Xcloud.id

Tag: joko widodo

  • Presiden Jokowi Beri Satya Lencana Bupati Banyuwangi

    Presiden Jokowi Beri Satya Lencana Bupati Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani akan menjadi salah satu penerima penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, Joko Widodo. Penghargaan itu diberikan lantaran berkat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terbaik.

    Rencananya, penyematan tanda kehormatan itu diberikan saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Surabaya.

    [irp]

    “Rencananya, akan diserahkan bersamaan dengan peringatan Hari Otoda di Surabaya. Penghargaan Lencana itu diberikan kepada wali kota, bupati dan gubernur yang akan diberikan sekali seumur hidup atas prestasi di wilayah masing-masing,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono.

    Mujiono menyebut, Bupati Ipuk berhak mendapat penghargaan itu berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022. Termasuk berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021.

    “Ada 15 kepala daerah yang bakal menerima tanda kehormatan tersebut. Ada Walikota Surabaya, Walikota Solo, Bupati Badung,” kata Mujiono.

    Bahkan, kata Mujiono, tahun ini Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Kabupaten berkinerja terbaik nasional dua tahun berturut-turut. Hal itu didapatkan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    Mujiono membeberkan, ada 10 aspek yang menjadi dasar penilaian. Meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, e-government, kerjasama daerah, inflasi daerah, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

    [irp]

    “Bupati Banyuwangi menerima karena sejumlah prestasi terkait 10 aspek di atas. Mulai turunnya angka stunting, angka kemiskinan, peningkatan kapasitas desa lewat TIK. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah,” kata Mujiono.

    [rin/aje]

  • Khofifah Persembahkan Satyalancana untuk Warga Jatim

    Khofifah Persembahkan Satyalancana untuk Warga Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut diserahkan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Diiringi hujan gerimis, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024.

    Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

    Yang mana berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

    Sebagai informasi, dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

    “Secara khusus, saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tegas Mendagri Tito.

    Sesuai prinsip reward and punishment, dikatakan Mendagri Tito, bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

    “Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” imbuhnya.

    Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan para kepala daerah penerima penghargaan Satyalancana Karya Bakti di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024)

    Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa 15 orang para penerima penghargaan pagi ini patut berbangga karena penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

    Dimana penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada bulan November Tahun 2023 yang lalu.

    “Mereka yang terpilih adalah memang yang layak berdasarkan penilaian yang ada. Jadi panjenengan semua patut berbangga karena penghargaan ini bukan pesanan melainkan murni karena penilaian yang objektif dan telah melalui proses panjang,” tukas Tito.

    Usai menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

    Pasalnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Efisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

    “Bahwa semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat di tahun 2019 bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam program maupun layanan untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

    Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim.

    Dalam memimpin Jatim, Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama 3 tahun yakni rentang tahun 2020 – 2023. Penurunan ini bahkan melampaui rata-rata capaian nasional.

    Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT , Khofifah juga berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022. Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

    “Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulullah Jatim juga terus membaik . Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” tegas Khofifah.

    Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

    “Dengan capaian IPM Jatim ini kita semakin optimis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045”, terang Khofifah.

    Pihaknya pun berkomitmen sekaligus menyatakan kesiapannya untuk kembali dan melanjutkan pembangunan mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera.

    “Semoga capaian kita sampai hari ini menumbuhkan optimisme bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia, berdaya saing dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Jatim, salam cinta kami untuk panjenengan semua,” pungkas Khofifah. [tok/beq]

  • Gus Fawait: Kemenangan Prabowo-Gibran, Kemenangan Bersama

    Gus Fawait: Kemenangan Prabowo-Gibran, Kemenangan Bersama

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Fawait) menyatakan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejatinya adalah kemenangan bersama. Prabowo-Gibran akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk semua rakyat Indonesia.

    Dia juga menegaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 kini telah selesai ditandai dengan ditetapkannya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI. Pasca Pemilu, Gus Fawait mengajak seluruh pihak untuk fokus merealisasikan kemajuan Indonesia ke depan.

    Secara umum, Gus Fawait menilai kontestasi Pemilu, baik Pileg dan Pilpres berjalan lancar, aman dan damai.

