Tag: joko widodo

  • Partai Gelora Pertanyakan Wacana PKS Gabung Prabowo-Gibran

    Partai Gelora Pertanyakan Wacana PKS Gabung Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika benar-benar bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab, menurut Mahfuz, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran selaku WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” kata Mahfuz, Sabtu (27/4/2024).

    Hal ini dinyatakan Mahfuz menanggapi sikap PKS yang membuka wacana dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar masuk dalam kabinet dan mendapatkan jatah menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKS pun menyatakan telah mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih untuk hadir ke DPP PKS dalam waktu dekat dan memberikan ucapan selamat dan dukungannya langsung.

    “Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz yang juga bekas petinggi PKS ini.

    Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya, menurut dia, adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

    “Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.

    Mahfuz juga menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

    “Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” katanya. [hen/beq]

  • Hasto: Pengurus Ranting Tolak Wacana Jokowi Temui Mega

    Hasto: Pengurus Ranting Tolak Wacana Jokowi Temui Mega

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, banyak pengurus ranting dan cabang di daerah yang mengirim pesan penolakan atas wacana pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Banyak pengurus ranting yang meminta agar tolong jangan dilakukan. Ini suara kebenaran. Pengurus di daerah ini bergabung dengan PDIP karena ada emotional bonding. Inilah kepemimpinan yang menyatu dengan napas rakyat,” kata Hasto saat menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Majalengka, digelar pada Sabtu (27/4/2024).

    Dia juga mengatakan, terlepas dari proses politik di tingkat nasional terkait hasil pilpres, partai berlambang kepala banteng itu akan move on dan melangkah ke depan.

    “Partai move on, tetap bergerak ke depan, partai menyiapkan langkah-langkah strategis termasuk di dalam agenda yang sebentar lagi akan kita hadapi pada 27 November 2024 dengan Pilkada Serentak,” kata Hasto.

    Ditegaskan Hasto, kunci pilkada serentak adalah seluruh jajaran partai harus solid. Artinya, para elite harus solid.

    Dalam konteks itu, Hasto mengatakan jangan sampai ada lagi pihak yang mengaku sahabat tetapi sebenarnya adalah pengkhianat.

    “Karena ini ada yang mengaku sahabat tapi malah mendemo kantor partai. Itu pengkhianat bukan sahabat,” tegas Hasto. [hen/beq]

  • Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi Borong Penghargaan, Tingkat Kemiskinan Terendah Sejak Indonesia Merdeka

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi meraih double penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo. Pertama daerah di ujung timur Pulau Jawa tersebut meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kedua, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Apa dasar, Banyuwangi meraih penghargaan itu, tentunya tidak semudah yang saat ini didapatkan. Pasalnya, harus melalui serangkaian penilaian dan evaluasi.

    Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

    “Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk.

    Menurut Ipuk, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan.

    Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.

    “Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” pungkas Ipuk. (rin/ian)

  • Budi Arie Setiadi, Figur Nasional Pemberantasan Kejahatan Digital

    Budi Arie Setiadi, Figur Nasional Pemberantasan Kejahatan Digital

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Untuk pertama kalinya Presiden RI menunjuk Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yang sejak tanggal 17 Juli 2023 dijabat oleh Nezar Patria.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Meski belum genap setahun menjabat Menkominfo RI, sejumlah gebrakan dan terobosan dilakukan Budi Arie.

    Budi Arie Setiadi yang juga seorang politikus dan mantan wartawan Indonesia ini, menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G Plate yang terlibat Korupsi. Budi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 2019. Budi Arie menjadi pendiri sekaligus Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu.

    Menurut Budi Arie, Indonesia saat ini memfokuskan diri untuk meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas agar aksesibilitas jaringan infrastruktur dan keterjangkauan, regulasi, dan standar perangkat pengguna bisa ditingkatkan.

    Indonesia juga fokus pada Inovasi dan Investasi Nasional agar investasi di teknologi dan talenta kecerdasan artifisial, fintech dan teknologi blockchain bisa meningkat serta pengembangan SDM/talenta dengan re-skilling, up-skilling bisa diraih dengan dukungan pembelajaran seumur hidup dan akreditasi.

