Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Luhut Tuduh Tom Lembong Bohongi Anies-Cak Imin: Intelektual Meragukan

    Luhut Tuduh Tom Lembong Bohongi Anies-Cak Imin: Intelektual Meragukan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan menyerang balik Co-captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong soal anjloknya harga nikel.

    Luhut menuduh Thomas berbohong atas pernyataan bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia, yang termasuk program hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda. Artinya intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan,” ujar Luhut kepada Tom dalam video di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    “Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya enggak bagus,” sambungnya.

    Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

    Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

    “Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini,” kata dia.

    Luhut juga menyoroti bagaimana Tom menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi. Tom sebelumnya sempat menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke lithium ferro phosphate (LFP).

    Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan itu tidak benar.

    “Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai,” jelasnya.

    Tom sebelumnya menyebut harga nikel global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir. Ia kemudian memprediksi stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah.

    Penurunan ini dinilainya akibat pasokan global “kebanjiran” nikel dari Indonesia.

    “Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply,” ujar pria yang akrab disapa Tom itu dalam video yang diunggah kanal YouTube Total Politik, dikutip Selasa (16/1).

    (skt/del)

  • Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Diskusi mengenai food estate kembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

    Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estate gagal.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Tak hanya itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace hingga ahli pertanian juga menyebut program itu gagal. Sebab, selain merusak lingkungan juga tak memberikan keuntungan bagi petani.

    Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

    Lalu benarkah tuduhan itu? 

    Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakan food estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

    Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” jelasnya.

    Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

    Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” imbuhnya.

    Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

    Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

    Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

    “Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa,” usulnya.

    Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

    “Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi,” kata Andreas.

    INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

    Kedua, ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

    “Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu,” jelasnya.

    Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

    Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estate sangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

    “Menurut saya Indonesia butuh food estate dan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih,” kata Rusli.

    Untuk keberhasilan dan tidaknya program food estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

    Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Luhut Telanjangi Gagal Tom Lembong Imbas Kritik Kebijakan Nikel Jokowi

    Luhut Telanjangi Gagal Tom Lembong Imbas Kritik Kebijakan Nikel Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyerang balik Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong terkait kritik yang diberikan menteri perdagangan tersebut terhadap kebijakan nikel dan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

    Serangan balik ia lakukan dengan mengungkit sejumlah ‘kegagalan’ Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS). 

    Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.

    Kegagalan lain adalah selama menjadi menteri perdagangan. Luhut menilai tidak ada prestasi besar yang dilakukan Tom Lembong.

    Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.

    “Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam,” ungkapnya dalam video di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

    Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

    Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

    “Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply,” ujar Lembong.

    Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

    “Akhirnya mereka cari opsi lain, mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel,” kata dia lebih lanjut.

    Lembong lantas mencontohkan Tesla yang tidak menggunakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listriknya.

    “Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0 persen nikel, dan 0 persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt,” tutur dia.

    Luhut tuduh Tom Lembong bohong

    Luhut membantah nada sumbang Tom Lembong soal anjloknya harga nikel. Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

    Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

    “Jadi, saya gak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini, bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung, saya sedih lihat Anda. Artinya, intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan,” tuturnya.

    Selain itu, Luhut mengritik Tom soal selama 7 tahun lamanya memberikan ‘contekan’ kepada Jokowi. Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban Tom yang kala itu menjadi pembantu presiden, yakni menteri perdagangan 2015-2016 dan kepala BKPM 2016-2019.

    Luhut meminta Tom Lembong tidak terlalu percaya diri. Menurutnya, ada yang lebih berjasa memberikan ‘contekan’ kepada Presiden Jokowi di forum-forum internasional.

    “Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran (Jokowi), memang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada Pak Presiden (Jokowi) adalah Bu Menteri Luar Negeri Retno,” klaim Luhut.

    “Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja, semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang ngasih note. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu dan sebagai kepala BKPM,” tambahnya.

    Luhut meminta Tom tidak terlalu banyak berkoar-koar di luar sana, apalagi memberikan cerita bohong tentang pengalaman bekerja di bawah komando Jokowi. Menurutnya, banyak hal-hal sukses yang diraih di pemerintahan Joko Widodo, mulai dari inflasi di bawah 3 persen hingga surplus ekspor 44 bulan berturut-turut.

