Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Pamali Jokowi-Gibran Melayat ke Keraton Surakarta Bisa Lengser

    Pamali Jokowi-Gibran Melayat ke Keraton Surakarta Bisa Lengser

    GELORA.CO – Ada kepercayaan lama (pamali) bahwa presiden atau wakil presiden tidak datang langsung ke Keraton Kasunanan Surakarta saat raja wafat karena dianggap bisa membawa petaka bagi yang bersangkutan.

    Hal tersebut disampaikan Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi merespons rencana mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melayat Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII.

    “Ini hanya rumor, bisa benar bisa tidak. Tapi dalam tradisi keraton, hal semacam ini tetap dihormati. Biasanya cukup mengirim karangan bunga sebagai bentuk penghormatan tanpa perlu hadir langsung,” ujar Sutoyo dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 2 November 2025.

    Percaya tidak percaya, pamali tersebut terjadi saat mantan Presiden Soeharto berkunjung ke Keraton Kasunanan Surakarta. Tak lama setelah itu, terjadi kerusuhan Mei 1998 hingga Soeharto lengser.

    “Tidak perlu dipercayai sepenuhnya, tapi bagi mereka yang masih menghormati adat dan tradisi Jawa, tidak ada salahnya berhati-hati,” ujar Sutoyo.

    Jokowi dan Gibran dijadwalkan melayat ke Keraton Kasunanan Surakarta atas wafatnya Raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) XIII. Keduanya akan melayat didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi.

    “Saya dapat perintah untuk menyambut kedatangan beliau. Infomasinya akan datang bersama Pak Gubernur,” kata Juru bicara Keraton Surakarta, KGPH Dipokusumo.

  • Ahmad Dhani Bela Menteri Susi Pudjiastuti Soal Rokok dan Tato dalam Sejarah Hari Ini, 2 November 2014

    Ahmad Dhani Bela Menteri Susi Pudjiastuti Soal Rokok dan Tato dalam Sejarah Hari Ini, 2 November 2014

    JAKARTA – Sejarah hari ini, 11 tahun yang lalu, 2 November 2014, musisi Ahmad Dhani bela Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang baru, Susi Pudjiastuti soal rokok dan tato. Pentolan Dewa 19 itu menganggap jangan melihat pemimpin dari luar saja, tapi lihat pengalaman dan prestasinya.

    Sebelumnya, keputusan Jokowi mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP bawa kehebohan. Kondisi itu karena gaya hidup Susi yang nyentrik. Kala menteri lain ramai-ramai jaga citra, Susi justru tunjukkan kebiasaan yang dipandang negatif: merokok dan suka tato.

    Putus sekolah bukan alasan untuk tak bisa meraih kesuksesan. Narasi itu diamini betul oleh Susi Pudjiastuti. Wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965 itu tak merasa putus sekolah semasa SMA sebagai keputusan yang terus disesali.

    Ia justru mencari pengalaman dalam berdagang di Pangandaran, Jawa Barat. Ia pernah menjadi penjual seprai hingga bakul ikan. Belakangan Susi mulai menemukan kenyamanan dagang ikan dan segenap hasil laut Pangadaran sedari era 1980-an.

    Susi Pudjiastuti dengan tato di kaki kanannya. (X)

    Usahanya perlahan-lahan bertumbuh. Ia mulai memikirkan spekulasi gila dalam urusan bisnis. Ia mencoba mencari skema pengangkutan hasil laut ke pelanggannya di Jakarta supaya tepat waktu. Ia mulai memikirkan untuk membeli pesawat terbang Cessna Caravan dan berhasil.

    Usaha perikanannya bertumbuh pesat. Pesawat-pesawat itu juga kadang kala digunakan untuk misi kemanusiaan juga. Ambil contoh pada saat Tsunami Aceh pada 2004. Pesawat-pesawat itu kemudian cikal bakal perusahaan maskapai penerbangan perintis di Indonesia, Susi Air.

    Pesawat yang dulunya hanya dua buah kemudian mencapai 40 lebih pesawat. Susi pun dianggap tokoh yang paling mengerti urusan kelautan dan perikanan. Sederet prestasi itu membuat Jokowi mengangkatnya jadi Menteri KKP pada 27 Oktober 2014.

    Sekalipun banyak yang meragukan eksistensi Susi. Jabatan Menteri KKP dianggap tak bisa dihuni mereka yang putus sekolah. Belum lagi urusan Susi yang tak bisa lepas dari rokok dan tato. Namun, Jokowi tak ambil pusing. Ia menegaskan Susi adalah orang tepat.

