Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan, Dedy Nur, anak buah Kaesang Pangarep di PSI, yang mengungkit jasa Presiden ke-7 RI, Jokowi, terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Seperti diketahui, Dedy menyebut bahwa jabatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan hasil pemberian Jokowi di akhir masa jabatannya.

    Berkat Jokowi, kata Dedy, kini AHY masih bertahan di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menduduki jabatan yang lebih strategis.

    Menanggapi hal itu, Jhon Sitorus melontarkan sindiran menohok.

    “Termul-termul ini lucu ya. Kemarin nyerang Anies, hari ini nyerang AHY, besok serang Bu Mega,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (2/11/2025).

    “Lusa serang Prabowo, minggu depan serang Purbaya,” tambahnya.

    Jhon bilang, dirinya dibuat geleng-geleng melihat kelakuan para pendukung fanatik Jokowi belakangan ini.

    “Saya makin gemess deh, kalian tololnya natural,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dedy Nur Palakka, bercerita mengenai derasnya serangan sejumlah kader Partai Demokrat terhadap Presiden ke-7, Jokowi dalam beberapa waktu terakhir.

    Seperti diketahui, serangan itu terutama terkait isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Dedy, kader Demokrat seharusnya tidak melupakan jasa besar Jokowi terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Di penghujung masa jabatan Jokowi, Ketua Umum Demokrat itu diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Lalu, kini menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kalau bukan karena Jokowi, maka kita semua sama-sama tahu kalau AHY itu akan hilang ditelan waktu,” ujar Dedy di X @DedyNurPalakka (29/10/2025).

  • Budi Arie Otw Gerindra, Jhon Sitorus: Selamat Tinggal Jok, Projol Mau Nyandar ke Bowo Dulu

    Budi Arie Otw Gerindra, Jhon Sitorus: Selamat Tinggal Jok, Projol Mau Nyandar ke Bowo Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut merespons langkah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra.

    Bukan hanya itu, Budi Arie juga menyinggung soal pergantian logo Projo tanpa lagi menampilkan wajah Presiden ke-7, Jokowi.

    Dikatakan Jhon, langkah Budi Arie tersebut sebagai bentuk manuver mencari perlindungan politik baru setelah kekuatan Jokowi disebut semakin melemah.

    “Budi Arie sedang cari perlindungan, karena Jokowi tak lagi sekuat dulu,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (2/11/2025).

    Ia juga menyindir relawan Jokowi yang masih loyal hingga saat ini seperti Alor Fritz Bou hingga Dian Sandi Utama.

    “Pada akhirnya tidak akan ada yang bersama Mulyono, kecuali Silfester, Alor Fritz Boy dan Dian Sandi, dan termul-termul yang kesurupan,” cetusnya.

    Tidak lupa, Jhon menyebut bahwa langkah Projo mendekat ke Prabowo Subianto hanyalah upaya bertahan di pusaran kekuasaan.

    “Selamat tinggal Jok, Projol mau nyandar ke Bowo dulu, itupun kalau diterima,” tandasnya.

    Sebelumnya, dalam Kongres III Projo di Hotel Sahid Jakarta, Budi Arie menyampaikan niatnya untuk meminta izin kepada para relawan agar bisa bergabung dengan Partai Gerindra.

    Ia juga menegaskan bahwa logo baru Projo tidak lagi menampilkan wajah Jokowi, melainkan akan disesuaikan dengan arah organisasi yang disebutnya lebih nasionalis terbuka.

    Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut ketidakhadiran Jokowi dalam agenda tersebut sebagai tanda berkurangnya legitimasi organisasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi itu.

  • Budi Arie Sampai Minta Izin ke Relawan Projo untuk Gabung Gerindra, Denny Siregar: Kukira Gabung PSI, Terlalu Kecil Ya?

    Budi Arie Sampai Minta Izin ke Relawan Projo untuk Gabung Gerindra, Denny Siregar: Kukira Gabung PSI, Terlalu Kecil Ya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara dan pegiat media sosial, Denny Siregar, ikut menanggapi langkah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang dikabarkan ingin bergabung ke Partai Gerindra.