    “Alhamdulillah, setelah kita melalui berbagai proses di dalam Pileg dan Pilpres Pemilu 2024, KPU sudah menetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pasangan Presiden terpilih 2024-2029,” kata Gus Fawait, Kamis (25/4/2024).

    Menurut Gus Fawait, penetapan pasangan calon terpilih tidak berarti hanya kemenangan bagi Prabowo-Gibran sebagai kontestan. Namun, ditegaskan sebagai kemenangan bersama lantaran masyarakat Indonesia sudah melalui proses Pemilu 2024 yang merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia.

    “Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama seluruh rakyat Indonesia. Seluruh anak bangsa Indonesia. Kami bersyukur bahwa pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 ini adalah salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai,” ujarnya.

    “Terima kasih kepada Presiden Jokowi, terima kasih kepada Pak Wapres. Jajaran menteri, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh pihak terkait. Termasuk KPU dan Bawaslu, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, karena kita sudah bersama-sama berhasil mengadakan pesta demokrasi terbesar,” ungkap Gus Fawait.

    Politisi asal Jember itu mengaku sangat gembira melihat iklim demokrasi Indonesia yang dewasa. Kendati Pemilu berjalan dengan proses panjang, namun tidak menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, tradisi politik yang baik terus dilanjutkan hingga pasca Pemilu 2024.

    “Bangsa Indonesia punya budaya demokrasi yang luar biasa. Dimulai dari 2019 antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo, mereka adalah kompetitor dan bisa jadi satu kesatuan untuk kepentingan NKRI. Dan, hari ini kita juga melihat tradisi itu dilakukan,” terangnya.

    Menurut Gus Fawait, hal ini sebagai modal penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. “Insya Allah hari ini, tugas kita adalah mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk merealisasikan visi misi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Gibran Absen di Puncak Peringatan Hari Otoda di Surabaya

    Gibran Absen di Puncak Peringatan Hari Otoda di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, absen di Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Padahal, Gibran dikabarkan akan menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bersama 15 kepala daerah lainnya.

    Pantauan beritajatim.com, hanya terlihat menantu Presiden Joko Widodo yakni Wali Kota Medan, Bobby Nasution hadir dan menerima penghargaan itu. Sedangkan Gibran tak terlihat baik di kursi peserta maupun saat penyerahan.

    Tanda penghormatan penghargaan sekali seumur hidup tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menariknya, Khofifah Indar Parawansa satu-satunya Gubernur yang mendapatkan tanda kehormatan itu Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Para kepala daerah pun khidmat mengukuti jalanannya acara meski hujan mengguyur halaman Balai Kota Surabaya sejak pukul 07.00 WIB hingga saat ini 09.00 WIB.

    Sebelumnya 15 nama kepala daerah yang bakal disebut mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. Bupati Sumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Wali Kota Serang, H. Syafrudin.

    12. Wali Kota Bogor, Bima Arya.

    13. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

    14. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    15. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]

  • Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Eri Cahyadi Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Eri Cahyadi , Wali Kota Surabaya, bakal menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Kepala Daerah yang berprestasi dan memiliki kinerja tertinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (EPPD) Tahun 2022.

    “Insyaallah presiden hadir memberikan penghargaan lencana kepada wali kota, bupati dan gubernur. Ini diberikan sekali seumur hidup atas prestasi di wilayah masing-masing dan itu untuk tahun 2021/2022. Tahun 2023 diberikan piagam, sedangkan yang di 2021 yang mendapatkan piagam, akan diberikan Lencana,” ujar Eri, Selasa (23/4/2024).

    Eri Cahyadi menyebut setidaknya ada 15 kepala daerah yang bakal mendapat penghargaan tersebut. Satu gubernur dan 14 wali kota/bupati.

    Diantaranya, anak dan menantu Presiden Jokowi, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution Wali Kota Medan. Selain itu, juga ada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.

    Eri menyebut, dirinya adalah Wali Kota Surabaya pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan itu juga diberikan satu kali seumur hidup bagi kepala daerah.

