Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Jokowi Pamer Kucur Modal UMKM Rp244 Triliun Selama Jadi Presiden

    Jokowi Pamer Kucur Modal UMKM Rp244 Triliun Selama Jadi Presiden

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan pencapaian bantuan permodalan untuk UMKM lewat BUMN PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp244 triliun.

    Ia memulai program pemberian bantuan Mekaar pada 2015. Kala itu, baru ada 400 ribu pedagang UMKM yang mendapat bantuan permodalan. Sedangkan saat ini, ada 15,2 juta penerima modal dari Mekaar.

    “Dari awal 2015-2016 itu yang diberikan hanya Rp800 miliar, sekarang sudah Rp244 triliun yang sudah tersalurkan dan beredar di antara ibu-ibu semuanya,” kata Jokowi di Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu (7/2).

    Khusus di Sumatera Utara, ada 1,1 juta orang pedagang yang menjadi nasabah Mekaar. Jokowi menyebut uang modal yang beredar di nasabah-nasabah itu berjumlah Rp17,5 triliun.

    Dia juga mengingatkan para pedagang untuk memanfaatkan bantuan modal sebaik-baiknya. Jokowi ingin para pedagang disiplin mengelola pinjaman agar usaha tak merugi.

    Selain itu, ia mengaku senang dengan progres bantuan modal program Mekaar. Menurut Jokowi, para pedagang mampu memanfaatkan pinjaman dari negara secara baik.

    “Dan saya senang di PNM Mekaar itu kredit macetnya hanya 0,5, kecil sekali. Artinya, ibu-ibu semuanya ini disiplin bayar tepat waktu,” ujar Jokowi.

    Sebelumnya, Jokowi beberapa kali menemui para pedagang UMKM yang menjadi nasabah program Mekaar. Selain di Batu Bara, acara serupa sudah digelar di Magelang, Bantul, Wonogiri, dan Kabupaten Bandung.

    (dhf/pta)

  • Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

    Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

    Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

    “Kita coba win win dan lain-lain, ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan,” jelasnya Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

    Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

    Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

    Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

    Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

    Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

    “Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

    Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

    Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

    Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

    “Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

    “Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi,” katanya.

    Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

    Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

    “Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang,” katanya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan saat ini hanya untuk mengejar cuan baik itu pajak maupun PNBP. Padahal, ekspor benih justru menguntungkan investor asing karena harga jauh lebih tinggi saat mereka membesarkannya jadi lobster.

    Sementara program pembibitan dan pembesaran benih di dalam negeri jadi terhenti karena akan ada migrasi massal pembudidaya ke penangkap benih.

    “Ujungnya eksploitasi BBL (benih bening lobster) akan marak terjadi dan lambat laun kita kehilangan stok BBL,” katanya.

    Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pembukaan ekspor benih lobster akan bertentangan dengan semangat hilirisasi sehingga harus menjadi pertimbangan pemerintah.

    Namun perlu juga dipahami bahwa semangat hilirisasi hanya modal awal saja. Tantangan utamanya justru ada di lapangan.

    Ia mencontohkan hilirisasi di sektor pertambangan. Dunia tambang bauksit Indonesia saat ini, sambungnya, sedang kocar-kacir karena pelarangan ekspor. Pasalnya, kapasitas smelter jauh lebih kecil ketimbang kapasitas produksi penambang bauksit. Alhasil, terjadi over supply, harga jatuh, dan penambang ujung-ujungnya gulung tikar.

    [Gambas:Photo CNN]

    Untuk hilirisasi lobster, katanya, harus juga dipikirkan hal semacam itu. Pemerintah harus mendorong hilirisasi benih lobster, sambungnya, tapi tidak perlu menutup keran ekspor jika ternyata kontraproduktif alias merugikan peternak benih karena harga terlalu rendah.

    “Jadi pemerintah harus tetap membuka peluang peternak benih lobster mendapatkan harga bagus dengan melakukan ekspor, tapi juga tetap melakukan langkah strategis bagi hilirisasi lobster di dalam negeri,” katanya.

    Karena itu, Rhonny menilai diperlukan kebijakan yang jelas seberapa besar benih lobster yang boleh diekspor dan seberapa besar kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. Bentuk kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah katanya bisa seperti domestic market obligation (DMO) yang sudah diterapkan di batu bara.

    Dengan begitu, peternak harus memenuhi kuota dalam negeri dulu, baru kemudian boleh melakukan ekspor.

