Tag: joko widodo

  • Petani Jember Surati Presiden Jokowi, Ini Isinya

    Petani Jember Surati Presiden Jokowi, Ini Isinya

    Jember (beritajatim.com) – Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur yang diketuai Jumantoro, petani asal Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, menulis surat untuk Presiden Joko Widodo yang bercerita soal kondisi sektor pertanian di Indonesia.

    Surat itu dibacakan Jumantoro di hadapan para wartawan yang meliput aksi unjuk rasa petani, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/3/2024). Surat itu berisi delapan butir kritik dan saran untuk pemerintah.

    Berikut isi lengkap surat itu.

    Dengan Hormat, Seiring salam dan doa semoga Bapak selalu diberikan Kesehatan dan dilimpahkan berkat rahmat oleh Allah SWT sehingga mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

    Bersama surat ini kami petani Jember ingin menyampaikan keluhan dan saran mengenai aturan dan sistem baru dalam penyaluran pupuk subsidi yang telah terjadi di antaranya:

    1. Dengan terbitnya permentan No.10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Menteri pertanian harus mencabut Permentan No. 10 tahun 2022 tersebut karena tidak relavan dengan apa yang menjadi kebutuhan petani yang sesungguhnya.

    2. Terkait alokasi pupuk yang tidak wajar dengan luasan yang di miliki beberapa petani. (contohnya ada di kab. Jember ada beberapa petani yang mendapatan jatah pupuk yang 1(satu) hentarnya hanya mendapat jatah 5 kg sekali tanam).

    Dan juga ada beberapa kelompok tani dan petani yang menghilang (terhapus) dari data e_alokasi yang telah diusulkan ke kementan. Sehingga di perlukan koreksi system yang padu mulai dari hulu sampai hilir sehingga kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

    3. Proses penyaluran yang ribet/ ruwet dengan system baru yang tidak kompatibel dengan data petani yang terdaftar di e_alokasi yang sudah ada. (ini terkait dengan poit ke 2 banyaknya data petani yang menghilang.) Sehingga perlu adanya system yang lebih mudah dalam penyaluran pupuk subsidi.

    4. Menolak pencabutan pupuk subsidi (ZA, SP36) dan Mohon kepada Pemerintah agar pupuk subsidi disediakan sesuai dengan kebutuhan riel petani.

    5. Adanya jaminan harga yang menguntungkan petani pada saat panen.(Naikkan HPP Gabah petani dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 7.000)

    6. Mohon Pak Presiden untuk membatasi impor pangan dan tingkatkan produksi dalam Negeri.

    7. Mohon Pak Presiden permudah kami para petani ini dalam penebusan pupuk subsidi seperti kami membeli BBM subsidi.

    8. Mohon kepada Bapak Presiden untuk Membubarkan Badan Pangan Nasional dan sebagai gantinya optimalkan peran BULOG.

    Demikian surat keluhan dan saran kami buat, kami berharap Bapak presiden betul -betul mengerti akan kesulitan kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. [wir]

  • Tuntut Bapanas Bubar, Petani Bagikan Beras di Depan Kantor Pemkab Jember

    Tuntut Bapanas Bubar, Petani Bagikan Beras di Depan Kantor Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur berunjuk rasa dan membagikan dua kuintal beras di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jalan Sudarman, Senin (25/3/2024) sore.

    Tak butuh waktu lama, beras yang dimasukkan dalam kantong plastik itu pun ludes. “Pembagian beras ini sebagai simbol bahwa kami lebih bangga makan produk sendiri, bukan produk impor. Lebih enak, punel, sehat, tanpa pemutih dan pengawet,” kata Ketua APPI Jatim Jumantoro.

    Jumantoro juga memberikan beras gratis kepada aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga. “Ini sebagai sindiran bahwa mereka sebenarnya harus membeli beras lokal. Jangan sampai beras impor jadi andalan biar petani tak semakin sandalan. Kita harus bersama-sama, aparat, pejabat, wakil rakyat bersama-sama bagaimana pangan kuat sehingga swasembada pangan terwujud,” katanya.