    “(Penilaiannya) satu penurunan stunting, transportasi atau akomodasi, dan kelayakan atau kenyamanan kota. Tetapi terpenting penilaia itu adalah bagaimana pelibatan masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan kota surabaya,” jelasnya.

    Eri berharap setelah mendapat penghargaan tersebut akan ada kampung madani yang bisa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, hingga angka putus sekolah di Surabaya.

    “Saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK, KSH Insyaallah kalau bergerak minggu depan jadi kampung madani. Kalau saya sendiri yang bergerak tidak bisa apa-apa,” pungkas dia. [asg/suf]

  • MK Tolak Dalil Diskualifikasi Prabowo-Gibran di Pilpres

    MK Tolak Dalil Diskualifikasi Prabowo-Gibran di Pilpres

    Jakarta (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas perkara PHPU No. 1/PHPU.Pres-XXII/2024. Dalam dalil yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, MK mengelompokkan ke dalam 6 klaster yakn independensi penyelanggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden-wakil presiden, bantuan sosial, mobilisasi pejabat, prosedur penyelanggaraan, serta pemanfaatan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik).

    Terkait dalil untuk mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, MK berpendapat tidak beralasan menurut hukum.

    “Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon (KPU) dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim MK Arief Hidayat.

    Menurut Arief, hakim Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti intervensi Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024.

    “Tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024,” tegas Arief.

    MK juga menilai, dalil yang diajukan pemohon dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai ketidaksahan penetapan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak terbukti benar.

    “Menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden,” ujar Arief. [hen/beq]

  • Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Tidak semua pemimpin politik bisa meniru Presiden Joko Widodo untuk membentuk dinasti politik. Bupati Hendy Siswanto gagal mengikuti jejak sang presiden, setelah empat orang kerabatnya yang menjadi calon legislator pemilihan umum DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, gagal lolos ke parlemen.

    Muhammad Nadhif Ramadhan, menantu Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang melalui Partai Nasional Demokrat, hanya memperoleh 7.128 suara. Tertinggal jauh dibandingkan Charles Meikyansah yang mengepul 93.897 suara dan melenggang kembali ke Senayan untuk lima tahun ke depan.

    Iis Ismawati, adik ipar Hendy yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember via Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Tempurejo, Mumbulsari, Mayang, dan Silo, hanya memperoleh 2.954 suara.

    Fitrawan Yusran, keponakan Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember melalui Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, dan Sukowono memperoleh dukungan paling sedikit, hanya 490 suara.

    Sementara itu, Try Sandi Apriana yang menjadi calon legislator petahana DPRD Jember dari Partai Demokrat, gagal kembali ke parlemen walau pun mendulang 4.929 suara di Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakusari.

    Harapan Sandi untuk kembali ke parlemen kini tergantung dari palu majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Partai Demokrat resmi menggugat hasil pemilihan umum DPRD Jember di Daerah Pemilihan 1, karena adanya dugaan manipulasi suara.

    Namun Sandi tak hanya menghadapi problem hasil pemilu. Posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember juga terancam, karena dianggap tak bisa mendongkrak perolehan suara partai itu dalam pemilu.

    Kegagalan para kerabat Hendy ini sempat disoroti Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq. “Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Jumat (29/3/2024).

    Hendy menilai kegagalan para kerabatnya di pemilu tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan elektabilitasnya dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Silakan disurvei saja sekarang, apakah posisi saya bagus atau tidak. Kalau ingin mempengaruhi orang lain itu pakai survei,” katanya, Senin (22/4/2024).

    Hendy justru melihat kegagalan menantu dan iparnya itu sebagai sesuatu hal yang wajar. “Kalau saya mau mengintervensi pemilu untuk empat orang anak itu, masa tidak bisa? Aku kan bupati,” katanya.

    Namun Hendy memilih tidak mengintervensi proses pemilu dengan menggunakan kekuasaannya. Ia membiarkan para kerabatnya itu bertarung sewajarnya. “Anak saya kan baru lima bulan melamar jadi politisi. Anak saya bukan politisi. Wajarlah kalah. Kalau menang justru ada masalah. Kalau kalah ya belajar lagi mengabdi ke masyarakat,” katanya.