    “Jika harus membuka ekspor, maka harus dipastikan pemerintah tetap mendorong upaya hilirisasi lobster alias berbarengan dengan pembukaan ekspor. Dan terakhir, jangan sampai terjadi lagi korupsi, seperti di era Eddy Prabowo,” katanya.

    Jokowi berkali-kali meminta hilirisasi tak cuma di sektor tambang. Ia juga melirik hilirisasi di sektor perkebunan dan kelautan. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat petani dan nelayan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

    “Memang ini harus ada yang dikonsolidasikan. Jadi enggak hanya terus menerus jualan mentahan saja. Perbankan juga saya sampaikan akses pembayaran berikan ke mereka,” kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, pada 31 Juli 2023.

    Di kesempatan lain, Jokowi menyebut hilirisasi sumber daya laut bisa memberikan nilai tambah besar. Apalagi, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Jika tidak mampu mengolah sendiri, Indonesia bisa menggandeng partner luar untuk menghilirisasi produk bawah lautnya.

    “Gandeng partner. Rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, udang, ini nilai tambahnya sangat berkali-kali, 27 kali nilai tambahnya. Menjadi daging rajungan, 3,2 kali (nilai tambah). Kalau semua dihilirkan di dalam negeri, melompat negara kita. PDB kita bakal melompat, GDP kita akan melompat,” imbuhnya.

  • Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

    Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi, begitu,” kata Faisal  dalam Diskusi Publik Indef Atas Debat Kelima Pilpres di Jakarta, Senin (5/2).

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/agt)

  • Pusat Data Nasional Cikarang Dikebut, Diresmikan Jokowi Agustus 2024

    Pusat Data Nasional Cikarang Dikebut, Diresmikan Jokowi Agustus 2024

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempercepat proyek pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ditargetkan dapat beroperasi bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Semula PDN Cikarang ini akan rampung pada Oktober 2024. Namun, berdasarkan permintaan terakhir proyek tersebut dipercepat tiga bulan lebih awal.

    “Diharapkan pada ulang tahun RI pada 17 Agustus sudah punya satu pusat data nasional. Bulan Agustus rencananya akan diresmikan Pak Presiden,” ujar Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo, Aris Kurniawan di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024).

    Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto

    Prediksi kondisi bangunan pada 17 Agustus 2024 ini, seperti gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar (fasade) selesai dilaksanakan dan begitu pun pekerjaan interior. Kemudian, area jalan di sekeliling gedung pun rampung dibangun dengan sudah tersedia fitur-fitur, seperti parkir, taman, dan juga landscape di PDN Cikarang.

    Lalu, barang untuk ICT maupun peralatan mekanis dan elektrikal suap siap di site PDN Cikarang. Dan, pelaksanaan commissioning test masih berjalan dan secara fungsi sebagian peralatan sudah dapat beroperasi.

    Berdasarkan perkembangan terakhir, progres keseluruhan PDN Cikarang ini sudah mencapai 31,74%. Kendati masih kecil, Aris mengatakan bahwa perancangan bangunan ini sudah menyentuh angka 73,53%.

    Disampaikan Aris, PDN Cikarang sudah dilakukan selama 436 hari dibangun, tersisa 274 hari lagi pelaksanaannya. Dengan percepatan PDN Cikarang ini, Kominfo dan pihak kontraktor Ellipse Projects menerapkan kerja lembur para pekerjanya.

    “Lembur ya, sekarang sudah ada tiga shift. Total pekerja sekarang ada 500-an, kita sudah pernah menyentuh 1.000 orang. Kalau fisik tidak terlalu susah, karena yang sudah itu ICT-nya,” tutur Aris.

    Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang Foto: detikINET/Agus Tri HaryantoPusat Data Nasional (PDN) Cikarang Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto

    Diberitakan sebelumnya, groundbreaking pembangunan PDN Cikarang ini dilakukan sejak 9 November 2022 dengan masa pengerjaan selama 24 bulan. Kominfo menganggarkan investasi senilai 164,5 juta Euro atau sekitar Rp 2,5 triliun untuk proyek ini.

    Kominfo mulai melakukan pembangunan PDN Cikarang di kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. PDN yang dibangun memiliki prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 terabyte. Pusat data ini dibangun sesuai standar internasional Tier 4 dan watercooling system.