    Dikatakan Denny, sebagai pendukung setia Jokowi, mestinya Budi Arie bergabung dengan PSI.

    “(Minta izin ke relawan Projo untuk gabung Gerindra) Kukira gabung ke PSI, terlalu kecil ya?,” ujar Denny di Facebook pribadinya, Minggu (2/11/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Budi Arie yang menyebut nama Projo bukan berarti Pro Jokowi, melainkan berasal dari bahasa Sanskerta.

    “(Soal singkatan Projo bukan Pro Jokowi tapi bahasa Sanskerta) Wkwkwkw, doi takut gak diakuin ma Gerindra,” tandas Denny.

    Denny melihat sikap tersebut sebagai bentuk kegamangan politik setelah junjungannya tidak lagi berkuasa.

    Ia menyebut, langkah Budi Arie yang berusaha menjaga jarak dari nama Jokowi justru menimbulkan tanda tanya publik soal arah Projo ke depan.

    Seperti diketahui, Budi Arie menyampaikan bahwa dalam Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid Jakarta, dirinya meminta izin kepada para relawan untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

    Dalam kesempatan itu, Budi juga menegaskan bahwa logo Projo akan diganti dan tidak lagi menampilkan wajah Jokowi.

    Sebelumnya, Rizal Fadillah, berbicara mengenai langkah organisasi relawan Projo (Pro Jokowi) yang akan mengganti logo dan tidak lagi menampilkan wajah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyebut perubahan logo itu sebagai upaya pembaruan organisasi, bukan lagi bermakna “Pro Jokowi”, tetapi memiliki makna tersendiri.

  • Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik

    Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik

    Budi Arie Pilih Gerindra Ketimbang PSI, Pengamat: Jokowi Tak Lagi Menarik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bagi Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi tak lagi dianggap menarik.
    Hal inilah yang dinilai Dedi sebagai alasan Budi Arie lebih memilih Partai Gerindra ketimbang masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Daya tarik Jokowi yang menurun serta lemahnya posisi politik PSI, nilai Dedi, menjadi salah satu faktor Budi memilih Gerindra.
    “Jokowi sendiri tidak lagi menarik karena bukan penguasa, posisi Gibran (Gibran Rakabuming Raka) juga tidak berpengaruh, ini juga yang membuat PSI tidak cukup menarik bagi politisi pragmatis seperti Budi Arie, loyalitasnya bukan faktor Jokowi, melainkan soal untung rugi,” kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Dedi, hal itulah yang membuat PSI kehilangan magnet bagi politisi seperti Budi Arie.
    Dedi menilai keputusan Budi Arie merapat ke Gerindra merupakan langkah yang bersifat pragmatis, bukan ideologis.
    Ia menilai, loyalitas Budi Arie bukan lagi pada sosok Jokowi, melainkan pada kalkulasi untung rugi dalam menjaga karier politiknya.
    Tambahnya, Budi Arie tampak mempertimbangkan faktor perlindungan hukum dan politik yang hanya bisa diberikan oleh partai penguasa seperti Gerindra.
    Dedi membeberkan sejumlah kasus hukum yang membayangi Budi Arie yang membuatnya membutuhkan perlindungan politik.
    “Dengan bergabung ke PSI, Budi Arie tidak miliki perlindungan, tetapi Gerindra tentu berbeda, karena partai penguasa, sehingga alasan memilih Gerindra lebih pada soal suaka hukum,” jelas Dedi.
    Lebih jauh, Dedi menilai PSI belum dapat menawarkan jaminan politik bagi para tokoh yang ingin mempertahankan eksistensi mereka di pemerintahan.
    “Dari sisi politik, terhitung tepat bergabung ke Gerindra, selain partai penguasa, juga ada jaminan Gerindra menjaga karir kekuasaan Budi Arie. Sementara PSI, masih belum ada jaminan apapun,” kata Dedi.
    Sebelumnya, Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia secara gamblang menyebut nama Partai Gerindra sebagai partai tujuannya.
    “Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo,” tutur Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tidak Perlu Lindungi Jokowi dan Luhut

    Prabowo Tidak Perlu Lindungi Jokowi dan Luhut

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk tidak melindungi Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menjadi sasaran kritik rakyat akibat tindakan dan keputusan yang salah saat menjabat.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, berbagai bukti yang terang benderang yang telah diketahui oleh publik akan menjadi amunisi untuk menyerang Presiden Prabowo jika tidak segera bertindak untuk memproses Jokowi dan Luhut yang sedang jadi bulan-bulanan oleh rakyat akibat kerugian yang ditimbulkan di masa lalu.

