Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Erick Thohir Klaim Vietnam Ingin Tiru Food Estate Indonesia

    Erick Thohir Klaim Vietnam Ingin Tiru Food Estate Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah Vietnam ingin meniru program lumbung pangan atau food estate seperti Indonesia.

    Hal itu disampaikan saat Erick menceritakan kunjungan kerja ke Vietnam untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    “Saya kemarin baru ke Vietnam sama Pak Jokowi. Vietnam bilang, ‘Pak Jokowi saya mau ikutin Indonesia bikin food estate’,” kata Erick dalam acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik, Sabtu (3/2) kemarin.

    Namun, menurut Erick, food estate yang ingin dikembangkan Vietnam berbeda. Pasalnya, negara tersebut sudah mencapai swasembada pangan.

    “Kita bilang, kan (Vietnam) sudah swasembada. ‘Nggak, kita (Vietnam) tetap mau bikin 1 juta hektare padi bersih’ Padi bersih? Artinya padi yang di mana airnya tidak ada chemical di pengairannya,” ujarnya.

    Menurut Erick, produksi lumbung pangan Vietnam akan diekspor ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.

    “Energinya hijau, pupuknya organik. Ini buat pasar Eropa dan Amerika Serikat mereka bilang. Mikirnya sudah ke sana,” terangnya.

    Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, Erick menilai food estate adalah suatu keharusan. Terlebih, ia memprediksi jumlah penduduk Indonesia akan naik mencapai 315 juta dan perlu diberi makan.

    Adapun komoditas yang bisa dikembangkan cukup beragam mencakup padi, gula, hingga jagung.

    “Food estate adalah suatu keharusan. Apakah nanti padi, gula, jagung, karena itu ketahanan ekonomi bagian kita juga. Ini yang kita mau. Kita harus juga berkaca dari negara lain. Mereka bisa, kita harus bisa,” tutup Erick.

    Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Program itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

    Namun, program tersebut mendapat kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

    Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

    “Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus kepada CNN Indonesia beberapa waktu lalu.

    Program tersebut juga mendapat kritik dari Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD dalam debat pilpres keempat pada Minggu (21/1) lalu.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    (sfr/sfr)

  • Sejarah Bansos, Guyuran Bantuan Jokowi ke Kaum Papa Jelang Pilpres

    Sejarah Bansos, Guyuran Bantuan Jokowi ke Kaum Papa Jelang Pilpres

    02:02

    EKOPEDIA

    Sejarah Bansos, Guyuran Bantuan Jokowi ke Kaum Papa Jelang Pilpres

    Ekonomi
    • 9 bulan yang lalu

  • Jokowi Revitalisasi Terminal Leuwipanjang dan Banjar Senilai Rp147 M

    Jokowi Revitalisasi Terminal Leuwipanjang dan Banjar Senilai Rp147 M

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo meresmikan dua terminal bus di Jawa Barat, yakni Terminal Leuwipanjang, Bandung dan Terminal Banjar, Banjar. Dua terminal tersebut selesai direvitalisasi dengan total biaya Rp147 miliar.

    “Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang ini saya resmikan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung dan Terminal Banjar di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat,” kata Jokowi dalam peresmian tersebut, dikutip dari detikcom, Sabtu (3/2).

    Jokowi menyebut terminal bus di daerah erat dengan kesan kumuh dan premanisme. Oleh karena itu, pemerintah merevitalisasi sejumlah terminal untuk menghilangkan kesan negatif tersebut.

    Sang Kepala Negara mengklaim anggapan buruk soal terminal bus kini sudah hilang. Menurutnya, dua terminal di Jawa Barat itu sekarang tampil modern, rapi, dan bersih.

    “Terminal bus selalu dari dulu dikesankan dan kenyataannya yang ada di lapangan kumuh, tidak rapi, kotor, banyak premannya, itu persepsi. Dan kalau kita lihat pada hari ini, Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran Rp80 miliar keren banget,” tuturnya.

    “Ini untuk mendorong kepada masyarakat agar kembali menggunakan transportasi umum, berbondong-bondong lagi tidak menggunakan mobil pribadi. Kalau itu diteruskan (menggunakan kendaraan pribadi), yang terjadi adalah kemacetan, seperti yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Jokowi.