    Pembangunan PDN Cikarang ini melalui pembiayaan 85% oleh Pemerintah Prancis dan 15% APBN rupiah murni. Proyek PDN merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    (agt/fay)

  • Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

    Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Permintaan Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terganjal restu Israel yang tengah menerima kritikan keras atas serangan militernya di Gaza.

    Dilansir Nikkei Asia, Minggu (4/2), Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, keberadaan Israel di klub negara-negara maju memberikan dampak bagi dalam negeri.

    OECD mempunyai 38 anggota termasuk negara-negara di Amerika Utara dan Eropa serta Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Chili.

    Sejak didirikan pada 1961, jumlah negara anggotanya secara bertahap bertambah.

    Disebut sebagai lembaga pemikir terbesar di dunia, OECD merekomendasikan kebijakan ekonomi bagi anggotanya dan memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan peraturan internasional, seperti perpajakan.

    Sumber diplomatik mengatakan Israel keberatan memulai proses aksesi Indonesia pada pertemuan duta besar OECD pada Senin dan Selasa (5 dan 6 Februari 2024).

    Israel memang tidak serta merta menentang keanggotaan Indonesia, tetapi dikatakan bahwa situasi di Timur Tengah dan kurangnya hubungan diplomatik sebagai alasannya. Karena memerlukan kebulatan suara di antara negara-negara anggotanya untuk mengambil keputusan, maka OECD tidak dapat memulai proses aksesi tanpa persetujuan Israel.

    Israel dan anggota OECD lainnya siap untuk melanjutkan diskusi. Tahun ini menandai peringatan 60 tahun keanggotaan Jepang dalam kelompok tersebut, dan Negeri Sakura tersebut akan memimpin pertemuan dewan menteri yang dijadwalkan pada Mei 2024.

    Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proses aksesi Indonesia pada saat pertemuan dewan tersebut, yang diperkirakan akan dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

    Bergabungnya Indonesia sebagai anggota telah lama dinantikan oleh Jepang dan sekretariat OECD.

    Sebab, Jepang telah meluncurkan Program Regional Asia Tenggara OECD pada 2014, yang diusulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe saat itu, dan sangat mendukung upaya Indonesia dan negara-negara lain untuk bergabung.

    Indonesia telah melakukan persiapan matang untuk bergabung dengan OECD. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah bertemu dengan para pemimpin Belanda, Perancis dan Italia di sela-sela KTT G20 pada September 2023 untuk mencari dukungan bagi keanggotaan OECD.

    Pada November, Jokowi juga mengunjungi AS dan mendapatkan dukungan dari Presiden Joe Biden untuk memulai proses tersebut.

    (ldy/sfr)

  • Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di APBN 2024.

    Langkah pemblokiran sementara anggaran K/L ini disebut Automatic Adjustment. Jadi, pemerintah mengotak-atik anggaran belanja dan penerimaan negara (APBN) demi memenuhi kebutuhan belanja tertentu.

    Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun. Sejumlah K/L pun diminta menyisihkan 5 persen anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

    Automatic Adjustment bukan lah kebijakan yang pertama dilakukan Jokowi. Pada 2022, ia juga meminta Sri Mulyani untuk memblokir sementara anggaran belanja K/L senilai Rp39,71 triliun.

    Saat itu, refocusing anggaran itu dilakukan guna mengantisipasi pandemi covid-19. Kebijakan ini pun kembali diterapkan pada awal 2023. Kala itu, Automatic Adjustment belanja K/L TA 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun. Kebijakan itu diambil guna menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

    Sementara, untuk kebijakan blokir anggaran tahun ini yang sebesar Rp50,14 triliun, pemerintah berdalih itu untuk mengantisipasi krisis tak terduga.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Automatic Adjustment tahun ini salah satunya demi meningkatkan anggaran subsidi pupuk.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subsidi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Oleh karena itu, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya.

    Kendati begitu, muncul juga dugaan bahwa Automatic Adjustment juga demi pengadaan bantuan sosial (bansos). Maklum, di awal 2024 ini atau menjelang Pemilu, Jokowi getol mengguyur bansos kepada masyarakat.

    Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan total bansos Rp496 triliun. Angka ini naik Rp20 triliun dari anggaran 2023 yang sebesar Rp476 triliun.

    Yang terbaru, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun, diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemenkeu memang bakal ‘mengotak atik’ program yang ada APBN untuk memenuhi dana bansos terbaru Jokowi, yang diumumkan akhir Januari lalu.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan. Kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi covid-19, di mana, saat itu pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.

    “Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN nya bisa tetap siap,” kata Febrio.