    “Ketegasan dan keteguhan sikap Prabowo sangat dinantikan oleh publik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap siapa saja untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Muslim melihat, Jokowi telah menjadi sasaran kritik sejumlah pihak dengan bukti-bukti yang diurai di mata publik selama berkuasa sampai setahun ini menjadi catatan buruk kekuasaannya. Bahkan, berbagai keputusan Jokowi menjadi beban yang harus dipikul Prabowo dan rakyat.

    “Dalam kasus ijazah palsu Jokowi jadi bulan-bulanan publik karena selama ini soal ijazah UGM, Jokowi tidak dapat membuktikan secara sah dan legal. Publik anggap Jokowi menipu dan membohongi rakyat dan negara. Dan itu salah satu kejahatan terhadap negara dan rakyat,” terang Muslim.

    Muslim juga menyoroti proyek Jokowi yang menimbulkan kerugian negara, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, proyek Ibukota Nusantara (IKN) yang terbengkalai, sejumlah proyek infrastruktur yang akhirnya jadi rumah hantu seperti Bandara Kertajati dan sejumlah bandara lainnya, menimbulkan kerugian dan beban berat bagi keuangan negara selama ini.

    “Apalagi saat ini beredar pernyataan Menkeu Purbaya, utang di era Jokowi Rp24.000 triliun. Bisa jadi ini benar. Karena selama berkuasa Jokowi dikenal tidak jujur termasuk dalam utang luar negeri,” tutur Muslim.

    Tak hanya itu kata Muslim, dalam kasus hukum dan kerugian negara yang tengah disorot oleh publik adalah Whoosh yang kerugian negaranya sudah jelas dapat dihitung oleh rakyat. 

    “Jika benar apa yang dinyatakan akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, publik menanti ketegasan Presiden Prabowo memberikan dukung kepada KPK untuk segera memproses Jokowi dan Luhut dalam kasus Whoosh,” kata Muslim.

    Karena kata Muslim, jika Jokowi dan Luhut tidak diproses hukum, maka publik menganggap Prabowo melindungi keduanya.

    “Konsekuensinya kepercayaan rakyat terhadap Prabowo akan semakin tergerus. Bisa saja muncul mosi tidak percaya rakyat dalam pemberantasan korupsi. Bisa saja rakyat anggap Prabowo sedang beretorika untuk bangun pencitraan semata dalam perang melawan korupsi dan koruptor. Apakah demikian yang dikehendaki?” pungkas Muslim

  • Prabowo Punya Semua Modal Politik untuk Kembali Menang di 2029

    Prabowo Punya Semua Modal Politik untuk Kembali Menang di 2029

    GELORA.CO -Pengamat politik Adi Prayitno menilai, jika Presiden Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029, peluangnya untuk menang sangat besar.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu bahkan menyebut, Prabowo nyaris tidak memiliki lawan tanding yang sepadan.

    “Kalau bicara soal capres di 2029 nanti, Prabowo tampil kembali sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya, saya kira pertarungan pilpres sudah selesai,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 2 November 2025.

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu, kecenderungan politik di Indonesia menunjukkan bahwa presiden petahana yang kembali maju selalu memiliki keunggulan besar. Hal ini karena presiden yang sedang berkuasa memiliki seluruh instrumen kekuatan yang mendukung.

    “Presiden petahana punya segala-galanya: kekuatan politik, struktur, dukungan, jaringan, popularitas, hingga elektabilitas,” jelas Adi. 

    “Itu yang terjadi pada SBY dan Jokowi sebelumnya,” sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bitu. 