    Susi Pudjiastuti mengamati mural yang melukiskan dirinya. (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    “Saya senang dengan cara kerja Bu Susi yang dalam jam-jam pertama pekerjaannya membuka kesadaran publik bagaimana potensi laut kita dicuri nelayan asing. Ia juga membahas target-target atas Kementerian Perikanan dan Kelautan yang bisa memberikan devisa pada negara.”

    “Bukan persoalan mudah untuk membangun industri kelautan apalagi lautan kita menjadi ajang illegal fishing. Namun, tidak ada jalan lain, demi kesejahteraan nelayan-nelayan kita, demi rakyat kita yang bisa menikmati ikan laut dengan harga murah karena distribusinya yang lancar maka kita harus kerja keras untuk itu,” ungkap Jokowi sebagaimana dikutip laman kompas.com, 1 November 2014.

    Keterangan Jokowi terkait Susi tak lantas membuat situasi mereda. Kritik dan keraguan kepada Susi terus muncul. Utamanya, terkait persoalan gaya hidup Susi yang nyentrik gemar merokok dan suka tato. Kondisi itu karena biasanya menteri memilih jaga citra.

    Namun, Ahmad Dhani muncul dan membela Susi pada 2 November 2014. Dhani yang notabene oposisi karena berada pada kubu Prabowo Subianto justru menganggap Susi adalah opsi terbaik untuk kursi Menteri KKP. Dhani meminta khalayak umum jangan fokus pada rokok dan tatonya.

    Ia meminta orang-orang menilai kinerja Susi ke depan. Susi dianggapnya sosok wanita yang kaya dengan pengalaman. Susi sudah bergelut dengan seluk-beluk dunia kelautan dan perikanan sejak lama. Dhani menilai Susi adalah pebisnis yang sukses.

    Ia mengenal Susi dari mulanya hanya punya lima pesawat, kemudian kini jadi puluhan pesawat. Dhani pun tak ragu menegaskan bahwa Susi adalah salah satu wanita hebat di Indonesia.

    Belakangan narasi yang diungkap Dhani membawa kebenaran. Susi Pudjiastuti menjelma jadi salah satu menteri yang berprestasi di era pemerintahan Jokowi periode pertama. 

    “Bu Susi itu hebat. Saya mengenalnya saat zaman tur Dewa 19. Waktu itu pesawatnya masih lima, sekarang udah 40 lebih. Enggak ada urusan buat saya menteri mau bertato atau merokok. Kalau saya malah mau milih presiden yang tatonya banyak,” ujar Dhani sebagaimana dikutip laman tempo.co, 2 November 2014.

  • Presiden Almuzzamil Yusuf Ungkap PKS Pernah Usul Pansus Whoosh di Era Jokowi, Beber Alasan Ini

    Presiden Almuzzamil Yusuf Ungkap PKS Pernah Usul Pansus Whoosh di Era Jokowi, Beber Alasan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh, ternyata sejak awal mendapat reaksi dari DPR RI. Perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI bahkan pernah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Whoosh).

    Permintaan agar DPR membentuk Pansus Whoosh itu dilakukan PKS saat proyek tersebut masih berjalan atau saat Jokowi masih berkuasa sebagai presiden.

    Hal tersebut diuungkapkan Presiden PKS, Almuzzamil Yusuf. Dia mengatakan parpolnya saat pembangunan Whoosh era Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan kritik.

    Termasuk, kata dia, PKS melalui perwakilan di DPR sempat mengusulkan pembentukan Pansus terkait Whoosh agar pembangunan transportasi itu tak memakan APBN.

    Almuzzamil mengatakan hal itu saat menyampaikan arahan dalam BIMTEKNAS PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (2/11).

    “Kami PKS memberikan kritik yang konstruktif, catatan meminta Pansus jangan sampai yang digunakan dana APBN,” kata Almuzzammil, Minggu.

    Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan PKS ingin membentuk Pansus terkait Whoosh agar dana negara dipakai ke hal prioritas seperti kesehatan dan pendidikan.

    Almuzzamil mengatakan kritik PKS itu pada akhirnya menjadi tepat setelah muncul perdebatan publik soal Whoosh.

    “Apa yang kami ingatkan periode lalu hari ini menjadi perdebatan, itu artinya sudah benar apa yang telah kami lakukan, insyaallah,” ujarnya.

    Almuzzamil kemudian menerima pertanyaan awak media di sela-sela pelaksanaan BIMTEKNAS terkait kemungkinan PKS bakal mengajukan kembali pembentukan Pansus soal Whoosh.

  • Kongres III Projo Tanpa Jokowi, End of Era The ‘Jokowisme’?

    Kongres III Projo Tanpa Jokowi, End of Era The ‘Jokowisme’?