    Jumantoro juga menyerukan pembubaran Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Bapanas bukan Badan Pangan Nasional, tapi Badan Pengimpor Pangan Nasional,” sindirnya.

    APPI Jatim lebih suka pemerintah merevitalisasi peran Bulog (Badan Urusan Logistik) sebagai penyangga ketahanan nasional. “Mendingan Bulog saja difungsikan. Dengan demikian ke depan gudang Bulog tidak lagi berisi beras impor, tapi beras lokal. Bapanas hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik dibubarkan. Alihkan anggarannya ke subsidi pupuk. Kalau tidak mampu, alihkan ke subsidi hasil,” kata Jumantoro.

    APPI menagih janji Presiden Joko Widodo. “Katanya Presiden akan menambah alokasi pupuk subsidi. Tapi sampai detik ini hanya kabar baik. Kami berharap itu diikuti perubahan sistem yang selama ini bukan mempermudah petani, tapi mempersulit,” kata Jumantoro.

    APPI Jatim berharap alur distribusi pupuk dari negara sampai ke petani bisa disamakan dengan alur distrubusi bahan bakar minyak yang mudah. “Tidak ada batasan, los gas gak rewel subsidinya sampai ratusan triliun rupiah. Tapi untuk petani yang minta subsidi hanya di bawah Rp 100 triliun, hanya katanya katanya,” kata Jumantoro.

    Janji penambahan alokasi kuota pupuk bersubsidi juga tak segera terealisasi. “Mulai Januari hanya katanya katanya. Sampai hari ini belum terimplementasi nyata dan sistemnya tetap. Namanya portal belum dibuka, bahkan banyak petani yang sudah kelimpungan dan malas mengambil pupuk subsidi karena alokasinya terlalu sedikit, ruwetnya setengah mati,” kata Jumantoro.

    Petani asal Desa Candijati Arjasa ini juga mendesak pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 5 ribu menjadi Rp 7 ribu. “Sehingga petani betul-betul berdaya, bukan tak berdaya,” katanya.

    Jika kebijakan hanya retorika, Jumantoro meramalkan, kehancuran ketahanan pangan Indonesia benar-benar terjadi. “Saat ini saja dengan alokasi pupuk untuk padi hanya 2 kuintal dan jagung 2,5 kuintal, bukan peningkatan pangan yang dirasakan tapi penurunan pangan. Ke depan mengancam kedaulatan pangan kita,” keluhnya.

    Para petani ditemui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jember Bambang Saputro dan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Sri Agiyanti.

    “Kami mulai awal Desember tahun lalu sudah menyampaikan permohonan revisi RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok), karena memang banyak nama (petani) yang hilang. Jatah pupuk bersubsidi di Jember sekarang 50 persen dari yang kemarin. Kalau tidak salah 38 ribu ton,” kata Sri.

    Sri berharap petani mulai mengintensifkan penggunaan pupuk organik. Apalagi Pemkab Jember saat ini mempunyai pabrik yang memproduksi pupuk organik sendiri yang dibagikan gratis untuk petani.

    Aksi unjuk rasa ditutup dengan buka bersama sembari lesehan di trotoar depan kantor Pemkab Jember. [wir]

  • Gugatan ke MK, Tim Ganjar-Mahfud Dibantu Pakar IT dari ITB

    Gugatan ke MK, Tim Ganjar-Mahfud Dibantu Pakar IT dari ITB

    Jakarta (beritajatim.com) – Tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Sabtu (23/3/2024) lalu.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, untuk melengkapi data dan bukti gugatan PHPU ke MK, banyak dibantu para anak muda yang pakar di bidang teknologi dan informasi (TI) dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dia mengklaim, pakar itu bisa merekonstruksi dengan baik kecurangan perhitungan suara dan membuka celah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagaimana terjadi perubahan pengisian C1 sebanyak 458.000 kali dan menemukan jumlah suara sah paslon 01, paslon 02, dan paslon 03 yang seharusnya sama dengan total suara sah malah terjadi perbedaan sebanyak 25,8 juta suara.