    CNNINdonesia.com masih berupaya minta tanggapan kepada Tom Lembong terkait pernyataan Luhut tersebut.

    (skt/agt)

  • Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal-ugalan

    Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal-ugalan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

    Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

    Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah (Sulteng) masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

    Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

    “Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

    “Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi,” imbuh Luhut.

    Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

    Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

    Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

    Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

    “Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi,” kata Luhut.

    “Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana,” sambung Luhut.

    [Gambas:Instagram]

    Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

    Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

    Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

    (mrh/skt)

  • Jokowi Naikkan Tukin Kementerian ATR/BPN

    Jokowi Naikkan Tukin Kementerian ATR/BPN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja,” demikian bunyi pertimbangan beleid diteken langsung Jokowi pada 23 Januari 2024 itu.

    Berdasarkan lampiran Perpres, tukin diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1 sampai dengan 17. Adapun besaran tukin untuk setiap kelas berbeda-beda.

    Tercatat untuk kelas jabatan 1 besaran tukin adalah Rp2.531.250. Sedangkan kelas jabatan 17 atau tertinggi adalah Rp33.240.000.

    Khusus untuk Menteri ATR/BPN yang saat ini dijabat Hadi Tjahjanto, tukin diberikan sebesar 150 persen dari nilai tukin tertinggi di instansi tersebut.

    Artinya, Hadi mendapatkan tukin Rp49.860.000 per bulan. Angka ini berdasarkan perhitungan tukin tertinggi Rp33.240.000 x 150 persen.

    Kenaikan tukin Kementerian ATR/BPN sendiri terakhir kali naik pada 2020 lalu. Hal ini sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Berikut daftar besaran tukin Kementerian ATR/BPN setelah dinaikkan Jokowi:

    – Kelas jabatan 17 naik dari Rp29.085.000 menjadi Rp33.240.000
    – Kelas jabatan 16 naik dari Rp 20.695.000 menjadi Rp27.577.500
    – Kelas jabatan 15 nak dari Rp14.721.000 menjadi Rp19.280.000
    – Kelas jabatan 14 naik dari Rp11.670.000 menjadi Rp17.064.000
    – Kelas jabatan 13 naik dari Rp 8.562.000 menjadi 13 Rp10.936.000
    – Kelas jabatan 12 naik dari Rp7.271.000 menjadi Rp9.896.000
    – Kelas jabatan 11 naik dari Rp5.183.000 menjadi Rp8.757.600
    – Kelas jabatan 10 naik dari Rp4.551.000 menjadi Rp5.979.200
    – Kelas jabatan 9 naik dari Rp3.781.000 menjadi Rp5.079.200
    – Kelas jabatan 8 naik dari Rp3.319.000 menjadi Rp4.595.150
    – Kelas jabatan 7 naik dari Rp2.928.000 menjadi Rp3.915.950
    – Kelas jabatan 6 naik dari Rp2.702.000 menjadi Rp 3.510.400
    – Kelas jabatan 5 naik dari Rp2.493.000 menjadi Rp3.134.250
    – Kelas jabatan 4 naik dari Rp2.350.000 menjadi Rp2.985.000
    – Kelas jabatan 3 naik dari Rp2.216.000 menjadi Rp2.898.000
    – Kelas jabatan 2 naik dari Rp2.089.000 menjadi Rp2.708.250
    – Kelas jabatan 1 naik dari Rp1.968.000 menjadi Rp2.531.250.

    (mrh/pta)

  • Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan para mantan menteri tidak perlu membanggakan diri karena sudah membantu Presiden Jokowi.

    “Menurut saya sebagai etika birokrat, yang namanya mantan menteri, yang namanya mantan pembantu presiden ya tugasnya memang melayani presiden. Mau buat apa saja ya terserah dia,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    “Jadi jangan merasa pintar bahwa seolah-olah apa yang dibuat itu adalah soal dia pintar,” imbuhnya.

    Bahlil menjelaskan terkadang Jokowi juga tidak menerima seluruh masukan yang diberikan kepadanya.

