulah sebabnya lanjut dia, siapa pun yang menulis kritik berbasis argumen dan fakta tidak pernah bermasalah secara hukum. Berbeda halnya dengan mereka yang menyampaikan kritik berbasis hoaks; jelas akan berurusan dengan hukum.

  • Somasi Diabaikan, Andi Arief Ungkap Dua Akun sudah Dilaporkan Buntut Fitnah ke SBY

    Somasi Diabaikan, Andi Arief Ungkap Dua Akun sudah Dilaporkan Buntut Fitnah ke SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Andi Arief memberikan perkembangan terbaru soal somasi yang dilayangkan.

    Somasi ini terkait fitnah atau tuduhan keterlibatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu ijazah palsu Joko Widodo.

    Adapun untuk somasi ini dilayangkan ke akun-akun di media sosial yang menyebarkan soal kabar ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief kemudian kembali melayangkan peringatan.

    Peringatan tersebut soal somasi yang dilayangkan ternyata diabaikan atau tidak diindahkan.

    Karena alasan itulah, Andi Arief mengungkap ada dua akun yang sudah dilaporkan.

    “Karena somasi tidak diindahkan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Maka dua akun semalam dilaporkan karena telah melakukan fitnah soal SBY di belakang isu Ijazah Palsu Jokowi,” ungkapnya.

    Lebih jauh, somasi ini disebutnya bukan suatu hal yang perlu ditakuti atau dilawan.

    Ia menyebut sebenarnya hadirnya somasi ini jadi kesempatan untuk para pelaku mengakui kesalahannya.

    “Padahal, somasi itu kesempatan untuk tabayyun,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM: Jokowi Lulus dari Sini, Buktinya Ada

    Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM: Jokowi Lulus dari Sini, Buktinya Ada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, San Afri Awang mengaku punya pengalaman sendiri soal penggunaan font time new roman di sampul skripsi.

    “Saya masih ingat waktu saya buat cover (skripsi), lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur. Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik,” kata kakak angkatan Joko Widodo ini menanggapi polemik ijazah palsu seperti yang dituduhkan Rismon Sianipar, Roy Suryo dan Dokter Tifa, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

    Meski begitu, kata San Afri, tidak semua mahasiswa Fakultas Kehutanan memilih mencetak sampul di jasa percetakan.

    Ada juga mahasiswa yang memilih mencetak sampul dan lembar pengesahan menggunakan tulisan dari mesin ketik.

    ”Kawan saya yang secara ekonomi tidak mampu, banyak yang membuat lembar sampul dan pengesahan dengan mesin ketik,” bebernya.

    Sehingga ia kembali mempertegas bahwa tuduhan tersebut jelas salah. Ia menyesalkan polemik ini terus berlarut-larut hingga menimbulkan kegaduhan.

    Sekali lagi, San Afri Awang tidak habis pikir masih adanya kelompok atau pribadi yang menyerang institusi UGM yang menyebutkan bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah palsu.

    Isu tersebut menurutnya semakin liar dengan ditambahkan analisis yang tidak sesuai fakta. Ia yakin, pihak yang menghembuskan informasi hoax ini hanya untuk mencari sensasi semata.

    “Dia (Joko Widodo) lulus dari sini dan buktinya ada kok,” tegasnya.

  • Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Yan Harahap membalas pernyataan pedas dari Faizal Assegaf.

    Ini berkaitan dengan pernyataan dari Faizal Assegaf persoalan ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono sampai harus melakukan segalanya untuk ambisi anaknya itu.

    Ia bahkan menyebut ambisi yang saat ini dijalankan oleh AHY membuat mantan Presiden RI keenam itu jadi seperti ini.

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!,” ungkapnya.

    Dari pernyataan inilah yang kemudian dibalas dan disorot tajam oleh Yan Harahap.

    Ia menyindir dengan menyebut orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah.

    Biasanya menurutnya adalah orang yang menganggap etika dan hukum adalah kelemahan.

    “Orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah sering menganggap etika dan hukum sebagai kelemahan,” ungkapnya.

    Padahal, untuk negara Indonesia yang penuh adab seperti ini. Hal inilah yang justru menurut Yan Harahap sebagai pondasi.

    “Padahal di negara beradab, itulah fondasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada somasi yang dilayangkan terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Adapun langkah somasi ini diambil bukan sekadar respons politik.