    Selain pakar TI dari ITB, kata Hasto, juga memiliki pakar TI lainnya yang mampu menormalkan JSON (Java Script Object Notation), yang di-install di dalam sistem KPU oleh kekuatan politik di luarnya, membuat perolehan suara Ganjar-Mahfud dikunci 17%.

    “Ternyata, setelah dinormalkan pada tanggal 16 Februari pukul 02.00 WIB dengan jumlah TPS yang masuk 53%, perolehan suara Ganjar-Mahfud 33%, sementara perolehan suara paslon 02 sebanyak 43%.

    “Ini senafas dengan temuan Kompas, Kumparan ketika melakukan survei terhadap yang setuju hak angket, rata-rata berkisar 62%sampai 68%. Kalau paslon 02 yang diunggulkan Pak Jokowi ini benar-benar menang murni, yang setuju angket tidak akan 62%, pasti sesuai dengan gambaran di bawah 50%,” tutur Hasto. [hen/but]

  • Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Cak Imin Disebut Maju Pilgub Jatim, PKB: Ada El Clasico 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasangan ini mengalahkan dua pesaingnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Pasca kalah bertarung di Pilpres, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB malah dikabarkan sedang menjajaki untuk maju dalam pertarungan Pilgub Jatim 2024. Cak Imin bahkan dikabarkan sudah menemui orang-orang dekat dari Prabowo Subianto untuk mendapatkan dukungan.

    Kabar tersebut terungkap dalam perbincangan tiga jurnalis Tempo dalam siaran Podcast Bocor Alus Politik yang terbaru. Tiga jurnalis tersebut adalah Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, dan Stefanus Pramono.

    Dalam Podcast yang berjudul ‘Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Minta Banyak, Jokowi Pun Mau’, tentang Cak Imin menjajaki Maju Pilgub Jatim itu diungkap Hussein Abri Dongoran.

    “Cak Imin menjajaki sebagai calon gubernur,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam percakapan di Podcast Bocor Alus itu.

    “Calon gubernur? Gubernur mana,” tanya Stefanus Pramono.

    “Gubernur Jawa Timur,” tutur Hussein Abri Dongoran.

    “Supaya menjaga eksistensi di publik,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Jadi, nanti Cak Imin akan menjadi gubernur Jawa Timur?” tanya Stefanus Pramono lagi.

    “Bukan akan menjadi. Sedang mempertimbangkan,” jelas Hussein Abri Dongoran.

    “Sudah ada wacana,” timpal Francisca Christy Rosana.

    “Kan ada Khofifah?” tanya Stefanus Pramono.

    “Itulah pentingnya mendekati Gerindra,” jawab Francisca Christy Rosana.

    Bahkan, tidak sampai disitu, berdasarkan informasi yang diperoleh para jurnalis itu, Cak Imin sudah bertemu orang dekat Prabowo. Cak Imin melakukan pendekatan kepada Gerindra itu, menurut para jurnalis itu, selain untuk penjajagan maju Pilgub Jatim 2024 juga untuk menjaga atau mempertahankan posisinya sebagai ketua umum PKB, karena belakangan ini posisi Cak Imin sebagai ketua umum PKB sedang digoyang.

    “Tapi kenapa (pilih) gubernur ya. Dia kan bisa dapat posisi menteri?” tanya Stefanus Pramono.

    “Kalau dapat menteri ya Alhamdulillah,” kata Hussein.

    Francisca langsung menyela. “Tapi internal (PKB) bilang Cak Imin menolak jadi menteri. Sama dengan Anies dan Ganjar yang juga ditawari posisi menteri setelah pilpres. Tapi mereka sudah menyatakan menolak,” kata Francisca Christy Rosana.