    “Kadang-kadang Pak Presiden Jokowi ini ya cuma iya iya saja, enggak dipakai juga konsepnya. Cuma ada yang merasa lebih pintar saja, padahal enggak pintar-pintar banget juga,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan itu, Bahlil juga membandingkan realisasi investasi yang dicapai di era kepemimpinannya dengan pejabat terdahulu.

    Ia menyebut pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721 triliun, lebih rendah dari target Rp765 triliun. Pada saat itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipimpin oleh Thomas Lembong.

    “Jadi dalam fasenya ada target yang tidak tercapai,” katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil kemudian memaparkan realisasi investasi sejak ia menjadi kepala BKPM. Pada 2019, realisasi investasi mencapai Rp826 triliun dari target Rp817 triliun.

    Kemudian, pada 2020, realisasi investasi mencapai Rp900 triliun dari target Rp858 triliun.

    Realisasi investasi juga mencapai target pada 2022 yakni Rp1.207 triliun dari target Rp1.200 triliun. Kemudian realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, dari target Rp1.400 triliun.

    Bahlil kemudian membandingkan kinerja yang ia capai sebagai lulusan universitas dalam negeri dengan Thomas Lembong yang lulusan Harvard University, Amerika Serikat.

    “Ini perbandingan antara pejabat terdahulu yang tamatan Harvard, yang sekolahnya hebat, dan pejabat sekarang yang tamatan STIE Port Numbay, alumni Jayapura.

    (fby/pta)

  • Daftar Bansos yang Mengalir Jelang Pemilu 2024

    Daftar Bansos yang Mengalir Jelang Pemilu 2024

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Pada awal tahun ini, bansos gencar disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

    Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Rabu (24/1), berikut daftar bansos yang bakal cair di awal tahun jelang Pemilu 2024:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

    PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak empat kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

    Nilai bantuan PKH beragam. Untuk PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, serta Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk PKH bagi penyandang disabilitas.

    2. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

    Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Bansos ini diberikan dalam enam tahapan atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

    3. Bansos Beras

    Bantuan beras sebetulnya sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berlanjut di 2024 ini. Setiap keluarga yang terdaftar akan menerima 10 kg beras per bulan.

    Presiden Jokowi memastikan awal tahun ini bansos beras 10 kg akan dicairkan lagi pada Januari, Februari dan Maret.

    4. Bantuan Ganti Rugi Petani

    Presiden Jokowi juga memastikan akan memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam mulai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani.

    Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya.

    Pencairannya akan dilakukan segera. Saat ini BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk anggarannya.

    Penyaluran bansos jelang pemilu rawan dipolitisasi. Hal itu diungkap capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

    Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

    “Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Jangan dipolitisasi karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

    (ldy/pta)

  • Warga Indramayu Curhat ke Airlangga soal Bantuan dari Pemerintah

    Warga Indramayu Curhat ke Airlangga soal Bantuan dari Pemerintah

    Indramayu, CNN Indonesia —

    Sejumlah warga Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat bercerita dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal bantuan pemerintah.

    Momen itu terjadi pada acara temu wicara bersama penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1).

    Salah satu ibu rumah tangga bernama Sri mengaku telah mendapat bantuan pangan itu sebelumnya. Ia juga mengaku dapat bantuan langsung tunai dari pemerintah.

    Oleh karena itu, Sri menyampaikan terima kasih kepada Airlangga sekaligus Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), karena merasa terbantu dengan bantuan tersebut. Pernyataan senada juga dituturkan ibu rumah tangga, Tarina yang merasa terbantu dengan bantuan dari pemerintah.

    Di sana, Airlangga juga berbincang dengan Carimin yang berprofesi sebagai penjual telur.

    Airlangga lantas bertanya apakah Carimin pernah menerima bantuan sebelumnya seperti Sri dan Tarina. Menjawab pertanyaan itu, Carimin mengaku belum pernah menerima bantuan. Padahal, Carimin menilai dirinya memenuni persyaratan menjadi penerima bantuan dari pemerintah.

    “Iya (baru pertama kali), pak. Ya seharusnya saya dari dulu-dulu saya itu pak. Kartu KIS ada, syarat-syarat sangat memenuhi… Baru sekarang saya baru dapat itu pak. Ada apa itu?” ujar Carimin saat berbincang dengan Airlangga.