    Dengan kondisi serupa, Adi mengaku yakin Prabowo akan melangkah dengan posisi yang sangat kuat.

    “Termasuk saya meyakini, kalau Prabowo maju kembali di 2029, saya termasuk yang haqqul yakin bahwa Prabowo nyaris tanpa lawan tanding yang sepadan,” tegasnya.

    Namun, Adi menilai, dinamika politik ke depan justru akan menarik pada satu titik yakni siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. 

    “Yang menarik adalah soal siapa kira-kira yang akan menjadi calon wakil presidennya. Nah, ini yang akan terus diperbincangkan publik,” pungkasnya.

  • 8 Projo, Dulu Wacanakan Jadi Parpol, Kini Mau Ganti Logo Muka Jokowi Nasional

    8 Projo, Dulu Wacanakan Jadi Parpol, Kini Mau Ganti Logo Muka Jokowi Nasional

    Projo, Dulu Wacanakan Jadi Parpol, Kini Mau Ganti Logo Muka Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) resmi lengser dari jabatannya pada Oktober 2024 silam, salah satu kelompok relawan garis kerasnya, Projo, langsung berkeinginan untuk menjadi partai politik (parpol).
    Menurut Projo, jika Jokowi sudah tidak menjabat Presiden, maka sebaiknya ayah Gibran Rakabuming Raka itu memimpin sebuah parpol.
    Keinginan tersebut turut tidak lepas dari popularitas Jokowi di kalangan masyarakat. Projo mengklaim Jokowi begitu dicintai masyarakat.
    Akan tetapi, setahun berselang, Projo menyatakan tidak akan membentuk parpolnya sendiri. Bahkan, Projo mau mengubah logo mereka, dari yang tadinya ada siluet wajah Jokowi.
    Bendahara Umum relawan Projo, Panel Barus mengatakan, organisasinya bakal bertransformasi menjadi partai politik jika ada keinginan dari rakyat.
    Hal itu ia sampaikan merespons sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang mempersilakan jika Projo ingin menjadi partai politik.
    “Projo sikapnya nanti bagaimana rakyat saja inginnya seperti apa. Jadi kita akan ikut apa yang menjadi keinginan rakyat, kalau rakyat menginginkan Projo jadi partai, ya kita harus siap,” ujar Panel saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/10/2024).
    Panel mengeklaim, keputusan para pengurus Projo soal masa depan organisasi tersebut bakal ditentukan oleh keinginan-keinginan rakyat.
    “Jadi kalau rakyat ingin Projo berubah bentuk dari ormas menjadi partai, ya itu terserah rakyat saja karena kita ikut apa kata rakyat,” kata dia.
    Panel menyebutkan, wacana mengubah Projo menjadi partai politik bisa saja dibahas dalam kongres ketiga.
    Pasalnya, Projo harus memikirkan strategi ke depan untuk menghadapi berbagai tantangan dan situasi.
    “Karena, satu, tantangan, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa hari ini berubah. Sehingga Projo sebagai salah satu alat perjuangan harus menyesuaikan dengan alat perjuangan juga harus menyesuaikan atas perubahan-perubahan itu, harus adaptif,” tutur Panel.
    Panel pun tidak menutup kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja menjadi ketua umum apabila Projo bertransformasi menjadi partai politik.
    Menurut dia, hal itu sesuai dengan keinginan agar Jokowi memimpin sebuah partai politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
    “Ya kalau Projo kan berulang kali sempat menyampaikan tentang imajinasi Projo. Imajinasi Projo kan ke depan kalau sudah tidak menjadi Presiden, Pak Jokowi sebaiknya memimpin partai politik. Itu imajinasi yang sudah jauh-jauh hari disampaikan,” kata Panel.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers usai berbincang dengan Ketua Umum (Ketum) Projo Budi Arie Setiadi di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Ketua Umum (Ketum) relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyatakan Projo tidak akan berubah menjadi partai. Sebaliknya, relawan yang tergabung dalam Projo justru akan bergabung dengan partai lain.
    “Projo tidak akan menjadi partai. (Tapi akan) bergabung,” kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo yang digelar di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Ia sendiri mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secepatnya.
    Intinya, ia berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo.
    “Ya secepatnya (gabung Gerindra),” kata dia singkat.
    Sementara kader lainnya akan melihat dinamika dalam Kongres yang akan berlangsung sampai Minggu (2/11/2025). Ia pun tidak memaksa kader untuk bergabung ke partai tertentu.
    “Ya nanti kita lihat dinamika, belum diputuskan. Saya sekarang sudah mengusulkan ke forum,” ucap Budi.
    Lalu, Budi Arie mengaku akan mengubah logo persatuan relawan Projo. Alasannya agar tidak terkesan mengkultuskan seseorang.
    “Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu,” kata Budi Arie.
    Adapun logo Projo saat ini berwarna hitam dan merah. Siluet wajah Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga tergambar jelas menjadi inti logo, yang dilingkari lingkaran berwarna putih.
    Di bawah lingkaran, terdapat nama Projo.
    Menurut Budi Arie, pengubahan logo merupakan bagian dari transformasi organisasi.
    “Dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo, yang nanti akan kita putuskan di Kongres ketiga ini,” tutur Budi.
    Ia pun membuka peluang bahwa logo Projo yang baru nanti bukan lagi bergambar wajah Jokowi.
    Sementara namanya, tetap Projo sembari menunggu dinamika lebih lanjut.
    “Iya, kemungkinan (bukan logo Jokowi). (Namanya) Nggak, sementara itu. Nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres,” beber Budi.
    Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie belum mengungkap lebih detail apa logo baru Projo yang akan menggantikan siluet wajah Jokowi.
    Lebih lanjut Budi menjelaskan arti nama Projo. Ia menyatakan bahwa Projo berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti rakyat.
    “Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sansekerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat,” tandas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Whoosh