    Budi pun memaparkan empat tugas penting yang disampaikan Presiden Jokowi kepada dirinya. Pertama, Infrastuktur digital. Menkominfo mengakui akan melanjutkan program pembangunan infrastruktur komunikasi termasuk pembangunan menara BTS.

    “Kita cari benang merahnya kita cari langkah terobosan untuk mempercepat pembangunan menara BTS,” ucapnya. “Karena ini penting untuk rakyat. Jangan sampai rakyat tertinggal, tidak memiliki akses digital.”

    Kedua Pengendalian hoaks hingga judi online. Budi melanjutkan fokus kerja lainnya adalah pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat, mulai dari judi online, situs radikalisme, terorisme, hoaks. Ketiga Perlindungan data. Menkominfo menyebut fokus kerja lainnya adalah pengembangan ekosistem digital di Indonesia, termasuk e-commerce dan perlindungan data pribadi.

    Diketahui, Kominfo sendiri punya PR sebagai lembaga peralihan sebelum UU Perlindungan Data Pribadi berlaku efektif dan berdirinya lembaga PDP yang dibentuk oleh peraturan presiden.

    Sejauh ini, para pakar menyebut UU PDP belum efektif lantaran lembaganya itu belum terbentuk. Dan keempat, Pemilu damai. Budi menambahkan pihaknya mendorong pembangunan narasi pemilu damai di 2024.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini telah menyelesaikan pembangunan 4.988 Base Transceiver Station (BTS) 4G di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Hingga Desember 2023, Menteri Budi Arie menyatakan sebanyak 4.988 BTS dari total 5.618 BTS ditargetkan beroperasi penuh. Sedangkan sisanya akan dikebut untuk diselesaikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan tantangan yang ada.

    “Penyelesaiannya ditargetkan harus tahun ini, karena Bapak Presiden menekankan, memerintahkan kepada saya, untuk tahun ini proyek BTS 4G BAKTI Kominfo harus diselesaikan. Ada sisa 630 lokasi bisa yang memang berpotensi di-carry over tahun depan karena pertimbangan keamanan, faktor geografi yang sulit dijangkau dan sebagainya,” jelasnya.

    Menkominfo menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi penyelesaian pembangunan di lokasi-lokasi tersebut. Dimana penggunaan BTS itu dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

    Pemerintah melalui Menkominfo saat ini bakal membentuk Gugus Tugas (Task Force) Terpadu untuk memberantas judi online. Budi Arie Setiadi menyatakan, satgas terpadu itu ditargetkan akan mulai bekerja dalam satu pekan ke depan.

    “Satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force (gugus tugas) terpadu dalam rangka pemberantasan judi online,” jelasnya usai mengikuti Rapat Internal mengenai Indonesia Darurat Judi Online di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).

    Menteri Budi Arie menjelaskan pembentukan gugus tugas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi antar kementerian dan lembaga.

    “Judi ini kan secara undang-undang ilegal, jadi penguatan langkah-langkah (pemberantasannya) perlu dilakukan secara efektif,” tandasnya.

    Melihat sepak terjang Menkominfo, tepat di puncak perayaan hari ulang tahun beritajatim.com ke-18, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi dianugerahi penghargaan sebagai : Tokoh Nasional : Nasional Figure In Eradicating Dead Signal And Digital Crime In Indonesia. Atau yang berarti Budi Arie Setiadi merupakan sosok tokoh nasional pemberantas sinyal mati dan kejahatan digital yang ada di Indonesia. [yog/beq]

  • Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

    Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

    Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

    Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

    Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

    Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

    Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

    “Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

    Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

    “Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

    Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

    Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

    Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

    “Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

    Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

    Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

    Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

    “Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

    Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

    “Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

    Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

    Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

    Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

    “Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

    Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

    Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

    “Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]

  • Pj Wali Kota Mojokerto Ungkap Peran Penting Perempuan dalam Pembangunan

    Pj Wali Kota Mojokerto Ungkap Peran Penting Perempuan dalam Pembangunan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menyebut perempuan dan pembangunan merupakan hal yang tidak dipisahkan dan di Indonesia peran perempuan tidak bisa diremehkan. Perempuan pemimpin dalam pemerintahan.