    “Jangan dilihat sisi kalahnya. Lihat sisi positifnya. Sampeyan tidak serta-merta karena anak bupati langsung bisa jadi (terpilih), dengan menyogok, menyuap, atau serangan fajar. Apakah itu semua tidak bisa dilakukan oleh bupati? Sangat bisa. Tapi apakah itu yang diharapkan untuk mendidik (politik) anak? Oh sori, Bos,” kata Hendy.

    “Saya tidak mau menjerumuskan anak saya ke neraka gara-gara perbuatan orang tua. Maaf ya. Aku jadi orang tua ingin anak saya masuk surga semua. Insyallah walau tidak jadi politisi, anak saya tetap bekerja dan bisa makan,” tegas Hendy.

    Menurut Hendy, masih banyak waktu bagi anak-anaknya untuk belajar dan masuk ke dunia politik. “Kayaknuya mereka senang. Mereka masih punya lima periode ke depan. Usia mereka tidak sampai 30 tahun. Jadi mereka masih punya lima periode lagi untuk mencalonkan diri. Modalnya masih cukup untuk mencalonkan,” katanya.

    Hendy mengajarkan kepada kerabatnya untuk menjadikan dunia politik sebagai sarana silaturahmi. “:Dengan bertemu petani, mengumpulkan komunitas petani, pelaku usaha mikro kecil menengah, dan lain-lain,” katanya.

    Lantas bagaimana dengan nasib Try Sandi Apriana? “Tidak masalah. Terancam atau tidak, tidak masalah. Si Sandy juga tenang-tenang saja tuh,” kata Hendy.

    Hendy sudah mendengar cerita lengkap konflik di Demokrat Jember yang menggoyang posisi Sandi. Ia menilai Sandi sudah benar dengan berupaya mengikuti aturan agar keuangan Partai Demokrat selama pemilu bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kalau kemudian karena Demokrat tidak dapat kursi lalu jadi dasar diberhentikan, ya silakan saja. Kayaknya Sandi tenang-tenang saja. Mau diapa-apain silakan saja, asalkan itu kebijakan ketua umum. Tapi kalau kebijakan tanggung-tanggung (bukan kebijakan ketua umum, red), ya saya suruh lapor ke Pak SBY saja,” kata Hendy.

    Hendy sudah meminta kepada Sandi untuk melaporkan kronologi konflik di Demokrat sejelas mungkin kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. “Laporkan kronologi kejadiannya, siapa yang mengganjal, tulis semua nama-namanya. Itu perintahku. Sebut namanya. siapapun itu,” katanya.

    Hendy ingin Sandi berpolitik dengan penuh martabat. “Kalau memang menurut partai dia salah, ya ganti saja, Tidak apa-apa. Melamar saja ke partai lain. Tidak ada partai, ya nyambut gawe (bekerja, red) biasa,” katanya. [wir]

  • Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Jelang Putusan MK, PDIP Surabaya: Semoga Bukan Palu Godam!

    Surabaya (beritajatim.com) – Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilpres 2024 menyedot perhatian luas masyarakat. Publik berharap para hakim MK berjiwa negarawan. Penjaga konstitusi dan demokrasi, mengedepankan kebenaran dan keadilan.

    Demikian rangkuman diskusi PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang menghadirkan narasumber pemerhati politik Airlangga Pribadi, PhD, dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Juga politisi muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.

    “Semoga MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan, semoga amicus curiae (sahabat pengadilan) yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan masyarakat lain mampu meneguhkan kesadaran, bahwa ketok palu MK sebagai palu emas. Bukan palu godam!” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Airlangga Pribadi mengatakan, Pilpres 2024 telah mengidap berbagai kontradiksi. Dimulai ketika MK mengubah batas umur syarat usia di bawah 40 tahun. Sehingga  Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat wali kota Solo, diloloskan  maju sebagai cawapres.

    “Ketua MK saat itu Anwar Usman yang juga pamannya Gibran. Akibat putusan itu, Majelis Dewan Kehormatan MK memutus Anwar Usman telah melanggar etik atas putusan itu,” kata Airlangga.