    Jokowi Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Whoosh

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dianggap sedang menggiring opini agar pemerintahan Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang diakibatkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi yang malah membahas soal kemacetan di banding menjawab isu dugaan markup.

    “Siaga 98 menilai pernyataan Joko Widodo yang menyebut proyek Whoosh sebagai transportasi publik yang perlu disubsidi dengan alasan merupakan investasi sosial, merupakan upaya menggiring opini agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang kini dialami proyek tersebut,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Pernyataan tersebut kata Hasanuddin, secara tersirat ingin menempatkan proyek Whoosh sebagai tanggung jawab sosial negara, bukan sebagai bagian dari kebijakan bisnis yang harus akuntabel dan efisien.

    “Padahal publik mengetahui bahwa proyek ini sejak awal didesain sebagai kerja sama investasi, bukan proyek subsidi murni. Siaga 98 juga menilai, pernyataan ini berpotensi menutupi perdebatan publik yang sedang berkembang terkait efisiensi proyek dan dugaan mark up biaya yang hingga kini belum terjawab secara transparan,” terang Hasanuddin.

    Padahal kata Hasanuddin, publik berhak mengetahui sejauh mana proyek tersebut dikelola secara profesional, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara.

    “Kami mengingatkan bahwa subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek ataupun justifikasi atas kegagalan pengelolaan investasi,” tutur Hasanuddin.

    Untuk itu kata Hasanuddin, pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam menilai proyek strategis nasional, termasuk dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh.

    “Subsidi boleh diberikan, tetapi dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat, bukan sebagai bentuk penyelamatan atas kesalahan masa lalu. Kami mendukung penuh sikap Menkeu Purbaya yang menolak menanggung utang Whoosh dibebankan ke APBN,” pungkas Hasanuddin. 

  • Projo Ganti Logo Tak Lagi Bergambar Jokowi, Rizal Fadillah: Lompatan Kodok Politik Pragmatis dan Busuk Ala Budi Arie

    Projo Ganti Logo Tak Lagi Bergambar Jokowi, Rizal Fadillah: Lompatan Kodok Politik Pragmatis dan Busuk Ala Budi Arie

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, berbicara mengenai langkah organisasi relawan Projo (Pro Jokowi) yang akan mengganti logo dan tidak lagi menampilkan wajah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyebut perubahan logo itu sebagai upaya pembaruan organisasi, bukan lagi bermakna “Pro Jokowi”, tetapi memiliki makna tersendiri.