    Seperti Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI, Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur dan Ika Puspitasari menjadi Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) ke 45.

    “Perempuan adalah garda terdepan untuk penciptaan peradaban generasi bagi bangsa ini. Kalau mau menciptakan sebuah peradaban baru maka yang harus dididik pertama adalah ibu bukan bapak,” ungkapnya di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kota Mojokerto, Jumat (26/4/2024).

    Masih kata Mas Pj (sapaan akrab, red), di masa yang akan datang tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat sangat luar biasa dan ada istilah Megatrend 2045. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, kunci untuk mengahadapi tantangan ini adalah investasi sumber daya manusia.

    “Saat ini, ada sebuah PR besar yang harus dihadapi bersama-sama. Salah satunya adalah menghadapi generasi saat ini yang luar biasa pintar dalam menguasai teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, namun etikanya mulai berangsur-angsur turun,” katanya.

    Setidaknya ada empat poin yang harus disiapkan yakni investasi Sumber Daya Manusia (SDM), kedua masyarakat atau lingkungan, ketiga sekolah dan empat adalah seluruh stakeholder harus bersinergi. Dalam mempersiapkan investasi SDM, Mas Pj berharap GOW Kota Mojokerto mampu memberikan kontribusinya.

    “Ini PR bersama, bersama GOW Kota Mojokerto pasti akan bisa berkontribusi yang luar biasa untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua GOW Kota Mojokerto, Dewi Ratna Wati Gaguk menyatakan, GOW siap bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk meningkatkan kapasitas anggota sehingga lebih berdaya dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi dan kepedulian sosial.

    “GOW Kota Mojokerto ini merupakan gabungan dari 30 organisasi wanita yang ada di Kota Mojokerto, tentu kami siap bersinergi bersama pemerintah Kota Mojokerto dalam berbagai bidang,” tegasnya.

    Dalam rangka peringatan HUT ke-45 kali ini, GOW Kota Mojokerto juga menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah menipisnya stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto. [tin/but]

  • Satu-satunya Gubernur yang Terima Satyalancana, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak

    Satu-satunya Gubernur yang Terima Satyalancana, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.

    Diiringi hujan gerimis, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28 Tahun 2024 yang dilakukan di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

    Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

    Yang mana berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

    Sebagai informasi, dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

    “Secara khusus, saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tegas Mendagri Tito.

    Sesuai prinsip reward and punishment, dikatakan Mendagri Tito, bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

    “Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa 15 orang para penerima penghargaan pagi ini patut berbangga karena penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

    Dimana penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada bulan November Tahun 2023 yang lalu.

    “Mereka yang terpilih adalah memang yang layak berdasarkan penilaian yang ada. Jadi panjenengan semua patut berbangga karena penghargaan ini bukan pesanan melainkan murni karena penilaian yang objektif dan telah melalui proses panjang,” tukas Tito.

    Usai menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

    Pasalnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Effisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

    “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

    “Bahwa semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat di tahun 2019 bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam program maupun layanan untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

    Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim.

    Dalam memimpin Jatim, Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama 3 tahun yakni rentang tahun 2020 – 2023. Penurunan ini bahkan melampaui rata-rata capaian nasional.

    Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT , Khofifah juga berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022. Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

    “Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulullah Jatim juga terus membaik . Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” tegas Khofifah.

    Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

    “Dengan capaian IPM Jatim ini kita semakin optimis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045”, terang Khofifah.

    Pihaknya pun berkomitmen sekaligus menyatakan kesiapannya untuk kembali dan melanjutkan pembangunan mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera.

    “Semoga capaian kita sampai hari ini menumbuhkan optimisme bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia, berdaya saing dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Jatim, salam cinta kami untuk panjenengan semua,” pungkas Khofifah. [tok/aje]

  • Kalahkan 514 Pemkab se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

    Kalahkan 514 Pemkab se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang penghargaan tertinggi dari Presiden Joko Widodo berkat prestasinya. Ipuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Penghargaan itu didapat berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023. Bahkan, Banyuwangi mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja Tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penghargaan satu kali seumur hidup itu saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII di Kota Surabaya. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Tak hanya Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” ungkap Tito Karnavian.