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa absennya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Kongres III Projo menjadi momen penting bagi relawan pendukungnya.

    Hendri menegaskan, wajar jika para anggota Projo merasa kecewa lantaran sosok yang mereka dukung sejak awal justru tidak hadir dalam agenda besar tersebut.

    “Pasti Projo kecewa ya, Pak Jokowi enggak datang. Itu harus dimengerti, karena ‘kan Projo itu ‘kan Projokowi, masa Jokowinya enggak datang,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu 2 November 2025.

    Ia menilai ketidakhadiran Jokowi bisa menjadi sinyal perubahan arah bagi organisasi relawan yang dikenal loyal terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    “Mungkin ini era yang baru buat Projo ya. Ada saatnya kita memulai, ada saatnya kita mengakhiri,” ujarnya.

    Meski demikian, ia menampik bahwa absennya Jokowi otomatis menandakan keretakan hubungan antara Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan Jokowi. 

    Menurutnya, isu mengenai dinamika hubungan keduanya sudah pernah mencuat sebelumnya, namun sempat mereda ketika Budi Arie mendapat posisi penting di pemerintahan.

    “Tapi bukan kali pertama Budi Arie begini gitu, waktu itu kan juga sempat bilang mau membubarkan diri gitu. Terus, dapet jabatan Wakil Menteri Desa, enggak jadi bubar deh,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, ajudan Jokowi, Kompol Syarif, mengonfirmasi bahwa Jokowi absen bukan karena alasan politik, melainkan pertimbangan kesehatan. 

    Ia menjelaskan, dokter kepresidenan menyarankan Jokowi untuk beristirahat dan tidak melakukan aktivitas di luar ruangan.

    “Karena pertimbangan tim dokter yang menganjurkan Bapak (Jokowi) untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan, beliau belum dapat menghadiri Kongres III Projo,” ujar Syarif saat dikonfirmasi.

    Meski tak hadir secara langsung, Jokowi tetap menyapa para relawan melalui tayangan video yang ditampilkan dalam acara tersebut.

    Kehadiran virtual itu menjadi bentuk apresiasi dan komunikasi simbolik terhadap para pendukungnya di tengah kondisi kesehatannya yang perlu dijaga.

  • Kongres III Projo Tanpa Jokowi, End of Era The ‘Jokowisme’?

    Kongres III Projo Tanpa Jokowi, End of Era The ‘Jokowisme’?

    GELORA.CO – Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa absennya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Kongres III Projo menjadi momen penting bagi relawan pendukungnya.

    Hendri menegaskan, wajar jika para anggota Projo merasa kecewa lantaran sosok yang mereka dukung sejak awal justru tidak hadir dalam agenda besar tersebut.

    “Pasti Projo kecewa ya, Pak Jokowi enggak datang. Itu harus dimengerti, karena ‘kan Projo itu ‘kan Projokowi, masa Jokowinya enggak datang,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu 2 November 2025.

    Ia menilai ketidakhadiran Jokowi bisa menjadi sinyal perubahan arah bagi organisasi relawan yang dikenal loyal terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    “Mungkin ini era yang baru buat Projo ya. Ada saatnya kita memulai, ada saatnya kita mengakhiri,” ujarnya.

    Meski demikian, ia menampik bahwa absennya Jokowi otomatis menandakan keretakan hubungan antara Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan Jokowi. 

    Menurutnya, isu mengenai dinamika hubungan keduanya sudah pernah mencuat sebelumnya, namun sempat mereda ketika Budi Arie mendapat posisi penting di pemerintahan.

    “Tapi bukan kali pertama Budi Arie begini gitu, waktu itu kan juga sempat bilang mau membubarkan diri gitu. Terus, dapet jabatan Wakil Menteri Desa, enggak jadi bubar deh,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, ajudan Jokowi, Kompol Syarif, mengonfirmasi bahwa Jokowi absen bukan karena alasan politik, melainkan pertimbangan kesehatan. 

    Ia menjelaskan, dokter kepresidenan menyarankan Jokowi untuk beristirahat dan tidak melakukan aktivitas di luar ruangan.

    “Karena pertimbangan tim dokter yang menganjurkan Bapak (Jokowi) untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan, beliau belum dapat menghadiri Kongres III Projo,” ujar Syarif saat dikonfirmasi.

    Meski tak hadir secara langsung, Jokowi tetap menyapa para relawan melalui tayangan video yang ditampilkan dalam acara tersebut.

    Kehadiran virtual itu menjadi bentuk apresiasi dan komunikasi simbolik terhadap para pendukungnya di tengah kondisi kesehatannya yang perlu dijaga.