    Namun, Rizal Fadillah menilai pernyataan itu tidak masuk akal.

    “Mulai ngeles bahwa Projo itu bukan kepanjangan Pro Jokowi tapi punya makna sendiri. Sedunia sudah tahu bahwa logonya saja wajah Jokowi,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Minggu (2/11/2025).

    “Mana mungkin bukan Pro Jokowi. Budi Arie sudah ketularan Jokowi soal ngeles mengeles,” tambahnya.

    Rizal juga menyinggung posisi Budi Arie yang disebut-sebut ingin membawa Projo merapat ke Gerindra melalui Kongres Projo.

    “Budi Arie pecatan Menteri Koperasi dan tokoh yang diributkan di belakang permainan haram judi online itu mencoba melalui Kongres Projo membawa Projo menjadi gerbong Gerindra,” katanya.

    Ia mengatakan, langkah itu terlihat dari pujian terhadap Prabowo Subianto yang digaungkan dalam kongres tersebut.

    “Merapat dengan memulai memuji Prabowo dan teriakan peserta Kongres Prabowo di hati rakyat. Budi sendiri berniat bergabung ke Gerindra dan meminta izin kepada Kongres yang dihadiri Sufmi Dasco tersebut,” sebutnya.

    Kata Rizal, publik sebenarnya tidak terlalu peduli dengan arah politik Budi Arie maupun Projo.

    “Masyarakat hanya tersenyum saja bahwa Gerindra kok menjadi seperti tempat sampah. Budi Arie bukan barang bagus, judi harus dibuang ke tempat sampah meski secara online,” timpalnya.

  • Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk membentuk tim independen dengan menunjuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk memimpin tim yang bertujuan mengusut dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo alias Jokowi.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025. Namun sampai saat ini, KPK tidak mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan dalam mengusut proyek tersebut.

    “KPK lamban dan melempem dalam mengusut kasus Whoosh tersebut, sedangkan publik mendesak agar KPK menetapkan Jokowi dan Luhut tersangka sebagai penanggung jawab utama proyek tersebut, karena bagi publik kasus ini mudah dibaca dan mudah ditelusuri,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Namun, Muslim melihat bahwa, pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi tersandera akibat utang budi. Akibatnya, KPK seperti dirudung ketakutan kalau harus mengusut kasus Whoosh secara transparan, profesional dan penuh kejujuran.

    “Diperlukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Karena dugaan mark up tiga kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat itu sangat terang benderang. Di bandingkan dengan Arab Saudi yang bangun proyek kereta cepatnya dengan jarak 1.500 Km, biayanya Rp112 triliun. Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelas Muslim.

    Dengan perbandingan yang sederhana saja kata Muslim, publik mengetahui proyek Whoosh di mark up gila-gilaan. Bahkan menurut Prof Anthony Budiawan kata Muslim, kerugian Whoosh mencapai Rp73,5 triliun.

    “Dengan lambannya dan kagoknya KPK usut Whoosh secara cepat dan transparan, maka diperlukan tim independen untuk selamatkan keuangan negara segera dibentuk. Tim ini segera saja dipimpin oleh Mahfud MD sebagai mantan Hakim MK untuk ngebut mengusut tuntas kasus tersebut,” tutur Muslim.

    Untuk itu kata Muslim, Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan Keppres untuk bagi Mahfud MD dkk untuk segera bekerja mengusut kasus tersebut.

    “Dan untuk sementara ide untuk Whoosh Jakarta-Surabaya nggak perlu dipikirkan dulu. Whoosh yang sekarang saja bermasalah dan larut-larut penyelesaiannya. Kok mau bikin lagi masalah baru untuk Whoosh Jakarta-Surabaya. Ditunggu gebrakan Prabowo dan Mahfud MD untuk selamatkan keuangan negara dan invasi terselubung rezim PKC-Xi Jinping,” pungkas Muslim.