    Proses revitalisasi Terminal Leuwipanjang dilakukan dalam tiga tahap dengan total biaya Rp80 miliar. Rinciannya, tahap pertama di 2020 sebesar Rp25 miliar, tahap kedua pada 2021 menghabiskan Rp40 miliar, dan tahap ketiga di tahun ini merogoh Rp15 miliar.

    Revitalisasi Terminal Banjar juga dilakukan dalam tiga tahap dengan total biaya Rp67 miliar. Tahap pertama menghabiskan Rp10,05 miliar pada 2020, tahap kedua sebesar Rp14,90 miliar di 2021, dan tahap pemungkas senilai Rp42,05 miliar pada 2022 lalu.

    Jokowi juga menyinggung kemacetan di Jabodetabek yang disebut merugikan negara Rp100 triliun per tahun. Oleh karena itu, ia mendorong pembangunan transportasi umum yang masif di tanah air.

    (skt/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    China menikung Jepang dalam proyek pengadaan 3 trainset KRL baru di Indonesia yang didatangkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

    Sengkarut impor KRL ini sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak akhir 2022. Kementerian BUMN yang menaungi KCI berselisih paham dengan Kementerian Perindustrian.

    Mulanya, KAI Commuter ‘mengemis’ ke Kementerian Perdagangan untuk memboyong kereta bekas dari Jepang. Pada surat tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/AL.105/CU/KCl/lX/2022, KCI meminta izin impor 348 unit KRL Seri E217 bekas dari Jepang, di mana 120 unit untuk 2023 dan 228 unit lain di 2024.

    Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) tersebut. Namun, Kemenperin menolak rencana mendatangkan rangkaian kereta dari luar negeri.

    Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor. Menperin Agus Gumiwang dan jajaran ingin Indonesia mengedepankan produk dalam negeri, yakni buatan PT Industri Kereta Api (INKA).

    Ribut-ribut anak buah Presiden Joko Widodo itu pun dibawa ke forum yang lebih serius. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditugaskan untuk membereskan gaduh tersebut.

    1. BPKP turun tangan

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya diperintahkan untuk mereviu urgensi impor rangkaian KRL tersebut. Kala itu, KCI berdalih kudu mencari pengganti 10 trainset KRL Jabodetabek yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lain di 2024.

    Hasil reviu BPKP diumumkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut kementerian pimpinan Luhut sudah menerima hasil reviu itu sejak 29 Maret 2023.

    Seto mengatakan BPKP menemukan bahwa estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

    “Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen,” ungkapnya di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis 6 April 2023.

    Selain itu, Seto menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan akan menambah biaya.

    Berdasarkan sederet temuan BPKP yang merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas dari Jepang, Kemenko Marves mengetuknya menjadi keputusan bersama. Luhut Cs lantas meminta KCI meninjau kembali rencana tersebut.

    2. Luhut putuskan impor 3 rangkaian KRL baru, berapa harga KRL Jepang?

    Pada Juni 2023, Menko Marves Luhut kembali menegaskan penolakan impor KRL bekas. Ia memutuskan akan mendatangkan tiga trainset baru, sembari menunggu pesanan KCI yang diproduksi INKA rampung pada 2024 dan 2025.

    “Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga-empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga (trainset) saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan (2024) dan 2025,” tegas Luhut kala itu.

    Luhut mengatakan mengimpor barang bukan baru berpotensi melanggar tiga aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

    PT Kereta Api Indonesia selaku induk KCI pun mendapatkan biaya modal atau capex untuk mengimpor tiga trainset KRL baru dari Jepang sebesar Rp676,8 miliar. Pembahasan untuk mematangkan impor KRL baru ini turut dibahas di DPR RI, salah satunya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V pada September 2023.

    Pymt. Direktur Utama KAI John Roberto mengatakan capex itu didapat dari total kebutuhan mendatangkan tiga rangkaian KRL baru dari Jepang. Ia menyebut satu trainset KRL dibanderol seharga Rp225,6 miliar.

    “Kereta baru dari Jepang karena untuk memenuhi kebutuhan 2024 kita butuh tiga trainset,” tutur John dalam RDP bersama Komisi V DPR RI saat itu.