    Francisca juga mengaku mendapat informasi dari TKN, bahwa Prabowo memang menyiapkan dua kursi menteri untuk PKB. Menurut dia, Prabowo butuh PKB di parlemen lantaran memiiki kursi lumayan tinggi. “PKB pemenang keempat,” kata Francisca.

    Tapi Cak Imin tak tertarik jadi menteri. “Posisi menteri kan sebetunya pembantu presiden, Pram. Akan lebih eksis kalau Cak Imin jadi gubernur,” kata Francisca.

    “Karena gubernur terpilih dalam proses pemilihan langsung. Dan, akan meningkatkan eksistensi dia atau atensi publik terhadap Imin. Jadi, dia diingat sebagai pemimpin yang dipiih publik, bukan pemimpin yang dipilih presiden.” tambah Francisca.

    Sayangnya, ketika berita ini dikonfirmasi terhadap Cak Imin, ia tak merespons. “Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak merespons pertanyaan yang diajukan Bocor Alus Tempo ke nomor WhatsApp-nya hingga Jumat malam, 22 Maret 2024,” tulis Bocor Alus Tempo.

    Bagaimana tanggapan Bendahara DPW PKB Jatim sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi?

    “Kami malah belum dengar apa-apa. Tapi seandainya itu benar, akan terjadi el clasico di Jatim (mirip laga Barcelona vs Real Madrid). Kami ikuti saja perkembangannya seperti apa. Itu (wacana Gus Imin maju Pilgub Jatim 2024) kan baru gosip. Semakin digosok semakin sip. Kami sebagai kader tentu berharap yang terbaik untuk Gus Imin selaku ketua umum kami di PKB,” tegas Fauzan kepada beritajatim.com, Senin (25/3/2024).

    “Peran apapun untuk Gus Imin, saya kira beliau pasti cakap. Sudah cukup membuktikannya bersama PKB,” imbuhnya.

    Selain nama Gus Imin, siapa nama-nama yang beredar di kalangan internal PKB Jatim untuk running Pilgub Jatim?

    “Belum ada pembahasan kesana. Masih menikmati Bulan Suci Ramadhan. Kalau kader yang siap, banyaklah. Tapi memang belum ada pembahasan. Nanti pada saatnya akan diumumkan siapa calon gubernur dari PKB,” pungkas caleg DPRD Jatim yang terpilih kembali dari Dapil Tuban-Bojonegoro periode 2024-2029 ini. [tok/beq]

  • GBK: Kemenangan Prabowo-Gibran di Jatim Itu Efek Jokowi

    GBK: Kemenangan Prabowo-Gibran di Jatim Itu Efek Jokowi

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU RI telah resmi menetapkan pemenang Pemilu 2024 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangi oleh paslon 02 Prabowo-Gibran dengan perolehan dari suara sah nasional 58,6 persen, paslon 01 Anies-Muhaimin sebesar 24,9 persen dan paslon 03 Ganjar-Mahfud 16,5 persen.

    Perolehan mutlak paslon 02 tentu menang satu putaran dengan perolehan signifikan tiap provinsi, khususnya Jawa Timur yang menang telak dari paslon lainnya.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI, perolehan paslon 02 Prabowo-Gibran di Jatim memperoleh 16.716.603 suara. Sementara paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 4.492.652 suara dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat 4.434.805 suara.

    Pembina Relawan Gibran Berkopyah (GBK), Ubaidillah Amin menegaskan, bahwa kemenangan mutlak pasangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur adalah hasil kerja keras semua tim dan masyarakat yang mendukung Prabowo sebagai Presiden RI melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Bahkan, menurutnya kemenangan ini jelas ada efek Jokowi.