    Atas bantuan pemerintah yang diterimanya kini, Carimin merasa berterima kasih. Tak hanya itu, Carimin sempat mengusulkan agar bantuan pangan yang diberikan pemerintah lebih dari 10 kg seperti yang kini dilakukan.

    “Baik, jadi baru pertama kali, karena memang data itu selalu diubah. Makanya penting Pak Kepala Desa, Pak Camat untuk mengingatkan warganya pak dan mendata warganya. Terima kasih Pak Carimin,” kata Airlangga.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga menjelaskan ihwal kedatangannya adalah untuk melaksanakan amanah Jokowi, yakni memberikan bantuan pangan dalam bentuk 10 kg beras.

    Bantuan itu, kata Airlangga, akan diberikan hingga bulan Juni degan rincian 10 kg beras per keluarga per bulan.

    “Hari ini dilakukan pembagian bantuan pangan beras di desa Eretan Kulon kepada 100 penerima. Program ini sesuai dengan arahan bapak presiden diberikan sampai bulan Juni 2024, dan diberikan untuk 22 juta penerima bantuan pangan, yang tentunya tujuannya adalah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan selanjutnya juga akan diberikan bantuan langsung tunai yang el nino yang besarnya Rp200 ribu per bulan,” tutur dia yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Golkar itu usai acara.

    “Sekarang dalam proses dan diharapkan di akhir bulan atau di awal bulan depan sudah bisa diluncurkan,” imbuhnya.

    Sebelumnya dalam acara tersebut, Airlangga sempat bertanya kepada warga yang hadir terkait apakah masyarakat ingin program bantuan tersebut dilanjutkan atau dihentikan. Para warga kompak menyerukan ingin program bantuan itu terus disalurkan kepada warga.

    Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai kepada warga. Airlangga berharap dana yang tengah diproses itu bisa turun ke masyarakat pada akhir bulan Januari atau awal Februari 2024.

    (pop/kid)

  • Tukin BKKBN dan BSN Naik, Tunjangan Tertinggi Rp33 Juta

    Tukin BKKBN dan BSN Naik, Tunjangan Tertinggi Rp33 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    Kenaikan tukin tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

    Tukin untuk kedua lembaga tersebut diberikan dengan nilai yang sama sesuai kelas jabatan untuk seluruh pegawai. Terdapat 17 kelas jabatan yang ditetapkan.

    Untuk kelas jabatan 1 atau terendah ditetapkan sebesar Rp2.531.250 per bulan atau naik dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.968.000. Sedangkan, untuk kelas jabatan 17 atau tertinggi ditetapkan sebesar Rp33.240.000 atau naik dari aturan sebelumnya sebesar Rp26.324.000 per bulan.

    Dengan perubahan ini, maka aturan lama yakni Perpres 166/2015 tentang Tukin BSN dan Perpres 160/2015 tentang Tukin BKKBN tidak lagi berlaku.

    Berikut rincian tukin terbaru BSN dan BKKBN berdasarkan kelas jabatan:
    1. Rp2.531.250
    2. Rp2.708.250
    3. Rp2.898.000
    4. Rp2.985.000
    5. Rp3.134.250
    6. Rp3.510.400
    7. Rp3.915.950
    8. Rp4.595.150
    9. Rp5.079.200
    10. Rp5.979.200
    11. Rp8.757.600
    12. Rp9.896.000
    13. Rp10.936.000
    14. Rp17.064.000
    15. Rp19.280.000
    16. Rp27.577.500
    17. Rp33.240.000.

    (ldy/pta)

  • Bahlil Sentil Eks Menteri Merasa Pintar Bantu Jokowi: Memang Tugasnya

    Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

    Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

    “Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas,” kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

    Bahlil mengatakan ia memahami kenaikan pajak hiburan dilakukan demi mencapai target penerimaan negara. Namun, kenaikan pajak dinilai bisa membebani bisnis hiburan.

    Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

    “Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian,” imbuhnya.

    Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

    Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Klaim ini disampaikan Hotman usai ‘menggeruduk’ kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

    “Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes),” ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

    “Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh,” sambungnya.

    Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

    “Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya,” klaim Hotman.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

    “Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup,” jelas Hotman.

    Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

    “Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan,” tandasnya.

    (fby/pta)