    3. Main sikut Jepang vs China

    Polemik impor KRL memunculkan isu bahwa China masuk untuk menyikut Jepang. Bahkan, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL ini mengatakan ada ‘ancaman’ dari China kepada Indonesia.

    China diklaim mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (China Development Bank/CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” ujar sumber tersebut.

    Namun, klaim itu dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Dalam wawancara khusus bersama CNNIndonesia.com pada Juni 2023, Seto tegas menepis isu tersebut.

    Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” tuturnya.

    4. KCI pilih KRL dari China seharga Rp783 miliar

    Proses impor KRL yang kontroversial ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter memutuskan membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek.

    Asdo mengatakan keputusan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu. Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

    KCI pun mengklarifikasi mengapa akhirnya memilih produk China yang lebih mahal dari Jepang. Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan ada perubahan harga dari produsen KRL Jepang, yakni J-TREC.

    “Setelah proposal resmi dari J-TREC kami terima Oktober 2023 lalu, pihak produsen ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya. Selain terus melakukan komunikasi dengan J-TREC Jepang, KAI Commuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan (Wojin dan Dawonsys) dan China (CRRC Sifang Qingdao) yang juga memproduksi Kereta Cepat Whoosh,” jelas Anne dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

    “Setelah menerima proposal dari keempat pihak tersebut, dari hasil pembahasan proses pengadaan Sarana KRL, CRRC Sifang dapat memenuhi spesifikasi teknis dan time delivery yang sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lainnya,” tegasnya soal alasan memilih China.

    (skt/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Prabowo-Erick Thohir Kumpul Bareng Aguan Cs di PIK Malam Ini

    Prabowo-Erick Thohir Kumpul Bareng Aguan Cs di PIK Malam Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir berkumpul bersama sejumlah pengusaha kakap Indonesia.

    Keduanya berkumpul dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia Komite Tiongkok (KIKT). Kegiatan bertajuk Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon berlangsung di Pantjoran, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada Jumat (2/2).

    Berdasarkan dokumen KIKT, ada dua tamu spesial selain Prabowo dan Erick pada acara ini. Mereka adalah Duta Besar China untuk Indonesia Lu Kang dan Konselor Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar China untuk Indonesia Wu Zhiwei.

    Sedangkan para pengusaha kelas kakap yang masuk dalam undangan ini, antara lain Direktur Utama PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi ‘Boy’ Thohir, eks Politikus PDIP Maruarar Sirait, hingga Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

    Ada juga nama-nama pengusaha top yang membantu Presiden Joko Widodo membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mulai dari Bos Sinarmas Group Franky Wijaya sampai Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu.

    “Saya menginginkan kerja sama RI dan China ditingkatkan. Saya berharap kerja sama dan persahabatan antara kedua negara terus dipertahankan dengan semangat persaudaraan dan prinsip saling menghormati,” ucap Prabowo dalam undangan tersebut.

    KIKT mengatakan pertemuan Prabowo dan Erick bersama para pengusaha ini merupakan “Syukuran Tahun Baru Naga Kayu”. Ini diklaim sebagai bentuk rasa syukur dan optimisme menyambut keberkahan dan peluang-peluang di tahun ini.

    Mereka mengatakan pertemuan ini juga untuk menyambut pemimpin baru yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat dan negara.

    “Imlek Naga Kayu memberikan pesan tentang keberanian dan transformasi. Pemimpin harus berani mengambil langkah-langkah inovatif untuk memajukan negara,” tulis KIKT.

    (skt/agt)

  • PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi

    PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

    Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS) untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

    “Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024,” tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

    Endra mengatakan kajian pembangunan tol tersebut mencakup setidaknya tiga hal, yakni pertimbangan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Jika ketiganya memenuhi persyaratan, baru dianggap layak oleh Kementerian PUPR.

    “Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman,” tuturnya.

    “Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu,” sambung Endra.

    Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

    Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

    Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

    (skt/agt)

  • Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian-Lembaga Rp50 T di 2024

    Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian-Lembaga Rp50 T di 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

    Kebijakan ini pernah dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2023.

    Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

    “Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023,” jelasnya.

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing KL. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun.

    Tujuannya, agar melatih KL bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” pungkasnya.

    (ldy/agt)

  • Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait, bukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau individu lainnya.

    Anggito juga menyebut pembagian bansos harus menyertakan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan prasangka adanya politisasi bansos.