    “Kemenangan di Jawa Timur karena semua pihak yang berkontribusi, baik itu tim kampanye, maupun relawan-relawan 02 dan simpatisan, dan yang jelas tidak luput dari pada efek pak Jokowi,” tutur Ubaidillah Amin (Gus Ubaid).

    Dia menambahkan, alasan efek Jokowi, karena masyarakat sudah merasakan manfaat dari program-program dan capaian pemerintahan saat ini termasuk kemajuan insfrastruktur dan SDM. Bahkan, mereka meyakini paslon 02 ini bakal melanjutkan nawacita program pemerintahannya, apalagi wakil presidennya adalah putra sulungnya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

    “Semua masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan kemarin sangat paham jika Pak Jokowi di pihak paslon 02. Masyarakat Jawa Timur khususnya sudah sangat paham. Tentu saya berharap masing-masing relawan paham porsinya dan tidak perlu merasa paling berkontribusi,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Gus Fawait: Saatnya Bersatu Bangun Bangsa, Lupakan Pilpres

    Gus Fawait: Saatnya Bersatu Bangun Bangsa, Lupakan Pilpres

    Surabaya (beritajajatim.com) – Penetapan paslon capres Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemilu 2024 disambut gembira pendukungnya. Salah satunya Gus Fawait dari Laskar Sholawat Nusantara (LSN).

    Presiden LSN, Muhammad Fawait (Gus Fawait) mengatakan, sebagai organisasi yang mendukung Prabowo-Gibran pihaknya bersyukur atas kemenangan ini.

    “Kemenangan ini menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik,” katanya, Jumat (22/3/2024).

    Pria yang akrab dipanggil Gus Fawait ini mengatakan pihaknya juga berterima kasih kepada presiden Jokowi dan wapres termasuk Kapolri, Panglima TNI dan seluruh jajarannya yang terlibat dalam Pilpres untuk turut mensukseskan proses pileg dan pilpres.

    “Kita patut berbangga bahwa Indonesia salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi telah sukses menjalankan demokrasi lima tahunan yaitu pileg dan pilpres,” jelas pria yang juga bakal calon Bupati Jember ini.

    Semua patut berbangga, kata Gus Fawait, kalau mengaca pada negara yang besar mengaku menjunjung tinggi dan terbesa demokrasi yaitu Amerika, kenyataannya belum tentu bersatu kembali. “Namun, di Indonesia masyarakat bisa bersatu lagi,” ujarnya.

    Terbukti, kata Gus Fawait, kalau saat pilpres ada istilah pendukung 01, 02 maupun 03, namun pasca pelaksanaannya sampai sekarang sudah tidak ada lagi istilah tersebut.

    “Semua adalah bangsa Indonesia dan menerima hasilnya. Inilah indahnya Indonesia. Kami menegaskan ucapan terima kasih atas terselenggaranya Pemilu 2024 yang sangat demokratis, terlebih juga menghasilkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pilihan rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Sekadar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara sah. Perolehan suara pasangan ini setara dengan 58,6 persen dari total suara nasional 164.227.475.

    Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen dari total suara sah. Kemudian, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mendapat 27.040.878 suara sah atau 16,5 persen dari total suara sah.

    Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran, karena perolehan suaranya lebih dari 50 persen suara nasional. Prabowo-Gibran unggul di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Prabowo-Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri. (tok/ted)

  • PNS Hingga Tenaga Kontrak Surabaya Bakal Terima Gaji Ke-13, Kapan?

    PNS Hingga Tenaga Kontrak Surabaya Bakal Terima Gaji Ke-13, Kapan?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut jika gaji ke-13 untuk aparatur negara sipil (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal turun segera. Eri menjelaskan bakal ada yang berbeda dalam skema pemberian gaji ke-13 tahun ini.

    Eri menegaskan bahwa penerima gaji ke-13 bukan hanya dari PNS saja. Namun, lanjut dia, tenaga kontrak penunjang di Pemkot Surabaya juga bakal menerima gaji ke-13.