    Melainkan bagian dari upaya menjaga kebenaran serta kehormatan di ruang publik agar tidak tercemar oleh tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

  • Nadiem Makarim Dituduh Terima Rp809 Miliar, Ini Fakta-Fakta Persidangannya

    Nadiem Makarim Dituduh Terima Rp809 Miliar, Ini Fakta-Fakta Persidangannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah bahwa dirinya telah mengambil keuntungan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

    Dalam eksepsinya, Nadiem mengungkapkan nilai kekayaannya turun ke angka Rp600 miliar dari Rp4,8 triliun dari 2022 sampai dengan 2024.

    Founder Gojek itu merincikan bahwa berdasarkan LHKPN pada 2022, dirinya memiliki total kekayaan Rp4,8 triliun. Jumlah kekayaan Nadiem dipengaruhi oleh nilai saham GoTo yang telah resmi IPO.

    “Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham GoTo yang melambung saat IPO ke kisaran harga Rp 250-300/saham, jadi kekayaan saya tercatat di 2022 sebesar Rp4,8 triliun,” ujar Nadiem di ruang sidang, Senin (5/1/2025).

    Dia menambahkan, kekayaannya telah menurun pada 2023 menjadi Rp906 miliar saat saham GoTo menjadi Rp100 per saham. Angka itu kembali turun ke angka Rp600 miliar saat saham GoTo kembali turun menjadi Rp70-80 per saham.

    “Pada 2024, dimana kisaran harga GoTo drop lagi ke Rp70-80 per saham, kekayaan saya turun lagi ke Rp600 miliar,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, dia pun kebingungan dengan tudingan soal menerima keuntungan Rp809 miliar. Pasalnya, Nadiem mengaku tidak menerima keuntungan sepeser pun pada pengadaan Chromebook.

    Apalagi, Nadiem mengaku bahwa kekayaannya bertumpu pada harga saham GoTo. Di samping itu, Nadiem menyatakan bahwa tudingan soal keuntungan sebesar Rp809 miliar bisa terbantahkan dengan meminta dokumentasi ke PT AKAB.

    Sebab, transaksi tersebut merupakan kegiatan aksi korporasi yang tidak ada hubungan baik itu antara Google dengan pengadaan Chromebook.

    “Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara 2 perusahaan Gojek sebesar Rp809 miliar di 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook. Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeserpun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT AKAB,” pungkas Nadiem.

    Nadiem Makarim Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun

    Nadiem Makarim juga telah didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), perbuatan dugaan rasuah itu dilakukan bersama dengan tiga terdakwa lainnya seperti tenaga konsultan Ibrahim Arief alias IBAM.

    Kemudian, eks Stafsus Nadiem Jurist Tan, mantan Direktur SD Paudasmen Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dan mantan Direktur SMP Paudasmen Kemendikbudristek, Mulyatsyah.

    Dalam hal ini, hasil perhitungan kerugian negara Rp2,1 triliun ini diperoleh dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan Chrome Device Management (CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar.

    “Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022… Dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kemendikbudristek RI Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar US$44,05 juta atau setidak-tidaknya sebesar Rp621,38 miliar,” ujar jaksa di PN Tipikor, Senin (5/1/2026).

    Adapun, dalam kasus korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

    Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.

    Nadiem Sebut Nama Jokowi

    Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyinggung amanat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat menceritakan cikal bakal pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

    Nadiem menyampaikan pengadaan ini bermula saat Indonesia dilanda Covid-19. Kala itu, sektor pendidikan terimbas hingga hampir lumpuh.

    Kemudian, Nadiem menyatakan bahwa pembelajaran berbasis teknologi harus segera diterapkan untuk menunjang pendidikan di Tanah Air.

    “Inilah dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai Menteri,” ujar Nadiem saat membaca surat eksepsi di PN Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2025).

    Kemudian, Nadiem menyampaikan bahwa Jokowi telah memberikan tugas untuk melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, Nadiem berupaya untuk bisa membangun platform teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh guru hingga murid.

    Agustina Wilujeng Titipkan 3 Perusahaan ke Nadiem untuk Pengadaan Chromebook

    Dalam kesempatan yang sama, JPU menyampaikan ada praktik penitipan tiga pengusaha dalam serangkaian proses pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Jaksa menyebutkan praktik itu diduga dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Dia disebut menitipkan tiga nama pengusaha untuk pengadaan Chromebook pada 2021.

    Kejadian ini bermula saat, Agustina menemui Nadiem pada medio Agustus 2020 hingga April 2021. Dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu, Agustina dan Nadiem membahas soal anggaran DIPA. 

    Pertemuan itu dilakukan saat Agustina menjabat sebagai anggota Komisi X DPR. Agustina yang merupakan mitra Kemendikbudristek menanyakan kepada Nadiem soal adanya pekerjaan yang bisa dilakukan rekannya.