    “Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran (bansos) oleh 1-2 orang tertentu,” kata Anggito dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal periode 2006-2010 itu juga mengimbau agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus agar tepat sasaran dan efektif.

    Selain itu, Anggito mengingatkan integrasi data juga penting. Hal ini untuk menghindari risiko tumpang tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi dan memboroskan anggaran.

    “Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN,” ungkapnya.

    Anggito menyampaikan secara prinsip, penyaluran bansos sampai saat ini banyak menimbulkan pertanyaan, seperti duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata.

    “Jadi, sekali lagi, ingin kami sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Belakangan ini, Jokowi tengah getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras.

    Selasa lalu (30/1), Jokowi turun langsung membagikan bansos beras 10 kg kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia mengatakan beras bantuan tersebut berkualitas premium. Bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Beras yang bapak, ibu, terima ini bukan beras medium, tapi beras premium,” kata Jokowi dikutip Antara.

    Sehari sebelumnya (29/1), Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Agenda Jokowi adalah mengecek harga-harga sembako dan pangan di pasar. Namun, dalam kesempatan itu, ia juga membagikan bansos kepada para pedagang.

    Dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait kritik ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini tayang.

    (pta/agt)

  • Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Kemenkeu Pastikan Bansos Baru Jokowi Disalurkan Pakai Data Kemensos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

    “(Pakai) DTKS Kemensos,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    BLT adalah bansos terbaru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat tidak mampu. Nilainya Rp200 per bulan untuk periode Januari, Februari, Maret.

    Bansos itu nantinya diberikan sekaligus yakni langsung Rp600 ribu dan rencananya cair pada bulan ini. Kendati, belum ada tanggal pastinya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga mengungkapkan anggaran bansos BLT akan menggunakan APBN dan penyaluran menggunakan data Kemensos.

    “Menunggu dari Kemensos untuk urusan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nya, dan penggunaan datanya dan appointment terhadap cost nya,” jelas Sri Mulyani, Senin (29/1).

    Sementara, Politikus PDIP Aria Bima menuding pemerintah tak menggunakan data Kemensos dalam pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024.

    “Data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos, ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini,” kata Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (31/1).

    Aria mengatakan informasi itu didapatkan langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengungkap pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian bansos tersebut.

    “Yang disampaikan, yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik,” ujarnya.

    (ldy/sfr)

  • PNS Belum Nikmati Kenaikan Gaji Hari Ini

    PNS Belum Nikmati Kenaikan Gaji Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum menikmati kenaikan gaji per Kamis (1/2) ini.

    Hal itu disampaikan sejumlah PNS di berbagai instansi. Fianka, salah satu PNS di Pengadilan Negeri Slawi, Jawa Tengah, mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Januari lalu, gaji PNS harusnya naik mulai Februari ini.

    Namun, saat ini belum karena masih menunggu surat dari instansi pusat. Kenaikan gaji, katanya, nanti akan dirapel.

    “Instansi aku belum. Tapi pastinya rapel karena nunggu surat dari instansi pusat turun,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    “Masing-masing instansi harus mengajukan data penggajian,” imbuhnya.

    Senada, Valentina, PNS di Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan gaji PNS belum naik per 1 Februari ini.

    “Belum naik,” katanya.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengungkapkan kenaikan gaji PNS seharusnya sudah bisa dicairkan pada Kamis (1/2) ini. Hal itu berdasarkan pernyataan yang ia ucapkan pada Selasa (30/1) lalu.

    “Saya belum dapat info dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mestinya sudah bisa cair 1-2 hari ini,” kata Azwar di Gedung Bappenas, Jakarta.

    Ia menuturkan pihaknya telah mengirim dokumen dan melakukan harmonisasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Sekretariat terkait kenaikan gaji abdi negara itu.

    “Kemenpan RB sudah mengirim dan sudah harmonisasi dengan Kemenkeu dan Kemensetneg, sehingga segera cair terkait dengan tunjangan ASN dan pensiunannya,” kata Azwar.

    Keputusan Jokowi menaikkan gaji PNS tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS.

    Berdasarkan beleid yang diteken Jokowi pada 26 Januari lalu tersebut, kenaikan gaji berlaku mulai 1 Januari 2024.

    (fby/sfr)