    Airlangga juga menyoroti posisi Presiden Jokowi terkait majunya Gibran sebagai cawapres. Publik menyoroti keberpihakannya dalam Pilpres 2024.

    “Posisi bapak yang sedang menjabat presiden dan anak yang menjadi kandidat cawapres, baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini,” kata Airlangga.

    Diikuti kemudian pelanggaran etik kekuasaan lain seperti pengucuran bantuan sosial secara masif yang didanai negara, keterlibatan aparatur negara di berbagai bidang, praktik-praktik intimidasi oleh aparat, jerat hukum, hingga kontroversi sirekap dan sebagainya.

    “Sehingga dalam persidangan MK ini, banyak pihak berharap agar putusan nantinya betul-betul menegakkan kebenaran dan keadilan. Palu ketok keputusan MK diharapkan sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi dan demokrasi,” kata Airlangga.

    Harapan itu terungkap dengan munculnya pendapat sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, di antaranya ditulis  Megawati Soekarnoputri dan berbagai kalangan lain.

    Juga pendapat tokoh-tokoh dan kalangan di masyarakat, yang di antaranya diekspos luas di berbagai media massa.

    “Ibu Megawati dan berbagai kalangan masyarakat lain tidak ingin demokrasi menjadi hancur dan suram. Karena itu, harapan publik sangat besar terhadap MK untuk menjaga konstitusi. Dan, jauh dari alat kekuasaan,” kata Airlangga.

    Menyambung Airlangga, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan Megawati Seokarnoputri sebagai warga negara Indonesia telah memberikan teladan dengan menuliskan pendapat sebagai amicus curiae kepada MK.

    “Beliau (Megawati Soekarnoputri) telah menjadi Ibu Bangsa yang memberikan teladan sebagai warga negara yang konstitusionalis,” kata Seno Bagaskoro.

    Dikatakan, sikap negarawan yang ditunjukkan Megawati telah menggugah kesadaran kolektif bagi seluruh elemen bangsa. “Kesadaran untuk ikut serta mengawal hasil keputusan MK yang sejernih air dan seterang fajar,” kata Seno Bagaskoro.

    Dalam konteks itu, kata Seno, masyarakat berharap betul para hakim MK mampu mengemban tugas dan berjiwa negarawan. Mengambil terobosan hukum yang melampaui persoalan pemilu semata.

    “Karena itu, publik berharap agar MK betul-betul menjaga menjaga konstitusi sekaligus menjaga api demokrasi,” kata Seno Bagaskoro.

    Sesuai jadwal, putusan MK itu akan diketok, Senin 22 April 2024. Di akhir diskusi itu, kader-kader banteng Kota Surabaya melakukan doa bersama agar putusan MK betul-betul mampu menjaga marwah lembaga tinggi negara itu.

    “Mari kita berdoa bersama agar MK betul-betul menjadi benteng terakhir konstitusi, dengan menegakkan kebenaran,” kata Syaifuddin Zuhri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, yang memimpin doa bersama. [ian]

  • Mantan PM Inggris Bantu Sediakan Perangkat Starlink di IKN

    Mantan PM Inggris Bantu Sediakan Perangkat Starlink di IKN

    Jakarta –

    Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan membantu penyediaan konektivitas internet di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Hal itu disampaikan usai pertemuan yang dilakukan oleh Tony Blair selaku Founder dan Executive Chairman Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

    Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi tentang intensifikasi kerjasama guna mendorong perkembangan teknologi dan memperluas konektivitas di Indonesia.

    Pertemuan ini berlangsung setelah Menkominfo Budi mengindikasikan bahwa akan ada pelaksanaan uji coba internet Starlink di IKN. TBI memberikan dukungan untuk uji coba ini melalui penyediaan sejumlah perangkat Starlink yang akan terpasang di berbagai lokasi di Nusantara.

    Terkait bantuan tersebut, Budi mengapresiasi dukungan dari TBI terhadap penyediaan perangkat Starlink di IKN ini, yang merupakan bagian dari komitmen yang lebih luas dari institusi untuk berkontribusi bagi Indonesia.