    “Tenaga kontrak penunjang juga akan mendapatkan gaji ke-13 ini. Kami sampaikan datanya ke Kementrian Keuangan dan tenaga kontrak penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 ini,” ujar Eri, Kamis (21/3/2024).

    Untuk besaran nominal gaji ke-13, Eri menyebutkan, gaji pokok plus tunjangan dengan hitungan persentase. Dia berharap agar gaji ke-13 yang cair tersebut bisa menyuntikkan semangat kepada para penerima, PNS dan tenaga kontrak penunjang di Surabaya.

    Sementara, Eri memprediksi atau perkiraan gaji ke-13 turun sesuai informasi dari pemerintah pusat yakni paling cepat 26 Maret 2024 atau paling lama di awal April. “Paling cepat cairnya di 26 Maret 2024 atau nanti paling lambat di awal April 2024. Saya lupa tanggal berapa yang April,” ungkapnya.

    Pemberian gaji ke-13 itu diumumkan Presiden Joko Widodo melalui PP 14 Tahun 2024. Nominal gaji ke-13 akan dibayarkan secara penuh tanpa ada potongan atas iuran apapun. Untuk pajak penghasilan akan ditanggung pemerintah.[asg/kun]

  • Peresmian Bandara Dhoho Kediri Tunggu Jadwal Jokowi

    Peresmian Bandara Dhoho Kediri Tunggu Jadwal Jokowi

    Kediri (beritajatim.com) – Bandara Dhoho Kediri akan segera diresmikan. Namun, peresmian lapangan terbang yang dibangun oleh perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk Kediri ini menunggu jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono membenarkan hal ini. Pihaknya sudah mengirimkan permintaan jadwal Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara untuk meresmikan Bandara Dhoho Kediri.

    “Kami sudah menyampaikan ke Setneg untuk pak Presiden (Jokowi) bisa menjadwalkan (peresmian Bandara Dhoho Kediri),” kata Adhy Karyono, usai meninjau Pasar Murah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kediri, Senin (18/3/2024).

    Adhy Karyono berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan bandara bertaraf internasional di lereng Gunung Wilis Kediri ini sebelum Lebaran 2024. Sehingga bisa mengurangi kepadatan arus mudik di Bandara Juanda.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kediri telah dua kali meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa menjembatani dengan pemerintah pusat terkait peresmian bandara yang sejatinya telah rampung akhir tahun lalu.

    Adhy pun langsung menyampaikan ke pemerintah pusat dan berharap Bandara Dhoho Kediri ini bisa beroperasional sebelum Lebaran agar bisa memecah kepadatan di Bandara Juanda. Saat ini Adhy memastikan segala sesuatunya tentang bandara ini telah siap.

    “Kami sangat berharap operasional ini menjelang Lebaran supaya bisa memecah penumpang yang turun ke Juanda. Segala sesuatunya siap,” jelas Adhy.

    “Kami berharap kebanggaan warga Kediri ini bisa terealisasi. Dan pesawat sudah uji coba tinggal persiapan launchingnya,” tandasnya. [nm/beq]

  • Perintah Jokowi, Proyek BTS 4G di Papua Akan On Air Pertengahan 2024

    Perintah Jokowi, Proyek BTS 4G di Papua Akan On Air Pertengahan 2024

    Jakarta

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan fokus merampungkan sisa proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2024.

    Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek infrastruktur telekomunikasi itu harus selesai dikerjakan sampai semester pertama tahun ini. Adapun, ketika diresmikan Jokowi pada akhir 2023, tersisa ada 630 BTS yang belum selesai karena berada di area kahar.

    “Ada 630 yang belum selesai dan mayoritas terdapat di Papua, kebanyakan masalah keamanan. Kita tetap diminta untuk selesaikan. Jadi, komitmen untuk selesaikan sehingga 630 itu masih dibangun,” ujar Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

    Berdasarkan data per 6 Maret 2024, Fadhilah mengatakan dari sisa proyek BTS 4G, ada 118 lokasi yang sudah dibangun.