    Lantas, kondisi darurat apa yang membuat Jokowi memblokir anggaran K/L senilai Rp150 triliun? Apakah benar untuk bansos?

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bansos BLT pangan sifatnya tidak reguler atau ad hoc. Jadi, alokasi bansos malah yang seharusnya seharusnya disunat dalam menjalankan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    “Seharusnya jika mengacu pada aturan terkait kebijakan tersebut maka kebijakan BLT yang sifatnya ad hoc itu, sebenarnya merupakan salah satu komponen belanja yang bisa ditunda sementara waktu,” kata Yusuf.

    Pasalnya, kata dia, BLT pangan Rp200 per bulan bukanlah bagian dari kebijakan bansos reguler seperti misalnya program keluarga harapan (PKH) dan beberapa program bansos lainnya.

    Menurut Yusuf, dengan masuknya bansos untuk program BLT, maka sebenarnya ada inkonsistensi dari acuan cara kerja Automatic Adjustment itu sendiri. Kecuali, pemerintah melakukan pengecualian lain yang memang tidak tertera dalam acuan peraturan untuk melakukan Automatic Adjustment.

    Yusuf juga mengatakan masyarakat berhak mengkritisi penyaluran BLT pangan yang menyasar kelompok penerima baru. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan siapa saja yang berhak dan apa dasar pemerintah memilih kelompok tersebut.

    “Karena sekali lagi kelompok yang mendapatkan bantuan ini adalah kelompok bansos ad hoc dan tidak regular, sehingga tentu penerimanya relatif berbeda dengan bansos yang sifatnya reguler,” kata Yusuf.

    Di sisi lain, ia sejalan dengan pemerintah jika Automatic Adjustment memang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Yusuf menilai di awal tahun ini kondisi ekonomi global memang masih diliputi ketidakpastian.

    Ia berpandangan ketidakpastian ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik di awal tahun yang tidak menentu imbas konflik Palestina dan Israel. Ketidakpastian ekonomi dunia juga tak lepas dari potensi terganggunya aliran perdagangan buntut permasalahan di Laut Merah.

    Maklum, Laut Merah merupakan salah satu jalur penghubung perdagangan internasional. Selain itu, pelemahan ekonomi global juga diperkirakan akan berlanjut di tahun ini.

    Tak hanya itu, krisis properti di China diperkirakan akan ikut mempengaruhi laju perekonomian negara tersebut. Menurut Yusuf, perlambatan perekonomian Tiongkok sudah tentu juga akan mempengaruhi harga komoditas global.

    “Kondisi ini tentu akan ikut mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan komoditas dalam perekonomian,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyebut pelemahan harga komoditas selain akan mempengaruhi kinerja ekspor yang berimplikasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kekhawatiran penerimaan negara terganggu akan ikut berimbas pada kinerja anggaran secara umum.

    “Kondisi, perekonomian global yang tidak menentu juga, akan meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah,” imbuh Yusuf.

    Ia mengatakan peningkatan imbal hasil diperkirakan terjadi karena investor, terutama dalam jangka waktu pendek, menilai profil risiko yang mereka dapatkan akan semakin besar.

    Padahal, pemerintah mempunyai target imbal hasil yang harus dimenangkan. Akhirnya, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam menetapkan target serapan surat utang yang harus dipenuhi.

    “Jadi akan berdampak juga pada pembiayaan anggaran terutama di paruh pertama tahun ini,” tutur Yusuf.

    Sementara itu, Ekonomi Senior Indef Faisal Basri menilai pemblokiran anggaran K/L tentu ada mekanismenya. Hal itu, kata dia, perlu persetujuan DPR.

    Namun, ia menduga persetujuan DPR untuk Automatic Adjustment kali ini malah baru akan dikeluarkan DPR pada kuartal berikutnya. Oleh karena itu, Faisal mengatakan hal tersebut secara moral tidak baik.

    “Secara moral nggak bener tapi (secara) aturannya selamat,” kata Faisal di Jakarta.

    Faisal juga mengaku mendapat informasi bahwa Sri Mulyani sebenarnya enggan melakukan perintah Jokowi untuk membekukan sementara anggaran setiap K/L tersebut.

    “Saya dengar Ibu Sri mulyani nggak mau, nggak mau. Kayak saya datang ke Kementerian A potong ya (anggarannya) 5 persen, nanti yang disalahin Sri Mulyani terus kan,” jelas Faisal.