    “Lalu terdakwa Nadiem Anwar Makarim menjawab ‘Untuk hal teknis agar dibicarakan kepada Hamid Muhammad’,” kata jaksa. 

    Setelah itu, Hamid merekomendasikan agar Agustina bertemu dengan Dirjen bernama Jumeri. Agustina pun menghubungi Jumeri dengan embel-embel telah bertemu dengan Nadiem Makarim. Singkatnya, Jumeri menyatakan kesiapannya.

    Dalam hal ini, terdapat tiga pengusaha yang dititipkan oleh Agustina mulai dari Hendrik Tio dari PT Bhinneka Mentari Dimensi, Michael Sugiarto dari PT Tera Data Indonusa (Axioo), dan Timothy Siddik dari PT Zyrexindo Mandiri Buana.

  • Prabowo Sebut Pengalaman di Kabinet Jokowi Sebagai Magang Kepemimpinan

    Prabowo Sebut Pengalaman di Kabinet Jokowi Sebagai Magang Kepemimpinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pengalamannya bergabung dalam pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo selama lima tahun sebagai fase penting pembelajaran sebelum memimpin Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan keterlibatannya di pemerintahan Jokowi sejak 2019 memberinya kesempatan memahami langsung kerja kekuasaan eksekutif dan dinamika pengelolaan negara.

    “Saya bersyukur saya mendapatkan kesempatan, saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama lima tahun. Bagi saya, lima tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran,” ujar Prabowo.

    Dia mengenang pertemuan kabinet pertamanya setelah pelantikan pada 2019, saat dirinya masih berstatus sebagai kandidat presiden yang kalah dalam pemilihan umum.

    “Waktu itu saya kandidat yang kalah, tetapi waktu masuk ruang kabinet saya melihat sekeliling dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya,” kata Prabowo.

    Menurutnya, hal tersebut terbukti ketika dia terpilih sebagai presiden. Prabowo menyatakan tetap mengajak sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di kabinet Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahannya.

    Kepala negara menegaskan, memimpin negara sebesar Indonesia membutuhkan keterlibatan putra-putri terbaik bangsa dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

    “Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung budaya sebagian elite yang dinilainya gemar bersikap nyinyir dan saling meremehkan capaian bangsa sendiri, berbeda dengan sikap rakyat di lapisan bawah yang ia nilai lebih tulus.

    “Rakyat kita luar biasa. Tapi semakin ke atas, ada budaya suka nyinyir, suka mengejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri dianggap tidak bagus,” ucapnya.

    Kendati demikian, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menumbuhkan semangat kebaikan dan persatuan.

    “Enggak apa-apa. Sekarang kita harus bicara kebaikan,” pungkasnya.

  • Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyentil Partai Demokrat. Terkait sikapnya menanggapi isu ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang menyeret Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut Faizal, sikap Demokrat menunjukkan SBY yang terlihat seperti anak-anak. Dia menduga semua itu dilakkan untuk ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” kata Faizal dikutip dari unggahannya di X, Senin (5/1/2026).

    Dia menyentil sikap tersebut. Terutama dalam somasi terhadap Sudiro Wi Budhius M. Piliang.

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!” ujar Faizal.

    Adapun, somasi tersebut terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Itu dikonfirmasi Politisi Partai Demokrat, Yan A. Harahap.

    “Surat somasi telah dilayangkan kepada saudara Sudiro Wi Budhius M. Piliang,” kata Yan dikutip dari X @YanHarahap (2/1/2026).

    Dia menegaskan, tuduhan yang menyebut SBY sebagai dalang dalam isu ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap Pak SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi,” jelasnya.
    Menurut Yan, narasi yang dibangun tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

    “Tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

    “Tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada,” sambung Yan.

  • Isu Ijazah Jokowi Seret Nama SBY, Demokrat NTB Turun Gunung

    Isu Ijazah Jokowi Seret Nama SBY, Demokrat NTB Turun Gunung

    FAJAR.CO.ID, MATARAM — DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga etika dalam bermedia sosial.

    Hal ini ditegaskan menyusul beredarnya tudingan yang mengaitkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan isu ijazah Jokowi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, I Made Rai Edi Astawa, menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan partai.

    Lebih dari itu, menurutnya, isu ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab publik dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi di ruang digital.

    “Media sosial sudah jadi ruang publik yang sangat luas. Setiap orang bebas berpendapat, tetapi tetap ada koridor hukum dan etika yang harus dijaga,” ujar Rai dikutip pada Senin (5/1/2026).