    “Kami juga lakukan rapat koordinasi dengan pemda, beberapa lokasi yang nggak bisa dibangun, kita lakukan relokasi wilayah ke tempat yang relatif lebih aman. Dengan parameter teknis, seperti ketiadaan sinyal tetap dijaga,” ucapnya.

    “Saya juga harus mengutamakan keselamatan tim. Jadi misalnya kalau tidak ada jaminan keamanan dari pemda setempat, dan memang mereka mengkonfirmasi, bahwa beberapa ratus site tidak ada jaminan keamanan, kami tidak bisa pastikan jaminan untuk bangun. Karena kita ga bisa menunggu, anggaran kan harus closing,” kata Fadhilah menambahkan.

    Disampaikan Dirut Bakti Kominfo, terkait sisa pembangunan BTS 4G ditargetkan sesuai dengan perintah Jokowi, yakni pada semester pertama tahun 2024.

    “Kalau site itu betul-betul, kalau bahasa kita, dalam kondisi merah, jadi kita evaluasi bahwa memang tidak ada perkembangan yg baik dari sisi keamanan, kita akan sampaikan ke pemdanya dengan sangat terpaksa, dengan sangat menyesal, kami tidak bisa membangun di desa Anda. Tapi kami akan berikan kesempatan kepada mereka untuk mengusulkan site baru,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Pendanaan Satelit Satria-2 100% Pinjaman Luar Negeri, Mulai Dirakit 2025

    Pendanaan Satelit Satria-2 100% Pinjaman Luar Negeri, Mulai Dirakit 2025

    Jakarta

    Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Fadhilah Mathar mengungkapkan pengadaan Satria-2 sepenuhnya akan menggunakan pinjaman luar negeri.

    Skema pendanaan tersebut berbeda dengan yang telah dilakukan saat pengadaan Satria-1 yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Satria-2 karena prosesnya ini, kami merencanakan menggunakan pinjaman luar negeri. Siklus perencanaannya merujuk kepada siklus perencanaan pinjaman luar negeri,” ujar Dirut Bakti Kominfo Fadhilah Mathar di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

    “Nah, tahun ini kita mengharapkan Satria-2 itu sudah masuk ke dalam tahap green book pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri,” sambungnya.

    Adapun target pengadaan satelit pemerintah generasi kedua itu dibutuhkan anggaran mencapai USD 860 juta atau setara dengan Rp 13,3 triliun dengan kurs USD 1 = Rp 15.534 per hari ini.

    Perempuan yang disapa Indah ini, mengingat proyek Satria-2 ini bersumber dari pinjaman luar negeri, maka prosesnya akan memakan waktu.

    “Pengadaan proses agreement itu tidak bisa langsung, kalau proses pinjaman luar negeri ini tidak seperti APBN rupiah murni atau APBN, PNBP, tapi ada tahapan lagi nantinya,” tuturnya.

    Kendati begitu, Dirut Bakti Kominfo menargetkan konstruksi pengadaan Satria-2 ini akan dimulai pada tahun 2025.

    “Paling telat kalau disetujui, maka proses pengadaannya di tahun 2025 paling telat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Satria-1 sudah beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Wahana ini, kapasitasnya 150 Gbps untuk menyediakan 37 ribu titik terbilang dengan menghasilkan kecepatan internet 3-5 Mbps.

    Jumlah titik tersebut, masih belum memenuhi kebutuhan akses internet di titik lainnya. Hal itu yang coba diatasi Bakti Kominfo dengan Satria-2.

    Satria-2 memiliki kapasitas yang lebih besar dari Satria-1, yakni hingga 300 Gbps. Nantinya, Satria-2 ini dibagi ke dalam dua satelit, yakni Satria 2a dan Satria 2b.

    (agt/fay)