    Karenanya, ia pun meminta Jokowi untuk tegas mengatakan pada para menteri bahwa yang meminta Automatic Adjustment adalah dirinya. Dengan begitu, Sri Mulyani tidak dikambinghitamkan.

    “Jadi Pak Jokowi gentle dong bilang ke menteri-menterinya gitu, di sidang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani terus. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan nggak punya kuasa,” kata Faisal.

  • Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk

    Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tambahan anggaran subsidi pupuk akan berasal dari berbagai sumber, termasuk Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subdisi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Karenanya, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,katanya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran (K/L) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

    Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

    “Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023,” jelasnya.

    (fby/pta)

  • Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyebut gelontoran bantuan sosial (bansos) yang saat ini getol disalurkan pemerintah merupakan simbol kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyejahterakan masyarakat.

    Faisal menuturkan anggaran bansos saat ini kian meningkat. Bahkan, alokasinya lebih besar dibanding saat era pandemi covid-19.

    Menurutnya, semakin banyak bansos, berarti masyarakat rentan makan banyak.

    “Jadi Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos. Yang nganggur, yang di-PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya,” kata Faisal dalam diskusi publik Indef ‘Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres’ di Jakarta, Senin (5/2).

    Ia menambahkan bahwa masyarakat rentan makin bertambah. Lagi-lagi hal itu tercermin dari bansos yang kian banyak diguyurkan pemerintah.

    Di sisi lain, ia prihatin para capres, khususnya nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, tidak ada yang berani mengatakan hal tersebut. Menurut Faisal, para capres itu takut elektabilitasnya turun jika berani mengatakan Jokowi gagal.

    “Padahal ini digembar-gemborkan oleh (capres) nomor 01 dan 03, tapi enggak keluar karena takut konsekuensi menyerang Jokowi tidak populer, di medsosnya negatif, itu dia,” tutur Faisal.

    Sementara itu, Jokowi buka-bukaan soal alasan menggelontorkan banyak bantuan sosial alias bansos belakangan ini.

    Ia berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

    Jokowi membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu. Sekadar informasi, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres, mendampingi capres Prabowo di Pilpres 2024.

    “(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023),” ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

    “Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” terang Jokowi.

    Jokowi menggelontorkan banyak bansos jelang Pilpres dan Pileg 2024. Salah satu bansos teranyar yakni Bantuan Langsung Tunai Rp200 per bulan. Bantuan uang tunai ini diberikan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret, tetapi dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Bansos lain; BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan November dan Desember 2023 dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan.

    Jokowi menyebut pemberian bansos sudah melalui persetujuan DPR.

    “Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” ujarnya.

    (mrh/pta)

  • Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju belum mau mundur karena ada pihak yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Faisal sebelumnya menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi. Gitu,” kata Faisal di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2).

    Ia mengatakan tim yang datang itu lantas ‘menyandera’ para menteri agar tidak mundur. Caranya, dengan mengungkit kasus hukum pada yang bersangkutan.

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Sri Mulyani, Basuki, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/pta)

  • Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung persoalan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye pilpres 2024.

    Hal itu ia ungkapkan dalam dalam debat jilid lima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (4/2).

    Mulanya, Anies mengklaim jutaan rakyat Indonesia ingin perubahan. Banyak masyarakat yang bekerja kerja keras dengan kemampuan sendiri, bukan didanai pemerintah.

    Kendati, pihaknya berjanji bakal memastikan hidup rakyat tetap sehat hingga tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Namun, jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan, tetap harus dibantu.

    Anies lantas mengingatkan bahwa bansos bukan kepentingan pihak yang memberi, melainkan kepentingan pihak yang menerima.

    “Bila butuh diberikan bansos sesuai kebutuhan, (bansos) bukan kepentingan yang memberi, tapi yang diberi. Dijaga budaya dan etikanya dijaga, kita ingin persatuan karena ditopang keadilan,” ujar Anies.

    Sebelumnya, Jokowi getol membagikan bansos. Belakangan, Jokowi merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    KPU menyelenggarakan debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam (4/2) di Jakarta Convention Center (JCC). Ini juga merupakan debat terakhir yang dihelat KPU.

    Pada debat kelima, para calon presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

    Tema kali ini seputar kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), inklusi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi.

    Debat terdiri dari enam segmen. Dipandu oleh dua moderator yang merupakan jurnalis TV One, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

    (mrh/sfr)