    Rai menjelaskan, polemik bermula dari unggahan akun TikTok milik Sudiro Wi Budhius yang menuding SBY berada di balik mencuatnya isu ijazah Jokowi.

    Tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik.

    Atas unggahan itu, Partai Demokrat telah melayangkan somasi kepada yang bersangkutan.

    Bahkan, langkah hukum berupa pelaporan ke kepolisian disiapkan lantaran hingga kini tidak ada permintaan maaf secara terbuka dari Budhius.

    Dikatakan Rai, tuduhan serius tanpa disertai bukti yang kuat, terlebih ditujukan kepada tokoh publik sekaliber Presiden RI keenam, berpotensi merusak kualitas demokrasi.

    “Kalau setiap orang boleh menuduh sesuka hati tanpa bukti, ini bukan kebebasan berpendapat namanya, tetapi kesewenang-wenangan,” tegas Rai.

  • SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama mengomentari soal Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melaporkan pihak-pihak yang menudingnya menjadi dalang di balik isu ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, SBY dan Jokowi adalah dua contoh Negarawan yang baik. Jika ada fitnah langsung menempuh jalur hukum.

    “Dengar kabar Pak SBY akan melaporkan pihak-pihak yang menuding beliau dibalik isu ijazah. Contoh baik dari dua Negarawan; Jokowi & SBY. Jika ada yang fitnah, lapor Polisi!,” kata Dian Sandi, dalam akun X pribadinya, Jumat, (2/1/2026).

    Seperti diketahui, Jokowi juga menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya.

    Dian Sandi memuji langkah itu daripada mengerahkan buzzer.

    “Bukan mengerahkan buzzer, kerjaannya nyerang keluarga Jokowi & Ahmad Ali setiap hari dengan bahasa jorok dan menjijikkan!,” tandasnya.

    Unggahan Dian itu mendapat respons dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dia justru menyentil Jokowi yang selama ini menurutnya menggunakan buzzer.

    ”Hahaha sejak 2012 justru yang pelihara dan bayar buzzer adalah Jokowi. Jadi #SelamatMenikmati aja,” balas Said Didu.

    Sebelumnya, surat somasi telah dilayangkan kepada Sdr. Sudiro Wi Budhius M. Piliang terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi.

    Politisi Demokrat, Yan Harahap menyebut tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

  • Eks Waketum Projo Buka-bukaan Ungkap Pengaruh Slank Menangkan Jokowi di Pilpres 2014, Sekarang Rilis Lagu Republik Fufufafa

    Eks Waketum Projo Buka-bukaan Ungkap Pengaruh Slank Menangkan Jokowi di Pilpres 2014, Sekarang Rilis Lagu Republik Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Projo 2014-2019, Budianto Tarigan buka-bukaan terkait pengaruh Slank dalam karir politik Presiden ke-7 Jokowi. Terutama saat Pemiilhan Presiden (Pilpres) 2014.

    Budi mengatakan, Slank dikenal dngan lagu yang sarat pesan moral dan etika. Terutama dalam kritik sosial.

    Pada Pilpres 2014, Jokowi bertarung melawan Prabowo Subianto. Di situ, Slank jadi mesin politik Jokowi.

    “Slank ini salah satu mesin politik Jokowi loh. Saya di Projo dulu, waktu awal di 2014, bagaimana kita cari kekuatan untuk kemenangan Jokowi,” kata Budi dikutup dari YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (1/1/2026).

    Terutama, kata dia, saat konser salam dua jari yang dihelat di Stadion Gelora Bung Karno. Massa datang Jawa Barat, Banten, dan sebagaian Jawa Tengah.

    “Puncaknya waktu itu, saat kita bikin konser salam dua jari. Pak Jokowi datang, pidato, di situlah mungkin dia mulai PD, bahwa dia punya banyak pendukung Pidato, ribuan manusia kan,” tuturnya.

    Namun kini, sikap Slank sudah berbeda. Kata Budi, Slank dan Slanker yang semulanya jadi mesin politik Jokowi, kini berubah haluan.

    “Mungkin mereka juga sadar lama. Mungkin lagu ini muncul ke publik baru-baru ini. Tapi Slanker itu bukan baru sadar, udah lama sebenarnya,” terangnya.

    Dia menyebut perubahan sikap Slank bukan karena persoalan uang atau jabatan. Tapi memang karena kesadaran.

    “Mereka juga buka enggak dapat apa-apa. Mereka juga orang kaya kok, mamu semua kok. Enggak harus dapat jabatan atau tidak, baru bikin lagu seperti ini,” teranfnya.