    Penilaian itu, kata Ipuk, tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri. Tapi, juga melibatkan berbagai instansi terkait. Baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.

    “Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.

    Usai meraih penghargaan, Bupati Ipuk bersyukur. Bahkan, capaian itu menjadi titik balik dari pencapaian sebelumnya.

    “Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk. (rin/ian)

  • Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Analisa Pakar Soal Peta Politik Pasca Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Suko Widodo memberikan analisanya terkait peta politik ke depan pasca Pemilu 2024.

    Suko melihat adanya perubahan peta politik usai gelaran pemilu pada 14 Februari 2024 lalu. Menurutnya, penetapan presiden dan wakilnya menyisakan persoalan sikap politik pendukung pasangan calon (paslon).

    “Tampaknya PDIP ke depan bakal mengambil peran di luar kabinet. Indikasi ini terlihat dari sikap PDIP yang masih akan persoalkan Pemilu 2024 lewat jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Suko, Kamis (25/4/2024).

    Situasi berbeda justru tampak dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Pendukung paslon nomor urut 01 ini terlihat lebih kompromi. Hal itu bisa dilihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Joko Widodo.

    “Tampak lebih kompromi, terlihat dari silaturahmi Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Demikian juga sinyal nyata terlihat dari kunjungan Prabowo ke kantor PKB. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet,” ungkap Suko.

    Suko mengatakan bahwa tindakan komunikasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ataupun Jokowi ke sejumlah tokoh dapat dijadikan patokan melihat kemungkinan peta politik ke depan.

    Sedangkan PDIP sendiri, lanjut Suko, tampak konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan. “Peta ini sangat berbeda dengan peta politik, khususnya di DPR RI dengan peta tahun 2019-2024,” katanya.

    Meski demikian, hal yang perlu digarisbawahi adalah selama ini Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan histori yang bagus. Sehingga, bisa jadi peta tersebut perlahan berubah.

    Suko membeberkan, apapun kemungkinan sikap-sikap dari kandidat Pilpres 2024 yakni Cak Imin bakal bergabung dengan kabinet Prabowo, dan Anies lebih memilih gerakan perubahan.

    Sedangkan Mahfud MD bakal kembali kepada aktivitas kampus. Dan Ganjar Pranowo akan terus berjuang melalui jalur politik yang berseberangan, jika itu merujuk pada sikap Megawati yang masih belum terima dengan hasil Pilpres 2024. [ipl/ted]

  • Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

    Namun, Wakil Presiden terpilih itu hanya dapat penghargaan kinerja Pemerintah Daerah di Hari Puncak Otonomo Daerah (Otodo).

    “Saya sampaikan penghargaan yang diberikan dalam bentuk Satyalancana pada sejumlah kepala daerah termasuk Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satyalancana tetapi dapat piagam penghargaan masuk kelompok kedua (Pemda) itu,” kata Tito, usai upacara Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

    Tito menyampaikan alasan Gibran yang telah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia itu absen hadir di event nasional ini karena bentrok dengan jadwal kegiatan yang padat.

    Usai dinyatakan terpilih menjadi Wapres, kata dia, Gibran banyak jadwal pertemuan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya menitipkan pesan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

    “Saya sangat memahami (agenda Gibran) sampai malam mungkin, sedang kita acaranya pagi jadi saya dapat informasi tidak dapat hadir karena waktunya sangat mepet sekali. Tapi beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang tekah diberikan,” ujarnya.

    Sekedar diketahui 14 nama kepala daerah yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

    1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

    2. BupatiSumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

    3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

    4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

    5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

    6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

    7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

    8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

    9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

    10. Walikota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

    11. Walikota Serang, H. Syafrudin.

    12. Walikota Bogor, Bima Arya.

    13.Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

    14. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    [asg/beq]