    “Dalam kaitan ini, kami menyambut baik dukungan dari TBI dalam penyediaan sumber daya esensial untuk pelaksanaan uji coba Starlink di Nusantara untuk mendekatkan disparitas digital dan menangani isu konektivitas,” ucap Menkominfo Budi Arie.

    Sementara itu, Shuhaela Haqim selaku Country Director TBI Indonesia, mengatakan dukungan penyediaan perangkat Starlink di IKN ini merupakan bagian dari komitmennya yang lebih luas untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa digital yang maju.

    “Ini juga selaras dengan agenda Pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia bangsa yang lebih tangguh, dengan mendorong akselerasi transformasi digital sebagai salah satu pilar kebijakan utama Indonesia saat ini,” ungkap Shuhaela dalam pernyataannya.

    Mengakui pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan, dukungan dari TBI juga bentuk komitmen bersama untuk menerapkan solusi teknologi yang inovatif. Ini bertujuan untuk memanfaatkan penuh potensi digital Indonesia dan mempromosikan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam kunjungan selama dua hari di Jakarta, Tony Blair juga melakukan pertemuan tertutup secara terpisah dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, dan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan.

    (agt/fay)

  • Investasi Apple di Vietnam Rp 256 Triliun, Indonesia Cuma 1,6 Triliun

    Investasi Apple di Vietnam Rp 256 Triliun, Indonesia Cuma 1,6 Triliun

    Jakarta –

    Dibandingkan dengan negara tetangga, investasi Apple di Indonesia terbilang kecil. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun bersuara terkait investasi ‘kecil’ Apple di Indonesia.

    Kedatangan CEO Apple Tim Cook, Rabu (17/4) untuk meningkatkan komitmen raksasa perusahaan teknologi itu di Indonesia, seperti salah satunya pengembangan Apple Developer Academy. Ada empat akademi yang dibangun Apple dengan total investasi Rp 1,6 triliun.

    Nilainya investasinya memang terlihat cukup besar, namun investasi Apple di Singapura ternyata lebih besar, mencapai sekitar Rp 4 triliun. Bahkan, kalau dibandingkan dengan investasi Apple di Vietnam jauh lebih lebih fantastis, yakni mencapai Rp 256 triliun.

    “Banyak orang yang nggak paham kalau investasi manufaktur Vietnam itu tax holiday 50 tahun. Kita mau nggak? Itu Vietnam kasih insentifnya bombastis, tapi kan semua negara punya kepentingan. Bayangin, tax holiday, tanah free 75 tahun. Orang tanya kepentingan Vietnam apa? Tenaga kerja ada 200 ribu,” ujar Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

    Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki perhitungan tersendiri untuk membujuk Apple berinvestasi di Indonesia.

    “Kalau kita masih mikir, mesti gimana nanti kan, bukan urusan saya juga itu. Itu urusan Menteri Keuangan, (Menteri) Investasi, (Menteri) Perindustrian. Karena Vietnam menawarkan (insentif) luar biasa, tapi kan kita sebagai negara harus hitung dong. Seperti itu,” jelas Budi,

    Diberitakan sebelumnya, CEO Apple Tim Cook menyambangi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/4) lalu.

    Pertemuan Jokowi dan Cook itu membahas investasi dan komitmen perusahaan Cupertino, AS, di Indonesia, seperti pengembangan talenta berupa Apple Developer Academy, permintaan dibangunnya pabrik rakitan iPhone cs, hingga adanya Apple Store Indonesia.

    Selepas itu, Cook menyambangi Museum Wayang di kawasan Kota, Jakarta Pusat. Di sana dia sempat menikmati pertunjukan wayang kulit kelahiran Gatotkaca yang dimainkan dalang Fakih Tri Sera Fil Ardhi bareng fotografer Nyimas Laula.

    Sebelum menyambangi Apple Developer Academy di BSD, Tangerang Selatan, ia pun sempat menemui Menteri Pertahanan RI sekaligus pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Pertemuan yang digelar di ruang kerja Menhan, Kementerian Pertahanan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, membahas berbagai hal, khususnya kolaborasi antara Apple dan Pemerintah Indonesia.

    (agt/fay)