  • Budi Arie Ingin Gabung Gerindra, John Sitorus: Sedang Cari Perlindungan, karena Jokowi Tak Lagi Sekuat Dulu

    Budi Arie Ingin Gabung Gerindra, John Sitorus: Sedang Cari Perlindungan, karena Jokowi Tak Lagi Sekuat Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Niat Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) untuk bergabung dengan Partai Gerindra ramai jadi perbincangan sejumlah pihak. Berbagai komentar pun berseliwerang terutama terkait motif di balik keinginan itu.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus menjadi salah satu pihak yang memberi respons atas keinginan Budi Arie bergabung dengan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam cuitannya di media sosial, John Sitorus mengaitkan keinginan Budi Arie tersebut dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai, keinginan tersebut menjadi bukti dan indikasi bahwa sang loyalis tengah meninggalkan Jokowi.

    John Sitorus bahkan menilai, pihak yang kini masih setia dan loyal kepada Jokowi hanya orang yang tengah kesurupan.

    “Pada akhirnya tidak akan ada yang bersama Mulyono, kecuali Silfester, Alor Fritz Boy, dan Dian Sandi dan termul2 yang KESURUPAN,” kata John Sitorus.

    John Sitorus bahkan memberi sinyalemen bahwa niat Budi Arie tersebut sebagai upaya untuk mendapat perlindungan dari tangan penguasa.

    “Budi Arie sedang cari perlindungan, karena Jokowi tak lagi sekuat dulu,” tandas John Sitorus.

    Meski Budi Arie adalah tokoh yang kini memimpin ormas pendukung Jokowi, John Sitorus menilai bahwa keinginan untuk bergabung dengan Partai Gerindra belum tentu terwujud. Pasalnya, Partai Gerindra belum tentu membuka pintu untuknya.

    “Selamat tinggal Jok, Projol mau nyandar ke Bowo dulu itupun kalo diterima 😂,” sebutnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengaku dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik. Hal ini disampaikan saat pembukaan Kongres III Projo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).

  • IKN Disebut Media Inggris jadi Kota Hantu, DPR Minta Pemerintah Sanggah

    IKN Disebut Media Inggris jadi Kota Hantu, DPR Minta Pemerintah Sanggah

    Liputan6.com, Jakarta – The Guardian, media asal Inggris menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hantu. Hal itu terjadi usai progres pembangunannya terasa lambat dan cenderung mangkrak.

    Lebih parahnya, hal-hal yang digembar-gemborkan di era Presiden Jokowi tidak kunjung terjadi, bahkan perpindahan ASN secara masif terus tertunda.

    Merespons hal itu, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai, cara terbaik untuk menjawab sebutan itu hanya dengan kerja pembangunan yang konkret oleh Otorita IKN (OIKN).

    Selain itu, dia meminta semua hal dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan ke publik.

    “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin kepada awak media, Minggu (2/11/2025).

    Khozin berharap, label kota hantu dari media asing dapat menjadi pemicu bagi OIKN untuk memperbaiki kinerjanya, terutama dalam tata kelola komunikasi publik. Sebab, kata dia, salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN.

    Legislator asal PKB itu pun menyinggung soal Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang menegaskan arah pembangunan nasional termasuk percepatan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk komitmen kepala negara untuk tetap serius melanjutkan pembangunan di IKN.

    “Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi triger bagi kinerja OIKN,” saran Khozin.

     

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki tahap kedua, dengan dukungan penuh dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 sebagai dasar hukum dan arah kebijakan. Langkah ini menandai percepatan menuju target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

    Sebanyak 16 kementerian dan lembaga direncan…

  • Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi

    Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi

    Budi Arie Terpilih Jadi Ketum Projo 2025-2030 Secara Aklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali ditetapkan sebagai ketua umum (ketum) DPP Relawan Projo periode 2025-2030.
    Penetapan ini dilakukan dalam penutupan Kongres ke-3 Projo di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2025).
    Pimpinan sidang Fredy Damanik mengeklaim penunjukan kembali Budi Arie ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau aklamasi.
    “Hasil kesepakatan bersama atau aklamasi seluruh peserta Kongres Projo ke-3, memutuskan, menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai Ketum DPP Projo periode 2025 sampai 2030,” ujar Fredy.
    Fredy menjelaskan, Budi Arie juga menjadi ketua merangkap anggota tim formatur untuk menyusun kepengurusan Projo.
    “Dan sebagai ketua formatur mengatur kepengurusan DPP Projo. Sepakat ya?” ucapnya.
    “Sepakat,” seru para hadirin.
    Projo awalnya merupakan sebuah organisasi relawan yang terbentuk untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
    Nama Projo kerap disebut sebagai kepanjangan dari “Pro Jokowi”. Projo mulai aktif sejak 2013, di mana mereka berfungsi sebagai jaringan dukungan relawan untuk memenangkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres.
    Sedangkan Budi Arie awalnya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
    Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
    Pada Agustus 2013, Budi Arie menjadi sosok penting berdirinya Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Jokowi.
    Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
    Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo. Namun pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Projo menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Saat mendeklarasikan dukungannya pada 2023, Projo menilai bahwa Prabowo merupakan sosok yang layak meneruskan kerja Jokowi.
    Budi Arie sendiri pernah menempati sejumlah posisi menteri di pemerintahan Jokowi maupun Prabowo.
    Namanya pernah mengisi pos Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada era Jokowi. Setelah kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024, ia mengisi kursi Menteri Koperasi.
    Namun, Budi Arie kemudian terkena reshuffle dan digantikan oleh Ferry Juliantono pada Senin (8/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Budi Arie OTW ke Gerindra, Preciosa Kanti: Sejak Awal Bukan Loyalitas, Cuma Transaksi

    Budi Arie OTW ke Gerindra, Preciosa Kanti: Sejak Awal Bukan Loyalitas, Cuma Transaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, merespons langkah politik Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

    Bukan hanya itu, ia juga mengganti logo Projo agar tidak lagi menampilkan wajah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi.

    Menanggapi hal tersebut, Kanti memberikan sindiran menohok mengenai hubungan Jokowi dengan Projo yang kini tampak renggang.

    “Jokowi meninggalkan Projo atau Projo meninggalkan Jokowi?,” ujar Kanti di X @PreciosaKanti (2/11/2025).

    Ia menyebut situasi ini bak teka-teki tanpa jawaban penting.

    “Serumit telur dan ayam, siapa yang ada duluan, namun bodo amat menjawab,” lanjutnya.

    Kanti bilang, perubahan simbol Projo dari wajah Jokowi menjadi gambar lebah menunjukkan pergeseran arah dukungan politik yang besar.

    “Yang pasti, lambang Projo berubah, dari wajah Jokowi menjadi lebah,” terangnya.

    Ia mengatakan, langkah Budi Arie yang kini terang-terangan menyatakan siap masuk ke Gerindra sebagai upaya menyelamatkan diri setelah tak lagi berada di lingkar kekuasaan Jokowi.

    “Budi Arie terang-terangan deklarasi akan masuk partai Gerindra. Well no choice, upaya cari selamat,” Kanti menuturkan.

    “Akh sejak awal memang bukan urusan loyalitas. Semua hanyalah sebatas transaksi!,” kuncinya.

    Sebelumnya, Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut ketidakhadiran Jokowi dalam agenda tersebut sebagai tanda berkurangnya legitimasi organisasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi itu.

    “Dengan tidak ada respon kehadiran Jokowi kata Kompul Syarif bahwa dokter pribadi yang tidak memberikan restu karena alasan kesehatan,” Heru menuturkan.

  • Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan, Dedy Nur, anak buah Kaesang Pangarep di PSI, yang mengungkit jasa Presiden ke-7 RI, Jokowi, terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Seperti diketahui, Dedy menyebut bahwa jabatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan hasil pemberian Jokowi di akhir masa jabatannya.

    Berkat Jokowi, kata Dedy, kini AHY masih bertahan di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menduduki jabatan yang lebih strategis.

    Menanggapi hal itu, Jhon Sitorus melontarkan sindiran menohok.

    “Termul-termul ini lucu ya. Kemarin nyerang Anies, hari ini nyerang AHY, besok serang Bu Mega,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (2/11/2025).

    “Lusa serang Prabowo, minggu depan serang Purbaya,” tambahnya.

    Jhon bilang, dirinya dibuat geleng-geleng melihat kelakuan para pendukung fanatik Jokowi belakangan ini.

    “Saya makin gemess deh, kalian tololnya natural,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dedy Nur Palakka, bercerita mengenai derasnya serangan sejumlah kader Partai Demokrat terhadap Presiden ke-7, Jokowi dalam beberapa waktu terakhir.

    Seperti diketahui, serangan itu terutama terkait isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Dedy, kader Demokrat seharusnya tidak melupakan jasa besar Jokowi terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Di penghujung masa jabatan Jokowi, Ketua Umum Demokrat itu diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Lalu, kini menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kalau bukan karena Jokowi, maka kita semua sama-sama tahu kalau AHY itu akan hilang ditelan waktu,” ujar Dedy di X @DedyNurPalakka (29/10/2025).